http://finance.detik.com/read/2012/09/16/171036/2021027/4/ini-dia-strategi-agar-ri-bisa-terbebas-dari-jeratan-utang?f9911013

Ini Dia Strategi Agar RI Bisa Terbebas dari Jeratan Utang
Ramdhania El Hida - detikfinance 
Minggu, 16/09/2012 17:10 WIB

Jakarta - Koalisi Anti Utang (KAU) menilai pemerintah Indonesia bisa saja 
mengurangi utang jika ada niat yang sungguh-sungguh. Dalam 5 tahun, besaran 
utang dapat terlihat signifikan berkurang dengan beberapa kebijakan terkait 
pemangkasan utang ini.

"Bebas dari utang as soon as possible, bisa cepat, bisa lambat. Itu bisa cepat, 
diperkirakan dalam 5 tahu ke depan kita bisa mendapatkan hasil yang 
signifikan," ujar Ketua KAU Dani Setiawan saat bincang-bincang dengan wartawan 
di Cikini, Jakarta, Minggu, (16/9/2012).

Dani menyebutkan terdapat beberapa langkah yang dapat dilakukan pemerintah dan 
DPR RI dalam menekan pertumbuhan utang negara baik dalam maupun luar negeri. 
Pertama, DPR RI harus mencegah kebijakan defisit dalam APBN yang dirancang 
pemerintah.

"Pertama, kita mencegah APBN kita dibuat defisit dengan pembiayaan utang, 
caranya dengan meningkatkan pendapatan negara," ujarnya.

Kemudian, lanjut Dani, harus ada keinginan politik dengan konsep dan strategi 
yang jelas guna mengurangi utang tersebut. Bahkan, dia menambahkan 
ketergantungan suatu negara terhadap utang akan mempengaruhi kedaulatan negara 
itu.

"Utang memiliki dampak politik yang kuat, tidak ada negara yang berdaulat 
secara penuh kalau dia tergantung ekonominya terhadap utang LN, upaya 
menegakkan kedaulatan itu kalau Indonesia sudah sedikit memiliki utang-utang 
baru baik utang LN maupun dalam negeri," ujarnya.

Selain itu, Dani menambahkan DPR RI harus membentuk sebuah tim negosiasi 
penghapusan pengurangan utang sebagai bentuk tekanan politik agar pemerintah 
dipaksa mengurangi utang dalam APBN setiap tahunnya.

"Itu bisa menjadi political force bagi pemerintah karena pemerintah tidak siap 
dengan konsep semacam itu karena kita sudah berkali-kali mengatakan dan tidak 
mau. Jadi butuh tekanan politik, jadi harus dibuat tim itu yang melibatkan 
pihak luas, sehingga bisa memaksa pemerintah dalam melakukan suatu agenda 
diplomasi dan kajian lebih dalam untuk mengurangi pembayaran bunga obligasi," 
tandasnya

+++++

[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke