Tak Puas Dengan Jawaban, Foke Cecar Jokowi Penulis : Riana Afifah | Senin, 17 September 2012 | 07:02 WIB KOMPAS IMAGES/RODERICK ADRIAN MOZES Fauzi Bowo dan Joko Widodo
JAKARTA, KOMPAS.com - Petahana Fauzi Bowo tampak tidak puas dengan jawaban yang diberikan oleh Joko Widodo saat ia menanyakan mengenai masa jabatannya di Solo yang belum selesai tapi memutuskan untuk maju pada Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) DKI Jakarta 2012. "Waktu itu, anda bilang bahwa masyarakat Solo adalah yang utama bagi anda. Tapi saat di Polda kemarin, anda bilang bahwa masyarakat Jakarta adalah yang utama bagi anda. Konflik batin seperti apa yang anda rasakan?" tanya Foke, sapaan akrab Fauzi Bowo, saat segmen Head to Head dalam Jakarta Memilih The Final Round: Dialog Penajaman Visi Misi dan Program Kandidat Gubernur DKI Jakarta, di Studio Metro TV, Jakarta, Minggu (16/9/2012). Menanggapi hal itu, Jokowi menjawab bahwa keputusannya untuk maju pada Pilkada DKI Jakarta sesuai dengan undang-undang. Untuk itu, pria yang masih menjabat sebagai Walikota Surakarta ini tidak ragu saat didaulat oleh Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dan Gerindra sebagai salah satu kandidat gubernur. Namun mendengar jawaban tersebut, Foke tidak merasa puas dan berkali-kali menyela Jokowi yang mencoba menjawab pertanyaan. "Itu bukan yang saya tanyakan, pak Jokowi. Saya bukan orang Jawa. Tapi saya tahu orang Jawa itu peka masalah roso," ujar Foke. Sementara itu, Jokowi tetap mantap dengan jawabannya. Meski waktu selama tiga menit masih tersisa, Jokowi menegaskan bahwa apa yang dijelaskannya tersebut sudah menjawab pertanyaan rivalnya tersebut. "Baik. Kalau begitu saya simpulkan, pak Jokowi tidak menjawab pertanyaan saya," tandasnya dan hanya dibalas senyuman oleh Jokowi. Editor : Benny N Joewono Bagaimana Jokowi dan Foke Saling Serang Saat Debat TEMPO.CO – 10 jam yang lalu Lihat Foto TEMPO.CO, Jakarta - Saling serang antara dua calon gubernur dan wakil gubernur DKI Jakarta, Joko Widodo-Basuki Tjahaja Purnama dan Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli, terjadi dalam debat pemilihan gubernur DKI Jakarta putaran kedua, Ahad malam, 16 September 2012. Foke sempat mempertanyakan loyalitas Jokowi sebagai wali kota Solo sementara Jokowi mempertanyakan kegagalan Foke mengatasi masalah macet di Jakarta. "Saat Anda terpilih jadi wali kota Solo, Anda bilang kepentingan Solo jadi yang utama. Tapi saat bertemu di polda, Anda bilang statement yang serupa kepentingan Jakarta yang paling utama. Konflik batin apa yang ada di dalam diri Anda?" kata Foke di Jakarta, Ahad, 16 September 2012. Jokowi kemudian menjawab hal ini dengan secara peraturan Undang-undang diperbolehkan oleh seorang wali kota untuk mencalonkan diri sebagai calon gubernur. "Masalah UU kalau UU tidak boleh nyalon ke gubernur ya saya tidaka akan ke sini. Kalau UU tidak boleh ya saya tidak ke sini," kata Jokowi saat menjawab pertanyaan Foke. Jokowi juga menekankan bahwa ia tidak akan mengajukan diri jika tidak mendapat amanat dari partai yaitu PDIP. "Masa saya tidak boleh meningkat?" kata Jokowi. Jokowi kemudian berbalik bertanya mengenai masalah kemacetan yang tak kunjung selesai. Program bus Transjakarta yang pembangunan koridornya belum sesuai target serta pembangunan monorail dan MRT yang menurut Jokowi bahkan belum dimulai. "MRT dimulai saja belum, monorail, dimulai saja juga belum. Busway yang seharusnya 15 koridor sekarang 11 koridor, 10 pun saat zaman Bang Yos. Yang beretorika ini saya atau pak Fauzi?" kata Jokowi. Saling sindir memuncak ketika Jokowi dan Foke diminta untuk saling memberi pujian satu sama lain. Alih-alih memuji keduanya justru memberi sindiran sarkastik. Foke menilai ia bisa belajar dari Jokowi yaitu menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dilaksanakan. "Menjanjikan sesuatu yang belum tentu bisa dilaksanakan. Belajar pencitraan yang semakin baik," kata Foke. Jokowi pun tak mau kalah. Awalnya ia memuji Foke sebagai pemimpin yang sudah memiliki segudang pengalaman, mulai dari Sekda, Wakil Gubernur dan Gubernur. "Dengan pengalaman itu mestinya langsung action, memutuskan. Tidak hanya rencana dan akan. Hal positifnya ya itu, sudah punya rencana meski belum bisa dilaksanakan,” kata Jokowi. ANANDA W. TERESIA ICW: antipolitik uang dukung pemberantasan korupsi Senin, 17 September 2012 01:57 WIB | 1460 Views Berdasarkan data riset ICW yang diterima di Jakarta, Selasa, kerugian dari aspek laju deforestasi hutan pada periode 2005-2009 mencapai 5,4 juta hektare atau setara Rp71,28 triliun (ANTARA News) Sudah seharusnya para cagub ikut membubuhkan tandatangan tersebut. Tandatangan antipolitik uang ini sebagai bagian dari komitmen, tetapi harus ditunjukkan secara sifat konkret. Di bawah komitmen ini ada makna yang khusus," Jakarta (ANTARA News) - Indonesia Corruption Watch (ICW) menilai penandatanganan antipolitik uang dari pasangan calon Gubernur DKI Jakarta Fauzi Bowo-Nachrowi Ramli (Foke-Nara) dan Joko Widodo-Basuki Thahaja Purnama merupakan komitmen cagub untuk mendukung pemberantasan tindak kejahatan korupsi. "Sudah seharusnya para cagub ikut membubuhkan tandatangan tersebut. Tandatangan antipolitik uang ini sebagai bagian dari komitmen, tetapi harus ditunjukkan secara sifat konkret. Di bawah komitmen ini ada makna yang khusus," kata Koordinator bidang politik ICW, Abdullah Dahlan, di Jakarta, Minggu. Menurut dia, perlu ada korelasi antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan gerakan antipolitik uang dalam setiap Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) karena dana kampanye dapat bersumber dari dana-dana yang tidak jelas. "Memang pilkada harus melibatkan KPK karena pelaksanaan Pilkada ini sudah mulai masuk ke dalam korupsi, sepertihalnya kasus Buol. Aparat penegak hukum juga harus terlibat," ujarnya. Selain itu, lanjut Abdullah, gerakan antipolitik uang juga perlu melibatkan organisasi masyarakat (ormas) dan masyarakat karena tentu akan lebih meminimalisir politik uang dalam kampanye pilkada. "Akan lebih maksimal jika masyarakat dan Ormas ikut serta mengawal, karena mereka target sasaran politik uang itu," kata Dahlan. Ia menegaskan, praktek politik uang ini sebagai tantangan dan ancaman bagi sistem demokrasi di Indonesia, sehingga perlawanan politik uang itu harus tumbuh ditengah masyarakat. "Politik uang ini bukan saja sebagai kenikmatan tapi sudah menjadi sebagai ancaman," ujarnya. Sebelumnya sejumlah organisasi masyarakat Minggu pagi, telah mendeklarasikan gerakan antipolitik uang dalam Pemilihan Kepala Daerah DKI Jakarta putaran kedua. Politik uang diyakini merupakan ancaman besar bagi demokrasi pada pilkada yang digelar pada Kamis (20/9) mendatang. (S037/Z002) Editor: Ruslan Burhani [Non-text portions of this message have been removed]
