----- Original Message ----- 
From: ASAHAN 

Sent: Friday, September 14, 2012 1:31 PM
Subject: Re: INI SOAL TENUN KEBANGSAAN, TITIK!!! by DR. Anies Baswedan


Dalam praktek, Pemerintah yang sekarang maupun yang sebelumnya sangat cenderung 
melindungi kaum mayoritas daripada yang minoritas dengan politIk PEMBIARAN yang 
sangat menonjol yang bisa dirasakan dan dilihat dengan kasat mata. Contoh yang 
masih hangat adalah pembiaran Penguasa atas terror yang dilakukan terhadap 
orang Ahmadiah (sekarang, juga  Sji'ah) oleh pihak Islam mayoritas.
Di jaman suharto kaum minoritas dari etnis Tionghoa diteror bahkan hingga super 
horror yang tak terperikan kejamnya dan bagaimana sikap Pemerintah? Bukan hanya 
tidak melindungi dan membiarkan secara menyolok bahkan ada elemen-elemen dari 
Penguasa yang turut melakukan terror dan pemburuan etnis minoritas. Tidak 
pernah terkesan bahwa Pemerintah lebih memanjakan atau "merendah-rendahkan 
diri"terhadap kaum minoritas apalagi hingga melindunginya hingga tidak ada 
kekuatiran bahwa kaum Mayoritas lebih kurang dilindungi daripada kaum 
Minoritas. Bahkan sebaliknya, kaum Mayortias terlalu banyak menerima pembiaran 
Pemertintaah bila mereka menyiksa atau menganiaya kaum Minoritas.
Keturunan para korban terror suharto hingga sekarang tidak mendapat 
perlindungan dari Pemeritntah, tidak mendapatkan hak yang sama dengan golongan 
Mayoritas lainnya, tidak punya hak politik, tidak punya hak demokrasi apalagi 
untuk bisa disebut dimanjakan atau diistimewakan oleh Pemerintah.
Semua korban pelanggaran HAM berat maupun setengah berat selalu adalah kaum 
Minoritas. Apakah Pemereintah punya perhatian atau punya sikap melindungi 
mereka? Soal pembunuhan Munir hingga sekarang tidak pernah diselesaikan secara 
adil.
Kita sungguh tidak pernah melihat dan merasakan bahwa Pemerintah bersikap adil 
tanpa tebang pilih dalam menyikapi persoalan atau konflik antara Mayoritas dan 
Minoritas.
Dalam soal politik yang menyangkut bangsa dan negara, Pemerintaah juga 
melakukan pembiaran terhadap kenyataan bahwa hanya suku Mayoritas Jawa yang 
bisa jadi Presiden (Habibi sebuah perkecualian karna situasi luar biasa, dia 
wakil Presiden). Bagaimana bisa timbul kesan bahwa Pemerintah lebih cenderung 
melindungi atau mengistimewakan kaum Minoritas? 
Kaum Minoritas tidak minta diistimewakan dan tidak pernah menerima keistimewaan 
atau pemanjaan dari Pemerintah. Minoritas hanya menuntut hak sama dengan semua 
golongan lainnya dalam tenunan bangsa termasuk golongan Mayoritas. Kesan seolah 
Pemerintah lebih melindungi, memanjakan, "merendah-rendah" terhadap kaum 
Minoritas, sungguh JAUH PANGGANG DARI API. Kenyataan selama ini menunjukkan 
bahwa baik di bidang politik, agama, kebudayaan bahkan hingga ekonomi, 
Pemerintah selalu melindungi suku terbesar, aliran agama terbesar, pemilik 
kebudayaan dari etnis terbesar serta ekonomi kapitalis monopoli Neoliberal.Dan 
itulah salah satu sebab perjuangan klas di Indonesia akan semakin menajam . 
ASAHAN.



----- Original Message ----- 
  From: Hasan M Soedjono 
  To: 
  Sent: Wednesday, September 12, 2012 6:00 AM
  Subject: Fwd: INI SOAL TENUN KEBANGSAAN, TITIK!!! by DR. Anies Baswedan


  Banyak topik yang dikemukakan oleh pak Anies adalah seputar subjek yang kerap 
kita bahas ti jaman baheula.  Tetapi, bagaimana dia mengkombinasi satu tema 
dengan tema lain adalah hal yang jarang, segar bahkan unik.  Misalnya saja, 
siapa yang tak pernah dengar bahwa penggunaan kekerasan adalah hal yang tidak 
benar?  Atau bahwasanya hukum harus ditegakkan?  Tetapi pendapat yang pak Anies 
sampaikan adalah suatu yang sering (bahkan sengaja?) kita lupakan:  "Kekerasan 
mudah terjadi, justru karena hukum tidak ditegakkan." 




  Umpamanya lagi, ide bahwa setiap negara harus melindungi kaum minoritas.  
Kita kan semua tahu.  Atau, azas mendasar bahwa negara wajib melindungi 
warganya. Pastilah!  Tetapi berapa kerap kita diingatkan bahwa:  "Isunya bukan 
mengenai hak minoritas dan mayoritas, melainkan mengenai tugas laten dari 
negara (pemerintah) untuk melindungi warga mana saja yang terancam kekerasan 
fisik."




  Ibarat sajaddah.  Tak ada aspek apapun yang unik atau lain mengenai tikar 
sembahyang mana saja.  Atau alat kompas — suatu penunjuk arah ciptaan manusia 
semenjak satu millennium silam.  Tetapi, ide yang menjahit dan memasang kompas 
secara permanen di sebuah sajaddah?  Kalau ITU — believe it or not — adalah 
suatu penemuan unik yang pernah dilindungi hak paten dunia untuk 
bertahun-tahun.  




  Dalam padanan yang serupa, talenta dari pak Anies dalam menyinarkan inspirasi 
luar biasa ke kita semua, berdasarkan prinsip, azas, serta etika yang justru 
biasa, sederhana, dan sudah lama kita ketahui, adalah suatu bakat dan anugerah 
dari Tuhan.




  -hms-




  Begin forwarded message:


    From: Melinda Wiria

    Date: September 12, 2012

    Subject: INI SOAL TENUN KEBANGSAAN, TITIK!!! by DR. Anies Baswedan

    Anies Baswedan delivered this topic in his keynote speech during Alumnas' 
halal bihalal last night. An excellent speech indeed! 

    He also said that foreign graduates sometimes complicate rather facilitate 
problem solving. Therefore, he cautions them - especially those who just came 
back to Indonesia - to be careful in applying their knowledge/skills to solve 
problems in Indonesia, as not everything they know is applicable here.
    INI SOAL TENUN KEBANGSAAN, TITIK!!! 
    by Anies Baswedan on Tuesday, September 11, 2012 at 1:16pm
    Republik ini tidak dirancang untuk melindungi minoritas. Tidak juga untuk 
melindungi mayoritas. Republik ini dirancang untuk melindungi setiap warga 
negara, melindungi setiap anak bangsa!



    Tak penting jumlahnya, tak penting siapanya. Setiap orang wajib dilindungi.



    Janji pertama Republik ini adalah melindungi segenap bangsa Indonesia. Saat 
ada warga negara yang harus mengungsi di negeri sendiri, bukan karena dihantam 
bencana alam tapi karena diancam saudara sebangsa, maka Republik ini telah 
ingkar janji.



    Akhir-akhir ini nyawa melayang, darah terbuang percuma ditebas oleh saudara 
sebahasa di negeri kelahirannya. Kekerasan terjadi dan berulang. Lalu 
berseliweran kata minoritas, mayoritas di mana-mana. Perlindungan minoritas 
dibahas amat luas.



    Bangsa ini harus tegas: berhenti bicara minoritas dan mayoritas dalam 
urusan kekerasan. Kekerasan ini terjadi bukan soal mayoritas lawan minoritas. 
Ini soal sekelompok warga negara menyerang warga negara lain. 





    Kelompok demi kelompok warga negara secara kolektif menganiaya sesama anak 
bangsa. Mereka merobek tenun kebangsaan !



    Tenun Kebangsaan itu dirobek dengan diiringi berbagai macam pekikan seakan 
boleh dan benar. Kesemuanya terjadi secara amat eksplisit, terbuka dan brutal.



    Apa sikap negara dan bangsa ini? Diam? Membiarkan?



    Tidak! Republik ini tidak pantas loyo-lunglai menghadapi warga negara yang 
pilih pakai pisau, pentungan, parang bahkan pistol untuk ekspresikan perasaan, 
keyakinan, dan pikirannya.



    Mereka bukan sekadar melanggar hukum tapi merontokkan ikatan kebangsaan 
yang dibangun amat lama dan amat serius ini. Mereka bukan cuma kriminal, mereka 
perobek tenun kebangsaan.



    Tenun Kebangsaan itu dirajut dengan amat berat dan penuh keberanian. Para 
pendiri republik sadar bahwa bangsa di Nusantara ini amat bhineka. Kebhinekaan 
bukan barang baru. Sejak negara ini belum lahir semua sudah paham. Kebhinekaan 
di Nusantara adalah fakta, bukan masalah !



    Tenun kebangsaan ini dirajut dari kebhinekaan suku, adat, agama, keyakinan, 
bahasa, geografis yang sangat unik. Setiap benang membawa warna sendiri. 
Persimpulannya yang erat menghasilkan kekuatan.



    Perajutan tenun inipun belum selesai. Ada proses yang terus menerus. Ada 
dialog dan tawar-menawar antar unsur yang berjalan amat dinamis di tiap era. 
Setiap keseimbangan di suatu era bisa berubah pada masa berikutnya.



    Dalam beberapa kekerasan belakangan ini, salah satu sumber masalah adalah 
kegagalan membedakan “warga negara” dan “penganut sebuah agama”.



    Perbedaan aliran atau keyakinan tidak dimulai bulan lalu. Usia perbedaannya 
sudah ratusan -bahkan ribuan- tahun dan ada di seluruh dunia. Perbedaan ini 
masih berlangsung terus, dan belum ada tanda akan selesai minggu depan.



    Jadi, di satu sisi, negara tidak perlu berpretensi akan menyelesaikan 
perbedaan alirannya. Di sisi lain, aliran atau keyakinan bisa saja berbeda tapi 
semua adalah warga negara republik yang sama. Konsekuensinya, seluruh tindakan 
mereka dibatasi oleh aturan dan hukum republik yang sama. Di sini negara bisa 
berperan.



    Negara memang tidak bisa mengatur perasaan, pikiran, ataupun keyakinan 
warganya. Tetapi negara sangat bisa mengatur cara mengekspresikannya. Jadi 
dialog antar pemikiran, aliran atau keyakinan setajam apapun boleh, begitu 
berubah jadi kekerasan maka pelakunya berhadapan dengan negara dan hukumnya.



    Negara jangan mencampuradukkan friksi/konflik antar penganut 
aliran/keyakinan dengan friksi/konflik antar warga senegara. Dalam menegakkan 
hukum, negara harus selalu melihat semua pihak semata-mata sebagai warga negara 
dan haya berpihak pada aturan di republik ini.



    Apalagi aparat keamanan, ia harus hadir untuk melindungi “warga-negara” 
bukan melindungi “pengikut” keyakinan/ajaran tertentu. Begitu pula jika ada 
kekerasan, maka aparat hadir untuk menangkap “warga-negara” pelaku kekerasan, 
bukan menangkap “pengikut” keyakinan yang melakukan kekerasan. Pencampuradukan 
ini salah satu sumber masalah yg harus diurai secara jernih dan dingin.



    Menjaga tenun kebangsaan dengan membangun semangat saling menghormati serta 
toleransi itu baik dan perlu. Disini pendidikan berperan penting. Tetapi itu 
semua tak cukup, dan takkan pernah cukup.



    Menjaga tenun kebangsaan itu juga dengan menjerakan setiap perobeknya. Ada 
saja manusia yang datang untuk merobek. Bangsa dan negara ini boleh pilih: 
menyerah atau “bertarung” menghadapi para perobek itu. 






    Jangan bangsa ini dan pengurus negaranya mempermalukan diri sendiri di 
hadapan penulis sejarah, bahwa bangsa ini gagah mempesona saat mendirikan 
negara bhineka tapi lunglai saat mempertahankan negara bhineka.



    Membiarkan kekerasan adalah pesan paling eksplisit dari negara bahwa 
kekerasan itu boleh, wajar, dipahami, dan dilupakan. Ingat, kekerasan itu 
menular.  Dan, pembiaran adalah resep paling mujarab agar kekerasan ditiru dan 
meluas.

    Pembiaran juga berbahaya karena tiap robekan di tenun kebangsaan ini 
efeknya amat lama. Menyulam kembali tenun yang robek, hampir pasti tidak bisa 
memulihkannya. Tenun yg robek selalu ada bekas, selalu ada cacat.

    Ada seribu satu pelanggaran hukum di republik ini, tapi gejala merebaknya 
kekerasan dan perobekan tenun kebangsaan itu harus jadi prioritas utama untuk 
dibereskan. Untuk mensejahterakan bangsa semua orang boleh “turun-tangan”, tapi 
untuk menegakkan hukum hanya aparat yang boleh “turun-tangan”. Jadi saat 
penegak hukum dibekali senjata itu tujuannya bukan untuk tampil gagah saat 
upacara, tapi untuk dipakai saat melindungi warga negara, saat menegakkan 
hukum. Negara harus berani dan menang “bertarung” melawan para perobek itu.



    Bahkan saat tenun kebangsaan terancam itulah negara harus membuktikan di 
Republik ini ada kebebasan berserikat, berkumpul dan mengeluarkan pendapat tapi 
tidak ada kebebasan untuk melakukan kekerasan.



    Aturan hukumnya ada, aparat penegaknya komplit. Jadi begitu ada warga 
negara yang pilih untuk  melanggar dan meremehkan aturan hukum untuk merobek 
tenun kebangsaan, maka sikap negara hanya ada satu: ganjar mereka dengan 
hukuman yang amat menjerakan. Bukan cuma tokoh-tokohnya saja yang dihukum. 
Setiap gelintir orang yang terlibat harus dihukum tanpa pandang agama, etnis, 
atau partai. Itu sebagai pesan pada semua: jangan pernah coba-coba merobek 
tenun kebangsaan!



    Ketegasan dalam menjerakan perobek tenun kebangsaan membuat setiap orang 
sadar bahwa memilih kekerasan adalah sama dengan memilih untuk diganjar dengan 
hukuman yang menjerakan. Ada kepastian konsekuensi.



    Ingat, Republik ini didirikan oleh para pemberani: berani dirikan Negara 
yang bhineka. Kita bangga dengan mereka. Kini pengurus negara diuji. Punyakah 
keberanian untuk menjaga dan merawat kebhinekaan itu secara tanpa syarat? 
Biarkan kita semua -dan kelak anak cucu kita- bangga bahwa Republik ini tetap 
dirawat oleh para pemberani.



    —————————-

    Tulisan dimuat di Harian Kompas, 11 September 2012 Halaman 6 dalam Rubrik 
Opini


------------------------------------

Gabung di milis INTI-net, kirim email ke : [email protected]

Kunjungi situs INTI-net    
http://groups.yahoo.com/group/inti-net

Kunjungi Blog INTI-net
http://tionghoanet.blogspot.com/
http://tionghoanets.blogspot.com/

Tulisan ini direlay di beberapa Blog :
http://jakartametronews.blogspot.com/
http://jakartapost.blogspot.com
http://indonesiaupdates.blogspot.com

*Mohon tidak menyinggung perasaan, bebas tapi sopan, tidak memposting iklan*

CLICK Here to Claim your Bonus $10 FREE !
http://profitclicking.com/?r=kQSQqbUGUhYahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/inti-net/

<*> Your email settings:
    Individual Email | Traditional

<*> To change settings online go to:
    http://groups.yahoo.com/group/inti-net/join
    (Yahoo! ID required)

<*> To change settings via email:
    [email protected] 
    [email protected]

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [email protected]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/

Kirim email ke