http://www.analisadaily.com/news/read/2012/09/18/75211/noda_hitam_negara/#.UFjK_FGKjBo
Selasa, 18 Sep 2012 01:33 WIB
Noda Hitam Negara?
Oleh : Roy Naldy Simare-mare.
Setiap negara pasti mempunyai ideologi/falsafah masing-masing yang harus
dijalankan oleh pemerintah, yang dapat menghantarkan suatu bangsa itu kepada
cita-cita yang lebih baik. Saya pikir semuanya sepakat dengan pernyataan ini.
Kalau ada yang menentang atau pun tidak sepakat terhadap ideologi pada suatu
negara, pastilah individu itu adalah bahagian dari penghancur sebuah negara
karena ketidaksepakatan ideologi adalah awal dari tindakan pemberontakan
terhadap suatu negara.
Pancasila yang merupakan asas negara Indonesia—yang berisikan: Pertama,
Ketuhanan Yang Maha Esa. Kedua, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga,
Persatuan Indonesia. Keempat, Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Kelima, Keadilan sosial bagi
seluruh rakyat Indonesia—harus kita hayati dan implementasikan (pengamalan)
dalam dinamika berbangsa atau pun bernegara.
Pancasila merupakan harga mati dalam Republik Indonesia, yang tidak boleh
diganggu-gugat oleh siapa pun. Kalau ada yang berani menggugat dari kelima sila
di atas, itu berarti Pancasila telah mengalami ancaman. Ancaman tersebut bisa
saja dari intern maupun ekstern. Dan jika hal itu terjadi, negara harus
mengambil sikap yang bijak terhadap hal tersebut. Asas Pancasila merupakan
langkah awal dan akhir masyarakat Indonesia untuk menjadikan bangsa ini maju,
aman, sejahtera dan makmur. Itu jika segenap rakyat Indonesia menjalankannya.
Nah, kalau tidak, maka bangsa ini akan mengarah kepada titik kehancuran.
Nilai-nilai luhur yang berada dalam Pancasila dan UUD 1945, bukanlah
hanya suatu hafalan saja kepada para pemerintah dan masyarakat Indonesia.
Tetapi, harus kita hidupi dalam dinamika berbangsa dan bernegara. Karena segala
aktivitas tanpa dibarengi dengan pemahaman Pancasila dan UUD 1945, otomatis
dalam kehidupan sosial akan timpang dan "kocar kacir". Fakta yang ada di
lapangan adalah perusakan rumah ibadah, kekerasan atas nama agama, teroris,
korupsi, hukum yang sifatnya terkadang tajam kepada rakyat lemah, isu SARA,
kaum kapitalis menyerobot tanah rakyat, dan lain-lain. Itulah noda-noda negara
yang sudah lazim kita rasakan dan lihat. Dan memang, segala noda yang dilakukan
oleh orang yang tidak bertanggung jawab, haruslah dihapuskan agar Indonesia
bisa merasakan cita-cita falsafah Pancasila tersebut.
Dimana Peran Pemerintah?
Mungkin kita selalu mempertanyakan dalam logika sehat ini. Kok negara ini
terus diterpa kemelut-kemelut yang memang sudah sangat lazim. Alhasil kita
mempertanyakan, dimanakah aksi yang telah dilakukan negara ketika Kebhinekaan
kita yang pada saat ini telah dicekokin oleh orang yang tidak bertanggung jawab
dan fanatik. Dimanakah peran pemerintah ketika kaum minoritas dibubarkan
seenaknya oleh kaum intoleran? Dan malah ada yang tidak senang terhadap mereka.
Padahal, banyak tindakan yang seharusnya dapat dilakukan oleh pemerintah dalam
menyelesaikan kasus-kasus tersebut, yang memang bukan "angin segar" lagi. Dan,
itu sudah menjadi "santapan" di dalam dunia hukum Indonesia. Kasus yang marak
sekarang, yaitu kasus intoleransi, teroris dan korupsi sudah menjadi perhatian
nasional maupun dunia internasional. Begitu juga sudah menjadi agenda Komnas
HAM Republik Indonesia karena masalah HAM menjadi salah satu pusat perhatian
manusia sejagat raya. Hingga kini, Hak Asasi Manusia tetap menjadi isu aktual
dalam berbagai peristiwa sosial, agama, politik dan ekonomi, dan lain-lain, di
tingkat nasional serta internasional.
Sebagai rakyat, kami memang harus mendapat perhatian serta dilindungi
oleh negara. Hal itu mencakup segala proses kehidupan kami. Negara tidak boleh
diam saja terhadap perilaku yang tidak sehat tersebut. Kalaupun ada
permasalahan dalam dinamika sosial, negara jangan hanya berkumandang nyaring,
yang enak didengar tapi jauh dari tindakan real. Berdiam dan memperhatikan
kerintihan rakyat merupakan salah satu dari nilai-nilai Pancasila. Begitu juga
dengan wujud dari seorang pemimpin yang bijaksana. Kalau ada seorang pemimpin
yang mau berada dalam kondisi real masyarakat, tentu dia yang akan dipilih oleh
rakyat. Bukan di saat mau menjadi pemimpin, ia meminta suara dari rakyat dan
memberikan kepada rakyat "bumbu penyedap" seperti biaya pendidikan murah,
mengurangi rakyat miskin, tidak ada lagi kekerasan atas nama agama, hidup
rakyat makmur, kesehatan terjamin, dan lain-lain. Yang kebanyakan hanya
"gelembung-gelembung" saja.
Pelanggaran-pelanggaran HAM yang terus dihujani oleh kelompok-kelompok
garis keras, kasus korupsi yang tidak ada hentinya di birokrasi negara. Tapi,
kasus rakyat kecil bermasalah, sangat cepat selesai. Mulai dari reformasi 1998,
dengan agenda bahwa Presiden Suharto korupsi yang harus lengser dari
kepemimpinannya. Eh, ternyata pejabat-pejabat kita korupsi juga. Berarti, kalau
ada yang korupsi, cabut saja jabatannya. Seperti ada kata mutiara mengatakan,
‘balok di matamu tidak kau lihat, tapi selumbar di mata orang lain ingin
dikeluarkan.’
Perilaku korupsi yang telah terjadi di arena birokrasi Indonesia sangat
besar dampaknya bagi kehidupan orang banyak. Dan jika korupsi ini terus
mengalami peningkatan, maka, mungkin saja negara ini akan terkena bencana
kelaparan, penyakit, dan kematian. Akibat uang rakyat sudah ditimbun di
"bagasi" pribadi.
Presiden SBY adalah pemimpin yang mempunyai kekuatan untuk menghentikan
orang-orang yang sudah menjelekkan citra birokrasi. Seruan rakyat kepada
presiden sangatlah berharga, yang memang harus didengar. Karena suara rakyat
adalah suara presiden. Presiden dipilih untuk menjalankan roda kepemimpinan
bangsa ini oleh rakyat. Itu tandanya hati nurani rakyat masih percaya kepada
beliau, yang sudah memimpin negara ini dengan dua periode.
Tindakan, Bukan Suara
Untuk menjadikan negara ini bersih serta mengalami pembaharuan, maka
pemerintah harus memberikan sikap yang tegas terhadap pelaku-pelaku korupsi dan
pelanggar-pelanggar HAM. Bukan saat kampanye politik saja kita melakukan
tindakan, tetapi ketika sudah menjabat itu yang lebih penting. Rakyat bukan
"boneka," tapi rakyat adalah manusia yang mempunyai akal dan budi. Rakyat
bukanlah batu loncatan untuk meraih mimpi keinginan para elite politik. Tapi
rakyat punya hati nurani.
Pemerintah harus benar-benar menghidupi nilai-nilai Pancasila dan
memegang teguh Undang-Undang Dasar 1945 sebagai dasar untuk berdinamika yang
dapat menghantarkan segenap rakyat Indonesia kepada kesejahteraan bersama.
Kalau itu saja tidak bisa dihayati serta diimplementasikan, lebih baik mundur.
Rakyat sudah bosan terhadap janji-janji yang hanya enak didengar. Yang telah
dibawa bermimpi oleh para calon-calon pemimpin. Keagungan seorang pemimpin
adalah ketika ia dekat dengan rakyat. Ketika ia berjalan di samping rakyat dan
menguatkan rakyat ketika berada pada posisi pergumulan.
Presiden Sukarno adalah pemimpin yang nasionalis dan dekat dengan rakyat.
Sikap beliau merupakan potret kepada calon pemimpin-pemimpin sekarang. Kiprah
Sukarno memang tidak diragukan lagi di belantika nasional dan internasional.
Selain religius, juga menjunjung dan memegang teguh nilai-nilai filosofis
bangsa ini.
Tindakan nyata yang telah dikampanyekan para elite politik adalah sebuah
keinginan seluruh rakyat. Seorang pemimpin harus bisa memberikan potret
positif, tindakan nyata, dan memegang janjinya kepada rakyat. Pemimpin bukanlah
hanya memenuhi kebutuhan diri sendiri, tapi pemimpin yang telah dipercayakan
oleh Sang Khalik, untuk membawa bangsa dan negara ini kepada perubahan hidup
yang lebih baik dan bermoral. Maka itu, bertindaklah sebelum terlambat, bukan
suara anda yang mau kami dengar. Kami tidak butuh suara nyaring anda. Tapi
mulailah melakukan apa yang anda katakan.***
Penulis adalah mahasiswa Sekolah Tinggi Teologia (STT) Abdi Sabda,
Sekretaris di Solidarity for Human Rights (SA-HAM) dan Sekretaris Komisi
Perempuan GMKI Cab. Medan.
[Non-text portions of this message have been removed]
