Ref: Untuk tahun 2025 bisa diperkirakan akan terjadi berbagai kejadian, tetapi hanya waktu akan memberitahukan kenyataannya.
http://www.analisadaily.com/news/read/2012/10/01/77839/pendapatan_per_kapita_setengah_penduduk_ri_capai_us15000/#.UGiHsIaKjBo Pendapatan per Kapita Setengah Penduduk RI Capai US$15.000 Jakarta, (Analisa). Menko Perekonomian Hatta Rajasa mengungkapkan beberapa kesuksesan yang mampu diraih Indonesia pada masa datang jika kebutuhan tenaga ahli dan wirausahan dapat terpenuhi. Menurut Hatta, pada tahun 2025, Indonesia dapat menjadi 10 negara yang memiliki kekuatan ekonomi di mana GDP Indonesia bisa mencapai Rp 4,5 triliun dengan pendapatan per kapita sebesar US$ 16 ribu. Hal ini jika kebutuhan tenaga kerja berpendidikan dapat dipenuhi. Sayangnya, dia akui Indonesia masih sangat kekurangan tenaga ahli tersebut. "Kita itu masih kekurangan 25 ribu insinyur dan ribuan teknokrat," ujar Hatta dalam sambutan Peresmian STEBANK Islam Sjafruddin Prawiranegara, Jakarta, Minggu (30/9). Hatta menambahkan pada tahun 2020 sekitar 58,8 persen penduduk Indonesia bisa berpendapatan per kapita sekitar US$ 5000-15.000 dengan adanya sekitar 60 juta penduduk kelas menengah baru setiap tahunnya. "Tentunya pertumbuhan seperti harus dibarengi dengan pertumbuhan wirausahawan muda. Tapi saat ini jumlah wirausahawan masih sedikit," ujarnya. Hatta yakin dengan pencapaian mimpi tersebut karena adanya berdasarkan survey McKinsey dimana Indonesia dianggap memiliki perubahan yang cukup besar dalam 10 tahun terakhir. "Saat ini terjadi perubahan besar, kekuatan ekonomi barat butuh 100 tahun untuk melipatgandakan pertumbuhannya, Amerika butuh 50 tahun untuk memperbaiki ekonomi outputnya. Kemudian China dan India industrialisasi butuh 16 tahun itu untuk melipatduakan ekonomi outputnya, Indonesia butuh 10 tahun sudah 3 kali lipat pertumbuhannya," tandasnya. (dtc +++++ http://bisniskeuangan.kompas.com/read/2012/09/17/07234375/Pengentasan.Orang.Miskin.Makin.Lambat Pengentasan Orang Miskin Makin Lambat Senin, 17 September 2012 | 07:23 WIB KOMPAS/MOHAMMAD HILMI FAIQ Puluhan warga yang tergabung dalam Forum Orang Miskin berunjuk rasa di Gedung DPRD Sumatera Utara, Medan, Rabu (4/7/2012). Mereka memprotes adanya kesalahan pencatatan dan pembagian beras untuk rakyat miskin, sehingga banyak yang mendapat jatah ganda sementara warga lainnya tidak kebagian. JAKARTA, KOMPAS.com - Pengentasan orang miskin makin lambat. Padahal volume anggaran pemerintah dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara meningkat lebih dari empat kali lipat selama delapan tahun terakhir, dari Rp 374 triliun pada tahun 2004 menjadi Rp 1.548 triliun pada tahun ini. Dari data Badan Pusat Statistik, penduduk miskin di Indonesia per Februari 2004 sebanyak 36,1 juta jiwa atau 16,6 persen dari total penduduk. Per Maret 2012, jumlahnya turun menjadi 29,13 juta jiwa atau 11,96 persen dari total penduduk. Namun, seperti disebutkan Deputi Bidang Kemiskinan, Ketenagakerjaan, dan Usaha Kecil Menengah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas) Ceppie Kurniadi Sumadilaga, pekan lalu, jumlah penduduk miskin yang terentaskan kian sedikit. Dari tahun 2008 ke 2009, angka kemiskinan berkurang 2,5 juta jiwa. Sementara tahun 2009-2012, angkanya berkurang 1 juta-1,5 juta jiwa per tahun. Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Arif Budimanta Sebayang, Minggu (16/9/2012), menyatakan, jika ditarik lebih jauh ke belakang, pelambatan itu kian kentara. Selama tahun 1999- 2004, angka kemiskinan turun 11,9 juta jiwa, dari 48 juta jiwa menjadi 36,1 juta jiwa. Namun, mulai periode 2004- 2009, penurunan angka kemiskinan melambat menjadi 3,6 juta jiwa. Pada periode 2009-2011, penurunannya menjadi 2,6 juta jiwa. Arif berpendapat, pelambatan tersebut disebabkan, antara lain, tidak ada keberpihakan pembangunan ke desa dan sektor pertanian. Padahal, 71,3 persen rumah tangga miskin ada di pedesaan dan bekerja di pertanian. Secara terpisah, Direktur Institute for Development of Economics dan Finance Enny Sri Hartati menyatakan, kian besarnya volume APBN yang berbanding terbalik dengan pengentasan warga miskin menunjukkan politik anggaran tidak tepat. Hal itu juga menunjukkan bahwa program pemerintah tidak menjawab tantangan fundamental kemiskinan, yakni bagaimana menciptakan lapangan kerja. Penciptaan lapangan kerja, ujar Enny, merupakan instrumen terkonkret yang mampu mengentaskan warga miskin secara signifikan. ”Tolok ukur kemiskinan paling dasar adalah pendapatan per kapita. Sementara program pengentasan warga miskin hampir tak bersinggungan dengan bagaimana cara mendorong pendapatan,” kata Enny. Kepala Bappenas Armida Salsiah Alisjahbana dalam suatu rapat kerja dengan Komisi XI DPR menyatakan, anggaran program pengentasan warga miskin terus naik. Namun, porsinya baru 0,5 persen dari produk domestik bruto tahun 2010, lebih rendah dibandingkan rata-rata negara Asia Timur (1 persen), Amerika Latin (1,3 persen), dan Vietnam (di atas 1 persen). (LAS) [Non-text portions of this message have been removed]
