Pemborosan !!! Dana Pilgub Jatim Rp 1 Triliun, APBD Tidak Cukup, Proyek Pembangunan di Jatim Bisa Terhenti
Pengajuan dana yang dibuat penyelenggara pemilihan gubernur (Pilgub) Jawa Timur hingga Rp 1 triliun membuat geleng-geleng Badan Anggaran (Banggar) DPRD Jatim. Usulan dana sebesar itu dinilai boros dan tidak wajar. Apalagi, kekuatan APBD Jatim tahun 2013 juga tidak cukup untuk membiayai pilgu b sebesar itu. Faf Adisiswo, wakil ketua Banggar DPRD Jatim mengatakan, selama ini dana yang sudah disiapkan untuk Pilgub Jatim berjumlah Rp 600 miliar. Namun, jika ternyata para penyelenggara pilgub seperti KPU (Komisi Pemilihan Umum), Bawaslu (Badan Pengawas Pemilu) dan pihak keamanan meminta anggaran yang cukup tinggi, tentu hal ini perlu pembahasan ulang. “Biaya keseluruhan pilgub kan awalnya Rp600 miliar, tapi KPU ternyata minta anggaran sendiri Rp 646 miliar, itu belum Bawaslu yang minta Rp 206 miliar. Belum lagi pihak keamanan,” ujar Faf, Rabu (17/10). Anggaran sebesar Rp 1 triliun itu hingga saat ini juga belum diajukan kepada DPRD Jatim. Padahal, saat ini di DPRD Jatim sedang dilakukan pembahasan RAPBD 2013. “Di KUA-PPAS (Kebijakan Umum Anggaran dan Plafon Penggunaan Anggaran Sementara, red) yang diajukan eksekutif sebagai bahan pembahasan RAPBD, tidak ada pengajuan dana pilgub sampai Rp 1 triliun,” ungkap Faf. Jika dalam waktu dekat ini akan diajukan, maka Banggar akan mempelajari. Apakah anggaran tersebut untuk satu kali putaran atau dua putaran. Kalau dana Rp 1 triliun hanya untuk satu putaran, jelas tidak wajar. “Kalau cuma satu putaran, ya seharusnya tidak sebesar itu. Nanti kalau cuma satu putaran jelas itu pemborosan dan cuma akan dihabis-habiskan. Kita tidak akan setujui yang sifatnya pemborosan,” papar dia. Sebagai perbandingan, Pilgub Jatim 2008 yang digelar hingga dua putaran plus penghitungan ulang di Madura, tidak sampai Rp 1 triliun. Jumlah DPT (daftar pemilih tetap) saat itu sekitar 28 juta. Pada putaran pertama pada 23 Juli 2008, dana yang dialokasikan Rp 550 miliar. Untuk putaran kedua pada 4 November 2008, dana terserap Rp 265 miliar. Sedang putaran tambahan, yakni penghitungan ulang di Pamekasan serta pemungutan ulang di Bangkalan dan Sampang, memerlukan tambahan anggaran Rp 18,6 miliar. Penghitungan ulang dilaksanakan 28 Desember 2008 dan pemungutan ulang 21 Januari 2009. Jadi, pada Pilgub Jatim 2008 menghabiskan sekitar Rp 833,6 miliar. Panggil KPU dan Bawaslu Pihak DPRD Jatim juga akan mengupayakan untuk minta penjelasan dari KPU dan Bawaslu. Sebab diperkirakan akan banyak kebutuhan anggaran yang kurang sesuai. Khususnya anggaran di Bawaslu yang mencapai Rp 206 miliar, padahal pada pilgub 2008 tidak kurang dari Rp 5 miliar. “Katanya untuk perekrutan pengawas hingga ke desa-desa, jadi butuh dana besar. Kita tentu tidak langsung percaya begitu saja,” sergah Faf yang juga sekretaris DPD Partai Gerindra Jatim ini. Menurut Faf, anggaran APBD Jatim ini tidak menyediakan call money atau dana on call yang bisa digunakan sewaktu-waktu berapapun kebutuhannya. Maka, jika dana pilgub harus Rp 1 triliun, praktis akan dialokasikan pada tahun 2013. Padahal kekuatan APBD Jatim 2013 mendatang tidak banyak. Dibanding anggaran murni tahun 2012, APBD Jatim terlihat stagnan, karena berkutat di angka Rp 12,7 triliun. “Ya paling menghentikan beberapa program pembangunan. Kekuatan APBD sendiri untuk angka segitu jelas tidak ngatasi. Kalau itu terpaksa harus dilakukan, pasti akan memangkas biaya rutin dan biaya pembangunan,” terang dia. Lebih lanjut Faf menjelaskan, DPRD akan mengajak mencari jalan keluarnya bersama-sama. Dengan cara betul-betul menghitung secara tepat, mana yang paling perlu dan mana yang bisa dihapus. “Kami tidak ingin pilgub ini dianggap sebagai pesta dan belanja-belanja yang kurang penting. Harus ada efisiensi atau penghematan,” pungkasnya. Harus Efisien Usulan dana Pilgub Jatim hampir Rp 1 triliun itu juga membuat kaget pengamat politik Universitas Airlangga (Unair), Mohammad Asfar. Menurutnya, dana Pilgub Jatim sebesar Rp 1 triliun untuk sekali putaran itu sebagai pemborosan uang negara dan tidak efisien. “Kalau seperti yang lalu sekitar 600 miliar itu masih cocok,” cetus Asfar yang juga direktur Pusdeham (Pusat Studi Demokrasi dan HAM) ini. Ia juga heran dengan pengajuan dana sebesar itu. Padahal, KPU Jatim masih memiliki aset seperti kotak suara yang digunakan dalam Pilgub Jatim 2008 maupun Pilkada-Pilkada di daerah. Menurut Asfar, peralatan lama seperti itu harusnya masih bisa digunakan. ”Harusnya bisa, karena salah satu efisiensi yang memang memanfaatkan barang-barang atau alat yang masih bisa dipakai,” ujarnya. Contoh efisiensi lainnya dengan mengupayakan pemilihan secara serentak, karena dengan penyelenggaraan serentak dana yang dikeluarkan untuk penyelenggara cukup sekali saja. Bahkan barang-barang dan panitianya cukup kerja sekali untuk beberapa kali pemilihan. “Selama ini dana terbesar kan terletak di penyelengara,” jelas Asfar. Ia tidak setuju jika pemilihan gubernur Jatim nanti digelar di DPRD, seperti pada masa pemilihan gubernur Imam Utomo maupun Basofi Sudirman. Menurut Asfar, jika ada yang mengusulkan seperti itu merupakan logika yang salah. Sebab, di mana-mana demokrasi itu memang membutuhkan dana. “Bahkan kalau tidak ada pemilahan langsung oleh rakyat sebenarnya indikasi korupsi justru akan lebih besar dan rakyat justru akan kehilangan banyak dana. Apakah ada jaminan jika nantinya ada proyek yang tidak jelas? Karena ada pemilihan secara langsung inilah APBD bisa dimanfaatkan oleh rakyat,” pungkasnya Cari Gubernur Jatim, Didanai Rp 1 Triliun, Hamburkan Uang Rakyat Pemrov Jawa Timur benar-benar menyiapkan pelaksanaan pesta demokrasi pemilihan gubernur (Pilgub) Jatim 2013 dengan penuh kemewahan. Ini terbukti dari rencana alokasi anggaran yang disiapkan sebanyak Rp 1 triliun atau Rp 1000 miliar. Itu pun hanya untuk satu putaran! Rencana ini mengundang kontroversi, sebab awalnya dianggarkan hanya Rp 600 miliar untuk satu putaran. Jumlah itu juga meningkat drastis dibanding Pilgub Jatim 2008 sebesar Rp 833,6 miliar yang dilalui dengan tiga putaran. Atas kontoversi ini, DPRD Jatim bakal menolak rencana alokasi dana itu karena dianggap hanya menghambur-hamburkan uang rakyat. Padahal, jika Pilgub bisa dipilih di DPRD Jatim –bukan pemilihan langsung—anggaran yang dibutuhkan tak lebih dari Rp 1 miliar. Perencanaan tersebut muncul saat rapat koordinasi Desk Pilkada di Kantor Gubernur dua hari lalu. Pengajuan Biro Administrasi Pemerintahan yang selama ini digunakan sebagai cantolan hibah anggaran Pilgub Jatim. Dana tersebut rencananya akan mengalir ke KPUD Jatim, Bawaslu Jatim, Kodam V Brawijaya dan Polda Jatim. Rapat Desk Pilkada dihadiri Komisi Pemilihan Umum (KPU) Jatim, Badan Pengawas Pemilu (Banwaslu), Dinas Komunikasi dan Informastika (Diskominfo), Dinas Tenaga Kerja Transmigrasi dan Kependudukan (Disnakertransduk) Jatim, Kodam V Brawijaya TNI AD, Polri, Humas dan Protokol Pemprov, Biro Administrasi Pemerintahan, dan Satpol PP Jatim. Kepala Biro Administrasi Pemerintahan Setdaprov Jatim, Suprayitno, membenarkan pengajuan dana hampir Rp 1 triliun itu. Jumlah anggaran sebesar itu berdasarkan pengajuan dari sejumlah pihak, yakni KPU, kepolisian, TNI, dan Banwaslu, terkait suksesnya penyelenggaraan Pilgub. Rinciannya, KPU menyampaikan anggaran sebesar Rp 646 miliar, pengamanan Polda Rp 78 miliar, Kodam V Brawijaya Rp 13 miliar, dan Banwas Rp 206 miliar. “Iya, tapi ini masih bersifat usulan. Nanti akan dibahas dengan tim terkait, seperti BPKAD, Bappeda, Biro Keuangan, dan Biro Hukum Pemprov,” aku Suprayitno, Selasa (16/10). Dengan adanya perencanaan dana pilgub Jatim hingga Rp 1 triliun, maka akan terjadi perubahan susunan alokasi kebutuhan yang awalnya dianggarkan Rp 600 miliar. Sejauh ini, anggaran Pilgub Jatim Rp 600 miliar sudah disiapkan secara menyicil berupa dana cadangan. Dalam APBD 2012, sudah disiapkan Rp 100 miliar di pos dana cadangan dan Rp 500 miliar di APBD 2013. Jika ada perubahan hingga Rp 1 triliun, maka mau tidak mau RAPBD 2013 harus segera mengalokasikan penuh. Menanggapi hal ini, kalangan DPRD Jatim sepakat menolak bila pilgub Jatim dianggarkan Rp 1 triliun. Dewan menganggap dana Rp 1 triliun terlalu besar dan terkesan menghambur-hamburkan uang rakyat hanya untuk memilih gubernur dan wakil gubernur. “Kalau pemprov mengajukan Rp 1 triliun, pasti kita kepras dan kita menolaknya,” tandas Sabron Djamil Pasaribu, Ketua Komisi A DPRD Jatim, kemarin. Sabron mengakui jika usulan Pemprov Jatim untuk anggaran Pilgub dalam pembahasan RAPBD 2013 hampir mencapai angka Rp 1 triliun, namun bagi dewan dana sebesar itu terlalu besar. Untuk itu, dalam waktu dekat ini dewan akan segera mengundang KPU Jatim serta pihak-pihak terkait untuk membahas anggaran pilgub Jatim. “Kita tahu waktu itu APBD Jatim mengalokasikan anggaran sebesar Rp 1 triliun untuk tiga putaran. Namun untuk saat ini dewan hanya mengalokasikan satu putaran saja. Artinya dana sebesar Rp 600 miliar atau Rp 650 miliar sudah cukup termasuk untuk KPU, Bawaslu dan pengamanan,” ungkap politikus asal Partai Golkar Jatim ini. Sabron berpendapat, andai saja pilgub Jatim bisa dipilih DPRD Jatim, tentu tidak membutuhkan dana sebesar ini. “Kalau pilgub di DPRD, Rp 1 miliar saja sudah cukup,” ujar pria keturunan Batak ini. Sementara itu, anggota Komisi A DPRD Jatim yang lain, Kartika Hidayati meminta Pemprov konsisten dengan angka maksimal Rp 650 miliar untuk pelaksanaan Pilgub Jatim. Selain itu, pihaknya meminta masyarakat tidak perlu berputar-putar dalam memilih pimpinan. Sehingga satu putaran saja sudah cukup. “Saya berharap masyarakat cukup menggunakan hak suara sebaik-baiknya dalam memilih pemimpin Jatim. Artinya pilihlah pemimpin yang benar-benar memikirkan dan memperjuangkan kepentingan rakyat Jatim. Dengan begitu anggaran yang ada dapat dialokasikan untuk kepentingan pembangunan,’’ tegas politisi berjilbab ini dari PKB Jatim. Disisi lain, pihaknya meminta kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan Pilgub Jatim dapat menahan diri dengan tidak bermain-main anggaran APBD Jatim. “Kasihan masyarakat yang selama ini jika menjadi harus korban,” tukas Kartika. Akan Dicek Lagi Gubernur Soekarwo mengatakan pengajuan anggaran untuk Pemilihan Gubernur (Pilgub) Jatim 2013 di desk Pilkada sebesar Rp 943 miliar atau hampir Rp 1 triliun masih akan dicek. Setelah dicek dan dilihat proporsionalitasnya, Pemprov, kata Pakde Karwo – panggilan Soekarwo akan menyampaikan anggaran tersebut kepada Komisi A DPRD Jatim yang membidangi masalah hukum dan pemerintahan. “Jadi nanti (anggarannya) akan kita klarifikasi dan cek dengan komisi A (DPRD Jatim),” ujarnya, kepada wartawan, di Gedung Negara Grahadi, Selasa (16/10). Dari usulan anggaran Pilgub yang masuk ke desk pilkada, pihaknya, kata Pakde Karwo terutama akan menyoroti anggaran sebesar Rp 206 miliar yang diusulkan Banwaslu. Anggaran ini dinilai cukup besar menyusul perubahan struktur dan sistem pengawasan pemilu oleh Banwaslu, dimana tiap desa harus ada pengawasnya. “Makanya kalau perintahnya (model pengawasan oleh Banwaslu) seperti itu, ya nanti akan kita bicarakan dengan Komisi A. Dan nanti akan kita umumkan kepada masyarakat bahwa besarnya anggaran (Pilgub) untuk itu (pengawasan),” tegas orang nomor satu di Jatim ini. Untuk itu, pihaknya, kata Pakde Karwo minta KPU, Banwaslu, dan tim anggaran Pemprov bertemu dengan Komisi A DPRD Jatim untuk membahas anggaran Pilgub Jatim 2013. “Klarifikasi itu penting, karena masalah pembiayaan Pilgub ini peka,” imbuh Pakde Karwo, mengingatkan. Melawan Lupa, Baca juga berita terkait : KPK Dalami Pilgub Jatim Dan menyelidiki dugaan mark up logistik Pilgub Jatim 2008 senilai miliaran rupiah yang diduga mengalir ke salah satu calon gubernur saat itu ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/08/medianusantara-melawan-lupa-kpk-dalami.html cara Soekarwo - Saifulah memenangkan PILGUB Jatim pada tahun 2008 ==> http://jaringanantikorupsi.blogspot.com/2012/07/medianusantara-melawan-lupa-cara_21.html [Non-text portions of this message have been removed]
