Ref : Apakah ada yang berani mengundang wakil raja untuk minum kopi tubruk?
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/11/364507/284/1/KPK_Jangan_Lempar_Kasus_Wapres_ke_MK Mahfud MD: KPK Jangan Lempar Kasus Wapres ke MK Penulis : Rudy Polycarpus Rabu, 21 November 2012 20:29 WIB JAKARTA--MICOM: Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta untuk mengakui belum cukup memiliki bukti kuat menjerat Wakil Presiden Boediono dalam kasus dana talangan Bank Century. Pendapat itu diungkapkan Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD di Jakarta, Rabu (21/11). "Kalau KPK tidak ada bukti bilang saja, jangan malah melempar ke MK," ujarnya. Ia meluruskan pernyataan Ketua KPK Abraham Samad yang mengatakan komisinya tidak dapat menyelidiki Boediono karena terbentur konstitusi. Abraham menyebut DPR sebagai lembaga yang berhak memeriksa DPR untuk kemudian dilanjutkan ke MK untuk proses pemakzulan. Namun Mahfud tidak sependapat dengan Abraham. Menurutnya, dalam pengusutan pelanggaraan yang dilakukan kepala negara dalam konsep acara pidana berbeda dengan hukum tata negara. "Kalau melalui DPR untuk proses pemakzulan itu melalui pendakwaan politik. Sedangkan pidana, prosesnya tetap berjalan," katanya. Ia mengakui bahwa kasus Century sarat tekanan politik. Pernyataan Abraham tersebut, kata Mahfud, malah menimbulkan kegaduhan politik. "Jadi kalau KPK belum ada bukti, akui saja. Jangan dilempar ke MK," tegasnya. (PL/OL-5) ++++ http://www.mediaindonesia.com/read/2012/11/11/364567/284/1/Rombak-Segera-Aparat-Kesekretariaan-KPU Rombak Segera Aparat Kesekretariaan KPU Penulis : Emir Chairullah Kamis, 22 November 2012 03:09 WIB MI/Rommy Pujianto/cs a.. JAKARTA--MICOM: Koalisi LSM mendesak pemerintah segera mengganti aparat birokrasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang tidak mendukung program tahapan pemilu. Dikhawatirkan buruknya relasi antara komisioner dan birokrasi kesekretariatan KPU bisa mengganggu jalannya Pemilu 2014. "Lemahnya institusi KPU bisa mengancam jalannya penyelenggaraan pemilu secara mandiri dan independen," kata Wahyudinata, Koordinator Komite Independen Pemantau Pemilu (KIPP) di Jakarta, Rabu (21/11). Menurut Wahyu, tidak optimalnya kerja aparat kesekretariatan ini bisa diartikan sebagai penolakan untuk melakukan pelayanan publik dan pelanggaran etika sebagai Pegawai Negeri Sipil. Apabila hal ini didiamkan bisa berakibat pada upaya pelemahan KPU. "Karena itu, pemerintah harus mengambil langkah yang bijak untuk menyelesaikan persoalan ini," tegasnya. Ia berharap, proses rekrutmen pegawai kesekretariatan KPU bisa memilih sumber daya manusia terbaik yang bisa menjadi sistem pendukung tahapan pemilu. "Sehingga penyelenggaraan pemilu bisa dilakukan oleh para profesional yang berkualitas dan berintegritas," pungkasnya. (Che/OL-2) [Non-text portions of this message have been removed]
