Ref: Mengapa harus repot? Berkompromilah, sekalipun dengan penjahat, misalnya koruptor. Pasti ada rejeki. .
http://www.pikiran-rakyat.com/node/212698 SBY: Inti Politik Adalah Membangun Kompromi Minggu, 25/11/2012 - 17:45 BOGOR, (PRLM).-Presiden mengingatkan bahwa inti dari politik itu adalah membangun konsensus atau kompromi. Konsensus sangat diperlukan karena banyaknya ideologi dan kepentingan politik yang berbeda satu sama lain dan tak jarang saling berbenturan. Kemajemukan bisa menjadi kekayaan sebuah bangsa, namun bisa juga menjadi sumber masalah dan benturan jika tidak dikelola dengan baik. Presiden RI Susilo Bambang Yudhoyono menyampaikan itu pada pidato penutupan World Peace Forum yang ke-4 di Istana Bogor, Minggu (25/11). Ia menyebut sistem multipartai yang dianut di Indonesia sebagai salah satu tantangan Indonesia untuk menerapkan demokrasi multikultural. Ia membandingkan dengan sistem kepartaian di Amerika Serikat (AS) yang dikuasai mayoritas dua partai politik besar, yaitu Partai Demokrat dan Partai Republik sehingga proses politik tidak terlalu kompleks. Sementara, Indonesia dengan sistem multipartai, proses politiknya menjadi panjang dan kompleks. Selain sistem multipartai, tantangan Indonesia yaitu demokrasi yang masih pada tahap pematangan dan keragaman identitas politik di kalangan masyarakatnya. Presiden mengingatkan lagi bahwa Indonesia tidak akan mengimpor atau mencangkok demokrasi dari negara manapun. Meskipun ada nilai-nilai universal yang diadopsi, demokrasi yang mapan dan kuat, kata dia, adalah demokrasi yang tumbuh dari proses sejarah negara itu sendiri. "Dalam demokrasi memang ada nilai universal, tetapi selalu ada nilai-nilai lokal, apakah itu agama, budaya, dan kekhasan lain," ujarnya. World Peace Forum (WPF) merupakan forum tingkat dunia dua tahunan yang diselenggarakan Pimpinan Pusat (PP) Muhammadiyah bekerjasama dengan Cheng Ho Multi Culture Trust, Malaysia dan didukung oleh Centre for Dialogue and Cooperation among Civilization (CDCC) yang berbasis di Jakarta. WPF ke-4 menekankan pada pentingnya konsolidasi demokrasi multikultural. Identitas dan multikulturalisme sangat menentukan bagi terciptanya perdamaian dan peningkatan demokrasi. Sayangnya, meski demokrasi merebak di berbagai negara, konflik identitas bukan surut, kecenderungannya malah semakin mengkhawatirkan. Ketua Penyelenggara WPF ke-4 sekaligus Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin melaporkan bahwa forum itu diikuti 200 peserta dari dalam dan luar negeri. Mereka terdiri dari tokoh politik, pemimpin organisasi, akademisi, dan aktivis perdamaian. Din Syamsuddin mengatakan bahwa dalam forum muncul kesepakatan untuk melancarkan gerakan global untuk mengampanyekan pentingnya demokrasi multikultur. Selain itu, juga disepakati bahwa demokrasi adalah bentuk ideal sebuah pemerintahan, namun harus bernafaskan nilai etika dan moral. "Oleh karena itu, penerapan demokrasi dalam konteks kemajemukan perlu mengedepankan nilai keutamaan dari multikulturalisme," ucapnya. Indonesia sendiri banyak disebut dalam forum itu karena memiliki filsafat Pancasila dan Bhineka Tunggal Ika sebagai pemikiran cemerlang. Pendiri Cheng Ho Multi Culture Trust, Tan Sri Lee Kim Yew mengatakan bahwa Indonesia dapat dijadikan model keberhasilan sebuah negara yang majemuk namun sukses membangun demokrasi. Dengan pertumbuhan ekonomi Indonesia yang cukup stabil, ia yakin Indonesia dapat memimpin terbentuknya demokrasi multikultur di tataran global. (A-156/A-89) [Non-text portions of this message have been removed]
