http://www.suarapembaruan.com/home/ada-kepentingan-politik-partai-berkuasa/28524
Skenario di Balik Skandal Hambalang Ada Kepentingan Politik Partai Berkuasa Senin, 24 Desember 2012 | 5:53 Rizal Mallarangeng. [Google] [JAKARTA] Rizal Mallarangeng menyatakan bahwa ada kepentingan dan skenario di balik turunnya anggaran pembangunan sekolah olahraga nasional di Hambalang, Jawa Barat. Di mana, melibatkan kepentingan politik dan partai berkuasa. "Saya menduga ada kesalahan sistematis. Terkait struktur politis kita, dinamika politik, dan ekonomi," kata kakak dari tersangka kasus Hambalang, Andi Mallarangeng saat memaparkan kajiannya tentang Hambalang di Freedom Institute, Jakarta, Jumat (21/12). Kecurigaan Rizal bermula dari turunnya anggaran tahun jamak sebesar Rp 1,2 triliun untuk proyek hambalang. Padahal, dalam surat pengajuan dari Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kempora) tidak ada tanda tangan Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) yang ketika itu adalah Andi Alfian Mallarangeng. Ditambah lagi, lanjut pria yang akrab dipanggil Celi ini, dalam persetujuan tidak ada tanda tangan Agus Martowardojo selaku Menteri Keuangan (Menkeu). Padahal, tegas Celi, dalam Permenkeu No.56/PMK.02/2010 tentang Tata Cara Pengajuan Persetujuan Kontrak Tahun Jamak Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah disebutkan secara jelas bahwa permohonan persetujuan kontrak tahun jamak harus diajukan oleh menteri/pimpinan lembaga kepada Menkeu. "Kedua menteri tidak tanda tangan. Tetapi tetap saja turun (dana). Pertanyaannya adalah siapa yang menarik sehingga turun," ujar Celi. Namun, Celi mengaku meyakini bahwa aktor utama dalam kasus hambalang ini bukan eks Sesmenpora, Wafid Mallarangeng ataupun Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Deddy Kusdinar yang telah ditetapkan sebagai tersangka. Sebab, lanjut Celi, berdasarkan hasil investigasinya didapati bahwa Wafid adalah sosok yang sangat sederhana. Walaupun, memang terkesan sangat suka menyenangkan orang lain. Demikian juga, Deddy Kusdinar adalah tipe pegawai biasa dengan keluarga yang sekarang tinggal di sebuah pesantren. "Masa sih orang-orang seperti ini (Wafid dan Deddy) merekayasa anggaran. Apalagi, bisa mendesak Menkeu dan Dirjen Anggaran Anny Ratnawati mengeluarkan uang Rp 1,2 triliun. Saya rasa tidak mungkin," ujar Celi. Oleh karena itu, Celi menduga ada oknum yang mengendalikan keduanya. Di mana, diduga berasal dari Ditjen Anggaran Kemkeu. Sebab, hanya mereka yang mengerti persis perihal penganggaran. Sehingga, Celi menduga ada skenario besar dibalik turunnya dana Hambalang. Mengingat, seorang Menkeu yang seharusnya mengawal dana pemerintah dengan baik, hanya diam saja ketika uang Rp 1,2 triliun turun tidak sesuai mekanisme yang berlaku, yaitu surat permohonan tidak disertai tanda tangan Menpora. Hal itulah yang akan coba diungkap oleh Celi. Sebagai bentuk konsistensi mengungkap kebenaran dari kasus yang telah menjerat kakaknya Andi Mallarangeng. Serta, menyeret namanya serta adiknya Andi Zulkarnain Mallarangeng. Celi mulai memaparkan terkait tanah Hambalang. Sebab, untuk membangun diperlukan lahan. Di mana, dia mencurigai ada permainan karena sertifikat tanah yang bertahun-tahun diurus tidak selesai. Namun, secara tiba-tiba selesai. "Persoalan tanah tiba-tiba selesai karena ada Kepala Badan Pertanahan Nasional (BPN) Joyo Winoto yang adalah temen dekat dari Anny Ratnawati yang dari dulu menjadi lingkaran Presiden RI. Itulah sebabnya, bukan Wafid dan timnya yang mengambil sertifikat tanah tetapi Ignatius Mulyono. Di mana, dia sudah mengaku ada perintah langsung dari oknum di Demokrat," jelas Celi. Kecurigaan Celi semakin menguat, ketika setelah dana Hambalang turun, Anny diangkat menjadi Wakil Menteri Keuangan (Wamenkeu). Sehingga, semakin menguatkan ada kepentingan dibalik proyek Hambalang. Di mana, berkaitan dengan kekuasaan dan uang. Sebab, partai baru berkuasa cenderung goyah. "Jika baru berkuasa mau cari uang banyak, mencari di swasta susah. Maka, paling mudah menggunakan prusahaan negara karena mudah diatur. Sebab, bayangkan saja, ada sekitar 100 BUMN yang asetnya mencapai Rp 10.000 triliun. Contoh, kasus Hambalang, kontraktornya PT Adhi Karya," ungkap Celi. Terbukti, dari hasil audit BPK, harga satuan alat-alat terkait pembangunan dibuat sangat tinggi. Dan diduga aktornya adalah Muhammad Arif Taufiqurahman dari PT Adhi Karya. Dan juga Mahfud Suroso dari PT Dutasari Citralaras. Oleh karena itu, Celi meminta agar DPR membentuk Pansus khusus kasus Hambalang. Dengan tujuan, membongkar secara tuntas kasus hambalang yang diduga bermasalah secara sistemik. [N-8] [Non-text portions of this message have been removed]
