Ref: Di negara yang berkekuasan kleptokrasi rakyat di periferi kekuasaan tidak boleh tahu banyak informasi, mutu pendidikan di sekolah-sekolah pun harus rendah, karena dengan begitu rakyat dapat mudah dimanipulasikan untuk kepentingan oknom-oknom berkuasa dan kaum elit yang berkerumum di sekitar panggung kekuasaan negara..
http://www.mediaindonesia.com/read/2012/12/27/372819/127/101/Akses-Masyarakat-Kalbar-atas-Informasi-Publik-Terabaikan Kalimantan Akses Masyarakat Kalbar atas Informasi Publik Terabaikan Penulis : Aris Munandar Kamis, 27 Desember 2012 19:56 WIB PONTIANAK--MICOM: Pemenuhan hak informasi belum mendapat perhatian serius dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Barat. Itu terbukti belum terbentuknya Komisi Informasi Daerah, dan pejabat pengelola informasi dan dokumentasi (PPID). "Kondisi ini berdampak kepada akses dan partisipasi publik terhadap pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan setempat," kata Ari As'ari dari lembaga lingkungan hidup Yayasan Titian Kalimantan Barat di Pontianak, Kamis (27/2). Ia mengatakan, ketiadaan institusi dan perangkat tersebut menghambat proses permintaan informasi oleh masyarakat. Padahal, seluruh proses serta kebijakan tentang pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan harus transparan serta bisa dipertanggungjawabkan kepada publik. "Badan publik sering kali tidak mau memberikan data dan informasi dengan alasan rahasia negara (kedinasan)," kata Ari disela-sela pelatihan impelementasi hak atas informasi. Padahal, ujarnya, serahasia apapun informasi di badan publik semestinya bisa diakses masyarakat, walaupun dengan beberapa batasan atau pengecualian. Itu pun harus berdasarkan pada serangkaian pengujian dan pertimbangan ketat. "Ini sesuai Undang Undang Keterbukaan Informasi Publik No 14/2008 dan Peraturan Komisi Informasi No 1dan 2/ 2010," kata Ari. (AR/OL-01) [Non-text portions of this message have been removed]
