Ref: Apakah ada faedah yang bisa diharapkan dari muka-muka lama penipu rakyat?
http://www.suarakarya-online.com/news.html?category_name=Politik REKRUTMEN CALEG Parlemen Masih Diisi Muka Lama Prof Indria Samego, Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Jumat, 1 Februari 2013 YOGYAKARTA (Suara Karya): Wajah perpolitikan pasca-Pemilu 2014 nanti diperkirakan tak banyak berubah. Partai-partai yang saat ini menguasai parlemen sudah dapat dipastikan akan mencalonkan wajah-wajah lama karena teruji dan berpengalaman. Bahkan, diperkirakan 80 persen anggota DPR akan mencalonkan lagi dalam Pemilu 2014. Hiruk-pikuk akan berkurang karena parlemen diisi parpol dengan jumlah yang lebih sederhana. Demikian dikemukakan peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI) Prof Indria Samego serta pengamat politik dan pemerintahan Universitas Gadjah Mada (UGM) Yogyakarta AA GN Ari Dwipayana, secara terpisah, di Jakarta dan Yogyakarta. Indria tampil saat menjadi pembicara dalam Diskusi Publik bertema "Paparan Politik Ekonomi Center for Information and Development Studies (CIDES)", di Jakarta, Kamis (31/1). Hadir pula sebagai pembicara dalam acara tersebut ekonom CIDES Umar Juoro dan anggota DPR Fraksi PDIP Arif Budimanta serta Dewan Penasihat CIDES Ricky Rachmadi, Sekretaris Jenderal CIDES M Rudi Wahyono, dan Direktur Eksekutif CIDES Rohmad Hadiwijoyo. "Sulit mengharapkan perubahan dalam kondisi semacam ini. Calon anggota legislltif (caleg) incumbent biasanya punya waktu start lebih panjang dengan logistik yang lebih besar," kata AA GN Ari Dwipayana pada diskusi "Wajah Politik Indonesia Pasca-2014", di Yogyakarta. Meski ada perubahan kecil terkait jumlah pemain, lanjut Ari, namun lembaga perwakilan politik mulai dari DPRD kabupaten hingga DPR hanya akan diisi 10 partai politik. Ini berbeda dengan wajah lembaga perwakilan hasil Pemilu 2009, di mana jumlah parpol di DPRD jauh lebih banyak dibandingkan dengan DPR. Jumlah partai di DPRD ada sekitar 10 sampai 20 partai, sedangkan di DPR hanya 9 partai. Dengan demikian, maka pada pasca-Pemilu 2014 nanti kemungkinan besar 10 partai bisa lolos parliamentary threshold (ambang batas parlemen) 3,5 persen karena mereka hanya bersaing dengan jumlah yang lebih terbatas. "Dengan sepuluh partai di DPRD sampai DPR, maka meragukan akan terjadi perubahan performa karena memang tidak tergantung pada jumlah," ujarnya. Meski demikian, Ary melihat sejumlah kendala. Menurut dia, dengan kondisi sistem kompetisi padat modal, maka caleg masih didominasi kandidat terpilih yang berlatar belakang pengusaha-politisi. Dalam komposisi semacam itu, praktik-praktik transaksional belum tentu akan reda. Hal yang bisa terjadi adalah split government, di mana presiden terpilih belum tentu memiliki dukungan kuat partai di parlemen. Pilihan tetap sama, di mana terbentuk praktik presidensialisme yang pragmatis, sehingga presiden akan menempuh power sharing atau merangkul partai-partai dalam proses pembentukan kabinet. Hal sama disampaikan Indria Samego. Menurut dia, menjelang Pemilu 2014, sistem politik transaksional akan kian kental mewarnai pasar politik di Indonesia. "Dalam kaitan ini pula, retorika demokrasi akan lebih menonjol dibandingkan dengan semangat untuk melaksanakan kedaulatan rakyat," ujar Indria Samego. Dia menambahkan, sistem politik kini dituntut lebih mengutamakan transaksional. "Proses demokrasi sebatas euforia kebebasan untuk memilih dan dipilih, namun tidak mempertimbangkan kapasitas dari calon pemimpin," ujarnya. Tentunya, menurut Indria, kondisi ini hanya makin melegalkan praktik korupsi dalam mendapatkan atau merebut kekuasaan. "Berbagai kesempatan dan sumber yang dapat meningkatkan posisi tawar politik akan diambil oleh aktor politik, terutama sumber daya milik negara," katanya. Sementara, Arif menilai, pendidikan politik kepada masyarakat sangat penting dilakukan agar mampu mewujudkan demokrasi yang ideal. Sebab, lanjut dia, mengaca dari proses demokrasi yang berlangsung hingga kini, faktor popularitas masih menjadi pertimbangan utama dalam mengusung calon pemimpin. "Dinamika politik yang kian tinggi ini seharusnya diimbangi dengan edukasi politik kepada masyarakat. Dalam kaitan ini, tidak hanya dilakukan oleh partai politik, tetapi juga media cetak maupun elektronik," katanya. Dia menambahkan, melalui adanya kesadaran berpolitik yang sehat, akan mampu mewujudkan demokrasi yang sesuai dengan harapan rakyat. Menurut Arif, ada sejumlah isu politik di tahun 2013 yang perlu mendapatkan perhatian. Ini dikarenakan kaitannya terhadap perekonomian Indonesia, mulai dari pelaksanaan pemilihan kepala daerah di tingkat provinsi maupun kabupaten hingga evaluasi terhadap kinerja kabinet. Sementara itu, Rohmad menilai, proses demokrasi yang saat ini berlangsung di Indonesia masih terkesan inkonstitusional. Hal ini diakibatkan kurangnya pemahaman terhadap makna dari demokrasi dan hukum. "Proses pemilu masih ditandai hanya dengan pembagian kekuasaan, belum menunjukkan adanya kematangan dalam berdemokrasi, sehingga terkadang kekalahan dalam proses demokrasi dianggap masih tabu," katanya. Menurut dia, konflik horizontal yang terjadi dalam penyelenggaraan pilkada menjadi bukti belum matangnya proses demokrasi. "Selanjutnya, jika ini dibiarkan, akan menjadi penghambat dalam investasi usaha yang sebenarnya membutuhkan hukum dan kestabilan," katanya. Sebenarnya, lanjut Rohmad, demokrasi dan dunia usaha memiliki tujuan yang sama dan saling melengkapi untuk mewujudkan kesejahteraan bagi rakyat. Karena itulah, sudah saatnya demokrasi yang berlangsung di Indonesia harus mampu mengedepankan pemahaman hukum. Dengan demikian, pemilu dapat berjalan dengan wajar dan tidak akan menimbulkan kegaduhan yang berdampak pada iklim investasi. Di sisi lain, Umar menilai, kegaduhan politik yang menjadi kekhawatiran pada 2013 ternyata diperkirakan berdampak sebaliknya bagi perekonmomian. "Setidaknya dari sudut pandang konsumsi masyarakat mengalami pertumbuhan yang positif. Ini terkait dengan aktivitas partai politik dan calon anggota legislatif yang meningkat," katanya. Dia menambahkan, kegiatan perekonomian pada umumnya tidak akan terganggu selama aktivitas politik masih berjalan dalam batas-batas yang tidak merusak stabilitas keamanan. (Tri Handayani/B Sugihart [Non-text portions of this message have been removed]
