Ref: Ayo silahkan baku sikat! Monggo-monggo, plisss! http://www.shnews.co/detile-14614-anas-lawan-sby.html
Anas Lawan SBY Ninuk Cucu Suwanti | Sabtu, 09 Februari 2013 - 12:13:07 WIB : 152 (Foto:dok/swatt-online.com) Anas Urbaningrum. Anas masih lakukan konsolidasi di daerah. JAKARTA – Anas Urbaningrum menyatakan dirinya tetap menjadi Ketua Umum DPP Partai Demokrat, meski Ketua Majelis Tinggi Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) semalam menyatakan dirinya telah mengambil alih kendali partai. Untuk membuktikan itu, Anas, Sabtu (9/2) pagi ini masih tetap bekerja dengan melakukan konsolidasi ke daerah-daerah. “Ini saya menuju Banten. Kegiatan di Dewan Pimpinan Cabang Lebak,” kata Anas kepada SH, Sabtu pagi. Bersama rombongan DPP Partai Demokrat, Anas melakukan kegiatan penanaman bibit kedelai di Desa Gunung Anten, Kecamatan Cimarga, Kabupaten Lebak, Provinsi Banten. Anas juga akan melantik pengurus Pengurus Anak Cabang Partai Demokrat se-Kabupaten Lebak di Gedung Juang, Lebak. Ditanya terkait pernyataan Ketua Majelis Tinggi, Jumat (8/2) malam, Anas mengartikan pernyataan SBY itu bukanlah bertujuan untuk melengserkan dirinya dari jabatan Ketua Umum PD. Karena itu, Anas mengaku akan tetap bekerja dengan melakukan konsolidasi dan menjalankan perintah Majelis Tinggi, yakni menata dan menertibkan organisasi partai untuk meningkatkan integritas, kredibilitas, dan kinerja partai. "Beliau (Susilo Bambang Yudhoyono-red) tadi malam bilang bahwa saya tetap ketua umum (ketum). Tentu saja saya akan jalankan tugas sebagai ketum sebagai bagian dari proses penyelamatan partai. Ditegaskan pula bahwa semuanya harus sesuai dengan konstitusi partai," ujarnya. Disinggung terkait pernyataan SBY yang meminta Anas Uurbaningrum fokus pada upaya menghadapi dugaan masalah hukum yang sedang ditangani KPK, Anas menjawab, berkegiatan menjalankan tugas partai tidak akan membuatnya kehilangan fokus. "Berkegiatan tidak akan kehilangan fokus. Kata beliau, saya bukan non-aktif. Tidak ada penonaktifan. Jadi, saya tetap menjalankan kegiatan secara secara serius dan terukur," imbuhnya. Terpisah, anggota Dewan Pembina PD Ahmad Mubarok yang dihubungi SH, Sabtu pagi, menyatakan, kubu Anas Urbaningrum dipastikan tidak akan melawan keputusan Majelis Tinggi soal penetapan SBY untuk mengambil alih operasional partai sehari-hari. "Tidak akan ada yang melawan, Anas sendiri sudah menerimanya dengan lapang dada," katanya. Dia juga yakin keputusan itu tidak akan membuat partai menjadi semakin goncang. Sebaliknya seluruh kader partai akan menurut. "Pak SBY itu figur yang sangat sentral di partai, jadi pasti didengar," ujarnya. Ahmad Mubarok selama ini dikenal sebagai elite PD yang kukuh membela Anas Urbaningrum. Saat para menteri PD menyerukan penyelamatan partai yang elektabilitasnya terus melorot, Mubarok menyatakan itu sebagai kepanikan biasa. Dia juga terus melontarkan pernyataan bahwa Anas tak perlu mundur dari partai. Mubarok menilai keputusan Majelis Tinggi yang dipimpin SBY sangat revolusioner. Dalam anggaran dasar partai memang tidak disebutkan Majelis Tinggi partai bisa menonaktifkan Ketua Umum. "Karena itu saya bilang revolusioner, kalau ada di anggaran dasar, berarti tidak revolusioner," ujarnya. Pakar hukum dan tata negara Irman Putra Sidin menilai sikap SBY semalam berlebihan. Semestinya, SBY dengan jabatannya sebagai presiden lebih fokus mengurus negara, bukan justru berpoligami menjadikan Istana ibarat "sepondok dua cinta", antara negara dan partai. "Di mana-mana presiden harus fokus urus negara, tidak boleh 'berbagi cinta' sama yang lain bahkan ke partai sekalipun. Republlik ini juga dalam keadaan darurat, semua terombang-ambing tanpa kepastian. Elite sibuk dengan pertarungannya sendiri-sendiri, sementara penegak hukum jalan dengan logikanya sendiri, seolah abai dengan filosofi bernegara. Di situlah tugas presiden sesungguhnya agar mencegah republik tidak karam," ujarnya. Sikap DPD Sejumlah pengurus Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat (PD) di daerah menyokong upaya penyelamatan yang ditekankan Ketua Dewan Pembina SBY. Ketua DPD PD Provinsi Kalimantan Barat (Kalbar), Suryadman Gidot kepada SH, Sabtu pagi, mengatakan, pihaknya tunduk kepada keputusan Ketua Dewan Pembina dalam rangka menyelamatkan partai karena tingkat kepercayaan masyarakat yang terus menurun drastis. Terkait permasalahan yang menimpa Anas Urbaningrum, dia mengharapkan bisa diselesaikan dengan baik, terutama isu korupsi yang dituduhkan sejumlah pihak. Ia menambahkan, selama ini Anas sudah melakukan tindakan yang sangat nyata di dalam melakukan konsolidasi partai di daerah. Komunikasi pengurus di daerah dengan DPP Partai Demokrat selama ini berjalan cukup baik. Ketua Dewan Pimpinan Daerah (DPD) Partai Demokrat Riau, Raja Mambang Mit yang dihubungi SH, Sabtu pagi, menyatakan, pertemuan petinggi di Puri Cikeas semalam merupakan upaya untuk membenahi Partai Demokrat. Ia menyatakan, pertemuan itu hanya rapat rutin Majelis Tinggi Partai Demokrat. Semalam, Ketua Majelis Tinggi PD, SBY memimpin pertemuan Majelis Tinggi Partai Demokrat yang diperluas selama lebih dari dua jam di kediamannya di Cikeas, Jawa Barat. Usai pertemuan, SBY menggelar jumpa pers. Dalam kesempatan itu, dia meminta agar kadernya untuk sesaat melupakan Pemilu 2014 dan fokus pada pembenahan dan penataan partai. "Prinsipnya, saya lupakan dulu Pemilu 2014, Partai Demokrat akan memfokuskan pikiran waktu dan tenaganya untuk menata, membersihkan, dan mengonsolidasikan partai agar bisa kembali ke prinsip ke jati diri saat partai ini saya gagas dan dirikan bersama teman-teman," katanya. Ia mengatakan, dirinya akan memimpin langsung penertiban dan penataan Partai Demokrat. Penertiban dan penataan Partai Demokrat akan diakhiri setelah citra partai tersebut pulih. Dia mengatakan, pihaknya telah membuat langkah-langkah konkret guna melakukan penertiban dan penataan partai. SBY menyebutkan, ada delapan langkah untuk membenahi Partai Demokrat. Pertama, seluruh kader utama diminta untuk menandatangani pakta integritas terutama Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, DPP, DPD, DPC, baik legislatif maupun daerah. Kedua, melakukan reposisi terhadap personel partai untuk mencegah terjadinya penyimpangan baru. Termasuk kader yang menjadi anggota Badan Anggaran. Ketiga, setiap kader utama menyerahkan laporan harta kekayaannya kepada komisi pengawas partai. Keempat, setiap anggota partai diminta NPWP bagi yang telah diwajibkan, untuk memastikan telah membayar pajak. Kelima, Partai Demokrat menjalankan manajemen partai yang dewasa ini kita nilai tidak berjalan dengan baik sebagaimana layaknya manajemen sebuah organisasi yang profesional dan modern. Keenam, menata dan menertibkan public relation (PR) partai, termasuk siapa saja yang mendapatkan otoritas untuk memberikan pernyataan pers, untuk hadir dalam acara talkshow televisi, dan kegiatan lain yang sejenis, sesuai mekanisme yang ditetapkan dalam kegiatan PR tersebut. Ketujuh, dalam waktu dekat akan ada rapat pimpinan yang dihadiri oleh unsur majelis tinggi partai dan ketua dewan pimpinan daerah Partai Demokrat se-Indonesia. Setelah itu, akan ada pula rapat pimpinan nasional yang akan dihadiri oleh seluruh unsur pimpinan Partai Demokrat hingga tingkat dewan pimpinan cabang. Kedelapan, meskipun Pemilu 2014 sudah relatif dekat, Partai Demokrat akan lebih memprioritaskan penataan dan penertiban organisasi. Partai Demokrat yakin bahwa pada saatnya nanti, rakyat akan lebih menyukai partai politik yang para kadernya pandai menjaga amanah dan integritasnya. Soal Anas Urbaninggrum, SBY memberikan kesempatan yang bersangkutan untuk menghadapi masalah hukum yang mengaitnya. "Kepada Ketua Partai Demokrat saudara Anas Urbaningrum yang tetap menjadi wakil majelis tinggi, sementara saya memimpin langsung gerakan penataan pembersihan dan penataan partai ini. Saya berikan kesempatan untuk menghadapi masalah hukum dengan harapan keadilan benar-benar tegak dan tim hukum partai siap untuk memberikan bantuan hukum," katanya. Status Hukum Anas Terkait status hukum Anas, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Abraham Samad, Jumat (8/2) siang mengatakan, surat perintah penyidikan atas Anas Urbaningrum telah tersedia, namun pemimpin KPK masih belum menandatanganinya. Ia menyatakan, kesepakatan atas status hukum seseorang harus diambil berdasarkan asas kolektif kolegial sehingga masih harus menunggu kehadiran tiga pemimpin lain yang sedang berhalangan hadir di kantor. “Saya berkeyakinan bahwa seluruh pemimpin punya kesepakatan, tidak ada perbedaan pandangan, cuma ada hal-hal yang mungkin perlu disinergikan,” katanya. Abraham menjanjikan pengumuman status hukum Anas dalam satu hingga dua minggu ke depan. Abraham menegaskan pihaknya tidak akan menggantung status hukum seseorang. Sebelumnya diketahui bahwa KPK dikabarkan telah menetapkan Anas Urbaningrum sebagai tersangka. Berdasarkan informasi yang dikumpulkan, Anas terjerat tindak pidana korupsi gratifikasi saat dia menjabat sebagai anggota DPR. Firman Wijaya, pengacara Anas, ketika dihubungi secara terpisah mengatakan pihaknya belum menerima pemberitahuan soal penetapan tersangka tersebut. Dia juga menegaskan belum ada surat pemberitahuan cegah dari pihak Imigrasi. "Kami belum terima surat pemberitahuan," katanya, Jumat siang. Meski begitu, menurut Firman, KPK harus rasional jika menetapkan seseorang sebagai tersangka. Jika benar kliennya bersalah, KPK harus menjelaskan alasan mengapa status tersangka tersebut ditetapkan. Dia berharap penetapan Anas sebagai tersangka tidak didasarkan pada intervensi politik. (Vidi Batlolone/Aju/Deden Yamara/Diamanty Meiliana/Ant) Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
