http://www.metrotvnews.com/front/view/2013/03/24/1457/-Hukum-Rimba-di-Negara-Demokrasi/tajuk
Hukum Rimba di Negara Demokrasi Metro View | Minggu, 24 Maret 2013 WIB Suryopratomo BAK cerita dalam sebuah film laga, itulah yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan Cebongan, Sleman, Yogyakarta pada Sabtu (23/3) dini hari. Sekelompok orang bersenjata mendatangi Lembaga Pemasyarakatan untuk mencari empat tahanan pelaku pembunuhan dan kemudian menghabisi di dalam ruang tahanan. Hanya dibutuhkan 20 menit oleh kelompok bersenjata itu untuk menyelesaikan operasi mereka. Semua dilakukan dengan sangat rapih. Sehingga tidak ada satu pun bukti yang bisa dipakai untuk mengidentifikasi pelaku penyerangan. Kelompok penyerang yang terlatih itu tahu bahwa rekaman Close Circuit Television (CCTV) bisa menjadi barang bukti yang mengungkap identitas mereka. Oleh karena itu, sebelum meninggalkan LP Cebongan, mereka mengambil semua rekaman yang ada. Satu-satunya bukti yang bisa dipakai untuk mengungkap pelaku pembunuhan di dalam LP hanyalah proyektil peluru. Ada 31 proyektil yang tersimpan dalam tubuh empat tahanan yang langsung tewas setelah ditembak oleh kelompok bersenjata tersebut. Kuat dugaan, bahwa penyerangan itu terkait dengan tewasnya anggota Komando Pasukan Khusus TNI-AD, Sersan Satu Santoso di Hugo's Cafe Sleman, pada Selasa malam sebelumnya. Santoso tewas setelah terlibat perkelahian dengan empat orang pengunjung cafe. Keempat pelaku pembunuhan Santoso sudah ditangkap polisi dan kemudian dititipkan penahanannya ke LP Cebongan. Penyerangan di LP dan pembunuhan terhadap tahanan di dalamnya tentunya menyentakkan kita semua. Dalam sebuah negara demokrasi, hukum seharusnya menjadi pijakan dalam menyelesaikan setiap permasalahan yang terjadi. Proses hukum terhadap pelaku pembunuhan Sertu Santoso sendiri sedang berjalan. Empat orang yang diduga sebagai pelaku sudah ditahan oleh polisi. Hanya saja, karena ruang tahanan yang dimiliki polisi Sleman terbatas, maka keempat tahanan dititipkan ke LP Cebongan. Namun, rupanya proses hukum tidak lagi dipercaya bisa menegakkan keadilan. Salah satunya dipahami oleh kelompok bersenjata itu. Mereka memilih jalan sendiri untuk menyelesaikan masalah, yakni dengan menerapkan hukum jalanan. Pilihan untuk menerapkan hukum jalanan sangatlah menakutkan. Ini menunjukkan bahwa negara sudah tidak memiliki kewibawaan hukum di mata rakyatnya. Oleh karena itu, masyarakat memilih jalannya sendiri. Ketika kaidah hukum formal tidak lagi menjadi pegangan, maka yang kita takutkan adalah orang lalu menggunakan hukumnya sendiri-sendiri. Kalau masyarakat memakai hukumnya sendiri-sendiri, maka yang paling kuatlah yang akan merasa paling benar. Kondisi ini tentu sangat membahayakan keamanan masyarakat, karena manusia akan menjadi serigala bagi yang lainnya, homo homini lupus. Orang bisa berlomba-lomba mengumpulkan kekuatan, karena kebenaran dan hukum hanya menjadi milik mereka yang paling kuat. Sepantasnyalah apabila Menteri koordinator Politik, Hukum, dan Keamanan, Djoko Suyanto, memerintahkan Panglima Tentara Nasional Indonesia dan Kepala Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap kasus penyerangan terhadap LP Cebongan. Para pelaku penyerangan harus dihukum, karena telah menyerang aparat penegak hukum dan mengoyak sistem hukum yang berlaku di negara ini. Perintah itu tidak boleh menjadi basa-basi, karena kondisi yang diciptakan pascapenyerangan sangatlah mengkhawatirkan. Dengar saja pernyataan Panglima Komando Daerah Militer Diponegoro, Mayor Jenderal Hardiyono Saroso yang mengatakan bahwa penyerangan itu dilakukan oleh kelompok bersenjata terlatih, tetapi itu bukan anggota TNI. Bayangkan, kalau pernyataan Pangdam Diponegoro itu benar. Di negara ini ada kelompok bersenjata yang begitu terlatih dan keberadaannya tidak diketahui oleh TNI. Mereka bukan hanya memiliki senjata laras panjang, tetapi juga peledak seperti granat. Lebih menakutkan lagi, cara kerja yang begitu profesional dan melebihi tentara biasa. Dengan penuh percaya diri misalnya, mereka bisa mengaku sebagai anggota polisi yang hendak menjemput tahanan. Mereka bisa menunjukkan surat perintah untuk mengambil tahanan yang ada di dalam LP Cebongan. Ketika Penjaga LP Cebongan menolak untuk membukakan pintu, mereka bisa mengancam akan meledakkan pintu LP dengan granat. Setelah bisa memaksa penjaga untuk membuka pintu LP, kelompok bersenjata itu hanya membutuhkan waktu 20 menit untuk menjalankan rencananya dan kemudian dengan tenang meninggalkan LP Cebongan. Kalau benar pelaku penyerangan LP Cebongan adalah kelompok teroris bersenjata, seharusnya pihak Kepolisian Daerah Yogyakarta dan juga Kodam Diponegoro merasa tercoreng. Bayangkan, di negara ini ada kelompok bersenjata yang begitu terlatih dan mereka bisa melakukan aksi tanpa bisa dicegah oleh aparat yang resmi. Tidak usah heran apabila kasus penyerangan terhadap LP Cebongan akan menjadi pembicaraan masyarakat dunia. Mereka pasti bertanya, negara demokrasi seperti apa yang sebenarnya sedang dibangun Indonesia. Bisa-bisanya ada kelompok bersenjata terlatih seperti itu, tetapi tidak pernah bisa diketahui oleh aparat negara. Menakutkan sekali negeri ini, karena yang sedang terjadi bukanlah hanya sebuah film laga. Ini peristiwa yang sesungguhnya terjadi dan ironis sekali kalau kita tidak mampu mengungkap pelaku dari semua aksi penyerangan itu! [Non-text portions of this message have been removed]
