Ref: Presiden seperti biasa bisa sebarkan berita bohong atau dalam bahasa manis disebut “disinformasi” agar perhatian masyarakat dialihkan dari masalah-masalah urgen misalnya sosial ekonomi penduduk miskin dan korupsi penguasa, pelanggaran peraturan pajak dsbnya ke arah lain seperti isu kudeta, ada pasukan siluman.
http://makassar.tribunnews.com/2013/03/25/pdip-presiden-teror-masyarakat-dengan-isu-kudeta PDIP: Presiden Teror Masyarakat dengan Isu Kudeta Tribun Timur - Senin, 25 Maret 2013 13:09 WITAJAKARTA, TRIBUN-TIMUR.COM--Anggota Komisi III dari Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Eva Kusuma Sundari meminta Presiden untuk tak lagi sibuk mengurusi isu kudeta. Isu kudeta itu, menurutnya, justru memberikan teror bagi masyarakat. "Kenyataannya, Presiden meneror kita semua dengan isu kudeta, dan ini sama sekali tidak berguna," ujar Eva di Jakarta, Senin (25/3/2013). Eva mengaku tak tahu alasan kekhawatiran berlebihan yang dimiliki Presiden. Padahal, Eva yakin aksi unjuk rasa yang dilakukan hari ini sama sekali tidak akan berujung pada kudeta. "Sepanjang TNI tidak terlibat, tidak akan ada kudeta. Hanya TNI yang punya reputasi kudeta," ucapnya. Eva pun meminta agar Presiden mengurusi kepentingan lain seperti Pengadilan HAM ad hoc. "Saya berharap Presiden tetap melanjutkan pendirian human right court, dan tidak menggunakan isu kudeta untuk membatalkannya," imbuhnya. Beberapa waktu lalu, Presiden SBY mengundang mantan Komandan Komando Pasukan Khusus (Kopassus) Prabowo Subianto dan tujuh jenderal TNI lainnya. Seluruh tamu SBY itu sepakat mengatakan akan mendukung pemerintahan hingga akhir masa pemerintahannya tanpa ada gonjang-ganjing politik. Presiden juga sempat meminta kepada para elite politik dan kelompok-kelompok tertentu agar jangan keluar jalur demokrasi. Presiden pun meminta kepada mereka agar jangan ada upaya untuk membuat pemerintahan terguncang. "Saya hanya berharap kepada para elit politik dan kelompok-kelompok tertentu tetaplah berada dalam koridor demokrasi. Itu sah. Tetapi kalau lebih dari itu, apalagi kalau lebih dari sebuah rencana untuk membuat gonjang-ganjingnya negara kita, untuk membuat pemerintah tidak bisa bekerja, saya khawatir ini justru akan menyusahkan rakyat kita," kata Presiden. Seperti diberitakan, Majelis Kedaulatan Rakyat Indonesia (MKRI) tetap akan memulai aksi pada Senin (25/3/2013 ). MKRI akan melakukan aksi serentak di 25 provinsi. Untuk di Jakarta, aksi akan dilakukan di Gedung Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI) di Jalan Diponegoro, Jakarta, pukul 11.00 WIB. Aksi ini merupakan deklarasi gerakan MKRI yang dipimpin Ratna Sarumpaet. Tujuan mereka, yakni menggulingkan pemerintahan SBY-Boediono sebelum Pemilu 2014. Setelah itu, mereka akan membentuk pemerintahan transisi dengan menunjuk tokoh-tokoh tertentu untuk menjalankan pemerintahan sementara. Selama transisi, mereka akan merubah peraturan perundang-undangan hingga menyiapkan pemilu. Akhirnya, terbentuk pemerintahan baru. Setelah deklarasi Senin besok, mereka menyebut akan menyosialisasikan gerakan tersebut ke masyarakat. Editor : Imam Wahyudi Sumber : Kompas.com [Non-text portions of this message have been removed]
