Ref: Apakah negara yang memelihara kekerasan bisa panjang umurnya ? http://www.analisadaily.com/news/2013/4479/negara-memelihara-kekerasan/
Hari ini, 26 Mar 2013 00:05 WIB Negara Memelihara Kekerasan (ilustrasi) Oleh: Fransiska Ayu Kumalasari MKn. Kita kembali dibuat terhenyak untuk kesekian kalinya terkait aksi perampokan emas di Tambora, Jakarta Barat di mana 7 orang pelaku berhasil diringkus aparat. Yang mengagetkan otak perampokan tersebut diduga ada kaitannya dengan jaringan perampokan di CIMB Niaga Medan 2010 lalu. Sebelumnya terjadi perampokan di Bank Syariah, Kecamatan Parung, Bogor, Jawa Barat oleh dua pelaku yang menodong petugas dengan air softgun dan membawa kabur uang 17 juta rupiah. Konflik dan kekerasan berlabel agama juga terus terjadi seperti aksi radikalisme dan teroris yang kian mencederai kerukunan hidup dan solidaritas antar bangsa. Terakhir kita kembali disuguhi oleh penyerangan terhadap Lembaga Pemasyarakatan Cebongan Sleman oleh belasan orang tak dikenal pada Sabtu dinihari, 23 Maret 2013, yang menewaskan empat orang tahanan (Hendrik, Adrianus, Yohanes, dan Gamaliel). Belasan orang yang mengenakan cadar tersebut membawa senjata api AK-47 dan jenis FN dan melakukan penembakan jarak dekat terhadap empat orang korban yang disinyalir merupakan tersangka penganiaya anggota Kopassus, Sersan Satu Santoso pada Selasa, 19 Maret 2013. Aksi tidak berperikemanusiaan dan patut dikutuk tersebut sangat disayangkan bisa terjadi. Kita tak habis pikir, kenapa aksi kekerasan dari arena domestik hingga ranah publik terus dengan cepat mewabah dan menulari masyarakat dikala negara kita semakin mempertegas dirinya sebagai negara percontohan demokrasi? Bukankah dalam demokrasi, segala persoalan selalu bisa diselesaikan dengan damai dan dengan menjunjung tinggi nilai-nilai persaudaraan, hak azasi manusia dan kemanusiaan? Kenapa batu, senjata, golok, clurit dan alat-alat kekerasan lainnya sebegitu mudahnya beterbangan atas anama solidaritas sempit maupun agama? Di mana pemerintah, ketika nyawa rakyatnya dalam hitungan detik tewas terpapar senjata aparat yang kerap bersekutu dengan kaum kapital yang kini tengah menancapkan kukunya di berbagai daerah? Negara Terancam Berbagai kekerasan yang meruyaki bangsa ini tidak bisa lagi dianggap remeh, karena ini sudah menjelajahi wilayah substansial terkait kepercayaan publik terhadap identitas negara sebagai alasan suatu bangsa ada. Kalau aksi kekerasan sudah menjurus pada penyerangan simbol-simbol negara seperti fasilitas publik (instansi pemerintah, masjid, gereja, rumah sakit, kantor polisi, kantor DPR, kantor Bupati dan sebagainya), tanpa bisa diatasi aparat sebagai instrumen negara yang diberikan mandat khusus untuk memberikan proteksi keamanan dan keselamatan fisik terhadap setiap warga negara. Hal ini bisa diartikan bahwa fondasi kebangsaan kita sedang terancam, atau dengan kata lain pemerintah kita sedang tergerus wibawanya. Krisis kewibawaan ini menurut Zlavo Zijzek (2008) tidak lain merupakan inaugurasi kevakuman negara dalam mendistribusikan rasa ketenteraman dan kedamaian sehinga yang terjadi adalah membudayanya nalar kekerasan yang memerkosa norma, etika, perdamaian dan rasionalitas. Penghargaan yang rendah terhadap nilai kemanusiaan (devaluation of human life) ditambah lagi dengan kesabaran sosial (social temper) yang kian menipis membuat sesama kemudian hanya menjadi sasaran antagonisme dari segala keinginan dan cita-cita sekelompok dari sekelompok orang. Krisis kewibawaan bukanlah sesuatu yang muncul dengan sendirinya. Berbagai faktor pemicu tanpa sadar justeru sedang dipelihara oleh negara sendiri. Ini pula yang membuat negara kian kehilangan dorongan sensitifitasnya untuk memahami dan merefleksikan kecenderungan sosial yang ada di masyarakat baik itu menyangkut pluralisme kepentingan, identitas maupun ruang mobilitas yang pada dasarnya rentan benturan. Perilaku negara yang memelihara syarat-syarat lahirnya kekerasan ini terasa semakin sistemik dan terstruktur ketika elite-elite kekuasaan terjerumus dalam orientasi pergulatan memperebutkan sumber daya dan pengaruh secara eksesif tanpa memperhitungkan dan mempedulikan lagi akan akan nilai-nilai kearifan sosial dan keadilan. Menurut saya secara sederhana ada tiga hal kenapa kekerasan kian mengakrabi bangsa ini. Pertama, Degradasi penegakan hukum, yang sejatinya menentukan komitmen negara dalam mengapresiasi tanggung jawab dan keterikatan moral antara rakyat dan publik. Hukum semakin hari tidak lagi bersahabat dengan rakyat kecil yang nir posisi tawar di hadapan kaum elite dan berpengaruh. Berbagai kejanggalan hukum menunjukkan dengan kasat mata, hukum tidak menjadi kekuatan moral dan keadilan sejati. Tetapi telah berubah sebagai monster kapital dan politik yang menyandera dan meneror rakyat kecil. Pedang dan institusi keadilan semakin menjauh dari cita-cita kebangsaan, disusupi naluri pragmatisme penegaknya yang telah merusak imajinasi rakyat tentang arti kesamaan di hadapan hukum. Para pejabat yang terang-terangan merampok uang negara triliunan rupiah tidak pernah diganjar dengan hukuman setimpal. Sementara rakyat mencuri buah kakao atau kelapa agar bisa makan dan hidup justeru diganjar hukuman yang berat. Itu sebabnya korupsi yang merupakan sumber kudis kesejahteraan terus meregenerasi di bangsa ini. Politisasi hukum pun membiak dengan telanjang. Hukum dijadikan alat transaksi politik mengamankan kepentingan penguasa dan mereka yang berduit. Ayat dan pasal hukum hanya perkasa menerjemahkan uang dan properti kepunyaan kaum berduit tetapi mengencingi isi hati dan nurani rakyat. Rakyat akhirnya meluapkan kedongkolannya lewat aneka cara destruktif yang merampok ketertiban umum termasuk pula melegalkan hukum rimba demi mencari keadilan versinya sendiri. Kesenjangan Kedua, soal kesenjangan ekonomi yang makin memburuk yang memperuncing munculnya keresahan, frustasi dan kecemburuan sosial. Contoh aktual, baru baru lalu Majalah Forbes kembali menempatkan 25 warga Indonesia masuk dalam daftar 1426 orang kaya dunia. Total kekayaan 25 warga tersebut Rp. 53,66 triliun. Harta ini sekitar 8 persen dari total produk domestik bruto Indonesia yakni Rp. 8.241,9 triliun (BPS 2012). Ini tentu saja tidak adil jika diperhadapkan dengan realitas bahwa 239.999.975 penduduk Indonesia masih harus berbagai untuk 92 persen PDB yang ada. Belum lagi indikator Koeefisien Gini kita yang mencapai 0,41 persen yang artinya bahwa pemerataan pendapatan antara yang kaya ddan miskin semakin timpang. Menurut Amartya Zen, penguasaan ekonomi yang jomplang turut menyuburkan kekecewaan publik terhadap fungsi pemerintah yang gagal mendistribusikan sumber kemakmuran sesuai perintah konstitusi. Faktor ketiga, krisis keteladanan pemimpin. Pemimpin dewasa ini bukan lagi sibuk memikirkan kesejahteraan rakyat tetapi memilih asyik berkelahi atas nama rakyat dengan tujuan melipatgandakan keuntungan diri, kelompok. Maraknya politik transaksional, korupsi yang diperagakan elite-elite di partai maupun di birokrasi dari pusat sampai daerah memberi kesan bahwa dengan kekuasaan segala cara bisa dihalalkan demi terpuaskannya nafsu dan syahwat. Inilah yang mendorong rakyat berjuang memenuhi ambisinya secara individualisme dengan membolehkan segala cara, termasuk menyakiti bahkan menghilangkan nyawa sesama sekalipun. Dengan tradisi yang masih mengkultuskan patronisme (meneladani kata dan tindak pemimpin), tiga faktor di atas menjadi jawaban kenapa kekerasan di negara kita kian membudaya. Dan tanpa ada pertobatan dari pemerintah sebagai pelindung dan penanggung jawab keselamatan rakyat, Indonesia tak lama lagi akan menjadi negeri hukum rimba dan tempat genangan darah rakyat yang tak berdosa. *** Penulis adalah pemerhati hukum [Non-text portions of this message have been removed]
