http://www.gatra.com/kolom-wawancara/24925-hatta-rajasa-kalau-ada-kartel,-kita-basmi.html
Hatta Rajasa: Kalau Ada Kartel, Kita Basmi Saturday, 23 February 2013 00:33 Published Date Menko Perekonomian Hatta Rajasa (GATRAnews/Karvarino) Lewat MP3EI, Papua didorong menjadi pusat pertumbuhan. Royalti Freeport dinaikkan dari 1% menjadi 5% sampai 10%. Proyek Jembatan Selat Sunda diharapkan grounbreaking pada akhir 2014. Inalum 100% kembali ke Indonesia. Jakarta, GATRAnews - Secara domestik terintegrasi, secara global terkoneksi. Kalimat itu bisa menjadi kristalisasi dari sebuah rencana percepatan besar bernama MP3EI (Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia). Dengan dana Rp 4.000 trilyun, masterplan itu diproyeksikan mampu membawa Indonesia ke jajaran negara maju pada 2025. Negara yang tidak lagi menghabiskan sumber daya alamnya, tetapi mengedepankan teknologi tinggi. Namun untuk mewujudkan rencana itu, Menteri Koordinator Perekonomian, Hatta Rajasa, menjumpai banyak batu sandungan. Salah satu yang alot dan menghabiskan banyak perhatian, seperti diakuinya, adalah proyek Jembatan Selat Sunda, yang bakal menjadi ikon pencapaian Indonesia. Kepada Carry Nadeak, Andya Dyaksa, dan Fitri Kumalasari dari GATRA, Hatta meluangkan waktu untuk wawancara di kantornya, Selasa pekan lalu. Ia bercerita tentang perkembangan mutakhir rencana besar tadi, persoalan ekonomi yang dihadapinya, dan berbagai hal lain, termasuk persiapannya menghadapi pilpres 2014. Petikannya: Secara garis besar, bagaimana pencapaian MP3EI sejauh ini? Diluncurkan pada 2011, sampai akhir 2012 sudah Rp 500 trilyun diinvestasikan di enam koridor. Paling besar memang masih terkonsentrasi di Pulau Jawa, sekitar 40%. Tetapi, pada 2013, justru di Papua yang terbesar investasinya. Dana Rp 500 trilyun itu untuk proyek apa? Lebih banyak untuk manufaktur dan infrastruktur. Dananya ada dari swasta, APBN, BUMN, ada foreign direct investment. Manufaktur di sini berbasis pada value added dan tidak lagi menjual barang mentah. Prinsipnya adalah mengembangkan pusat-pusat pertumbuhan baru, yang akan ada jika terdapat sumber daya yang dijadikan instrumen pertumbuhan, bukan pendapatan devisa. Jika di suatu wilayah ada pusat pertumbuhan baru, akan menyebar ke daerah-daerah lain (spill over). Kami juga melakukan pembenahan pada lebih dari 22 produk regulasi yang dirasa menghambat, termasuk dua undang-undang kita lahirkan, seperti Undang-Undang Pembebasan Lahan untuk Kepentingan Umum. Jadi, problem utamanya di pembebasan lahan? Iya. Kalau pembebasan lahan bisa diatasi dengan cepat, akan lebih cepat lagi membangun infrastruktur. Tahun ini saja, dana APBN untuk infrastruktur Rp 203 trilyun, sedangkan APBD sekitar Rp 100 trilyun. Sisanya Rp 140-an trilyun dari swasta, swasta asing, dan BUMN. Dana sudah ada di tangan, tapi tidak bisa dieksekusi. Mengapa baru sekarang diupayakan Papua sebagai pusat pertumbuhan? Itulah transformasi dari pembangunan kita. Jika dahulu mungkin kita membutuhkan devisa cepat, maka barang mentahnya dijual. Itu disebut faktor driven economy. Jadi, belum bergeser ke arah efisiensi, apalagiknowledge. Kalau sekarang, sudah bergeser. Artinya, aspek teknologinya sudah mulai. Tiga pusat pertumbuhan Papua di mana saja? Pertama, koridor Merauke, yang basisnya pertanian. Itu sudah 20.000 hektare ditanami tebu dari 500.000 hektare yang diharapkan nantinya. Kami dorong lokal untuk berkembang di situ. Kedua, koridor Memberamo dengan pusat pembangkit yang besar dan penggabungan industri mineral. Ketiga, wilayah Tangguh dan sekitarnya, naik ke atas dan Freeport. Kawasan potensial investasi yang disebut pusat-pusat industri nantinya. Untuk Papua Barat, itu ada di Sorong dan sekitarnya. Sedangkan Raja Ampat dijaga sebagai kawasan wisata. Banyak sekali mineral di pulau-pulau itu, tetapi dijaga jangan sampai diapa-apakan. Kalau itu jalan, artinya kita bisa swasembada gula? Kita akan ke swasembada, pasti. Bicara Papua berarti bicara Freeport. Bagaimana perkembangan renegosiasi dengan Freeport? Sudah ada lima kewajiban. Pertama, mengembalikan lahan kepada negara yang sudah terlalu besar dikuasai Freeport. Kedua, divestasi saham 51% dalam waktu yang diatur. Setelah berproduksi selama 10 tahun, kemudian 15 tahun setelahnya, baru sisanya. Ketiga, membangun smelter di Tanah Air karena tidak boleh menjual barang mentah ke luar. Keempat, Freeport melakukan IPO di Indonesia. Kelima, local content-nya harus nyata. Putra daerah jangan hanya jadi pekerja, tapi di middle management tidak terlihat. Kemudian royalti diminta dinaikkan. Masak hanya 1%? Meski di peraturan tertulis 3%, saya tidak mau kurang dari 5% sampai 10%. Ini terus berproses, terutama divestasi baru berjalan 20% sekarang ini. Kalau Freeport menolak keinginan pemerintah, lalu menarik diri, apakah kita siap? Saya tidak mau berasumsi seperti itu, tetapi win-win, karena pengusaha juga harus tumbuh dan ada juga keadilan bagi kita. Menurut saya, progress-nya jauh lebih baik. Freeport juga jauh lebih terbuka. Freeport bukan perusahaan sembarangan. Di belakangnya ada negara besar. Apa tidak takut? Menurut saya, selagi asas keadilan yang ditegakkan, pasti ada titik temu. Ini kan principal of common sense, secara universal berlaku. Kalau kita mintanya aneh-aneh, apalagi mencampuradukkan dengan personal interest, selesailah kita. Itu pula yang sedang Anda hadapi dalam pelarangan produk hortikultura? Iya. Makanya, saya katakan: kita hadapi. Jangan menyerah. Kita lindungi kepentingan nasional. Tidak ada negara di dunia ini yang tidak melindungi kepentingan petaninya. Tidak ada! Mereka berkelahi untuk itu. Makanya, kita juga lakukan itu untuk petani kita. Kita dikasih waktu 60 hari oleh Amerika Serikat. Sejauh mana kemajuannya? Kalau saya, melihatnya begini. Kita ini kan perlu melindungi petani kita. Yang benar saja, masak jeruk kita impor. Saya mau bilang apa adanya. Kita tidak melarang, tapi boleh dong mengatur. Caranya, yang belum punyamutual recognition agreement dengan kita. Bagaimana dengan Total di Blok Mahakam? Kalau Total, masih dalam pembahasan. Kami sih prinsipnya majority Pertamina yang menguasai. Ada dua proyek besar yang belum sepenuhnya final, yaitu MRT dan Jembatan Selat Sunda. Bagaimana kemajuannya? MRT sudah saya putuskan. Tanggungan pusat dinaikkan dari 41% menjadi 49%. Jokowi sudah setuju dan jalan. Saya yakin, kita bisa menghemat dana yang sekian trilyun itu karena tiga paket tender itu hanya 60% dari plafon. Sehingga nanti tiketnya per penumpang akan turun. Jika sekarang Rp 10.000, harga segitu di 2017, dengan faktor inflasi, mungkin akan Rp 5.000-Rp 7.000. Itu masuk program MP3EI, lebih spesifik masuk MPA (Metropolitan Priority Area), turunan MP3EI. Akan dibangun MRT dari Lebak Bulus sampai Kota, berikutnya Kalideres sampai Manggarai. Proyek MRT memang jadi bagian MP3EI atau dimasukkan ke dalamnya setelah ada pembahasan lebih lanjut? Oh, tidak. Memang sewaktu mendesain MP3EI, sudah masuk. Kami merasakan tidak mungkin kalau tidak dipercepat. Artinya, proyek sejenis bisa diterapkan di daerah? Bisa. Sangat bisa. Mungkin yang lebih cepat di Bandung, Medan, dan Surabaya. Bagaimana dengan proyek Jembatan Selat Sunda, masih menunggu pertimbangan Kementerian Keuangan? Harus diakui, ada perbedaan pendapat. Desain awal memang tidak menggunakan APBN. Untuk studinya saja mungkin akan menghabiskan dana Rp 1 trilyun. Kalau pakai APBN, marahlah orang Kalimantan, orang Sulawesi. Maka, diberikan kepada pemerintah daerah, yaitu Banten dan Lampung, dan membentuk konsorsium. Masuklah Artha Graha, yang mampu membiayai sendiri. Namun tetap dipersiapkan tender. Mereka bisa lakukan right to match. Inilah perbedaannya dengan Menteri Keuangan yang tidak setuju. Menteri Keuangan meminta studinya dibiayai APBN. Seandainya studi dibiayai APBN, baru sampai DPR saja sudah dipotong. Di situ tidak ada dana dari kita. Hanya, nanti di situ ada kawasan industri seluas 10.000 hektare yang akan dikerjasamakan dengan pemerintah daerah dan konsorsium Artha Graha. Itulah yang memungkinkan harga tol Selat Sunda turun. Menteri Keuangan kan di bawah Anda? Ya, memang kami serahkan kepada tim tujuh, yang akan merekomendasikan apa yang akan dilakukan. Mudah-mudahan bulan ini sudah diputuskan. Karena ini proyek besar, saya tidak ingin ada dissenting opinionantarpejabat pemerintah. Itu tidak baik. Nggak ada yang dirugikan, kok. Untuk proyek Jembatan Selat Sunda, Anda masih berpegang pada peraturan presiden (perpres)? Buat saya boleh saja jika perpres dimodifikasi, asalkan tidak menggunakan dana APBN. Sebab, sekali studinya pakai APBN, maka selanjutnya orang akan minta pembiayaannya dari APBN lagi. Ada sekitar Rp 150 trilyun untuk jembatan itu. Nanti yang lain marah. Jika diserahkan kepada swasta, insinyur kita menganggur karena semuanya dari luar? Di dalam perpres disebutkan, jembatan ini sebagai ikon Indonesia, sehingga semuanya harus dari Indonesia. Asing hanya boleh jadi konsultan. Kapan akan running? Saya perkirakan, studi selesai pada 2013-2014. Pada akhir 2014, saya harap grounbreaking sudah bisa dilakukan. Ini merupakan proyek dalam MP3EI yang pembahasannya paling alot dan menyita perhatian saya. Menyinggung Rp 150 trilyun tadi, apakah memang ruang fiskal kita sesempit itu? Kan, ada beberapa peluang untuk mendapatkannya, misalnya dengan mencabut subsidi BBM? Kalau ada uang Rp 150 trilyun yang betul-betul free, akan saya buat untuk membangun irigasi, membangun air bersih, dan jalan untuk pedesaan. Itu jauh lebih penting bagi masyarakat guna meningkatkan kesejahteraan.Kalau soal BBM, saya ingin mengatakan begini. Pertama, negara mesti tetap memberikan subsidi bagi rakyatnya yang tidak mampu. Negara maju pun demikian, hanya saja caranya berbeda. Malaysia masih memberikan subsidi BBM dan gula kepada rakyatnya. Amerika Serikat juga memberikan subsidi, dengan memberi uang kontan kepada rakyatnya. Menurut saya, cara kita memberikan subsidi minyak kepada rakyat ini keliru, sehingga 70% dimanfaatkan oleh orang kaya. Lebih arif kalau kita melakukan itu secara bertahap. Kalau dipaksakan sekarang menaikkan BBM, distorsinya besar, inflasinya besar, ketika justru kita sedang mengalami tekanan krisis global. Tapi bukan berarti kita membiarkan hal ini berlangsung. Kita bisa kendalikan dengan teknologi informasi (IT). Biaya penggunaan IT kan besar? Biayanya nggak besar kok, apalagi bila dibandingkan dengan yang kita dapatkan. Tetapi IT harus kita lakukan, biar penyelundup itu kapok sampai terkencing-kencing. Mengapa tidak bisa dilakukan? Sekarang kami lakukan. Pertamina sedang melakukan tender untuk itu. Kapan targetnya? Targetnya, 2013 ini sudah terpasang. Sebelum pemilu. Soal ketahanan pangan, baik kedelai maupun daging, malah melahirkan impor. Ini bagaimana? Terkait daging, 2014 target kita swasembada dan sudah ada dalam program Kementerian Pertanian serta sudah dilaporkan dalam kabinet. Untuk itu, kami mengawal agar betul-betul kita bisa mencapai itu, dengan catatansupply and demand terjaga, harga tidak boleh terlalu tinggi. Itulah yang disebut stabilisasi harga pangan pokok. Bagaimana mengukur itu? BPS memberikan informasi kepada Kementerian Pertanian mengenai stok ketersediaan daging kita yang bisa disuplai oleh lokal. Sisanya impor. Memang tren impor menurun. Tapi, kok harganya naik terus. Saya selalu curiga, ada apa kok harganya naik terus? Apakah data supply and demand keliru sehingga impornya sedikit? Yang kedua, jangan-jangan ada kartel yang bermain di situ. Kalau betul ada kartel, mari kita basmi habis-habisan. Ini menyengsarakan rakyat. Dari pengecekan tadi, apa hasilnya? Saya nggak mau mengatakan BPS salah. Tapi baik kalau kita lakukan survei lagi yang lebih akurat. Kalau BPS saya yakin benar. Misalkan data BPS menyebutkan ada 14 juta sapi, lalu berasumsi, maka Indonesia bisa swasembada. Yang dilupakan orang, punya 14 juta sapi, apa semuanya mau dijual? Wilayah mana yang akan menjadi sentra peternakan sapi? Secara tradisional harus diakui, di daerah Jawa Tengah dan Jawa Timur, masyarakatnya beternak sapi dan sistem perdagangannya sudah ada. Tapi, jika ingin dikembangkan, daerah lain juga harus ikut. Aceh dulu juga pernah jadi penyuplai sapi di Indonesia. NTT, NTB, dan Papua pun potensial untuk dikembangkan karena memiliki savana yang luas. Hanya, memang transportasinya menjadi mahal. Peternakannya di Indonesia Timur, tapi pasarnya di sini. Harga angkutnya tiga kali lipat dibandingkan dari Australia atau Selandia Baru. Jadi, mungkin harus diberikan subsidi untuk ternak yang diangkut ke Jawa. Bagaimana dengan kedelai? Kami sudah masukkan kedelai dalam Bulog. Stabilisasi harga dan keleluasaan impor ada pada Bulog. Tetapi Bulog wajib membeli punya petani. Persiapan lahannya? Kami sudah tetapkan, Aceh sekian ribu hektare. Selain itu, di Grobogan, Jawa Timur. Kalau bisa menghasilkan 2,5 juta ton saja, sudah top. Kalau sekarang, kan baru 1-1,5 juta ton. BUMN perkebunan akan ikut menanam padi. BUMN apa saja? Itu namanya BUMN sinergi pertanian. Di situ ada Pusri, ada Kujang, dan lain-lain. Ditargetkan berapa banyak? Kalau bisa, mereka betul-betul menggarap 200.000-300.000 hektare saja sudah bagus. Tahun ini ditargetkan 100.000 hektare, terutama sawah, karena kita ini agak terancam dengan konversi lahan di Jawa. Sekarang ini, banyak wilayah di Jawa jadi pabrik. Kita jaga jangan terulang. Terkait Inalum, bagaimana? Pada 2013, Inalum 100% balik ke Indonesia. Non-negotiable. Perkara nanti ada orang yang mau, ayo kita duduk bersama-sama. Jepang masih kepingin. Tapi itu soal nantilah, yang penting kembali dulu, karena Jepang industri mobilnya tergantung betul pada aluminium. Apakah industri lokal bisa menyerap jumlah aluminium yang dihasilkan Inalum? Nanti itu bauksit kita tidak boleh diekspor. Sekarang ini, kan bauksit diekspor ke luar, diproses di tempat orang, kita impor lagi. Bauksit kita olah jadi biji. Nanti itu feeding masuk aluminium untuk Inalum. Kita jadikan itu kawasan industri berbasis bauksit. Dengan kita punya Inalum, percaya sama saya, industri hilirnya akan banyak. Kalau kita lepas itu, segoblok-gobloknya orang kita. Pemerintah menerima saja target lifting di bawah 900.000 barel per hari. Ini yang nakal kontraktornya atau bagaimana? Kenapa tidak digebuk saja? Ada dua hal yang bisa mengangkat lifting kita. Pertama, percaya omongan saya, untuk eksplorasinya, jangan dikenakan pajak, karena risiko 100% ada di dia. Selama kita masih mengambil pajak di up stream (hulu), maka minat eksplorasi menurun. Kedua, EOR (enhancement oil recovery), sumur-sumur tua diberi insentif. Caranya, kita bagi hasil terhadap increment. Jadi, kalau produksinya naik, kita bagi hasil. Biar agak besar, nggak apa-apa. Tapi, kalau nggak berhasil, at your cost. Saya sudah tawarkan Pertamina. Kami rapatkan soal EOR itu. Kami targetnya produksi 200.000 barel di Pertamina saja. Saya tidak setuju jika lifting kurang dari itu. Tapi, ya, memang dia nggak punya kemampuan. Kalau di hulu dikasih insentif, bisa naik berapa? Kalau investasi di hulu kurang dari 10% total investasi, maka lampu merah. Karena itu, nanti akan berkurang (depleted). Kalau tidak ada temuan baru, ya, terancam berkurang. Kita tertolong dari gas. Gas kita ekuivalen dengan 1.260 barel per hari. Jadi, sebetulnya kita punya 6 juta barel oil equivalent per hari. Dari mana mendapatkannya? 1.260 barel oil equivalent dari gas, 900.000 dari minyak. Sisanya dari batu bara, di mana 1 ton batu bara ekuivalen dengan 4 barel oil. Kita sudah memproduksi di atas 300 juta ton batu bara. Maka itu artinya mendekati 4 juta barel oil. Yang kita konsumsi sekarang di atas 3,5 juta per hari. Artinya, kita masih bisa mengekspor 2 juta lebih. Fine. Tapi, tahun 2014-2015, konsumsi kita naik menjadi sekitar 6 juta barel oil, lalu tahun 2025 di atas 9 juta bareloil. Dari mana mengisinya kalau bukan dari renewable energy, geotermal, solar energy? Jangan lupa, kita punya shale gas sebesar 500 tcf. Itu masa depan. Sekarang sudah ditenderkan. Soal shale gas tadi, apakah kita bisa memproduksi dengan harga murah? Amerika bisa melakukannya dengan harga US$ 2. Kalau kita bisa mengembangkan itu, harganya bisa jauh. Artinya, kebutuhan energi 6 juta pada 2014 bisa terpenuhi? Saya harapkan memang dari situ, karena potensi kita gede. Lapisan shale gas kita tinggi. Saya kan tukang ngebor minyak selama 20 tahun. Teknologi kita pun mampu. Tahun 2013 disebut sebagai tahun politik. Anda sepertinya juga sudah siap-siap, antara lain menggelar pertemuan dengan Prabowo Subianto? Itu silaturahim, membicarakan banyak hal. Kami bicara dua jam dari A sampai Z. Saya menceritakan strategi pembangunan ekonomi Indonesia ke depan. Pak Prabowo merasa apa yang kami jalankan ini cocok dan tepat. Strategi kami mendorong negara ini untuk maju dengan segala sumber dayanya. Pertemuan itu dalam rangka pencalonan presiden? Saya sampai sekarang belum ngomong apa-apa, lho. Belum sampai ngomong ke situ. Yang jelas, silahturahim ini terjadi. Silakan terjemahkan sendiri. [Non-text portions of this message have been removed]
