http://www.metrotvnews.com/front/kolom/2013/04/05/320/Dokter-Indonesia-Bagai-Dewa-Tanpa-Tangan-dan-Kaki/metrokolom


Dokter Indonesia, Bagai Dewa Tanpa Tangan dan Kaki
Metro Kolom | Jumat, 05 April 2013 WIB
 
Dr Agung Sapta Adi


  a.. 
DOKTER = Dewa. Sekedar anekdot, menurut masyarakat kita : dokter tidak boleh 
miskin dan tidak akan miskin! 

Dokter pasti pintar karena itu Kepala Puskesmas, Direktur Rumah Sakit lazimnya 
dokter, tidak perlu ahli-ahli lain dokter bisa merangkap tugas dan jabatan. 
Dokter bisa urus posyandu, penyuluhan, urus PKK, KB sampai membina masyarakat 
desa. Tanpa disadari, bertahun-tahun profesi ini dijadikan DEWA di Indonesia. 

Dewa selalu digambarkan posisinya terhormat, mempunyai banyak tangan dan kaki 
sehingga punya banyak kemampuan. Dokter pasti kaya, makanya banyak orang tua 
pingin anak atau mantunya dokter, sekolah dokter harus mahal sampai 
spesialispun harus punya modal besar. Baju dokter harus bagus, rumah besar, 
mobil mewah. Dokter pasti sehat tidak pernah capek, makanya bisa kerja 24 jam. 
Dokter tidak boleh menolak pasien walau fasilitas terbatas, harus selalu ramah 
murah senyum, tidak boleh marah.

Dokter tidak boleh salah, kalau salah berarti malpraktek. Gaji ??? “Dokterkan 
sudah kaya, bisa buat uang sendiri. Gaji kecilkan bisa praktek. Kerja 
dobel-dobel mah sudah biasa. Kalau cari sumbangan ke dokter aja....Kalau dokter 
tidak mau diatur saya sikat” itulah dokter Indonesia....DEWA tanpa kaki & 
tangan.....

Sejarah dunia mencatat bahwa keberadaan dokter memiliki keunikan tersendiri 
terutama adanya kepercayaan yang dimiliki pengobat (dokter).

Kepercayaan ini terus berkembang hingga terbentuknya sifat fundamental dokter. 
Masyarakat mengenal seorang dokter yang baik memiliki sifat ketuhanan, 
kemurnian niat, keluhuran budi, kerendahan hati, kesungguhan kerja, integritas 
ilmiah dan sosial serta kesejawatan yang tidak diragukan.

Perkembangan ini juga menyentuh kehidupan sosial seorang dokter, tidak terbatas 
pada masalah terapi penyakit namun juga menyangkut masalah sosial, ekonomi, 
politik dan sebagainya. Profesi ini memikul kewajiban memerangi 
kebiasaan-kebiasaan yang kurang baik ataupun merusak dalam masyarakat. Profesi 
kedokteran tidak pernah menyerah pada tekanan-tekanan sosial yang didorong oleh 
permusuhan atau dendam pribadi, politis atau militer. 

Kondisi inilah yang membuat profesi kedokteran harus "dijaga" tidak hanya oleh 
dokter sendiri tapi juga masyarakat luas. Para negarawan harus berbuat baik 
dengan melindungi integritas profesi kedokteran dan melindungi kedudukannya 
terhadap permusuhan atau sikap yang tidak bersahabat.

Realita Dokter Indonesia
Bagaimana dokter Indonesia ? Dalam perkembangan sejarah Indonesia mencatat 
peran dokter baik sebagai pribadi maupun kelompoknya. Bagaimana dokter 
Indonesia sekarang ? Timbulnya permasalahan yang menyangkut etika dokter dan 
internal profesi ini menunjukkan kondisi yang paradoks ! Masyarakat Indonesia 
mengenal penampilan dokter sebanding dengan keluhuran profesinya dan tanggung 
jawab sosial yang diembannya. Sayang beberapa dekade ini tampak dokter 
Indonesia tidak selalu menampakkan ciri tersebut. Untuk bisa dikatakan seorang 
dokter yang ideal, dokter harus terbebas dari masalah sosial dan ekonomi, namun 
untuk mencapai itu semua bukan hal yang mudah ! 

Selain menjalankan tugas utamanya pada jam kerja, sebagian besar dokter 
"terpaksa" harus praktek tambahan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Sebagai 
contoh di Jakarta yang sedang asyik dengan KJS-nya, gaji seorang dokter honorer 
hanya Rp1,9 juta atau gaji PNS dokter golongan III di daerah sekitar Rp3 juta. 
Ini berbeda jauh dengan gaji sopir bus transjakarta yang mencapai Rp7,7 juta. 

Mantan Ketua IDI Dr Prijo Sidipratomo Sp.Rad saat menjabat menyebutkan, dari 
110 ribu anggota IDI, sekitar 70 persen yang tidak sejahtera. Hidup pas-pasan 
dengan gaji sekitar Rp1,8 juta sampai Rp5 juta per bulan. Bandingkan dengan 
pegawai keuangan golongan III/a mendapat tunjangan sampai Rp4.750.000,- diluar 
gaji perbulan atau dengan hakim yang mendapat tunjangan Rp8.500.000,- sampai 
dengan Rp40.000.000,- ditambah tunjangan lainnya setiap bulannya.

Kesejahteraan dokter yang tidak terjamin ditambah dengan tuntutan gaya hidup 
stereotip (dokter harus kaya tidak boleh miskin) menimbulkan permasalahan baru, 
yaitu sebuah persaingan dalam profesi dokter sendiri.

Hal ini merupakan musibah bagi masyarakat sebagai konsumen karena yang mereka 
dapatkan adalah gambaran komoditas praktek kedokteran beserta persaingannya 
sebagaimana persaingan bisnis lainnya. Pada akhirnya biaya kesehatan menjadi 
mahal dan orang sakit menjadi obyek untuk diperebutkan.

Kemampuan dokter Indonesia untuk berkembang terbatas oleh fenomena sosial yang 
menimpanya. Jangankan turut menyumbangkan pemikiran/ karya terbaiknya untuk 
bangsa ini, mempertahankan fundamental profesi dokter sebagaimana layaknya 
menjadi hal yang terabaikan. Ironis ketika banyak orang membutuhkan pelayanan 
kesehatan, dokter sendiri tidak sanggup bertahan menghadapi persaingan hidup 
bahkan pemerintah membiarkan hutan rimba belantara bernama pelayanan kedokteran 
terjadi. Di saat dokter minim penghasilan, banyak praktek-praktek ilegal yang 
berbau medis maupun alternatif bertebaran dengan biaya pengobatan yang jauh 
lebih mahal.

Bencana Besar
Ketika pasien tidak percaya lagi dengan dokternya, selalu curiga dengan 
tindakan dan terapi yang dilakukan dokter. Bahkan sekedar medical chek-up saja 
rela keluar negeri seperti halnya rakyat Indonesia tercinta saat ini. Ketika 
dokter Indonesia mendapat sebutan “tidak becus”, “tidak profesional” bahkan 
dengan mudahnya anggota DPR yang notabene juga dokter menyatakan bahwa dokter 
lebih rendah daripada polantas yang suka menilang atau bahkan lebih kejam 
daripada teroris, maka sesungguhnya itu semua tanda-tanda bencana besar dunia 
kedokteran Indonesia.

Betapapun, keberhasilan upaya penyembuhan pasien amat bergantung pada rasa 
percaya yang imbal balik antara pasien dan dokter. Kepercayaan inilah yang 
harus selalu dijaga oleh penyedia layanan medis. Tanpa ada rasa percaya dari 
pasien, tidak mungkin upaya penyembuhan akan berhasil. Kecuali jika tujuan 
penyediaan layanan bukan untuk membantu kesembuhan pasien, tetapi semata-mata 
untuk mencari keuntungan sebanyak dan secepat mungkin dengan memanfaatkan 
ketidaktahuan pasien.

Bukan kesengajaan kalau dokter Indonesia harus lebih hati-hati terhadap 
tuntutan malpraktek sehingga untuk suatu diagnosis harus ditegakkan dengan 
berbagai macam pemeriksaan. Kalau harga obat dan alat kesehatan mahal tentunya 
bukan keinginan dokter. Hal ini adalah akibat persaingan bisnis dan 
ketidakmampuan pemerintah melakukan regulasi farmasi. Kalau tarif rumah sakit 
mahal....sekali lagi bukan dokter yang menentukan!

Komitmen Bersama
Semestinya semua pihak menyadari termasuk dokter sendiri bahwa kemuliaan 
profesi ini harus dijaga. Dokter tidak mungkin menyelesaikan permasalahan 
kesehatan sendiri. Perubahan mungkin terjadi kalau dokter Indonesia dapat 
kembali menjadi tuan "di negerinya sendiri", eksistensinya kembali utuh 
sehingga dokter mampu menjadi agent of change tidak hanya terhadap masalah 
kedokteran/ kesehatan tapi juga masalah-masalah sosial yang dihadapi bangsa ini.

Disahkannya UU No. 24 tentang BPJS (Badan Penyelenggara Jaminan Sosial), yang 
merupakan perintah langsung UU No. 40 tentang SJSN (Sistem Jaminan Sosial 
Nasional) telah membawa kabar gembira bagi seluruh rakyat Indonesia, yang 
mendambakan pelayanan kesehatan yang berkeadilan sosial. Dengan ditetapkan UU 
ini diharapkan tidak ada lagi masyarakat Indonesia yang terpaksa harus 
mengeluarkan uang dari dompetnya sendiri ketika ia membutuhkan pelayanan 
kesehatan dasar.  Permasalahannya adalah rendahnya besaran anggaran Penerima 
Bantuan Iuran (PBI) yang hanya Rp15.500 per orang dan perbulan. “Idealnya Rp50 
ribu per orang tapi pemerintah beralasan kondisi finansial tidak mendukung,” 
kata Prof Hasbullah Thabrany, pakar kesehatan dari Fakultas Kesehatan 
Masyarakat Universitas Indonesia.

Menurutnya, angka ini terlalu kecil karena biaya dokter saja membutuhkan 
anggaran Rp20 ribu per orang. Penghasilan para tenaga medis yang memberikan 
pelayanan kesehatan kepada setiap pengguna Sistem Jaminan Sosial Nasional harus 
memadai, mengutip Prof. Hasbullah Thabrany.

"Penghasilan para dokter yang memadai nantinya akan membantu penyaluran tenaga 
medis di lokasi-lokasi terpencil," ujar Hasbullah (AntaraNews, 23 Januari).

Dokter bukan dewa, bukan wakil Tuhan di bumi yang membantu kesembuhan manusia. 
Dokter juga manusia yang perlu hidup, dokter perlu istirahat, perlu 
mengembangkan pengetahuan dan ketrampilannya. Dokter tidak ingin disakralkan, 
karena memang dokter punya kelemahan. Dokter butuh rasa aman dalam bekerja, dan 
hal itu akan sulit tercapai apabila dalam melakukan tindakan selalu 
dibayang-bayangi dengan ancaman tuntutan. Manusia adalah makhluk yang holistik 
dan variatif, kesembuhan pasien tidak semata-mata karena tangan dokter.

Saat ini para dokter yang tergabung dalam gerakan moral DIB (Dokter Indonesia 
Bersatu) sedang memperjuangkan eksistensi profesi dokter yang telah sekian lama 
tersudutkan. Keberadaan IDI sebagai organisasi profesi diharapkan pulih kembali 
setelah sekian lama tak mampu mempertahankan tradisi luhur dokter.

Sesungguhnya dokter tidak ingin menjadi DEWA, perjuangan ini semata-mata ingin 
mencari peluang untuk menjadi manusia mulia.***


[Non-text portions of this message have been removed]

Kirim email ke