Koran Tempo, 11 April 2013
Sesat Pikir Menteri Agama
Oleh Victor Silaen
Terkait Menteri Agama (Menag) Suryadharma Ali (SDA) dan pernyataannya
tentang kebebasan beribadah baru-baru ini yang sangat kontroversial, Harian The
Jakarta Post edisi 2 April lalu memberi judul besar: “Minister: Christians
Bring Discrimination on Themselves”. Intinya, Menag SDA menyalahkan umat
Kristen terkait peristiwa penutupan, penyegelan dan pembongkaran gedung gereja
yang terjadi belakangan ini. Menurut SDA, “Mereka telah mempolitisasi masalah
administratif pembangungan gedung gereja. Orang Kristen bukan satu-satunya yang
memiliki masalah mendapatkan izin untuk membangun tempat ibadah, tetapi mereka
mendapat perhatian karena mereka bicara kepada media atau pers. Umat Islam di
beberapa daerah seperti di Bali, Sulawesi Utara, dan Nusa Tenggara Timur juga
kesulitan mendapatkan izin untuk membangun masjid; tapi mereka tidak bicara
kepada pers. Mereka juga tidak memprotes atau melakukan doa di depan Istana
Presiden.“
Pernyataan Menag SDA tersebut jelas mengandung beberapa kesalahan. Yang
pertama, soal diskriminasi, bahkan menjurus pada sebuah kesesatan logika
(logical fallacy). Bukankah diskriminasi merupakan sebuah kebijakan
berat-sebelah yang ditujukan kepada pihak lain? Jadi, mana mungkin diri sendiri
mendiskriminasikan diri sendiri?
Kedua, Menag SDA mengatakan “masalah administratif pembangunan gedung
gereja”. Sayang, dia tak menyebut gedung gereja yang mana. Tapi mudah diduga
bahwa salah satu gereja yang dimaksud adalah GKI Yasmin. Sebab, SDA juga
menyebut-nyebut soal “melakukan doa di depan Istana Presiden“.
Benar, GKI Yasmin secara rutin dua minggu sekali melaksanakan ibadah di
depan Istana Negara, Jakarta. Boleh jadi hal itu didorong oleh keinginan untuk
menggugah perhatian Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) sebagai kepala
negara dan kepala pemerintahan yang mestinya bertanggungjawab atas kebuntuan
yang dihadapi GKI Yasmin sejak Wali Kota Bogor Diani Budiarto bergeming atas
keputusan Mahkamah Agung (MA) tahun 2009 yang memenangkan GKI Yasmin. Sebab,
setelah Gubernur Jawa Barat Ahmad Heryawan dan Menteri Dalam Negeri Gamawan
Fauzi juga tak berdaya menertibkan tindakan mal-administratif Wali Kota Bogor,
siapa lagi yang dapat diharapkan kalau bukan Presiden SBY?
Selain itu, ada faktor lain yang menyebabkan GKI Yasmin terpaksa menggelar
ibadah di depan istana presiden. Pertama, ibadah yang sebelumnya mereka
laksanakan di halaman gedung gereja mereka sendiri selalu diganggu oleh massa
yang bukan penduduk setempat dan diintimidasi oleh Satpol PP. Kedua, ibadah
yang mereka gelar di rumah-rumah warga jemaat pun mengalami perlakuan yang
sama. Dan herannya, polisi yang bertugas saat itu lebih kerap memperlihatkan
sikap “mengalah” kepada massa yang bukan penduduk setempat daripada menjamin
keamanan dan kententeraman warga yang sedang beribadah.
Kembali pada pernyataan SDA soal “masalah administrasi”, tidakkah dia
paham bahwa ini sudah menjadi masalah hukum: bahwa pihak GKI Yasmin sudah
mengantongi kemenangan berupa keputusan dari lembaga pengadilan tertinggi yang
menyatakan IMB gedung gereja mereka sah, apalagi kemudian diperkuat dengan
rekomendasi dari Ombudsman RI yang menyatakan tindakan Wali Kota Bogor itu
merupakan sebentuk perbuatan melawan hukum. Sebagai menteri, yang notabene juga
pemimpin bangsa, bukankah SDA mestinya bangga melihat jemaat GKI Yasmin gigih
memperjuangkan kebenaran dan keadilan hukum? Tidakkah lantaran itu SDA tergerak
untuk membantu perjuangan GKI Yasmin alih-alih mencelanya?
Yang lebih memprihatinkan, SDA bahkan memperbandingkan antara umat Kristen
dan Muslim, antara gereja dan masjid. Tidakkah dia sadar ada bahaya sentimen
primordial yang mengintai di balik pernyataannya itu?
Saya teringat berita dari situs kbr68h.com (27/5/2012), berjudul “LSM
Imparsial: Menag Putar Balikkan Fakta Intoleransi”. Tertulis dalam berita
tersebut, LSM Pemantau Hak Asasi Manusia Imparsial menilai Menag SDA
memutarbalikkan fakta soal kerukunan umat beragama di Indonesia. Hal itu
menyusul pernyataan SDA yang mengklaim Indonesia sebagai negara paling toleran
di dunia.
Peneliti Imparsial Swandaru mengatakan pernyataan Menag itu sangat
bertolak belakang dengan kekerasan yang sering dilakukan kelompok intoleran.
“Artinya, ukuran yang digunakan oleh Menteri adalah Presiden datang di setiap
perayaan. Sementara itu, fakta yang terjadi, kekerasan begitu banyak di
Indonesia. Ini menunjukkan bahwa tidak ada semacam sense of crisis yang
dimiliki menteri bahwa sudah ada begitu banyak orang mati, begitu banyak orang
harus meninggalkan rumahnya, meninggalkan rumahnya kehilangan harta bendanya
karena pemerintah gagal memberikan perlindungan.”
Sebelumnya Menag SDA mengklaim Indonesia sebagai negara dengan toleransi
tertinggi di dunia. Menurutnya, kehadiran dirinya, Presiden SBY dan Wakil
Presiden Boediono dalam setiap perayaan hari besar keagamaan di Indonesia
merupakan bentuk kerukunan umat beragama. SDA juga menyayangkan tindakan
sejumlah LSM yang melaporkan kasus kekerasan oleh kelompok intoleran di
Indonesia ke sidang Dewan HAM PBB. Menurutnya, hal tersebut memperburuk citra
pemerintah di dunia internasional.
Cara berpikir SDA jelas sangat formalistik dan hanya menonjolkan hal-hal
yang seremonial. Itu pun, jka dikaitkan dengan statistik, terkesan SDA
buta-data. Bayangkan, di era Presiden Soekarno, ada dua gereja yang
dirusak/ditutup paksa. Selanjutnya, di era Soeharto ada 456, di era BJ Habibie
ada 156, di era Abdurrahman Wahid ada 232, di era Megawati Soekarnoputri ada
92, sedangkan di era SBY sampai tahun 2010 ada sekitar 2.442 gereja yang
mengalami gangguan berupa perusakan dan penutupan paksa.
Belum lagi jika kita bicara tentang rumah ibadah milik umat lain seperti
Jamaah Ahmadiyah Indonesia. Yang jelas fakta bicara bahwa praktik kekerasan
dengan mengatasnamakan agama dalam beberapa tahun terakhir ini meningkat.
Penyebabnya? Pertama, adanya kecenderungan meningkatnya intoleransi di tengah
masyarakat. Kedua, akibat absennya negara untuk menyelesaikan kasus-kasus
tersebut secara tegas. Inilah yang disebut kejahatan melalui tindakan pembiaran
(crime by omission), yang pelakunya adalah negara, dan yang salah satu
pemimpinnya adalah SDA.
* Dosen FISIP Universitas Pelita Harapan.
[Non-text portions of this message have been removed]
