http://www.shnews.co/detile-18141-saatnya-menyiapkan-pembangunan-ekonomi-hijau.html
Saatnya Menyiapkan Pembangunan Ekonomi Hijau Sulung Prasetyo | Jumat, 19 April 2013 - 13:33:59 WIB : 217 (SH/Edy Wahyudi) Dua anak sedang bermain dengan air limbah di kawasan Banjir Kanal Timur di Cipinang Besar, Jakarta. Foto direkam 21 November 2012. Pembangunan ekonomi yang menitikberatkan pada eksploitasi sumber daya alam harus dikoreksi. JAKARTA – Pada pemaparan mengenai kondisi lingkungan di Sungai Citarum, terungkap fenomena naiknya suhu bumi bukan sekadar isapan jempol belaka. Rizaldi Boer, Direktur Eksekutif Pusat Risiko Iklim dan Manajemen Peluang di Asia Tenggara dan Pasifik (Centre for Climate Risk and Opportunity Management in Southeast Asia and Pacific/CCROM-SEAP) menyatakan, kenaikan temperatur suhu di Citarum menguatkan itu. Menurut penghitungan hingga awal April 2013, ada kenaikan suhu yang semula 26 derajat Celcius menjadi 27 derajat Celcius dari 1998 hingga 2006. Buat manusia, kenaikan satu derajat mungkin tak berpengaruh apa pun. Namun, berbeda untuk daur hidrologi dan flora fauna di bumi. Kenaikan satu derajat bisa membuat makin banyak air yang naik ke angkasa. Akibatnya, makin banyak curah hujan turun kembali ke bumi. Untuk sungai, fenomena ini mengakibatkan banjir karena tak mampu menampung banyaknya air. Sementara itu untuk tumbuhan, berarti kematian lantaran tak mampu terus-menerus dalam kondisi basah. “Dampak perubahan pada suhu, aliran air, dan curah hujan tersebut pada akhirnya akan terlihat pada hasil pertanian. Diprediksi produksi jagung akan menurun 9 persen hingga 2025, sementara produksi pertanian lain akan menurun, karena tingginya potensi kerusakan hasil pertanian karena hama dan suhu yang terlalu lembap,” katanya. Berbagai kondisi tersebut dinilai sebagai hasil perbuatan manusia juga. Ujung pangkalnya merupakan pelepasan karbon dioksida (CO2) yang terlalu tinggi. Pelepasan CO2 tersebut kebanyakan berasal dari industri dan transportasi yang menggunakan energi fosil, seperti batu bara, serta rusaknya hutan karena kebakaran. Oleh karena itu, penyelesaian masalah ini harus kembali pada manusia. Mantan Menteri Lingkungan Hidup Sony Keraf mengajak manusia lebih membuka nurani pada masalah ini. Banyak kerusakan lingkungan terjadi karena pertimbangan ekonomi yang lebih strategis. Misalnya saja, kasus pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun (B3) di badan sungai. Dari sisi ekonomis, limbah B3 menguntungkan. Namun dari sisi lingkungan, akan membawa dampak yang sangat merugikan. Ini karena banyak tumbuhan akan mati, karena air sungai tercemar. Lebih parahnya, banyak manusia bisa cacat karena terlalu banyak mengonsumsi air tersebut. “Lebih baik kita mengoreksi hitungan ekonomi, karena bisa dilakukan pada buku tahunan mendatang. Tapi bila sudah sakit atau bahkan cacat, tak ada lagi yang bisa dikoreksi selain penyesalan,” paparnya. Politik Memengaruhi Tak hanya pertimbangan ekonomi, dunia politik saat ini juga ditengarai sangat memengaruhi kelestarian lingkungan. Berbagai kebijakan politik yang ada dianggap masyarakat justru malah membuat lingkungan lebih buruk. Seperti pada kasus pemberian wewenang kepada bupati untuk membuka lahan pertambangan dan perkebunan. Pada kenyataannya, kebijakan para kepala daerah itu membuat banyak hutan makin hilang, sungai makin rusak, dan masyarakat merana karena konflik. Kebijakan kepala daerah muncul karena mahalnya biaya politik yang harus ditanggung, apalagi menjelang Pemilihan Umum 2014. Keterlibatan elite politik dalam kerusakan lingkungan ini diperkuat dengan data penelitian Indonesia Corruption Watch (ICW). Organisasi antikorupsi ini menyebutkan, hampir 67 persen anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) saat ini pengusaha yang terlibat langsung maupun tidak langsung dalam perusakan lingkungan. Direktur Eksekutif Wahana Lingkungan Hidup (Walhi) Abetnego Tarigan mengecam keras kondisi tersebut. Menurutnya, akan sulit agenda lingkungan maju jika aktor-aktornya bermasalah. “Salah satu modal politik secara pendanaan adalah dari bisnis sumber daya alam. Tesisnya sudah final. Siapa yang menguasai bisnis besar dialah yang berkuasa di politik,” ujarnya. Oleh karena itu, pakar ekonomi dan lingkungan Emil Salim melontarkan salah satu jalan keluar. Pemerintah harus segera menerapkan ekonomi hijau. Pengembangan ekonomi hijau merupakan pola pembangunan yang pengelolaan sumber daya alamnya memperhitungkan daya dukung ekosistem sebagai sistem penopang kehidupan alam, termasuk manusia. “Ekonomi hijau berbeda dengan ekonomi sistem kapitalis ataupun sosialis. Sistem ekonomi ini mengedepankan pengelolaan sumber daya alam, dari hanya untuk eksploitasi menjadi bentuk pengayaan sumber daya hutan dan gambut,” katanya. Bentuk pengayaan tersebut bisa dalam berbagai bentuk sekarang ini. Salah satunya melalui program Reducing Emission from Forest Deforestation and Degradation (REDD). Pada program tersebut hutan dijual bukan untuk dieksploitasi, namun untuk dipelihara karena mampu menahan pelepasan CO2 ke angkasa. Masih banyak lagi bentuk aplikasi ekonomi hijau tersebut, seperti pembuatan sumber-sumber energi yang tidak menggunakan batu bara, atau rekayasa teknologi transportasi dengan sumber daya tenaga matahari. Semua pilihan kembali diberikan pada manusia. Semakin baik atau buruk kondisi bumi merupakan konsekuensi dari pilihan tersebut. Pilihan menjaga kelestarian alam diyakini banyak manusia sebagai pilihan terbaik yang pernah ada. Seperti juga kutipan seorang penyair tersohor dari Amerika Serikat, Walt Whitman. “Now I see the secret of the making of the best person. It is to grow in the open air and to eat and sleep with the earth.” Sumber : Sinar Harapan [Non-text portions of this message have been removed]
