Bergemingnya SBY Atas Permintaan Pertamina Mengelola Blok Mahakam by @MarwanBatubara
Menteri ESDM Jero Wacik menyatakan di Jakarta (17/7) Pemerintah sedang mempertimbangkan proposal Total. proposal ini akan mengalokasikan(!) hak partisipasi Blok Mahakam sebesar 30% kepada Pertamina pada 2017. Total menawarkan masa transisi pengelolaan selama 5 tahun setelah kontrak berakhir pada 2017 IRESS bersama 2667 (17/7) penandatangan Petisi Blok Mahakam, dengan ini menyatakan menolak dengan tegas proposal tersebut. IRESS meminta kepada Presiden SBY untuk segera memutuskan, bahwa sejak 1 April 2017 Blok Mahakam akan dikelola oleh Pertamina. 100%! IRESS mencatat Total bersama Inpex, sejak 2007 telah puluhan kali mengajukan permintaan perpanjangan kontrak. Permintaan ini lumrah dalam KKS Migas, tetapi juga sekaligus menunjukkan Blok Mahakam masih menyimpan cadangan yang sangat besar Sebaliknya, sejak 2008 Pertamina pun telah berkali-kali pula meminta dengan hormat kepada Pemerintah untuk mengelola Mahakam! Pertamina pernah menawar saham Total & Inpex secara business to business pada 2010. Pertamina pun telah berulang kali menegaskan kemauan dan kemampuan mengelola 100% Mahakam sejak 2017. Bahkan Menteri BUMN mendukung penuh (2/4/2013) keinginan Pertamina tersebut. Ternnyata Presiden @SBYudhoyono bergeming, meskipun dua orang menteri kabinetnya, Jero vs @iskan_dahlan , berbeda pendapat 180 derajat. IRESS menilai, @SBYudhoyono enggan memihak konstitusi dan kepentingan rakyat sesuai permintaan Pertamina dan Menteri BUMN. ada apa dengan Presiden SBY yang seolah-olah terus bersembunyi? dikesankan pak @SBYudhoyono tidak terlibat kisruh Blok Mahakam, tetapi tersirat justru cenderung mendukung Jero Wacik yg memihak asing? jika Pertamina menyatakan tidak mau & tidak mampu, IRESS bersama Petitor Blok Mahakam pasti meminta Pertamina utk mengelola blok tersebut. Sikap ini konstitusional dan pilihan yang paling menguntungkan bagi rakyat Indonesia. Sikap yang sama seharusnya ditunjukkan oleh SBY dan Jero Wacik: sebagai kepala negara dan Menteri ESDM, SBY dan Jero Wacik justru harus memerintahkan & mendukung agar Pertamina mampu mengelola Mahakam! Sejak 2012 Jero terus mencari alasan utk mnghadang Pertamina, ttapi skaligus “memuaskan hasrat” Total & Inpex utk tetap bercokol di Mahakam. Sikap ini terlihat dari “peringatan” kepada Dirut Pertamina untuk tidak meminta mengelola Mahakam. Ia mengatakan Pertamina tidak akan mampu dan dapat bangkrut jika bersikukuh. Saat itu Jero mengatakan Pemerintah tlah berhitung secara rasional untuk kembali menyerahkan Blok Mahakam kepada Total & Inpex (12/10/2012) Karena Petisi Mahakam, dukungan Menteri BUMN pd Pertamina & dilaporkannya Jero , Susilo Wiroutomo & Prof Rudi Rubiandini oleh IRESS ke KPK sikap Jero sedikit berubah. Namun ternyata rakyat tetap perlu waspada. Faktanya, pada 10 April 2013 Jero menyatakan ingin menunda keputusan kontrak Mahakam sampai terpilihnya Presiden RI pada 2014 Namun Jero masih saja membuka kemungkinan dimenangkannya Total dan Inpex dengan mengatakan. "Kalau semua kondusif ya kita akan diputuskan". Kondusif bagi siapa dan untuk siapa? Sejalan dengan sikap Jero Wacik di atas, sejak April-Mei 2013, oknum-oknum KESDM, SKK, Total, Inpex dan para pendukung meneruskan kampanye. Dikatakan bahwa sejak 2017 Blok Mahakam perlu dikelola bersama dan Total harus bertindak sebagai operator selama 5 tahun pertama. Kampanye ini didukung dengan isu bahwa masa transisi diperlukan, Pertamina tidak mampu secara teknis, SDM dan manajemen tidak profesional. Pertamina gagal mengelola Blok West Madura Offshore dan Offshor North West Java, dsb. Sebagaimana layaknya sebuah orkestra yang solid, apa yang telah dikampanyekan sejak April-Mei 2013 kembali digaungkan oleh Total. VP Total Asia Pasifik, Jean-Marie Guillermou (11/7/2013) menawarkan masa transisi 5 tahun sejak 2017 kepada Jero Wacik, sambil menebar informasi “seram”, penurunan produksi perlu ditahan dengan 10rb intervensi pda sumur2 dan pengeboran 100 sumur baru/ tahun. Jean-Marie menyatakan Total akan berinvestasi sebesar US$ 7,3 miliar asal keputusan segera dilakukan. Dengan pernyataan ini, mungkin saja upacara penyerahan akan segera berlangsung... .Jean-Marie pun menyatakan pengelolaan Blok Mahakam padat modal dan sarat teknologi tinggi, membutuhkan kepemimpinan yang kuat dan profesionalitas dalam industri migas, sebagaimana dilakukan Total. .Jean-Marie sedang mengkampanyekan kehebatan Total sekaligus menyiratkan ketidakmampuan Pertamina. Sebagai anak bangsa, kita mestinya terpanggil untuk melakukan pembelaan #SaveNKRI Bahkan seandainya pun pernyataan itu benar, kita pantas terusik, sekaligus berusaha sekuat tenaga menunjukkan bahwa: BUMN Kita Mampu!Orkestra yg dimainkan bersama oleh oknum2 KESDM & SKK, serta Total & para pendukung tampaknya akan terus berlanjut sambil mengulur waktu, Isu2 akan terus ditebar: perlunya menjaga lifting migas&penerimaan APBN, keharusan memenuhi kewajiban pengiriman gas & besarnya investasi. Hal ini kelak akan menjadi “perangkap”, sekaligus sebagai “kondisi kritis yang memaksa” untuk mengambil keputusan #SaveblokMahakam, “Jika kontrak dengan Total & Inpex tak diperpanjang, maka penerimaan APBN berkurang! Indonesia didenda krena gagal memenuhi kontrak gas.” Tampaknya penyerahan kepada asing sudah di depan mata. Biasanya akan dipilih hari Jumat dan menjelang periode libur panjang ... .Rekayasa dan niat buruk asing dan para oknum pemain orkestra di atas harus dihentikan. #SaveNKRI, Tujuan pemain orkestra ini jelas untuk mengkondisikan agar rakyat akhirnya dipaksa menerima tetap berkuasanya Total di Mahakam. IRESS mengingatkan agar oknum-oknum Pemerintah berhenti mengakali rakyat dengan perangkap dan rekayasa kondisi kritis. Presiden @SBYudhoyono kami minta untuk segera menerbitkan Perpres yg menetapkan, sejak April 2017, operator Blok Mahakam adalah Pertamina. Dramatisasi situasi dan rekayasa kondisi menjelang keputusan kontrak SDA bukanlah hal baru. Beberapa alasan yang sering digunakan “menjustifikasi keputusan” biasanya dikaitkan dengan lifting, penerimaan APBN, iklim investasi, nilai investasi atau gugatan arbitrase. Pada saat akan menyerahkan Blok Cepu kepada Exxon Maret 2006, dalih yang dipakai pun serupa antara lain gugatan arbitrase dan mendesaknya peningkatkan lifting demi penerimaan APBN. Jika dikelola Exxon, Blok Cepu akan berproduksi 165.000 barel per hari (bph) pada 2010 dan APBN tertolong. Ternyata hingga sekarang, produksi Blok Cepu masih berkisar pada angka 25.000 bph #Fakta, Terbukti pula, penerimaan APBN pun tidak terganggu karena gagalnya produksi 165.000 bph #Fakta Satu hal yang pasti, dramatisasi dan pengkondisian berhasil baik dan agenda Exxon berjalan mulus, Namun, keputusan tersebut telah meninggalkan luka yang mendalam perusahaan milik rakyat menjadi pecundang di negeri sendiri. Dirutnya pun, Widya Purnama, dipecat karena terus berupaya agar Blok Cepu dikelola Pertamina. #Fakta IRESS menganggap keputusan harus segera diambil untuk memberikan kepastian bagi kontraktor, baik Total dan Inpex maupun Pertamina. Perlunya kecepatan keputusan juga sangat difahami oleh KESDM dan SKK Migas. Namun meskipun sangat faham, Pemerintah masih mengulur waktu. Sekretaris SKK Migas, Gde Pradnyana mengatakan (8/7/2013) seharusnya Pemerintah sudah memutuskan kontrak sejak 2012 lalu, sehingga “ada proses transisi yg dilakukan operator disana”. Jika memang sudah dianggap telat,mengapa sekarang keputusan masih di tunda2? Ternyata masalahnya ada pada isi keputusan. Pada 2012 IRESS melihat KESDM sangat yakin memberi perpanjangan kepada Total. Namun karena ada arus besar perlawanan masyarakat yang mendukung BUMN sesuai UUD 1945 yang disebut oleh Gde Pradnyana sebagai “banyak aspirasi yang masuk”, maka KESDM menunda keputusan, “sampai kondisi menjadi kondusif”, Gde perlu menyadari bahwa yang diperjuangkan masyarakat adalah hak konstitusionalnya. .Selain itu, IRESS ingin mengingatkan Jero bahwa kondisi akan sangat kondusif jika Blok Mahakam dikuasai negara melalui BUMN! Total menyatakan (11/7/2013) bersedia mengalokasikan (!) 30% saham pada Pertamina sejak 2017. Sebelumnya pada 18 Januari 2013 Total mengatur-atur pembagian saham dengan komposisi: Total dan Inpex menguasai 66%, sedang Pertamina 34% Siapa sebenarnya yang berkuasa mengambil keputusan? Apakah Total tidak sadar kalau Indonesia negara berdaulat? #SaveNKRI, Mungkin saja ada oknum Pemerintah bermental terjajah, korup dan bersedia berkompromi, sehingga negara kita dianggap tidak berdaulat. Tetapi Total perlu mencatat bahwa kedaulatan ada di tangan rakyat, yg akan melakukan perlawanan jika korupsi terjadi dan haknya dirampas. Pada kesempatan ini, IRESS kembali meminta KPK untuk memantau dengan cermat apa yang terjadi dalam proses perpanjangan kontrak ini. Sebagaimana komitmen pimpinan KPK yang menyatakan (Juni 2013) akan fokus mencegah dan menangani kasus-kasus korupsi sektor SDA maka sekaranglah saatnya @KPK_RI untuk bekerja. Sesuai MOU KPK-BP Migas/SKK Migas 14 Nov 2011, KPK hrus proaktif memastikan, keputusan kontrak Mahakam adalah memihak rakyat & bebas KKN. .IRESS kembali mengulang permintaan kepada Presiden @SBYudhoyono utk segera menerbitkan Perpres,2017 Blok Mahakam dikelola oleh Pertamina. Permintaan ini sangat rasional, konstitusional, bermatrabat, pro-rakyat dan sesuai kepentingan bangsa #KedaulatanEnergi Sehingga keputusan SEBENARNYA sangat gamblang dan gampang diambil. Keputusan menjadi sulit dan lambat jika pengambil keputusan terpengaruh oleh oknum-oknum pejabat korup, pemburu rente, hipokrit, bermental terjajah dan komprador serta pemburu dana segar untuk Pemilu 2014 Kepada para mahasiswa, pemuda, ormas, tokoh masyarakat dan siapapun yang peduli menjaga martabat bangsa dan nasib rakyat, kami minta untuk bergabung bersama IRESS dan Petisi Blok Mahakam untuk menyuarakan tuntutan ini Link Petisi #BlokMahakam untuk #Rakyat : http://t.co/YtgAVLcARo Terima Kasih untuk semuanya yang membantu RT Kultwit Kali ini. Insya Allah kebaikan anda semakin berlipat ganda d bulan suci Ramadhan ini. Berikut kami kutip Ulang isi Tuntutan dalam Petisi #BlokMahakam Memutuskan status kontrak blok Mahakam melalui penerbitan Peraturan Pemerintah atau Keputusan Menteri secara terbuka Menunjuk dan mendukung penuh Pertamina sebagai operator blok Mahakam sejak April 2017; Menolak berbagai upaya&tekanan pihak asing, tawaran kerjasama ekonomi, beasiswa&komitmen investasi migas guna perpanjangan kontrak Manjamin pemilikan 10% saham blok Mahakam oleh BUMD (Pemprov Kaltim dan Pemkab Kutai Kartanegara) yang pelaksanaannya dikordinasikan dan dijamin oleh Pusat bersama Pertamina, tanpa partisipasi atau kerjasama dengan swasta Meminta kepada Total dan Inpex untuk memberikan sejumlah saham blok Mahakam kepada Pertamina sejak Januari 2013 hingga 2017 dengan kompensasi (bagi Total dan Inpex) pemilikan saham blok Mahakam dalam jumlah yang sebanding, sejak 2017 hingga 2037 Membebaskan keputusan kontrak Blok Mahakam dri perburuan rente & upaya meraih dukungan politik& logistik, guna memenangkan Pemilu 2014 Mengikis habis pejabat-pejabat pemerintah yang telah menjadi kaki-tangan asing dengan berbagai cara antara lain yang dengan sengaja atau tidak sengaja atau secara langsung atau tidak langsung telah memanipulasi informasi, melakukan kebohongan publik melecehkan kemampuan SDM dan perusahaan negara dan merendahkan martabat bangsa; Mendorong KPK untuk aktif mengawasi proses penyelesaian status kontrak blok Mahakam h, termasuk kontrak-kontrak SDA lainnya. Insya Allah bulan Ramadhan ini semakin menguatkan kita, seperti para pejuang 45 yg melaksanakan Kemerdekaan RI ketika Ramadhan [Non-text portions of this message have been removed]
