Para tokoh dan Pemimpin PKI yang digambarkan seperti bandit, algojo atau bajingan dalam film "Pemberontakan G30SPKI" tidak pernah diprotes dan dituntut agar film itu dilarang beredar yang bahkan hingga era "Reformasi" sekarang ini. Apakah "demokrasi" di jaman Orba lebih baik dari sekarang?. Persoalannya bukan dengan maksud mempromosi suharto dan memerosotkan bung Karno tapi adalah soal kultus individu yang tak boleh disentuh serta pemeliharaan sistim dinasti dalam sistim perpolitikan Indonesia yang ingin terus dilanggengkan. Masyarakat Indonesia bukannya masih mentah dan memberikan apresiasi yang positif terhadap film "Soekarno". Justru sebaliknya, rakyat Indonesia sudah cukup kritis terhadap sesuatu yang nampaknya kontraversil. Mereka tidak berdemonstrasi menuntut agar film "Soekarno"dilarang dan dikutuk. Mereka diam atau menyuarakan pendapatnya dari mulut ke mulut dan justru yang ribut-ribut cuma kaum elite-nya dan pihak yang langsung bersangkutan. Tapi dengan telah campur tangannya pihak Kapolri (polisi) atas desakan keluarga Soekarno, itu membuktikan bahwa demokrasi Indonesia lagi-lagi mengalami cobaan dan lagi-lagi gagal: dari budaya bakar buku dan sekarang menjalar ke budaya larang film. Ini bukan contoh yang baik terutama dari keluarga Soekarno. Protes dan bertentangan pendapat adalah hak setiap orang tapi main larang dengan memaksa polisi campur tangan hingga pelarangan, itu sudah jauh melampaui batas pelanggaraan demokrasi. Apa lagi yang diperbolehkan di Indonesia sekarang ini: rok mini masuk Parlemen dilarang(korupsi tidak) apa saja yang dianggap porno dilarang, buku yang ditulis tapi beda selera dengan Penguasa, dilarang, film dilarang, belum lagi soal halal dan haram. Memberikan ucapan selamat hari Natal, dilarang (bila muslim). Apakah sudah begitu berat rindunya untuk kembali ke jaman suharto tanpa suharto. Kalau sistim demokrasi sudah penuh dengan segala macam larangan lantas apanya yang demokrasi. Dan kalau Pemerintah MEMBIARKAN alat negaranya (polisi) membeslah atau melarang peredaran film "Soekarno" apakah ini PEMBIARAN yang positif?. Rakyat Indonesia semakin tidak bisa membedakan yang mana yang "kiri"dan mana yang kanan. Warna baju dan suara hatinya kok sama. ASAHAN.
----- Original Message ----- From: Chalik Hamid To: Perhimpunan Persaudaraan ; Jaringan Kerja Indonesia ; [email protected] ; [email protected] Sent: Saturday, December 21, 2013 6:23 AM Subject: [wahana-news] Trs: [GELORA45] Puteri Bung Karno: Film Soekarno Menyesatkan! Pada Sabtu, 21 Desember 2013 5:11, Chan CT <[email protected]> menulis: Miris, Masyarakat Terima Film Soekarno Layaknya FilmG30S/PKI http://www.rmol.co/read/2013/12/15/136622/Miris,-Masyarakat-Terima-Film-Soekarno-Layaknya-Film-G30S/PKI- Minggu, 15 Desember 2013 , 20:03:00 WIB Laporan: Hendry Ginting FOTO/NET RMOL. Pikiran masyarakat Indonesia masih dangkal dalam menyikapi film-film sejarah yang penuh pelintiran. Film Soekarnogarapan sutradara Hanung Bramantyo misalnya. Meski jauh dari fakta sesungguhnya dan penuh dengan pelintiran, namun masyarakat memperlihatkan apresiasi yang positif. Begitu dikatakan Guruh Soekarnoputra kepada wartawan di Jakarta (Minggu, 15/12). Ia mengaku miris dengan kemunculan film Soekarno yang menurutnya bertolak belakang dengan karakter Bung Karno dan fakta sejarah. Kondisi ini, lanjut putra Bung Karno tersebut, sama seperti saat masyarakat menerima secara mentah-mentah ketika sejarah bangsanya sendiri yang sarat dengan pelintiran di filmG30S/PKI yang dibuat di masa Orde Baru. "Nah akibatnya kita rasakan saat ini. Buah pahit yang ditanam Orba sekarang kita nikmati," ujar Guruh. Dia mengatakan, Bung Karno diturunkan dari jabatannya sebagai presiden oleh rezim Orba yang didalangi pihak luar. Nah, di saat itulah kuku kaum neolib menyusup masuk menguasai bangsa Indonesia. Bahkan reformasi 1998, kata dia, merupakan grand design mereka. "Bagi saya film itu seperti bermakna to kill Soekarno," tegas Guruh Soekarnoputra. [ian] Baru Diputar Dua Hari, Master Soekarno Disita Pengadilan Jum'at, 13 Desember 2013 , 12:03:00 WIB Laporan: Ade Mulyana ARIO BAYU/NET RMOL. Konflik antara Rachmawati Soekarnoputri dan Raam Punjabi mengenai pembuatan film Soekarno berujung pada keputusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat yang meminta Raam Punjabi menghentikan penyiaran dan pemutaran film itu di bioskop-bioskop. Konflik ini terjadi karena Raam Punjabi dianggap melanggar pokok-pokok kesepakatan sebelum film yang disutradarai Hanung Bramantyo itu diproduksi. Rachmati memasang pengumuman di harian Kompas mengenai keputusan PN Jakarta Pusat yang memenangkan gugatannya. "Hari ini Jurusita Pengadilan Negeri Jakarta Pusat menyita master film Soekarno di kantor Multivision di kawasan Kuningan, Jakarta," ujar Sekretaris Yayasan Pendidikan Sukarno, Ristiyanto, dalam pesan yang diterima redaksi beberapa saat lalu. Film Soekarno adalah film komersial pertama tentang Bung Karno dan peristiwa menjelang pembacaan Proklamasi Kemerdekaan. Sementara kalangan menilai film yang baru diputar dua hari di bioskop-bioskop itu lebih mengutamakan aspek komersial tanpa memberikan perhatian yang cukup pada aspek kesejarahaan dan national character building. Film ini dibintangi antara lain oleh Ario Bayu, Maudy Koesnaedy, Lukman Sardi, Tanta Ginting, Tika Bravani dan Budiman Sudjatmiko. [dem] Ajaran Bung Karno Ingin Dikubur Lewat Film Soekarno Minggu, 15 Desember 2013 , 18:26:00 WIB http://politik.rmol.co/read/2013/12/15/136614/Ajaran-Bung-Karno-Ingin-Dikubur-Lewat-Film-Soekarno- Laporan: Hendry Ginting GURUH SOEKARNO/NET RMOL. Di republik ini ada kelompok yang menginginkan agar ajaran Soekarnoisme dikubur selama-lamanya. Film Soekarno garapan sutradara Hanung Bramantyo yang dinilai banyak pihak jauh dari fakta sesungguhnya dan terkesan tak menghormati Bung Karno sebagai Bapak Bangsa, membuat senang hati kelompok tersebut. Demikian dikatakan putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, kepada wartawan di Jakarta, Minggu (15/12). "Di bangsa ini ada gerakan de-soekarnoisasi. Mereka ingin ajaran Bung Karno terkubur," kata Guruh Soekarnoputra. Dia mengatakan dengan pemutaran film tersebut, sadar atau tidak sadar, orang-orang yang selama ini getol melakukan desoekarnoisasi bisa masuk dari film Soekarno tersebut. [ian] Guruh Soekarnoputra: Film Soekarno Kejar Tayang http://politik.rmol.co/read/2013/12/15/136611/Guruh-Soekarnoputra:-Film-Soekarno-Kejar-Tayang- Minggu, 15 Desember 2013 , 17:56:00 WIB Laporan: Hendry Ginting GURUH SOEKARNOPUTRI/NET RMOL. Presiden Soekarno termasuk ke dalam golongan orang-orang yang mendapat kelebihan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itulah pembuatan film tentang sosok Bung Karno tak boleh sembarangan. Hal ini dikatakan salah seorang putra Bung Karno, Guruh Soekarnoputra, merespon kontroversi film Soekarno garapan produser Raam Punjabi dan sutradara Hanung Bramantyo. Guruh mencermati banyak hal yang tak sesuai dengan fakta sejarah juga karakter Bung Karno sendiri dalam film yang mulai 11 Desember kemarin, resmi diputar dan beredar di bioskop-bioskop seluruh Indonesia tersebut. Dari segi sinematografi, diakuinya film Soekarno digarap cukup baik. Tapi dari sisi sejarah, ia miris melihat penggambaran karakter Bung Karno yang jauh dari sesungguhnya. Bahkan cenderung tidak menghormati Soekarno. Sebagai salah seorang pemimpin besar dan tokoh yang turut mempersiapkan segala sesuatu untuk melepas bangsa Indonesia dari belenggu penjajahan, menurut Guruh, tidak selayaknya sutradara sekaliber Hanung membuat film tentang sosok Soekarno secara sembarangan dan tanpa riset sejarah yang utuh. Ia menangkap ada kesan dipaksakan pembuatannya di tengah sengketa hukum. "Terkesan kejar tayang. Sebab yang saya dengar pihak produser dan sutradara menggarap film itu tanpa diketahui Rachma (yang memiliki ide awal pembuatan film)," kata Guruh kepada wartawan di kediamannya di Jalan Sriwijaya V No 27, Jakarta Selatan, Minggu (15/12). [wid] Jika Kapolri Serius, Stop Putar Film Soekarno di Bioskop-bioskop! Minggu, 15 Desember 2013 , 15:31:00 WIB Laporan: Widya Victoria FOTO/RMOL RMOL. Laporan pelanggaran hak cipta dalam pembuatan film Soekarno yang dilayangkan Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri tak bisa dianggap sepele. "Kapolri harus melihatnya sebagai sesuatu yang serius," tegas Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane kepada Rakyat Merdeka Online, Minggu (15/12). Keseriusan Kapolri dalam melihat kasus itu, menurut Neta penting agar tidak dipolitisasi yang justru bisa merusak atau menghancurkan nama baik Presiden RI pertama, Soekarno. Selain itu, dengan diprosesnya laporan Rachmawati akan menunjukkan bahwa Kapolri tak pandang bulu dalam menegakkan hukum di negeri ini. Kendati pada kenyataannya, ia nilai sangat ironis jika Polri masih membiarkan film Soekorno garapan produser, Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo diputar di bioskop-bioskop. Hal ini tentu membuat publik bertanya-tanya apakah oknum kepolisian mendapatkan sesuatu hingga membiarkan film Soekarno masih diputar sampai hari ini padahal sedang dalam proses hukum. "Pertanyaan itulah yang harus dijabat Kapolri dengn sikap tegas, yakni memproses kasus ini dan menghentikan penayangan film Soekarno," demikian Neta. [wid] Neta S Pane Desak Kapolri Tindaklanjuti Laporan Rachmawati Minggu, 15 Desember 2013 , 14:52:00 WIB Laporan: Widya Victoria NETA S PANE/NET RMOL. Ketua Presidium Indonesian Police Watch (IPW), Neta S Pane mendesak Kapolri Jenderal Sutarman untuk menindaklanjuti laporan dari Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri atas pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno. "Laporan Rahmawati harus ditindaklanjuti Kapolri agar kasus ini cepat diselesaikan dengan tuntas," kata Neta saat dihubungi Rakyat Merdeka Online, Minggu (15/12). Menurut Neta, setidaknya ada empat hal yang harus diperhatikan Kapolri dalam laporan Rachmawati tersebut. Pertama, sebut dia, kasus ini menyangkut nama baik dan nama besar tokoh proklamator RI, Soekarno yang seyogyanya dijaga segenap bangsa Indonesia. Kedua, laporan ini dilakukan oleh putri kandung tokoh proklamator RI yang senantiasa selalu menjaga nama baik dan nilai-nilai perjuangan ayahandanya, Soekarno. Terlebih lagi, laporan itu menyangkut pelanggaran hak cipta dan pengingkaran terhadap kesepakatan tentang kerja sama pembuatan film berjudul Soekarno. Hal keempat yang juga harus diperhatikan Kapolri adalah masih diputar film Soekarno sampai sekarang di bioskop, padahal kasusnya sedang ditempuh ditempuh oleh Rachma. Neta mengingatkan, jika masa putar film tersebut sudah habis maka tuntutan dan kasus hukum menyangkut film ini akan kehilangan nilai. "Untuk itu Polri harus segera memerintahkan agar bioskop-bioskop menghentikan pemutaran film Soekarno," desak Neta. Seperti diketahui, kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo melanjutkan pemutaran film itu di bioskop.[wid] Rachmawati Minta Perlindungan Hukum dari Mabes Polri Minggu, 15 Desember 2013 , 10:36:00 WIB Laporan: Ruslan Tambak RACHMAWATI SOEKARNOPUTRI/NET RMOL. Ketua Pembina Yayasan Pendidikan Soekarno, Rachmawati Soekarnoputri, telah mengirimkan sepucuk surat kepada Kapolri Jenderal Sutarman. Dalam surat yang dikirimkan Sabtu siang kemarin (14/12/2013), Rachmawati meminta perlindungan hukum berkaitan dengan pelanggaran hak cipta yang dilakukan produser Ram Jethmal Punjabi dan Hanung Bramantyo dalam pembuatan film Soekarno. Di dalam surat itu, Rachma menjelaskan kronologi kasus pencurian karya cipta yang sedang ditangani Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ini, dan Polda Metro Jaya. "Ide pembuatan film mengenai Bung Karno ini berasal dari Mbak Rachma. Beliau menyutradarai opera Dharma Githa Maha Guru mengenai Bung Karno pada tahun 2011 dan 2012 di Taman Ismail Marzuki. Selain opera, Mbak Rachma punya obsesi lain mengangkat kisah kehidupan Bung Karno dan perjuangan bangsa Indonesia ke layar lebar," ujar jurubicara Rachma, Teguh Santosa, dalam keterangan yang disampaikan hari Minggu (15/12). "Lalu Mbak Rachma dipertemukan dengan Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo. Tapi dalam perjalanannya Mbak Rachma ditinggalkan," sambungnya. Dalam perjalanannya, setelah membedah dua naskah skenario, pihak Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo meninggalkan Rachmawati dan memulai produksi. Kasus pelanggaran hak cipta ini telah dilaporkan ke Polda Metro Jaya yang telah memeriksa tiga saksi ahli yang membenarkan unsur pelanggaran karya cipta. Selain itu, Pengadilan Niaga di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam surat bernomor 93/Pdt.Sus-Hak Cipta/2013/PN. Niaga Jkt.Pst telah memerintahkan penyitaan master film serta melarang Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo melanjutkan pemutaran film itu di bioskop. "Mbak Rachma juga bertanya kepada Kapolri apakah Ram Punjabi dan Hanung Bramantyo kebal hukum karena faktanya hingga hari ini film itu masih ditayangkan di bioskop," demikian Teguh.[rus] Puteri Bung Karno: Film Soekarno Menyesatkan! Jum'at, 13 Desember 2013 , 13:58:00 WIB Laporan: Yayan Sopyani Al Hadi RACHMAWATI/NET RMOL. Film Soekarno yang disutradarai Hanung Bramantyo benar-benar menyesatkan. Hampir semua cerita dalam film itu justru memutarbalikkan fakta sejarah. "Semua cerita diputarbalikkan di skenario film, bukan menceritakan kebesaran Soekarno, tapi ketokohan Syahrir," kata puteri Bung Karno, Rachmawati Soekarnoputri, dalam keterangannya Kamis malam (12/12). Di antara cerita itu, misalnya salah satu adegan yang menggambarkan pada malam 16 Agustus 1945. Di malam itu, naskah proklamasi disusun bersama-sama antara Soekarno dan Hatta. Rachmawati menolak adegan ini. Rachmawati, yang juga pendiri Yayasan Bung Karno, juga tidak menyetujui adegan saat Soekarno ditempeleng tentara Jepang. Saat ditempeleng tentara Jepang karena menolong warga yang ditembak, Soekarno dibela pimpinan tentara Jepang. "Banyak informasi dan cerita dalam film Soekarno yang menyesatkan. Saya keberatan," kata Rachmawati, yang sejak awal tak setuju Ario Bayu sebagai Soekarno. Sejak awal, Rachmawati Soekarnoputri merasa dilangkahi Hanung Bramantyo dan Raam Punjabi yang tidak menepati kerjasama. Sejak awal proses persiapan film pula, Rachmawati menilai film ini telah melecehkan Soekarno. [ysa] [Non-text portions of this message have been removed]
