AMAT disayangkan tulisan di bawah ini berbau etnis centris hingga melebihi
dosis norma kesetaraan multi etnis di Indonesia. Meskipun ini belum sebuah
kecenderungan umum namun selalu bisa mengganggu cita rasa keharmonisan dalam
satu masyarakat yang poly etnis seperti Indonesia. Kata-kata seperti "
Tokoh-tokohnya antara lain Liem Koen Hian. Tan Ling Djie (sekjen Partai
Sosialis, wakil sekjen PKI di zaman Musso, ketua PKI setelah peristiwa Madiun
hingga dikup oleh Aidit Cs pada tahun 1951)....................."
Sebuah Partai yang belum berkuasa yang didalamnya terjadi perjuangan intern
Partai kata dikup tidaklah tepat dan hanya menunjukkan emosi dan sentimen
politik dan dalam konteksnya yang sekarang mengesankan seolah etnis Tionghoa
dalam PKI ingin dibersihkan dari jajaran kepemimpinan Partai yang baru.
Perjuangan intern Partai tidak dilihat dari sifat perjuangan klas tapi dari
penyingkiran etnis Tionghoa dari pimpinan Partai dan karenanya mengesankan
etnis centris dan sentimen politik. Kicauan demikian tentu berbunyi merdu di
telinga musuh-musuh PKI yang anti Tiongkok yang sama seperti mengatakan: anti
Tiongkok itu bahkan sudah lama ada dalam Partai PKI yang buktinya Tan Ling Djie
dikup dan disingkirkan dari Partai. Bukankah ini juga usaha pendekatan ke
sebrang sana...?
Setelah peristiwa G30S-suhartO banyak orang yang mengelak dari kedekatannya
dengan PKI seperti peryataannya: "saya bukan PKI" atau "saya cuma terbawa-bawa
masuk PKI" atau "saya dipaksa masuk PKI" dsb, dsb, dsb... Dan yang terkenal
pula ucapan Oei Hai Djoen Cs yang mengatakan "Ketua PKI memaksakan Lekra masuk
PKI, tapi bung Nyoto tidak setuju". Tapi semua itu tidak pernah terbuktikan
sama seperti suhartO tidak pernah bisa membuktikan bahwa PKI dalang G30S.
Ajip Rosidi seorang sastrawan yang dikenal anti Komunis(dia punya banyak
sahabat yang Komunis) pernah mengatakan bahwa dia jijik pada tokoh Komunis yang
menolak kaumnya sendiri, keluarganya sendiri, kawan-kawan2nya sendiri. Sekarang
semua pengkhianat bebas buka mulut asalkan bisa mendekatkan diri dengan
musuh-musuh PKI untuk mengemis amnesti. Kritik-kritik terhadap PKI bukan
diarahkan pada kesalahan garis politik PKI tapi asalkan bisa menyenangkan hati
musuh-musuh PKI.
ASAHAN.
----- Original Message -----
From: Chan CT
To: GELORA_In
Sent: Sunday, February 02, 2014 3:19 PM
Subject: #sastra-pembebasan# Mengenang Siauw Giok Tjhan, pejuang kemerdekaan
Indonesia
Mengenang Siauw Giok Tjhan,
pejuang kemerdekaan Indonesia
Harry Bhaskara
Brisbane, 7 Agustus 2013
Kalau saja Siauw Giok Tjhan masih hidup, ia akan menyongsong peringatan
hari kemerdekaan Indonesia yang ke 68 ini dengan hati berbunga-bunga.
Betapa tidak, begitu banyak hal yang ia perjuangkan telah menjadi
kenyataan. Indonesia hanya mengenal satu macam kewarganegaran dengan hak dan
kewajiban yang sama. Tak ada lagi pembagian “asli” atau pribumi dengan
non-pribumi.
Kemanunggalan komunitas Tionghoa dengan rakyat Indonesia juga makin nyata
dengan banyaknya anggota komunitas ini yang berkiprah didalam masyarakat.
Contoh terakhir adalah Basuki “Ahok” Tjahaya Purnama yang menjadi wakil
gubernur Jakarta.
Larangan terhadap kebudayaan Tionghoa sudah dihapus.
Bagi Siauw hal ini hanya membenarkan pandangannya bahwa kebudayaan tak
bisa dimusnahkan. Sama seperti alam Indonesia yang kaya, perbedaan kebudayaan
berbagai suku di Indonesia adalah sebentuk kekayaan.
Siauw yang meninggal tahun 1981 adalah seorang wartawan pejuang yang
kemudian duduk dalam berbagai bidang legislatif dari KNIP sampai MPRS dan
menjadi menteri dalam kabinet Amir Syarifuddin.
Siauw bahkan memperjuangkan agar Tionghoa diterima sebagai suku sendiri,
sebagaimana didukung oleh Soekarno, presiden pertama Indonesia, karena orang
Tionghoa di Indonesia memiliki budaya sendiri yang khas yang berbeda dengan
orang-orang Tionghoa di negara lain termasuk di Tiongkok sendiri.
Namun naskah-naskah tulisan yang ditinggalkannya beberapa tahun sebelum
meninggal, termasuk “Lima Jaman”, membuktikan bahwa perjuangannya meletakkan
kepentingan rakyat di atas kepentingan komunitas Tionghoa.
Dari naskah-naskah tersebut nyata bahwa obsesi utamanya adalah membasmi
kemiskinan rakyat dan membangun Indonesia yang gemilang.
Siauw Giok Tjhan adalah ketua Badan Permusyawaratan Kewarganaegaraan
Indonesia (Baperki) ketika peristiwa G30S meletus pada tahun 1965. Seperti
banyak pemimpin dan anggota organisasi yang dianggap sealiran dengan Partai
Komunis Indonesia, ia ditahan selama 12 tahun.
Namun setelah ditahan tanpa pernah dibuktikan kesalahannya ia tidak merasa
getir terhadap Indonesia, tutur Dr. Siauw Tiong Djin, putranya yang ditemui di
Melbourne.
“Ia memang selalu berpikir positif dan optimis,” tutur Tiong Djin, tokoh
masyarakat Indonesia dan pengusaha yang berhasil di Melbourne.
Adalah almarhum Daniel Lev dari Amerika dan almarhum Herb Feith dari
Australia, dua ahli terkemuka dan pencinta Indonesia, serta Go Gien Tjwan,
teman seperjuangan Siauw, yang mendorong Tiong Djin untuk membuat buku riwayat
hidup ayahnya.
“Kamu punya pengalaman langsung,” begitu kira-kira ucapan Lev pada Tiong
Djin yang pindah ke Melbourne ketika ia masih kelas tiga SMA sekitar 40 tahun
lalu.
Buku berjudul “Siauw Giok Tjhan Dalam Pembangunan Nasion Indonesia”
selesai ditulisnya tahun 1998 sebagai tesis PhDnya di Universitas Monash.
Tiong Djin kemudian juga mengedit naskah-naskah terakhir Siauw yang
diterbitkan oleh Lembaga Kajian Sinergi Indonesia tahun 2010 dalam sebuah buku
berjudul “Renungan Seorang Patriot Indonesia: Siauw Giok Tjhan”.
Menurut Tiong Djin, sumbangan komunitas Tionghoa dalam sektor ekonomi
cukup besar sejak zaman penjajahan Belanda. Sumbangan ini mencakup pembentukan
jaringan distribusi antara desa dan kota maupun antar kota; pembentukan
jaringan retail; transportasi dan penggilingan beras.
Dalam bidang politik dan kebudayaan, komunitas Tionghoa diketahui sudah
lama aktif dalam dunia penerbitan seperti suratkabar dan buku-buku.
“Sebagian besar surat kabar dan majalah berbahasa Indonesia pra-
kemerdekaan dijalankan dan dimodali oleh komunitas Tionghoa,” tuturnya.
Penyebar-luasan berita tentang aspirasi para pejuang kemerdekaan Indonesia
dilakukan oleh beberapa surat kabar terutama Sin Po, Matahari dan Sin Tit Po.
“Kedua suratkabar terakhir ini dipimpin oleh tokoh-tokoh Partai Tionghoa
Indonesia (PTI),” tambahnya.
Dr. David Hill, professor dan kepala Studi Asia di Murdoch University,
Perth, mengatakan banyak orang Tionghoa yang ikut mendukung pergerakan
kemerdekaan Indonesia.
“Yang jelas, cukup banyak organisasi serta pemimpin masyarakat Tionghoa
yang muncul pada awal kemerdekaan untuk menyatakan dukungannya pada gerakan
tersebut,” tuturnya.
Seperti Tiong Djin, Hill yang juga dikenal sebagai pemerhati pers
Indonesia, mengatakan peranan masyarakat Tionghoa sangat terkenal di bidang
media.
“Wartawan ataupun editor yang berperan penting antara lain adalah Inyo
Beng Goat dengan koran Keng Po,” tambah Hill.
Peran ini kemudian diteruskan di zaman kemerdekaan oleh orang-orang
seperti P.K. Oyong dengan Kompas, tambahnya.
“Tanpa masukan dan sumbangan pikiran, kepemimpinan, dan tenaga dari orang2
seperti mereka itu, sulit membayangkan media cetak Indonesia berkembang seperti
yang kita lihat sekarang,” tuturnya.
Sejalan dengan itu, Hill mengatakan, sumbangan komunitas Tionghoa juga
besar terhadap perkembangan bahasa Indonesia.
“Kalau kita lihat ciri-ciri bahasa Indonesia sekarang, jelas mencerminkan
kata-kata yang berasal dari bahasa Tionghoa, baik dalam bahasa baku maupun
bahasa lisan yang informal,” tambah Hill yang di Australia gigih memperjuangkan
kelangsungan pelajaran bahasa Indonesia baik di sekolah maupun di universitas
yang terus tergerus sejak lebih 10 tahun terakhir.
“Kata-kata yang berasal dari bahasa Tionghoa cukup banyak, antara lain,
kakak, kecap, kue, kuli, lihai, lobak, loténg, tahu, teh, dan teko,” tuturnya.
Pendapat Hill didukung oleh Dr. Ian Chalmers, dosen senior dalam Studi
Asia dan Hubungan Internasional di Curtin University, Perth.
“Saya kira sudah diterima oleh kebanyakan sejarawan bahwa masyarakat
Tionghoa Indonesia mengawali gerakan kemerdekaan dengan kegiatan di bidang
budaya, dengan mempromosikan pemakaian bahasa Indonesia,” tuturnya pada Kompas.
“Yang menarik, perubahan pada tingkat kesadaran dan visi masa depan
tersebut justru mendahului perubahan pada tingkat politik dengan meningkatnya
kepercayaan diri kelompok-kelompok tertentu didalam masyarakat Tionghoa,”
tuturnya.
Mungkin karena banyak masyarakat Tionghoa terlibat dalam dunia bisnis,
tambah Chalmers, maka mereka sudah terbiasa memakai bahasa Melayu
“Jadi tidak mengherankan bila banyak usaha pers untuk pertama kali dimulai
ataupun dikerjakan oleh wartawan keturunan Tionghoa,” tutur Chalmers.
Tiong Djin menambahkan, lahirnya PTI telah mendorong partisipasi komunitas
Tionghoa dalam kancah perjuangan nasional.
Tokoh-tokohnya antara lain Liem Koen Hian, Tan Ling Djie (sekjen Partai
Sosialis, wakil sekjen PKI di zaman Musso, ketua PKI setelah peristiwa Madiun
hingga dikup oleh Aidit Cs pada tahun 1951), Tjoa Sik Ien, Oei Gee Hwat (yang
dibunuh bersama Amir Syarifuddin pada tahun 1948) dan Siauw Giok Tjhan.
Menurut Tiong Djin, keteguhan sikap ayahnya untuk mendukung kemerdekaan
Indonesia terbentuk di PTI.
Sikap itu antara lain adalah menerima Indonesia sebagai tanah air
komunitas Tionghoa; komunitas Tionghoa di Indonesia adalah bagian yang tidak
terpisahkan dari bangsa Indonesia; Tiongkok dan Belanda bukan pilihan hidup
komunitas Tionghoa dan jalan keluar jangka panjang untuk komunitas Tionghoa
adalah terwujudnya negara Indonesia yang merdeka.
“Keteguhan ini juga bersandar atas paham Marxisme yang di zaman itu
menjadi “the in thing” – melawan kelaliman dan penindasan.
“Belanda berada di pihak penindas, pemeras. Rakyat Indonesia adalah pihak
yang harus dibela dan dibebaskan dari belenggu penjajahan dan penindasan.”
Keteguhan sikap berkembang pula karena kian mendekatnya hubungan Siauw
dengan para tokoh nasionalis lainnya, sebelum Jepang masuk dan selama Jepang
menduduki Indonesia dari 1942 hingga 1945, tambah Tiong Djin.
“Di awal kemerdekaan, bersama tiga tokoh PTI, Liem Koen Hian, Tan Ling
Djie dan Tjoa Sik Ien, Siauw ikut memformulasi tuntutan komunitas Tionghoa
dalam pembahasan bentuk negara merdeka Indonesia melalui Liem Koen Hian yang
yang menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia
(BPUPKI).
“Ekses-ekses revolusi yang merugikan komunitas Tionghoa dilihatnya sebagai
ekses dan proses yang memerlukan pendidikan politik. Oleh karena itu Siauw
aktif di Partai Sosialis dan secara kebetulan diangkat sebagai pimpinan
penerangan Partai Sosialis (1946-1948).”
Melalui pers dan penerbitan buku-buku bacaan, komunitas Tionghoa secara
tidak langsung membantu perkembangan bahasa Indonesia, tambah Tiong Djin,
dimulai dari bahasa yang dinamakan Tionghoa-Melayu.
“Akan tetapi, pada hakekatnya bahasa Indonesia berkembang justru karena
pers dan buku-buku yang diterbitkan komunitas Tionghoa,” tutur Tiong Djin.
Tiong Djin memberi jawaban menarik ketika ditanya tentang sikap para
pejuang Indonesia terhadap pejuang Tionghoa.
“Yang progresif dan matang seperti Sukarno, Hatta, Yamin, Amir
Syarifuddin, Sjahrir, Sutomo dan lain-lain menerima komunitas Tionghoa sebagai
aliansi dalam memperjuangkan kemerdekaan Indonesia.
“Akan tetapi cukup banyak yang melihat Tionghoa sebagai aliansi Belanda
karena memang ada kelompok yang bersikap demikian, yang dipimpin oleh Chung Hua
Hui.
“Juga banyak yang menganggap Tionghoa sebagai komunitas apatis, yang
maunya hanya berdagang dan hidup enak.
“Oposisi dari komunitas Tionghoa sendiri berat. Mereka menganggap anjuran
Siauw Giok Tjhan tidak tepat.
“Siapa yang percaya bahwa Indonesia bisa melawan Belanda? Dan siapa yang
menganggap Indonesia lebih baik sebagai sandaran dibandingkan dengan Tiongkok,
one of the big Five di PBB?
“Hingga tahun 1950-an, pandangan Siauw tidak diterima oleh sebagian besar
komunitas Tionghoa.”
Bagaimana sikap Belanda terhadap komunitas Tionghoa?
“Belanda selalu menjalankan poltik ‘divide and rule’. Tionghoa dipakai
sebagai alat ampuh dalam menjembatani usaha dagang Belanda dan rakyat -
terutama dalam bidang retail dan distribusi. Juga sebagai wakil mereka dalam
bidang perkebunan di berbagai lokasi bahkan diberi pangkat mayor, kapten dan
letnan.
“Tapi pada hakekatnya tidak diterima sebagai Belanda dan dijadikan perisai
dalam menghadapi kemarahan rakyat.
“Tentunya mereka khawatir dengan kehadiran PTI yang mengandung gerakan
politik menunjang gerakan kemerdekaan,” tutur Tiong Djin.
Lalu, apakah yang ditinggalkan Siauw bagi Indonesia?
Menurut Tiong Djin warisan utama Siauw adalah kewarganegaraan Indonesia
bagi sebagian besar komunitas Tionghoa.
“Tanpa perjuangan Siauw pada tahun 1950-an dalam membatalkan RUU
kewarganegaraan 1953/1954, sebagian besar komunitas Tionghoa kini berstatus
asing.
“Warisan lain adalah komunitas Tionghoa menerima ajakan Siauw untuk
menerima bahwa Indonesia adalah tanah airnya, bukan Tiongkok. Dan menerimanya
dengan prinsip integrasi, bukan assimilasi yaitu menjadi Indonesia tanpa
menghilangkan ciri-ciri etnisitas dan kebudayaan Tionghoa.”
Siauw meninggal karena serangan jantung di negeri Belanda, dimana ia
menjalani pengobatan setelah masa penahanan, ketika berjalan kaki melintasi
sebuah jembatan untuk menjadi pembicara sebuah diskusi mengenai Indonesia
dengan para intelektual Belanda.
Kepergiannya bak sebuah metafora bahwa generasinya adalah sebuah jembatan
menuju Indonesia yang gemilang.
