BERKOALISI dengan Golkar, PartaiDemokrat maupun Gerinfra bukanlah berita gembita. Namun hasil Pemilu 9 April lalu telah menunjukkan realitas Indonesia sekarang ini. PDI-P menang tipis. "Jokowi effect' sesungguhnya telah menolong PDIP- menang meskipun hanya menang tipis saja., Sebaliknya "Mega effect" justru telah membatasi kemenangan Jokowi/PDI-P. Tindakan Mega yang kadang terlambat dan kadang terlalu cepat mengingatkan kita akan sifat bapanya, Soekarno yang berakibat kegagalan demi kegagalan. (terlalu cepat menggagas "Sosialisme ala Indoneai"dan terlalu lambat menaggapi dan menjawab tantangan suhartO dalam peristiwa G30S).Begitu pula putrinya Megawati disaat menghadapi kampanye Pemilu( terlalu cepat mengumumkan bahwa Presiden usungan PDI-P harus tunduk pada perintah Partai tapi terlalu lambat melancarkan kampanye dan semua atribut-atributnya). Dengan kemenangan tipis, tidaklah realis untuk membentuk kabinet yang hanya "se-ideologi"dengan PDI-P. Dan kalau dipaksakan risiko jatuhnya kabinet yang kurang mendapat dukungan dalam Parlemen sangatlah besar, mungkin dalam hitungan bulan atau paling lama dalam beberapa tahun saja, kabinet Jokowi/PDI-P (bilapun menang) akan jatuh.
Mau tidak mau koalisi dengan Golkar atau Demokrat atau Gerindra harus dilakukan. Dan memang bigitu saja kalau ingin berkuasa dengan jalan Pemilu dengan kemenangan tipis. Realitas Indonesia sekarang ini tidak bisa diabaikan. Sebagian rakyat masih "merindukan Orba suhartO" yang itu memang akibat logis karna sisa-sisa Orba suhartO belum bisa dikalahkan secara menyeluruh dan mereka tidak bisa dikalahkan semata dengan retorika, semboyan-semboyan atau Pemilu demi Pemilu. ASAHAN. ----- Original Message ----- From: Salim Said To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; Bismo Gondokusumo ; Djoko Rahardjo ; Ahmad Syafii Maarif ; [email protected] ; [email protected] ; Zainal Bintang ; Taufiq Ismail ; [email protected] ; Syafiuddin Makka ; hamid awaludin ; Muhammad Basri ; [email protected] ; Harjono Kartohadiprodjo ; halim perdanakusuma ; Makarim Wibisono ; [email protected] ; Danipurwanegara /PPSN ; chandra motik ; [email protected] ; Baitul Muslimin ; Mangadang Napitupulu ; Budiarman Bahar, MA ; Budi Soepandji ; [email protected] ; Institut Peradaban ; Jaya Suprana ; [email protected] ; dinsyamsuddin ; [email protected] ; Saiful Mujani ; Rizal Sukma ; Anwar Nasution,Prof. ; Nazaruddin Nasution, MA. ; Ichsan Loulembah ; [email protected] ; [email protected] ; [email protected] ; Eko Oswari ; [email protected] ; [email protected] ; Liddle Bill ; [email protected] ; [email protected] ; Don Emmerson ; Bahtiar Ef fendy ; Effendi gazali ; Dewi Fortuna Anwar Sent: Sunday, April 13, 2014 4:15 AM Subject: Fwd: Fw: [GELORA45] Bangun Koalisi Seideologi Ideologi dan koalisi. Di sekitar kesibukan menjajagi koalisi hari-hari ini, tiba-tiba muncul cerita idelogi sebagai dasar yang disarankan menjadi pertimbangan pembentukan koalisi. Pertanyaan yang penting mengenai ideologi dalam perpolitikan Indonesia sejak reformasi: Apakah memang ideologi masih penting dan karena itu membedakan corak dan program berbagai partai?" Di masa demokrasi parlementer dahulu, ketika partai-partai menghadapi pemilihan anggota Kostituante (1955) ideologi sangat penting. Golongan Islam (mereka bersatu) waktu itu memperjuangkan dijadikannya syariat Islam menjadi dasar negara. Di pihak lain adalah kaum sekular yang menolak agenda golongan Islam tersebut. Isyu ideologi itulah yang menjadi wadah bagi berkembangnya pengelompokan aliran dalam politik dan perpolitikan Indonesia. Melewati tragedi Gestapu dan pemerintahan otoriter Soeharto/Orde Baru, ideologi berangsur tersingkir dari panggung politik Indonesia. Lewat proses pemaksaan maupun kesadaran sendiri, perlahan kita semua menjadi Pancasilais. Dalam Pancasila perbedaan kita sebagai bangsa plural terwadahi secara saksama. Artinya, tidak ada lagi isyu ideologis seperti yang kita saksikan dan alami di masa demokrasi parlementer dahulu.Tidak ada lagi usaha signifikan menjadikan Indonesia sebuah negara berdasarkan syariah, seperti juga tidak adanya ancaman Marxisme-Leninisme terhadap ideologi jalan tengah (esensi Pancasila) yang secara perlahan kini kita terima bersama. Persoalan yang kita hadapi sekarang , terutama bagi yang menguasai pemerintahan adalah soal ketrampilan dalam menafsirkan dan menjalankan pemerintahan negara berdasarkan Pancasila.Contoh: ketika secara singkat (tiga tahun) Mega menduduki kursi kepresidenan, kebijakan dan keputusan pemerintahannya sulit untuk dinilai sebagai Pancasilais.Bagi banyak ahli tata negara serta pakar eknomi, berbagai kebijakan Presiden SBY juga mereka kecam sebagai tidak Pancasilais. Dari pengalaman masa pemerintahan Megawati dan SBY kita tidak sulit menyimpulkan bahwa persoalan kita sudah bukan lagi pada perbedaan ideologi. Masaalah yang kita hadapi sekarang adalah bagaimana menafsirkan Pancasila dan berapa trampil pemerintah dan masyarakat untuk melaksanakan tafsiran tersebut. Kompetisi penafsiran adalah hal yang tidak berbahaya dan itu yang harus kita galakkan. Perbedaan tafsiran yang berakibat dalam pelaksanaan Pancasila seharusnya menjadi wacana hari-hari ini. Hanya dengan itulah kita bisa bicara mengenai agenda dan program parta-partai.Terlihat dengan jelas sejak lama bahwa penafsiran Pancasila sama sekali "asing" dari wacana perpolitkan kita. Atas dasar inilah saya merasa agak aneh jika masih ada anjuran agar menjadikan kesamaan ideologi syarat dalam membangun koalisi. Ideologi yang mana, dan kongkritnya bagaimana dalam bentuk agenda dan program? Di atas segalnya, perbedaan partai-partai kita pada pasca Orde Baru lebih mengekspressikan ambisi dan kep entingan para elitnya dan sama sekali bukan perbedaan ideologinya. Ideology is not the issue anymore.The point is how to interprete and to implement Pancasila. Diskusi harus berkisar di sana. Dan sama sekali bukan sibuk saling mengkalim diri sebagai paling Pancasilais. Isyu ideologi beberapa hari ini membayang juga pada seruan bersatunya partai-partai Islam dalam membangun semacam poros tengah untuk secara bersama mencalonkan Capres tersendiri.Pada sidang-sidang Konstituante di tahun limapuluhan, partai-partai Islam bahkan "terpaksa" bersatu, sebab elit politik Islam masa itu merasa "terancam" dan karena itu harus dan legal memperjuangkan syariat Islam sebagai dasar negara. Sekarang, apakah partai-partai Islam secara ideologis terancam? Lagi pula dalam keadaan terancam saja partai-partai Islam gemar berpecah-belah apa lagi kalau kepentingan Islam sebagai agama dan ummat aman-aman saja. Poros tengah gagasan Amin Rais yang berhasil menjadikan Gus Dur sebagai Presiden adalah sesuatu yang by default, dan sama sekali bukan by design. Default dimungkinkan oleh lambannya Megawati (partai terbesar waktu itu) untuk bertindak memanfaatkan kemenangannya. Perbedaan tafsiran terhadap Pancasila (perbedaan tekanan terhadap berbagai sila) sebenarnya bisa dipandang sebagai memungkinkan munculnya soal ideologi dalam perpolitikan Indonesia. Tapi kenyataanya sekarang, partai-partai politik kita kebanyakan dibentuk dan dikembangkan sebagai hanya alat untuk berkuasa bagi pribadi atau kelompok tertentu. Agenda ketika berkuasa nanti adalah bahan langka dan hanya diperdengarkan secara sepintas lewat iklan menjelang pileg dan pilpres. Soal ideologi dan atau tafsirannya sama sekali tidak diwacanakan. Karena itu sulit menghindar dari kesan adanya kesinambungan antara partai-partai pada masa pasca Orde Baru dengan partai-partai dan perpolitkan di masa Orde Baru. Partai (khususnya Golkar) adalah hanya alat melegitimasi kekuasaan Soeharto pada masa Orde Baru. Adapun partai-partai sekarang sebagian besar tidak lebih dari sekedar alat untuk berkuasa bagi pribadi dan kelompok-kelompok yang berambisi.Ideologi sama sekali tidak terlibat pada kedua masa itu. Bung Salim From: Salim Said <[email protected]> Date: 2014-04-13 7:50 GMT+07:00 Subject: Fw: [GELORA45] Bangun Koalisi Seideologi To: Salim Said <[email protected]> On Saturday, April 12, 2014 11:51 PM, Sunny <[email protected]> wrote: res : Partai mana yang sama ideologi untuk berkoalisi? http://www.mediaindonesia.com/hottopic/read/315/Bangun-Koalisi-Seideologi/2014/04/11 Bangun Koalisi Seideologi Jum'at, 11 April 2014 Penulis: Yahya Farid Nasution/Tim/X-8 REUTERS/Dwi Oblo SEBAGAI pemenang Pemilu Legislatif 2014 versi hitung cepat tetapi gagal menjadi single majority, PDIP mulai menjajaki koalisi ber dasarkan kesamaan ideologi dan platform, bukan dengan parpol yang hanya berorientasi kekuasaan. Komunikasi politik pun mulai dibangun ketika Sekjen PDIP Tjahjo Kumolo yang ditemani Wasekjen Hasto Kritianto dan tim sukses Jokowi for President bertemu Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh di Kantor DPP Partai NasDem, Jakarta, kemarin. Itu merupakan pertemuan pertama PDIP dengan partai lain setelah pemungutan suara, Rabu (9/4). Tjahjo mengatakan kunjungan ke Partai NasDem atas perintah Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri untuk membangun kesepa katan bersama dalam membangun bangsa ke depan. ''Kita membahas perihal bangsa Indonesia ke depan, yakni bangsa berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, dan berkepribadian. Pikiran Ibu Megawati dan Pak Surya memiliki kesamaan. Kesepakatan akan dilanjutkan nanti,'' ujarnya seusai pertemuan. Saat ditanya apakah pertemuan tersebut bentuk ajakan koalisi kepada Partai NasDem, Tjahjo menyatakan belum ada pembicaraan ke arah itu. Pertemuan semata didasari kesamaan visi dan misi serta platform antara PDIP dan Partai NasDem. ''Implementasinya, kita lihat nanti.'' Surya mengatakan Partai NasDem dan PDIP punya kesamaan pandangan, yakni kemajuan bangsa ditentukan pemerintahan yang kuat dan didukung parlemen solid. Indonesia yang menganut sistem presidensial pun butuh pemimpin tangguh, konsisten, dan berani melaksanakan kebijakan. ''Soal koalisi, saya ingin melihat kesempatan, peran yang lebih berarti bagi NasDem menjalankan politik gagasan. NasDem membutuhkan kerja sama yang baik dengan siapa pun yang duduk di pemerintahan yang mendukung restorasi,'' kata Surya. Contoh buruk Koalisi berlandaskan ideologi dan platform partai dinilai ideal demi terbentuknya pemerintahan yang kuat. Rektor UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Komaruddin Hidayat menegaskan koalisi yang kuat berawal dari kesamaan visi dan misi. Hal itu dapat dilihat dari platform partai sebagai acuan komitmen selama menjalin koalisi. Komaruddin mencontohkan Kabinet Indonesia Bersatu II yang dibangun Partai Demokrat di bawah kepemimpinan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono sebagai koalisi buruk. Berbagai perbedaan dan keberagaman tujuan partai hadir sehingga menyulut ketidakharmonisan dan ujungujungnya roda pemerintahan kerap tersendat akibat konflik internal. ''Ke depan, koalisi harus berdasarkan platform. Partai yang berhaluan nasionalis dan Islam sulit dipertemukan karena berangkat dari arah berbeda. Jangan sampai koalisi merupakan kumpulan partai, bukan kumpulan satu visi dan misi,'' tegasnya. Partai Gerindra yang juga menjadi salah satu poros koalisi siap bekerja sama dengan partai mana pun yang sejalan dan mengusung cita-cita sama. ''Harus berdasarkan Pancasila, berpihak pada kesejahteraan rakyat, dan mendukung 6 Program Aksi Transformasi Bangsa Partai Gerindra,'' tandas Ketua Umum Partai Gerindra Suhardi. -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout. [Non-text portions of this message have been removed]
