Peringkat Parpol Versi UNSTOP Indonesia
  
 Pemilu Legislatif baru saja berakhir, namun persoalan-persoalan mulai timbul 
satu-persatu mulai dari pemilihan ulang di berbagai daerah sampai kepada proses 
perhitungan suara yang bahkan beberapa di antaranya menimbulkan kericuhan dan 
keresahan nasional.
  
 Kenapa negara ini selalu saja dirundung berbagai kerusuhan dan pertentangan 
yang seperti tiada habisnya, bahkan banyak di antaranya hanya dipicu oleh hal 
sepele? Sebegitu rapuhnya kah jati diri bangsa ini, atau mungkin bangsa ini 
sudah mulai kehilangan jati dirinya? Di manakah bangsa yang dulu dikenal 
sebagai bangsa yang ramah, gotong-royong dan berbagai predikat luhur? 
Mungkinkah penyebabnya adalah adanya generation lack atau kesenjangan generasi 
dari Orde Lama ke Orde Baru dan mungkin ke era-era selanjutnya? Dari banyaknya 
pembantaian dan pembungkaman yang terjadi di dua orde awal berdirinya bangsa 
ini sangat masuk akal bila kita menganggap bahwa telah terjadi kejutan psikis 
(mental shock) akibat lompatan sejarah di hampir semua bidang kehidupan bangsa 
ini, yang tidak siap dihadapi oleh generasi tersisa di dua rezim awal tersebut 
dan berlanjut sampai sekarang.
  
 Kita ambil saja contoh dalam bidang perpolitikan di tanah air. Akibat belum 
matangnya mental dan moral para pejabat di negeri ini, maka sistem yang 
terbangun jauh dari sempurna, belum lagi pelaksanaannya. Sistem di negara yang 
sudah merdeka jauh lebih lama dari kita saja masih bisa mengalami 
gejolak-gejolak di masyarakatnya dalam penerapannya. Bisa diibaratkan kereta 
api yang berjalan di atas rel yang jalurnya masih menjadi pertentangan berbagai 
kepentingan dan masih bisa dibelokkan ke sana kemari, belum lagi ditambah 
longsor dan sebagainya. Tentu saja sangat membahayakan para penumpang di 
dalamnya yang sudah mempercayakan perjalanannya kepada masinis serta para 
pembangun infrastrukturnya. Berbagai Lembaga Legislatif, Eksekutif dan 
Yudikatif seperti DPR, MA, Kementerian dan lain-lain yang sudah melalui 
berbagai era pergantian pemerintahan saja masih sering kelihatan tidak matang 
dalam menjalankan tugas dan fungsinya, apalagi KPU, Bawaslu dan berbagai badan 
bentukan lainnya yang usianya jauh lebih muda.
  
 Untuk membuktikannya kami mencoba melayangkan email ke kedua belas partai 
nasional peserta pemilu. Kami menanyakan pertanyaan yang sama yaitu apa yang 
membuat kami harus memilih partai mereka. kami bahkan mengirimkan email ke KPU 
sebagai penyelenggara pemilu, yang seharusnya paling antusias dalam melayani 
pertanyaan dari masyarakat berkenaan dengan pemilu dan sudah mengeluarkan dana 
sangat besar untuk mensosialisasikan pemilu kali ini. Ternyata dari 12 parpol 
hanya 2 yang membalas email kami. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan kami dan 
mungkin jutaan orang lainnya yang melakukan percobaan komunikasi yang sama 
namun tidak ditanggapi sama sekali, sedangkan di pihak lain KPU dan semua 
parpol nasional melakukan promosi besar-besaran di media massa, yang hampir 
semua mengangkat tema perubahan, kerakyatan, dan berbagai tema populer lainnya? 
Bagaimana mereka bisa melakukan semua hal besar seperti yang digembar-gemborkan 
bila untuk hal kecil seperti merespon pada calon pemilihnya saja enggan? Itu 
baru menyangkut pertanyaan prospektus, bagaimana kalau kami minta bantuan 
penyelesaian masalah atau menyampaikan keluhan? Pasti lebih tidak digubris lagi.
  
 Kalau mereka saja sekarang sudah pusing dengan adanya kecurangan perhitungan 
suara, pemilihan ulang, kisruh internal partai dan sebagainya, bagaimana bila 
ditambah dengan adanya tuntutan dari masyarakat ke PTUN atau lembaga lainnya 
karena merasa diabaikan haknya untuk dilayani, sebagaimana yang diatur dalam UU 
No. 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik?
  
 Hampir semua pihak mulai dari pejabat sampai dengan para pengamat juga 
menyarankan agar jangan golput, namun bila dicermati lebih lanjut golput bila 
terjadi secara berkesinambungan dan masif juga bisa memaksa pengambil kebijakan 
di negeri ini mulai dari lembaga legislatif, eksekutif sampai yudikatif sadar 
bahwa yang diinginkan rakyat adalah perubahan moral dan tindakan yang nyata, 
bukan sekedar wacana perubahan atau tawaran program-program spekulatif dalam 
masa kampanye. Spekulatif karena kebanyakan dari para caleg (ataupun caek - 
calon anggola eksekutif dan cayud - calon anggota yudikatif dalam masa fit and 
proper test) belum merasakan bagaimana rasanya berada di pihak pengambil 
kebijakan. Bisa saja golput merupakan penerapan reward and punishment yang 
revolusioner agar semua kalangan elite di negeri ini back to basic, kembali ke 
awal masa perpolitikan mulai tumbuh di negeri ini, yang didasari keinginan yang 
luhur dan lebih besar yaitu keinginan bangsa untuk duduk sejajar dengan bangsa 
lain di dunia, bukan hanya keinginan segelintir orang demi kepentingan pribadi 
atau partainya namun mengatasnamakan keinginan rakyat. Tentu saja kita tidak 
menginginkan agar perubahan bangsa ini ke arah yang lebih baik harus dengan 
cara golput massal/berjamaah, namun tetap perlu diwaspadai karena hal tersebut 
seperti bom waktu yang siap meledak bila saatnya tiba atau tidak dijinakkan 
sebelum waktunya. Negara ini sering terlambat dalam mengantisipasi kejadian 
kecil apalagi untuk pencegahannya, sampai kemudian terjadi korban baru seperti 
kebakaran jenggot dan sering kali saling melempar kesalahan dan tanggung-jawab. 
Sadarlah wahai para pelayan bangsa, kami sudah sangat muak dengan 
sandiwara-sandiwara politikmu. Keluarlah kalian semua dari zona nyaman (comfort 
zone) kalau tidak mau terkena kutukan sejarah.
  
 Kembali ke percobaan komunikasi dan survei sederhana media sosial yang kami 
lakukan ke kedua belas partai nasional peserta pemilu seperti bisa dilihat di 
tabel terlampir. Beberapa fakta menarik yang kami temukan antara lain sebagai 
berikut :
 - Partai yang memiliki Follower Twitter terbanyak adalah Gerindra
 - Partai yang memiliki Follower Twitter paling sedikit adalah PKPI
 - Pimpinan Parpol yang memiliki Follower Twitter terbanyak adalah SBY 
(Demokrat)
 - Pimpinan Parpol yang memiliki Follower Twitter paling sedikit adalah Surya 
Paloh (Nasdem)
 - Partai yang Facebook Like nya terbanyak adalah Gerindra
 - Partai yang Facebook Like nya paling sedikit adalah PKPI
 - Pimpinan Parpol yang Facebook Like nya terbanyak adalah ARB (Golkar)
 - Pimpinan Parpol yang Facebook Like nya paling sedikit adalah Surya Paloh 
(Nasdem).
  
 Jadi walaupun ARB diragukan elektabilitasnya sebagai capres, setidaknya 
popularitasnya di dunia maya masih di atas Surya Paloh. Fakta menarik lainnya 
adalah semua partai maupun pimpinan partai facebook llike nya sesudah pemilu 
mengalami peningkatan dengan rata-rata lebih dari 8%, kecuali Sutiyoso (PKPI) 
yang malah turun sebesar hampir 1%. Fakta unik lainnya adalah beberapa follower 
twitter pimpinan partai jumlahnya malah melebihi jumlah follower twitter 
partainya sendiri, yang menunjukkan figur yang bersangkutan memang populer di 
kalangan partainya, bahkan mungkin menjadi tiang/jiwa dari partainya. Pimpinan 
tersebut adalah Susilo Bambang Yudhoyono (Demokrat), Prabowo Subianto 
(Gerindra), Aburizal Bakrie (Golkar) dan yang terakhir adalah Sutiyoso (PKPI). 
Sedangkan facebook like pimpinan partai yang jumlahnya melebihi jumlah facebook 
like partainya sendiri hanya Aburizal Bakrie (Golkar), Sutiyoso (PKPI) dan 
Surya Paloh (Nasdem). Jadi kalau dihubungkan antara Facebook dan Twitter, hanya 
Aburizal Bakrie dan Sutiyoso yang kepopuleran figurnya secara mutlak melebihi 
kepopuleran partainya di dunia maya.
  
 - Hanya Golkar dan Gerindra yang membalas email prospektus, dan kebetulan 
menduduki peringkat kedua dan ketiga di quick count. Kemana dikau wahai PDIP 
yang mengaku sebagai partai wong cilik, ketika rakyat benar-benar memanggilmu?
 - Dari semua website milik partai nasional, hanya website milik Nasdem, Hanura 
dan PPP yang memiliki feature web contact, di mana kita bisa mengirimkan pesan 
langsung di website tersebut sebagai alternatif email.
 - Ada beberapa website yang tidak berfungsi sama sekali atau sepenuhnya 
seperti Tautan (link) Facebook dan Twitter milik Nasdem. Website PDIP 
(www.pdiperjuangan.or.id), PAN (http://pan.or.id, 
http://www.amanatnasional.com) dan PKPI (www.pkp-garuda.or.id, 
www.pkpindonesia.or.id) pun sama, begitu juga dengan Email milik PKS 
([email protected]).
  
 Kami juga membandingkan hasil quick count beberapa lembaga survei (LSI, 
KOMPAS, dan Indikator Politik Indonesia), di mana ternyata bila diambil 
rata-ratanya, PKB menduduki peringkat ke-4 dengan perolehan suara sekitar 5% di 
atas Demokrat yang oleh kebanyakan lembaga survei menempatkan posisinya di atas 
PKB.
  
 Akhirnya kami coba memeringkat parpol berdasarkan kombinasi Hasil Quick Count, 
Popularitas Media Sosial, dan Respon Publik dengan hasil GERINDRA, GOLKAR, 
DEMOKRAT, PDIP masing-masing menduduki peringkat 1-4, PBB, PKB, PPP 
bersama-sama menduduki peringkat 5, PAN dan PKS berbagi di peringkat 6, 
sedangkan HANURA, NASDEM, PKPI sebagai juru kunci di peringkat 7-9. Fakta 
mencengangkan lainnya adalah bahwa peringkat parpol versi unik yang kami buat 
hasilnya hampir sama dengan peringkat hasil quick count, terutama untuk 
peringkat 3 teratas (Gerindra, PDIP, Golkar) dan 2 terbawah (PBB, PKPI). Apakah 
hasil real count nanti akan menunjukkan hal yang sama? Kita tunggu saja bersama.
  
 Babak selanjutnya setelah Pemilu adalah terbentuknya koalisi antar partai. 
Beberapa pengamat mengatakan bahwa inti dari koalisi adalah bagi-bagi jatah 
menteri, namun menurut kami rules of the game sudah sedikit berubah sesuai 
dengan dinamika perpolitikan. Sebelumnya minat pemasangan menteri-menteri dari 
parpol di kabinet antara lain adalah untuk menggenjot pemasukan bagi parpol 
bersangkutan dari proyek-proyek di kementerian tersebut, juga penggelontoran 
bansos yang bisa menanamkan persepsi positif di masyarakat sebagai benih yang 
akan dipanen dalam masa kampanye, dan sebagainya. Namun perkembangan terakhir 
menunjukkan makin disorotnya proyek-proyek siluman dan penggelontoran dana 
bansos yang tidak pada tempatnya sehingga sedikit merubah aturan permainannya.
  
 Mungkin salah satu kata kunci untuk bisa benar-benar membawa negeri ini ke 
arah yang lebih baik secara nyata dan mencolok adalah PROFESIOINALISME. Dengan 
profesionalisme akan ada tolak ukur yang nyata yang akan mengesampingkan semua 
hal abu-abu seperti moral, etika, kepentingan pribadi/golongan, dan sebagainya 
yang susah dikonfrontir titk temunya. Profesionalisme bisa diwujudkan dalam 
bentuk code of conduct yang jelas oleh para elite politik di negeri ini agar 
setiap ucapan dan tingkah-laku mereka bisa dinilai secara nyata oleh masyarakat 
setiap waktu. Dalam perusahaan code of conduct ini bisa menganut sistem ISO, 
Kaizen, dan sebagainya. Kita tentu sadar bahwa setiap organisasi, baik partai 
ataupun negara sekalipun bisa diibaratkan sebagai sebuah perusahaan yang harus 
dikelola secara benar (Total Management) oleh para profesional agar bisa 
mencapai tujuan yang telah ditetapkan oleh para pendiri dan/atau pemilik 
perusahaan. Jadi Negara/Parpol bisa diartikan sebagai Perusahaan, 
Pendiri/Pemiliknya adalah para Bapak Bangsa/Sesepuh dan/atau Rakyat/Anggotanya, 
profesional adalah para Elite Pejabat/Parpol, dan Code of Conduct nya adalah 
GBHN (yang sekarang menjadi wacana untuk dihidupkan kembali) yang merupakan 
turunan dari nilai-nilai luhur yang terkandung dalam jiwa Pancasila dan UUD 45. 
Bisa saja cara pembangkitan kembali (resurrection) GBHN adalah melalui strategi 
re-branding,  yaitu membangun kembali citranya dengan amandemen dan nama baru 
yang lebih up-to-date dan catchy, misalnya saja ISO 3000 : Indonesia Service 
Optimum 3000, yang merupakan tujuan (goal) sekaligus panduan (guidance) dalam 
satu paket dengan fokus pada Service/Pelayanan (baca : 
Implementation/Pelaksanaan kebijakan negara), karena hanya dengan pelayanan 
yang optimumlah yang akan membuahkan hasil yang memuaskan pula. Dengan mental 
"Pelayan" diharapkan tidak ada lagi arogansi pejabat dalam pelaksanaan tugasnya 
termasuk dalam menghadapi amarah rakyat (juga sebagai antisipatif) sehingga 
energi dan aset/anggaran bangsa ini tidak lagi terserap habis untuk hal-hal 
yang tidak perlu terjadi yang merugikan semua pihak namun sebaliknya bisa 
secara bersama-sama berkepala dingin dan menghilangkan rasa saling curiga untuk 
melakukan semua aktivitas masing-masing sesuai ruang lingkup dan tingkatannya 
menuju perubahan yang nyata dan drastis. Merdeka!
  
 Tabel dan grafik lainnya yang lebih lengkap dan mendetil serta artikel lainnya 
bisa dilihat di http://unstopindonesia.wordpress.com atau 
http://parpol-unstop.blogspot.com
  
 (Ayus, [email protected])
 
 
  
 
  
 
  

Kirim email ke