KALAU kita mementingkan disiplin dan mengarah pada kedisiplinan yang perlu dipunyai oleh seorang Presiden (pemimpin), maka asosiasi kita pertama-tama adalah disiplin militer yang terkenal ketat atau biasa kita katakan sebagai DISIPLIN BAJA. Prabowo sebagai seorang yang pernah jadi militer, tentunya lebih dipercayai banyak orang sebagai calon Presiden yang punya kwalitas disiplin baja atau disiplin milter itu ketimbang Jokowi yang pengusaha yang biasa membawa budaya tawar menawar dalam bidangnya. Apa bukan begitu? Atau Ryamizal Ryacudu yang jendral pensiunan bisa diaharpkan sebagai pemegang disiplin baja pendamping Jokowi (kemungkiannya sudah habis) atau yang lainnya lagi seperti Luhut Panjaitan(tidak terpilih). Sedangkan Jusuf Kalla (Jeka) adalah juga seorang pedagang besar yang juga punya kebiasaan tawar menawar sebagai dunianya. Kita tahu disiplin baja tidak mengenal budaya tawar menawar. Jadi kalau dalam soal disiplin, Prabowo lebih akan dilihat banyak orang untuk mengharapkan kedisiplinannya (militer) dan ketegasannya (politik). Apa bukan begitu? ASAHAN. ----- Original Message ----- From: Salim Said To: Group Diskusi Kita ; alumnas-oot ; Bismo Gondokusumo ; Djoko Rahardjo ; Ahmad Syafii Maarif ; [email protected] ; [email protected] ; Zainal Bintang ; Taufiq Ismail ; [email protected] ; dinsyamsuddin ; Syafiuddin Makka ; hamid awaludin ; [email protected] ; [email protected] ; Margarito Kamis ; A. Irmanputra sidin ; Achmad Sucipto, Admiral ; achmad Mubarok ; [email protected] ; Anwar Nasution,Prof. ; Nazaruddin Nasution, MA. ; Institut Peradaban ; Prof.Dr. Ryaas Rasyid. ; renville Alatsier Sent: Thursday, May 22, 2014 4:16 AM Subject: Fwd: PILPRES DAN DISIPLIN BANGSA
Ada yang berminat berkomentar? ---------- Forwarded message ---------- From: Renville Almatsier <[email protected]> Date: 2014-05-22 8:30 GMT+07:00 Subject: PILPRES DAN DISIPLIN BANGSA To: [email protected] Bung Salim, Saya mau numpang ikut memberi masukan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Salam, renville almatsier PILPRES: MEMILIH PELOPOR DISIPLIN BANGSA Oleh Renville Almatsier Tidak peduli apakah dia prajurit atau tukang mebel, disiplin cuma dapat dilihat dari tindakan. Ini satu faktor pembangun bangsa yang terlupakan. Kini sudah jelas bahwa Pemilu Presiden 9 Juli 2014 akan diikuti oleh hanya dua pasangan Joko Widodo-Jusuf Kalla JKW-JK) dan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa (PS-HR) yang akan berkompetisi dalam Pilpres 9 Juli mendatang. Siapa yang akan terpilih biarlah rakyat Indoneia yang menentukan. Tulisan ini hanya ingin mengingatkan apa yang terlupakan oleh para capres ini, serta juga mereka yang sudah masuk kotak. Berbagai harapan dan kriteria diajukan masyarakat yang peduli kepada calon pemimpin bangsa ini. Ada yang memimpikan sosok seperti Gandhi, Mandela Khomeini atau Soekarno. Bahkan banyak yang mengharap calon presiden mendatang harus yang berani perang. Kalau mau mengingat petuah mantan Presiden Soeharto, menjadi pemimpin apa pun kita harus selalu tegas dan berani mengambil keputusan. Bila ingin maju harus pandai mendengar, melihat dan mengambil hikmahnya. Begitu menurut Pak Harto. Tapi, belajar dari Pak Harto pula, kejatuhan dan keruntuhan rezimnya antara lain adalah kebijakan liberalisasi keuangan yang tidak dibarengi dengan disiplin penerapan tata kelola (clean and good governance), bahkan diwarnai korupsi dan nespotisme yang kronis. Jejak Pendapat Kompas dua tahun lalu merinci kemampuan calon presiden yaitu harus mampu menangani kemiskinan, karut marut pelayanan publik, perusakan lingkungan, konflik tanah, kekerasan di dunia pendidikan, kekerasan terhadap kelompok minoritas agama, pelanggaran HAM masa lalu, dan korupsi. Padahal memberantas korupsi tak cukup hanya dengan pidato, meneriakkan slogan secara lantang lewat layar televisi atau menyerahkan kasus-kasus ke ranah hukum, tetapi harus dengan tindakan nyata. Nah inilah kuncinya. Bertindak membutuhkan keberanian mengambil resiko dan kesanggupan berinovasi. Sedangkan untuk mengambil keputusan yang senantiasa mengandung resiko besar atau kecil, harus digunakan pikiran dan perasaan secara teratur dan terarah. Ini tidak mungkin tanpa adanya disiplin. Dari sekian banyak janji, visi, misi para capres yang disampaikan melalui acara khusus, wawancara atau konvensi menjelang Pilpres 2014 ini, tidak ada atau semua balon capres lupa menempatkan disiplin sebagai salah satu landasan program kerjanya. Sekalipun mungkin bukan hal yang terpenting atau satu-satunya yang penting untuk menjamin hari depan bangsa, disiplin termasuk faktor yang harus diperhatikan dalam kehidupan bangsa kita. Memang ada capres yang memperkenalkan program Big Push Development Strategy atau pun Revolusi Mental, tapi untuk keberhasilannya semua itu tetap harus didukung oleh adanya disiplin. Mari kita menengok ke belakang, tak usah jauh-jauh, sejak awal era reformasi hingga beberapa bulan terakhir ini. Semua ketidak beresan terjadi akibat diabaikannya disiplin. Para wakil rakyat, gubernur dan bupati, maupun ketua mahkamah tergelincir berbuat korupsi karena mereka tidak memiliki disiplin sehingga mengambil yang bukan haknya. Kejadian-kejadian itu membuat kita khawatir, masihkah kita memiliki stok kepemimpinan nasional yang kuat moral akhlaknya, visioner, tangguh dan berdisiplin? Pada sisi yang lain, kita lihat berbagai kejadian, pertikaian, malapetaka dan musibah sedikit banyak berawal dari tindakan yang tidak berdisiplin. Kita melihat jembatan ambruk, kereta terbakar, pelanggaran dan kemacetan lalu lintas, penebangan hutan, banjir, batalnya ujian nasional. Semua adalah bentuk pelanggaran disiplin tingkat rendah yang bila menjadi kebiasaan akan berkembang ke arah yang lebih besar lagi. Menurut Koentjaraningrat, guru besar antropologi budaya, banyak orang Indonesia hanya bertingkah laku disiplin berdasarkan ketaatan kepada atasannya, kepada orangtua, senior, orang berpangkat atau yang disegani. Dalam konsep disiplin mereka tidak, atau kurang tercakup ketaatan kepada norma, kepada peraturan atau kepada hukum. Konsep “disiplin” di sini kurang dikaitkan dengan upaya pengendalian diri, kecuali kadang-kadang dengan hal makan, minum dan kebutuhan-kebutuhan fisik lain selama bulan puasa. Oleh karena itu orang Indonesia hanya berdisiplin bila ada pengawasan dari atas. Faktor pengawasan itu hanya merupakan bagian kecil dari berfungsinya disiplin. Ketidak-disiplinan, pada gilirannya berdampak pada penerapan hukum. Self discipline amat penting dalam penegakan disiplin sosial (good citizenship). Karena itulah kini saatnya kita perlu disiplin dalam rangka mentalitas pembangunan. Apalagi ke depan kita menghadapi era digital, di mana presisi, ketepatan dan disiplin termasuk dalam soal waktu, sangat menentukan. Rendahnya tingkat kepastian hukum dalam masyarakat, tercermin dari kepercayaan yang rendah terhadap penegakan hukum yang dilakukan. Publik melihat pengingkaran terhadap penegakan hukum dalam berbagai kasus terjadi di semua lapisan, mulai dari masyarakat umum, hingga pejabat baik sipil maupun militer. Sulit diingkari bahwa berbagai kasus hukum dan bentrokan terkait oknum TNI dan Polri tak pernah diatasi dengan tuntas. Selama ini pengertian disiplin sudah salah kaprah. Kompak menjaga esprit de corps dianggap disiplin. Akibatnya kita lihat peristiwa Cebongan dan kasus “polisi gendut” yang hilang tak berbekas. Kesalahan ini lalu ditiru oleh kalangan yang lebih muda, kita lihat peristiwa STPDN dan baru-baru ini di STIP. Bagaimana mungkin tindakan hukum tidak pernah diarahkan untuk membongkar akar dan dasar masalah. Perusakan tempat ibadah, perusakan kampus, dan praktek main hakim sendiri hingga kini masih berjalan terus. Masih ada kelompok yang bisa (dan berani) menolak ketentuan atau peraturan yang sah seperti pengemudi bus atau angkot yang menolak dialihkan trayeknya atau pedagang kaki-lima yang ogah ditertibkan. Pelanggaran lalulintas (kebiasaan melawan arus dan parkir seenaknya) dan pembuangan sampah ke sungai yang sudah jelas-jelas menjadi penyebab kesengsaraan orang banyak, tetap saja berlangsung tanpa sanksi yang bisa menyadarkan disiplin para pelaku. Disiplin yang kuat mengarahkan pemimpin untuk berani bertindak. Menindak semua bentuk pelanggaran, mulai dari pelanggaran lalu lintas, pelanggaran peraturan K-3, menindak yang salah termasuk korupsi di tingkat atas. Karena itu sudah waktunya disiplin dijadikan masalah nasional. Presiden lah yang kita harapkan memimpin semua baik anak sekolah, PNS, jaksa, TNI untuk berdisiplin. Ketika kita memasuki era pemerintahan baru pada bulan Oktober 2014, itulah saatnya presiden yang terpilih memulai era baru pula. Masuk ke era kedisiplinan bangsa Indonesia yang baru dengan meninggalkan kebiasaan-kebiasaan lama. Seorang presiden harus menjadi pelopor. Penegakan kebiasaan memerlukan dua macam tindakan: pendidikan dan kepemimpinan. Pendidikan mempunyai dampak yang lebih mendasar tetapi hasilnya biasanya baru dapat dipetik dalam jangka waktu panjang. Karena itu diperlukan pula kepemimpinan yang secara langsung berusaha memberikan motivasi dan kalau perlu “memaksa” (enforce) terwujudnya sifat dan perilaku yang akan membentuk kebiasaan. Di sini peran pemimpin sangat berpengaruh. Dengan kepemimpinan yang baik orang-orang yang berada dalam lingkungan kepemimpinan itu akan lebih mudah hidup berdisiplin. Yaitu patuh kepada ketentuan dan peraturan yang ada dengan mengembangkan prakarsa atau inisiatif yang bermanfaat untuk lingkungannya. Pada masyarakat yang berdisiplin tinggi seperti bangsa Jepang atau Jerman, kita temukan bahwa itu merupakan satu hal yang menjadi kebiasaan pada anggota masyarakatnya. Kita memerlukan presiden yang berdisiplin dan sadar akan pentingnya membangun disiplin bangsa. Dan sikap berdisiplin, tegas dan menerapkan hukum tidak ditentukan oleh apakah dia seorang prajurit yang dibentuk dalam disiplin kemiliteran yang keras atau dia hanya seorang pengusaha mebel yang ringkih. Disiplin cuma dapat dilihat dari tindakan.*** Ciputat, 20 Mei 2014 -- Anda menerima pesan ini karena berlangganan grup "diskusi kita" di Google Grup. Untuk berhenti berlangganan dan berhenti menerima email dari grup ini, kirim email ke [email protected]. Untuk opsi lebih lanjut, kunjungi https://groups.google.com/d/optout.
