TATIANA YANG BAIK, Dalam banyak hal saya setuju dengan Tatiana Lukman. Tapi dalam beberapa hal saya sangat tidak setuju dengan Tatiana Lukman. Tidak akan saya katakan segra tapi dalam proses tulisan ini. Jokowi memang seorang borjuis Nasional. Tapi juga dia bukan "jagoan rakyat" tapi dia berusaha mendekatkan diri dengan rakyat atau kita katakan merakyat. Dan kitapun tahu seluruh pemimpin revolusi Indonesia adalah borjuis Nasional termasuk semua pimpinan PKI seluruh periode termasuk Ketua PKI periode 1961/1965. Tapi pemimpin revolusioner yang ingin melaksanakan cita-cita Solialisme ataupun membebaskan rakyat Indonesia itu semuanya gagal. Memang betul apa yang dikatakan Kalyanamitra: : PROLETAR KALAH TERUS. Dan mengapa kalah? . Jawabnya karena kaum Proletar dan kaum tani belun dibangkitkan secara sungguh-sungguh dan benar sedangkan para pemimpin mereka yang cenderung melaksanakan cita-cita sosialisme dan pembebasan rakyat Indonesia belum mengerti apa yang harus mereka perbuat, belum tepat dalam melaksanakan teori-teori revolusioner, belum mencengkam bahwa kekuasaan itu lahir dari laras senapang dan yang terpenting tidak pandai memilih waktu (tempo, kesempatan), kurang gigih menciptakan situasi revolusioner dan masih tetap subyektif dalam menentukan garis pokok revolusi Indonesia untuk memimpin rakyat. Lalu pertanyaan selanjutnya: Mengapa? Karena para pemimpin revolusioner kita belum mampu melepaskan ideologi borjuis kecialnya, dan gagal dalam memegang erat ideologi Peroletar atau klas buruh dan karnanya semua percobaan mereka r biasa besar dan pula sia-sia. Inilah kenyataan yang kita alami masa lalu. Tapi kalau kita belum mau melepasakan cita-cita kita yang semula itu, toh kita tidak bisa memulainya dengan tancap gas begitu saja karena kita harus hidup dalam realita politik, realita pemikiran rakyat, realita penguasaan bojuis beserta kekuatan riiel maupun semu-nya yang masih menguasai kehidupan rakyat Indonesia. Keluar dari realitas demikian dan langsung menuju revolusi pembebasan dan cita-cita sosalisme, akan hanya mengulangi kegagalan lama, mengulangi kesalahan lama dan mengulangi drama dan tragedi lama dan kita tidak mau semua itu terulang kembali, juga rakyat Indonesia tidak mau dan saya kira siapapun tidak mau. Bung Karno sendiri gagal total dalam melaksanakan TRISAKTI yang dia ciptakan di dalam keuasaan dia sendiri padahal tujuan Trisakti itu bagus dan revolusioner. Mengapa Trisakti di jaman bung Karno gagal yang justru dilaksanakan dan dipimpin bung Karno sendiri?. Saya sependapat dengan pendapat bung Salim (Prof.Dr.Salim Said) yang mengatakan karena PERADABAN KITA MASIH RENDAH atau perssisnya BELUM TINGGI. Dalam bahasa kita, kata-kata bung Salim itu sesungguhnya adalah kesadaraN politik rakyat masih rendah (jangan cepat marah dahulu) karena pendidikan yang diterima arakyatpun hampir-hampir tidak memadai bahkan tidak ada. Rakyat Indonesia yang masih miskin dan hanya dirangsang dengan materi yang dikuasai kaum borjuasi dan dari pembagian materi borjuasi yang luar biasa pelitnya itu, rakyat hanya memikirkan perut mereka dan itu juga benar tapi rakyat kurang dipersenjatai dengan modal bagaimana semua materi bojuasi yang sesungguhnya milik rakyat itu harus direbut seluruhnya dan bukan hanya perjuangan minta bagian lebih banyak, lebih cukup hingga lebih adil. Materi kepunyaan rakyat yang dikuasai borjuasi atau kapitalis tidak bisa dibagi adil dengan borjuasi karena itu adalah sepenuhnya milik rakyat. Mereka dapat bagian atas pemabagian yang ditentukan rakyat dan untuk itu rakyat harus memegang kekuasaan sepenuhnya. Apakah ini yang kita tuntut sekarang? Hal itu tidak mungkin tanpa perjuangan keras, tanpa persiapan yang luar biasa teliti dan panjangnya, tanpa pengorganisasian rakyat yang sistimatis dan pimpinan yang cakap dan setia kepada ccita-cita rakyat. Apakah Trisakti bisa dijalankan secara semurni murninya?.Di sini kita tidak bicara tentang kemurniannya.Trisakti menuntut masa yang tepat untuk melakasanakannya. Masa sekarang hanya tepat untuk memulainya dan untuk memulainya harus mengadakan revisi di sana sini (jangan takut dituduh revisionist) agar secara realis dan setapak demi setapak melakukannya dengan hati-hati, tidak terburu nafsu, tidak main asli-aslian tapi harus berani menukanginya karna ini barang "sakti" yang tidak otomatis melakukan tugasnya menciptakan segala yang menakjubkan tanpa pemikiran dan ketrampilan tangan kita sendiri. Jokowi (Pemerintahan Jokowi) nantinya bila menang, cepat atau lambat harus berurusan dengan IMF, dengan Bank Dunia, dengan para kapitalis Amerika dan Eropah serta Asia bahkan hingga Afrika dan Amerika Latin. Untuk berdikari di bidang ekonomi perlu duit banyak, luar biasa banyaknya, dan kalau belum ada terpaksa harus pinjam dulu meskipun dengan bunga tinggi asal jangan sampai jadi budak atau menyerahkan atau menggadaikan Indonesia kepada bangsa asing. Tapi semua itu bisa diatur secara rasionil dengan ketegasan dan kejujuran tapi juga keberanian. Calon koruptor harus diawasi hingga ke ujung kukunya dan dihukum penjara dan dibikin miskin papa bila tertangkap. Di jaman bung Karno, Trisakti lahir secara primatur dan diterapkan secara spontan untuk melawan Amerika.Trisakti baru bisa dilaksanakan secara penuh apabila Indonesia sudah makmur dan kuat di segala bidang. Indonesia bukan Tiongkok dengan semangat Da Chai, semangat bangsa besar, tekad besar dan keberanian besar. Dan ahirnya semangat Da chai-pun harus di lemari eskan oleh Teng Siauw Ping dan digantinnya dengan modernisasi dan duit(modal) asing. Hingga sekarangpun Tiongkok belum 100 persen bisa berdikari tapi dia sudah punya modal besar untuk ahirnya berdikari. Berdikari di tiga bidang yang dimaksudkan bung Karno itu hanya bisa kalau Indonesia sudah kaya dan makmur,berperadaban tinggi dan telah menemukan kepribadiannya sendiri. Berdikari berarti mengkonsolidasi kekuatan, kekayaan dan kepribadian di segala bidang agar tidak kembali runtuh karna mabok kepayang dan arogansi maupun chauvinisme. Indonesia yang masih setengah compang camping seperti sekarang ini tidak mungkin melaksanakan Trisaksi secara utuh. Tapi dengan kreativitas yang besar, selangkah demi selamgkah menuju ke berdikarian mungkin bisa terwujud. Ingin melaksanakan Trisakti secara utuh sekarang ini adalah UTOPIA, ILUSI dan SURIALISME dan itu pada hakekatnya penipuan. Jokowi tidak sanggup melakukan itu dan diapun mengerti dan tahu bagaimana melaksanakan Trisakti secara bertahap dengan kreativitas dan keberanian melawan arus Neoliberal secara unik dan cerdas. Melawan Neoliberaalisme tidak bisa secara total memisahkan diri dengannya tapi tetap berada di dalamnya sambil memfaedahkan yang bisa difaedahkan untuk persiapan meniadakannya di masa depan. Trisakti bukan msaalah 5, 10 bahkan 20 tahun ke depan. Kita tidak tahu persis kapan akan terlaksana secara penuh karena, itu hanya akan terlihat dari usaha kita sejak sekarang ini. Karenanya mengharapkan kesaktian Jokowi untuk melaksanakan Trisakti secra penuh dan utuh sudah pasti akan kecewa. Kecewa besar. Sekarang kita hanya bisa melihat Jokowi jauh lebih baik dari semua saingannya. Orang boleh memujinya, mengaguminya tapi juga mengkrtiknya. Karna Jokowi bagaimanapun cuma manusia biasa , bukan supermen apalagi Tuhan.Tuhan saja boleh dikritik oleh nabi Daud, jadi mengapa Jokowi tidak boleh dikritik kalau dia punya kelemahan dan kesalahan. Tapi sambil mengkritikanya kita akan terus menyokongnya secara lebih kuat lagi karena dialah pilihan yang terbak untuk saat ini. Jadi hendaknya jika mengkritiknya jangan sampai meruntuhkankannya dan membikin dia kalah tapi justru untuk memperkuatnya. Juga mengaguminya atau memujinya setingggi langit, tidaklah diperlukan karna akan mengarah ke kultus individu dan Jokowi sendiri tidak memerlukan semua yang berlebihan dalam pujian dan sanjungan. Dia perlu sokongan dan dukungan kuat dari semua rakyat Indonesia menuju kemenangan. Jadi di sinilah yang saya maksudkan hal yang tidak saya benarkan dari Tatiana yang tidak menyokong Jokowi dan mempermasaalahkn asal klasnya sebagai borjuis nasional .Hal ini hendaknya kita tunda dulu untuk membicarakannya. Kita tahu masaalahnya tapi tidak untuk mengutik-utiknya sekarang gini. Juga soal GOLPUT. Sebelum Pemilu Legislatip 2014 saya selalu menyokong dan turut menganjurkan ber-Golput. Tapi sekarang situasi sudah berlainan. Saya tidak lagi menganjurkan ber-Golput. TAPI, saya juga tidak mencela Golput, terserah mereka karna Golput adalah pilihan mereka, hak mereka yang seharusnya dihormati setiap orang bila konsekuen menerima sistim demokrasi sekarang ini...suka atau tidak suka. Hingga sekarang kaum Golput terlalu banyak dicela, dimaki, diintimidasi, disingkirkan dan dipencilkan. Tentu mereka sakit hati dan merasa dendam yang mungkin terlebih lebih pada yang memaki dan memencilkan mereka(yang mugkin adalah juga teman-teman mereka juga) daripada yang mereka anggap musuh rakyat atau pemimpin palsu dan penipu. Hal itu wajar. Manusia punya perasan dan kalau harga diri mereka direndahkan karna pilihan mereka lain, itu sangat tidak baik bagi gerakan rakyat. Di dunia Barat kaum Golput yang mencapai hingga 50persen atau bahkan lebih, adalah biasa. Terutama di Belanda yang saya tahu benar dan juga saya punya hak pilih dan saya tidak Golput di Belanda. Tapi kaum Golput di Belanda tidak pernah dimaki, dikiritik apalagi dipencilkan. Kehormatan mereka tetap terjaga dan tidak seoragpun yang berhak mengusiknya. Hanya saja pada Pemilu Parlemen Eropah minggu lalu saya turut bergolput karna saya sudah muak dengan domonasi Uni Eropah terhadap semua anggotanya tapi patuh pada perintah Amerika. Kali ini saya bergolput tapi istri saya tidak dan tetap datang ke tempat pemungutan suara. Biasa. Sangat biasa. Golput itu sah, sama sahnya dengan tidak Golput. Mungkin itu hanya bisa terjadi di negeri yang lebih beradab. Demokrasi bagi mereka sudah bukan tuntutan tapi sudah menu sehari-hari. Jadi menolak menu juga biasa. Nah, Tatiana yang baik, demikianlah. Semoga perbedaan jadi pemikiran bersama dan bukan pengucilan masaal. Salam, ASAHAN.
----- Original Message ----- From: 'Kalyanamitra' [email protected] [wahana-news] To: [email protected] Sent: Saturday, May 31, 2014 7:22 AM Subject: RE: [wahana-news] Jokowi Jagoan Rakyat atau Borjuasi Nasional? INI TULISAN BISA MENYESATKAN,,,TAHUN 1999 PDIP MENANG PEMILU NAMUN MEGA TIDAK JADI PRESIDEN KARENA ADA KOALISI TENGAH AMIN RESEK DKK YG MENGUSUNG GUSDUR,,,JNG BICARA BORJUASI ATAU PROLETAR DI INDONESIA,,,KARENA YG MIMPIN DARI DULU SEJAK PENCARIAN INDONESIA YA BORJUASI,,,PROLETAR KALAH TERUS SAMPAI 1965,,,, From: [email protected] [mailto:[email protected]] Sent: Saturday, May 31, 2014 12:04 PM To: [email protected] Subject: [wahana-news] Jokowi Jagoan Rakyat atau Borjuasi Nasional? http://www.teraspos.com/berita-jokowi-jagoan-rakyat-atau-borjuasi-nasional.h tml Jokowi Jagoan Rakyat atau Borjuasi Nasional? Sejak Joko Widodo dan Basuki Tjahaja Purnama berhasil memenangi Pemilihan Kepala Daerah dan memimpin DKI Jakarta, banyak penduduk yang gandrung pada pasangan ini. Kejujuran, keseriusan, dan gaya memimpin dengan blusukan ke segala pelosok Ibu Kota, kunjungan mendadak ke kantor-kantor bupati atau lurah, serta kegiatan "merakyat" lainnya yang tak pernah dilakukan para pejabat yang mendahuluinya telah menambah popularitas Jokowi. Di tengah kebobrokan dan kebusukan pemerintahan dengan para pejabat dan elite politik yang tak pernah "turun ke bawah", yang tanpa malu-malu menghamburkan dan merampok uang rakyat untuk foya-foya dan memenuhi pundi-pundi sendiri, sangat dimengerti jika orang terpikat atau bahkan menjadi pemuja dan pendukung fanatik Jokowi. Saya mengalami sendiri bagaimana sikap membuta orang-orang yang demikian. Ketiadaan partai politik yang sungguh-sungguh mewakili aspirasi rakyat juga mendorong orang beralih untuk menaruh harapan kepada "juru selamat", tokoh yang jujur, bersih, dan berbeda dari tokoh-tokoh yang sudah sejak lama membuat rakyat muak. Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan pun tidak dianggap rakyat sebagai partai politik yang mewakili kepentingan mereka. Ini jelas terlihat pada hasil pemilu legislatif setelah tahun 1999, yang menunjukkan kedudukan PDIP di mata rakyat terus merosot. Diajukannya Jokowi sebagai calon presiden oleh Megawati adalah karena dia sudah dapat dipastikan tidak akan bisa memenangi pemilihan presiden. Rakyat sudah dibikin kecewa ketika dia menjabat presiden tahun 2002-2004. Kasarnya majunya Jokowi diharapkan meningkatkan suara bagi PDIP. Namun harapan ini pun gagal! Para pendukung Jokowi dan sebagian kader PDIP bicara tentang program yang ditawarkan Jokowi seandainya terpilih pada Pemilihan Umum Presiden pada Juli nanti. Program itu menerapkan Trisakti Bung Karno. Mereka mengharapkan penerapan Trisakti ini melahirkan sebuah perubahan mendasar: dari pemerintahan yang menjalankan neoliberalisme menjadi pemerintahan dengan ekonomi kerakyatan. Konsep Trisakti Bung Karno adalah: "Berdaulat dalam politik", "Berdikari dalam ekonomi", dan "Berkepribadian dalam kebudayaan". "Berdaulat dalam politik" tidak bisa dipisahkan dari "Berdikari dalam ekonomi". Ekonomi yang mandiri, tidak tergantung pada modal asing yang diselubungi kata "bantuan" adalah syarat yang harus dipenuhi untuk dapat berdaulat dalam politik. Konsep Trisakti sebetulnya tidak dapat dipisahkan dari penolakan Bung Karno kepada Exploitation de l'homme par l'homme atau eksploitasi manusia atas manusia. Masalahnya sekarang adalah dapatkah kita harapkan dari Jokowi sebagai presiden terwujud konsep Trisakti? Jokowi seorang borjuis nasional. Pengalaman sejarah menunjukkan kegagalan tokoh-tokoh nasionalis borjuis berbagai negeri, seperti Nasser, Nyrere, Nkrumah, dan Nehru untuk membangun negeri yang secara politik dan ekonomi bebas dari dominasi imperialis dan neokolonialis dan memberikan kemakmuran kepada rakyat. Mengapa? Pertama, dalam zaman kapitalisme monopoli dunia dewasa ini, kekuasaan kapital monopoli internasional yang didukung negara-negara imperialis serta semua lembaga dagang dan keuangannya, seperti WTO, IMF, dan Bank Dunia, sudah begitu besar dan kuat sehingga borjuis nasional tak mampu melawannya. Karena tidak berdaya, maka jalan yang dipilih borjuis nasional adalah menyerah dan tunduk pada kaum monopoli asing. Kedua,kaum imperialis tidak akan pernah mengizinkan negara-negara Dunia Ketiga berkembang dan menjadi saingannya. Mereka sangat berkepentingan untuk mempertahankan kondisi negeri-negeri ini hanya sebagai sumber bahan mentah, tenaga kerja murah, dan pasar bagi barang-barang produksinya yang sudah kelebihan sebagai akibat over-production. Karena itu, setiap ada tokoh nasionalis borjuis suatu negara Dunia Ketiga ingin membebaskan diri dari cengkeraman dominasi dan membangkang, tidak menjalankan kebijakan yang didiktekan, datanglah kaum imperialis yang dikepalai Amerika Serikat dengan ancaman destabilisasi politik dan ekonomi, bahkan penggulingan pemerintahan seperti dialami Jacobo Arbenz di Guatemala, Joao Goulart di Brasil, Salvador Allende di Chile, termasuk pemerintahan Sukarno. Contoh yang lebih baru adalah perang Irak yang menggulingkan Saddam Hussein, Jenderal Khadafi di Libya, dan usaha penggulingan Bashar Al-Assad di Suriah. Sebagian orang menganjurkan kaum buruh, kaum tani, dan rakyat jelata umumnya untuk mendukung Jokowi sebagai presiden, karena mereka sadar akan lemahnya borjuis nasional dalam masyarakat setengah jajahan setengah feodal. Jokowi dianggap sebagai pilihan lebih baik daripada Prabowo Subianto, pelanggar berat hak asasi manusia, atau Aburizal Bakrie, tuan tanah dan kapitalis besar yang menggusur dan menghilangkan mata pencaharian ratusan ribu rakyat Porong, Sidoarjo. Orang-orang yang begini sama sekali tidak mau belajar dari pengalaman sejarah. Borjuis nasional membutuhkan dukungan rakyat untuk diantar memasuki Istana Merdeka. Tapi, apakah borjuis nasional sungguh-sungguh mewakili kepentingan kaum buruh dan kaum tani? Berdiri di atas kaki sendiri dalam ekonomi supaya dapat berdaulat dalam politik berarti harus berani melawan imperialisme yang berdiri di belakang modal monopoli asing dan semua lembaga dagang dan keuangan internasional serta semua perjanjian dan peraturan yang menghancurkan ekonomi nasional dan lingkungan yang sudah ditandatangani pemerintahan sebelumnya. Berani berpihak pada kaum tani dengan mengembalikan tanahnya yang dirampas dan menjalankan reforma agraria sejati, berani berpihak kepada kaum buruh dengan memenuhi tuntutannya, seperti penghapusan outsourcing, jaminan sosial untuk seluruh rakyat yang ditanggung sepenuhnya oleh negara, melindungi hak-hak demokratis, berani melawan tuan tanah pemilik monopoli tanah, kaum kapitalis birokrat dan kapitalis komprador. Revolusi mental yang diinginkan Jokowi mustahil berhasil tanpa revolusi di bidang ekonomi. Bersedia dan mampukah Jokowi menghadapi secara konsekuen lawan-lawan kelas berat itu? Di samping itu patut dicatat kesediaan Jokowi untuk memfasilitasi penanaman modal majikan Foxconn dari Taiwan yang dikenal di dunia internasional sebagai perusahaan yang intensitas pengisapannya membuat puluhan buruhnya di Shenzhen, Tiongkok, bunuh diri. Jokowi menjanjikan kesejahteraan kepada buruh, tapi di sisi lain menyatakan akan terus berpegang pada undang-undang ketenagakerjaan yang mengizinkan outsourcing. Padahal penghapusan outsourcing adalah salah satu tuntutan kaum buruh. Pengalaman sejarah menunjukkan, untuk mewujudkan kesejahteraan, rakyat hanya bisa bersandar pada kekuatan sendiri melalui berorganisasi, memobilisasi diri, memperbesar dan memperkuat kekuatannya. Untuk apa menyibukkan diri dengan pemilu kaum elite politik dan mengizinkan barisan rakyat terpecah oleh kepentingan calon presiden dan partainya? Sedangkan yang mendesak bagi kaum buruh, kaum tani, dan kelas pekerja adalah usaha peningkatan kesadaran kelas, usaha memperkuat dan memperbesar barisan melalui persatuan ormas-ormas, serta peningkatan perjuangan menuntut hak-hak sosial dan hak-hak demokratis. Harus diingat bahwa secuil pun hak dan kesejahteraan rakyat tak pernah datang sebagai hadiah dari borjuis nasional atau kaum penguasa. Semuanya dihasilkan oleh perjuangan rakyat sendiri. Borjuis nasional hanya bersedia ikut dan mampu memperjuangkan kedaulatan politik dan ekonomi berdikari melawan kekuatan imperialis jika sudah ada gerakan kaum buruh dan kaum tani terorganisasi yang besar, kuat, dan perkasa. Tanpa kaum buruh dan kaum tani yang terorganisasi yang memimpin perjuangan anti-imperialis dan antineokolonialis, adalah ilusi mengharapkan pemimpin borjuis nasional menerapkan Trisakti yang sejati. Kecuali Trisakti yang sudah dikebiri atau direvisi.(*) Tatiana Lukman [Non-text portions of this message have been removed] ya bisa dilaksananan
