Biaya untuk Demokrasi
Assalamu alaikum warahmatullah
hmmm... coba kita bayangkan, betapa dari awal diberlakukannya pemilihan
langsung di masing-masing daerah (kabupaten/kota dan propinsi) banyak terjadi
kerusuhan-kerusuhan yang membuat di otak ini rada jenuh, dan hampir mengganggap
setiap kerusuhan pilkada sebagai sebuah biaya yang mesti harus dibayar dalam
"implementasi" demokrasi.
capek.. males... dan kadang mikir, kenapa juga harus ikut2an gila pada main
coblos2an kalo sebenernya hanya berujung pada kerusuhan? Coba kita hitung
berapa biaya dari demokrasi :
1. biaya resmi, meliputi biaya-biaya yang untuk pelaksanaan pendirian partai,
pencalonan , pembuatan kaos partai, kampanye, sticker, spanduk, baliho, biaya
janji-janji, pembuatan kartu suara, kotak suara, distribusi dan lain-lain yang
semuanya ini bisa memicu kasus korupsi.
2. biaya tidak resmi, meliputi biaya-biaya untuk pertemuan-pertemuan tidak
resmi, kumpul-kumpul kader,
bayarin pemilih, pembuatan proyek2 di desa misalnya jembatan oleh calon
tertentu --di ujung jawa timur sana sering tuh bagi2 bibit , bikin jembatan,
dll ---- , biaya lobi-lobi , juga tidak sedikit biaya yang dikucurkan oleh
pengusaha, sumbangan calon untuk mendukung calon yang dijagokan.
3. biaya pasca pemilu, hmmm... ini adalah biaya aneh, karena berasumsi bahwa
semua punya hak bicara, bersepakat, maka berhak pula untuk bersepakat keroyokan
menghancurkan kantor KPU, bentrok warga, sikat menyikat, pasti berseteru bisa
jadi 2-3 tahun belum bisa terlupakan ... sama musuh bebuyutan dalam pilkada
berikut pendukungnya. belum lagi nanti disusul 2 tahun lagi untuk pemilihan
lagi.
4. biaya salah pilih, di saat warganya masih sibuk gontok2an antar penduduk,
sang calon terpilih sudah bingung mengadakan tender2 dengan para pendukung.
jelas projek yang sudah dimarkup ....korupsi lagi oleh si raja2 kecil beruang
besar ini.
hmmmmmmmm........sedih. tapi ya sudahlah... aku mau tengok lagi jika indonesia
ini berdasarkan pancasila --tanpa mensakralkan pancasila---, kan jelas disana
dibunyikan sila ke empat, bahwa : kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat
kebijaksanaan dalam permusyawaratan dan perwakilan. Mengapa para founding
fathers ini tidak memilih kerakyatan yang berdasarkan demokrasi?
jelas ini penyelewengan ke sekian kalinya dari nilai-nilai yagn digali dari
bangsa ini. dari penghapusan 7 kata di piagam jakarta, hingga penyelewengan
pancasila jadi demokrasi dan mensakralkan pancasila yang awalnya hanya sebuah
kesepakatan hidup bersama dengan nama indonesia spt piagam madinah waktu itu.
ya sudahlah ...if you hear the word democracy, put the back or your hand on
your forehead, and say ... capek deeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeh
--sambil nulis ini dengerin berita :
1. sulawesi selatan rusuh,
2. maluku utara rusuh,
3. ponorogo, korupsi kabag kesbanglimas dipenjara karena kurupsi pengadaan kaos
700 juta.
4. ....
mawan sugiyanto
bogor, indonesia
www.maoneid.indoinvestor.com
---------------------------------
Get easy, one-click access to your favorites. Make Yahoo! your homepage._______________________________________________
is-lam mailing list
[email protected]
http://milis.isnet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
