Assalamu'alaikum wr wb, Penerapan UU Pornografi terseok-seok dan penuh perdebatan sehingga sempat ditunda.
Kaum Non Muslim dan Sekuler (JIL dan Pegiat Porno) meski minoritas tapi justru menguasai media dan TV Swasta, sehingga suaranya juga turut didengar. Apalagi TV Swasta juga kerap menyiarkan sinetron, film2, dan lagu-lagu porno (meski levelnya mungkin kurang dari Playboy) sehingga kurang netral. Bali dan DPRD Menado menolak. Sementara yang lain mendukung UU Pornografi. "Bhinneka Tunggal Ika", berbeda-beda tapi satu juga. Ini semboyan negara Indonesia. Artinya suku, agama, dan buaya di Indonesia memang berbeda2. Tidak bisa disamakan. Tapi itu tidak jadi alasan untuk tidak bersatu. Bersatu juga tidak harus jadi sama. Oleh karena itu jika disyahkan, sebaiknya UU ini diberlakukan per propinsi. Artinya DPRD tiap propinsi bisa memutuskan untuk menerima atau menolaknya. Sebagai contoh jika DPRD Bali, Sulut, dan Papua menolak, maka di daerah itu tidak diterapkan. Sebaliknya jika di DKI Jakarta, Jabar, Aceh, dsb DPRDnya menerima, maka UU itu harus diterapkan. Tidak bisa jika DPR dan DPRD sudah menerima, lalu minoritas menolaknya dan memaksakan pembebasan pornografi di seluruh Indonesia. Ini tirani minoritas. Tapi jika DPRD Bali, Sulut, dan Papua berkeras menolak, kita juga tidak bisa memaksakan. Tak ada paksaan dalam beragama. Jadi buat yang senang pornografi dan pornoaksi, silahkan datang ke propinsi yang bebas. Sebaliknya yang tidak senang melihat orang pacaran pangku-pangkuan, apalagi sampai berhubungan seks di taman umum seperti Kebun Raya Bogor, bisa ke propinsi yang ada aturan UU Pornografinya. Negara kita memang negara Kesatuan. Tapi bukan berarti budaya dan agamanya harus disamakan atau diseragamkan. Justru nanti ada propinsi yang berontak karena ada aturan yang tidak sesuai dengan budaya dan agama mereka. Di AS dengan slogan E Pluribus Unum, Dari Banyak jadi Satu, mereka tetap membiarkan tiap negara bagian untuk menerapkan aturan yang sesuai dengan budaya dan tradisi masing2 negara bagian. Sebagai contoh untuk hukuman mati ada negara bagian yang menolak, ada pula yang menjalankannya. Tapi dengan perbedaan itu justru mereka bersatu karena tidak dipaksa menjalankan sesuatu yang bertentangan dengan budaya masing2 negara bagian. Di Indonesia dengan penyeragaman aturan justru separatisme terjadi di Aceh, Papua, Maluku Selatan, Timtim, dsb. Oleh karena itu semoga UU Pornografi bisa disahkan, dan diterapkan di tiap propinsi berdasarkan persetujuan DPRD masing2 propinsi. Pacaran Mesum di Tempat Umum: http://agusnizami.wordpress.com/2008/07/09/pacaran-mesum-di-taman-cornel-simanjuntak-jakarta-timur/ http://www.detiknews.com/read/2008/09/15/094337/1006146/10/ruu-pornografi-disahk%5C Senin, 15/09/2008 09:43 WIB RUU Pornografi Disahkan 23 September, PDIP dan PDS Lepas Tangan Anwar Khumaini - detikNews Foto Terkait gb Dian Sastro Tolak RUU APP Jakarta - Meski gelombang penolakan belum juga reda, Rancangan Undang-Undang (RUU) Pornografi dijadwalkan disahkan DPR pada 23 September. Fraksi di DPR minus PDIP dan PDS menyepakati RUU yang sudah lama terkatung-katung ini untuk segera diundangkan. "Skedulnya begitu (pengesahan). Kalau di panitia kerja (panja) sendiri materi yang krusial sudah selesai. Rumusan terakhir sudah merupakan hasil kompromi yang sangat maju," ujar Ketua FPKS Mahfudz Siddiq pada detikcom via telepon, Senin (15/8/2008). Mahfudz menjelaskan, RUU Pornografi yang akan disahkan nanti lebih difokuskan pada pengaturan mengenai pornografinya saja, bukan pornoaksi seperti pada awal RUU ini diusulkan. "RUU ini fokus pada pengaturan soal pornografinya saja. Khususnya soal produksi, distribusi, dan penjualan media-media yang mengandung unsur pornografi," kata pria kalem ini. Mahfudz menambahkan, dua fraksi yakni PDIP dan PDS menyatakan tidak ikut bertanggung jawab jika RUU ini benar-benar diundangkan. "Kita tidak tahu apakah nanti dalam pengambilan putusan akhir mereka akan walk out atau tidak. Yang jelas, 8 fraksi lain setuju," ujarnya. Apa saja pasal-pasal yang tidak disetujui PDIP dan PDS? "Dua fraksi ini dari awal sudah tidak ikuti panja. Padahal ada perubahan yang signifikan, jadi bukan pasal-pasal tertentu yang mereka tidak setujui, tapi semua," kata dia. Hadiah Ramadan PKS Lebih lanjut, Mahfudz menambahkan, disahkannya RUU ini merupakan hadiah terindah bagi PKS di Bulan Ramadan ini. Ia pun meminta agar publik tidak lagi disibukkan dengan perdebatan norma, namun fakta sosial yang harus diperhatikan. "Ini nggak bisa dibiarkan. Sementara kita desak aparat untuk tegas, mereka seringkali bilang belum ada payung hukum. Inilah yang kita akan jadikan payung hukum," pungkasnya. RUU yang akan disahkan ini dulunya bernama RUU Pornografi dan Pornoaksi (APP). Namun setelah menimbulkan kontroversi, RUU ini direvisi menjadi RUU Pornografi. Pengesahan RUU ini diprediksi juga akan mendapat tentangan dari sebagian kalangan. (anw/nrl) === Paket Umrah Mulai Rp 15,4 juta Informasi selengkapnya ada di: http://www.media-islam.or.id Syiar Islam. Ayo belajar Islam melalui SMS Untuk berlangganan ketik: REG SI ke 3252 Untuk berhenti ketik: UNREG SI kirim ke 3252. Sementara hanya dari Telkomsel Informasi selengkapnya ada di http://syiarislam.wordpress.com ___________________________________________________________________________ Cari tahu ramalan bintang kamu - Yahoo! Indonesia Search. http://id.search.yahoo.com/search?p=%22ramalan+bintang%22&cs=bz&fr=fp-top _______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://milis.isnet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
