Waalaikum salam, Apakah yang dimaksud Sri Sultan yang getol menolak RUU Pornografi yang baru disahkan menjadi UU, itu.....?
Wassalam Hamami -----Original Message----- From: A Nizami [mailto:[EMAIL PROTECTED] Sent: Friday, November 07, 2008 10:51 AM To: is-lam Subject: [is-lam] Buat Pendukung Sultan - Yogya: Inflasi Tertinggi dan UMRTerendah Assalamu'alaikum wr wb, Bagi yang ingin menjagokan Sri Sultan Hamengku Buwono X sebagai presiden Indonesia mungkin bisa melihat data statistik dari BPS dan Wikipedia tentang UMR Yogya yang sangat rendah dan angka inflasi yang tinggi. Saya sendiri sering ke Yogya dan kota2 besar lain di Jawa dan Bali (Setahun bisa 2 kali) dan biaya makan/hidup di Yogya relatif sama dengan kota2 besar lainnya. Sudah tidak murah lagi (itu cerita lama). Apalagi dengan maraknya Mal2 baru di Yogya yang harganya standar secara nasional. UMR di Yogya hanya Rp 586.000/bulan Bandingkan dgn UMR di kota2 besar lain seperti: Jakarta Rp 972.000/bulan Bandung Rp 939.000/bulan Denpasar Rp 800.000/bulan Surabaya Rp 805.500/bulan Bekasi Rp 994.000 Dan Aceh Rp 1,2 juta/bulan Bahkan gaji tentara keraton/Abdi Dalem Keraton Yogya sangat rendah. Ada yang menulis hanya Rp 5.700/bulan! === http://groups.yahoo.com/group/Cardoner_JSN/message/5043 Kami melewati rumah2 yang ditinggali oleh abdi dalam keraton. Katanya gaji mereka sebulan tidak sampai 10 rbà(what??!)à malah ktnya cuma Rp 5.700,- gt sebulan. Kata si bapak, karena mereka bekerja semata bukan untuk uang, tapi memang sebagai bentuk pengabdian mereka kepada sultan, jadi mereka tidak keberatan oleh gaji mereka itu. === Mereka mau digaji serendah itu karena "cinta dan pengabdian thd Sultan Yogya. Kalau saya sih amit-amit...:) Mau makan apa istri dan anak saya....:) Meski orang mengabdi, tapi dalam Islam ada standar pengajian agar pelayan/pegawai tetap cukup untuk hidup. Jika jadi sultan Yogya saja kehidupan rakyat Yogya begitu, bagaimana jika jadi presiden Indonesia? Pilih pemimpin yang bisa melayani rakyat dan mensejahterakan rakyat. Bukan pemimpin yang dilayani rakyat dan gagal mensejahterakan rakyat. Belum lagi Sri Sultan, Istrinya, dan para pegiat Pornografi mati2an menentang UU Pornografi. Wassalam ==== http://id.wikipedia.org/wiki/Upah_Minimum_Regional Upah Minimum Regional adalah suatu standar minimum yang digunakan oleh para pengusaha atau pelaku industri untuk memberikan upah kepada pegawai, karyawan atau buruh di dalam lingkungan usaha atau kerjanya. Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula-mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan oleh pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam propinsi tersebut yang dianggap representatif, diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) - dulu disebut Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Saat ini UMR juga dienal dengan istilah Upah Minimum Propinsi (UMP) karena ruang cakupnya biasanya hanya meliputi suatu propinsi. Selain itu setelah otonomi daerah berlaku penuh, dikenal juga istilah Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK). [sunting] Upah Minimum Propinsi 2008 (dalam rupiah) * Nanggroe Aceh Darussalam 1,200,000.00 * Sumatera Utara 822,205.00 * Sumatera Barat 700,000.00 * Riau 800,000.00 * Kepulauan Riau 833,000.00 * Jambi 724,000.00 * Sumatera Selatan 743,000.00 * Bangka Belitung 813,000.00 * Bengkulu 683,528.00 * Lampung 678,900.00 * Jawa Barat 568,193.39 o Kabupaten Bogor 873,231.00 o Kota Depok 962,500.00 o Purwakarta 763,000.00 o Kota Bekasi 994,000.00 + Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00 + Upah Minimum Kelompok II 1,013,000.00 o Kabupaten Bekasi 980,589.60 + Upah Minimum Kelompok I 1,020,000.00 + Upah Minimum Kelompok II 1,019,000.00 o Kab. Sumedang (Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 886,000.00 o Kab. Sumedang (diluar Jatinangor, Tanjungsari, Cimanggung & Pamulihan) 700,000.00 o Kabupaten Karawang 912,225.00 + Upah Minimum Kelompok I 924,619.00 + Upah Minimum Kelompok II 970,000.00 + Upah Minimum Kelompok III 1,013,583.00 o Kota Bandung 939,000.00 o Kabupaten Bandung 895,980.00 * DKI Jakarta 972,604.80 * Banten 537,000.00 o Kabupaten Tangerang 953,850.00 o Kota Cilegon 978,400.00 * Jawa Tengah 547,000.00 * Yogyakarta 586,000.00 * Jawa Timur o Kota Surabaya 805,500.00 o Kabupaten Sidoarjo 802,000.00 * Bali o Kabupaten Badung 605,000.00 o Kota Denpasar 800,000.00 o Kabupaten Gianyar 760,000.00 o Kabupaten Jembrana 737,500.00 o Kabupaten Karangasem 712,320.00 o Kabupaten Klungkung 686,000.00 o Kabupaten Bangli 685,000.00 o Kabupaten Tabanan 685,000.00 o Kabupaten Buleleng 685,000.00 * NTB 730,000.00 * NTT 650,000.00 * Kalimantan Barat 645,000.00 * Kalimantan Selatan 825,000.00 * Kalimantan Tengah 765,868.00 * Kalimantan Timur 815,000.00 * Maluku 700,000.00 * Maluku Utara 700,000.00 * Gorontalo 600,000.00 * Sulawesi Utara - * Sulawesi Tenggara 700,000.00 * Sulawesi Tengah 670,000.00 * Sulawesi Selatan 740,520.00 * Sulawesi Barat 760,500.00 * Papua 1,105,500.00 IN: KMP - Ekonomi 'Kerakyatan' Gaya From: [EMAIL PROTECTED] Date: Sat Jan 20 1996 - 08:34:00 EST From: John MacDougall <[EMAIL PROTECTED]> Subject: IN: KMP - Ekonomi 'Kerakyatan' Gaya Yogya Kompas Online _________________________________________________________________ Sabtu, 20 Januari 1996 _________________________________________________________________ Ekonomi "Kerakyatan" Gaya Yogyakarta LAJU INFLASI TERTINGGI SE-INDONESIAUPAH BURUH TERENDAH SE-INDONESIA DENGAN tingkat laju inflasi tertinggi di antara kota-kota besar di Pulau Jawa, UMR (upah minimum regional) untuk para buruh di Yogyakarta justru paling rendah di seluruh Indonesia, setidaknya di 25 propinsi/Dati I. Bisa dibayangkan, bagaimana seorang buruh di Yogyakarta bisa memenuhi standar kebutuhan hidup minimum (KHM) jika harga kebutuhan sehari-hari terus melambung, seperti asap Gunung Merapi. Memang, antara tingginya laju inflasi dan rendahnya UMR di Yogyakarta bukan merupakan hubungan kausalitas. Tetapi sebagai gejala yang dapat dianalisis, dalam konteks ini Dr Heru Nugroho ahli sosiologi-ekonomi dan ekonomi politik mempertanyakan, siapa yang menikmati pertumbuhan ekonomi selama ini. Dikemukakan, ironi pembangunan adalah pertumbuhan ekonomi yang tinggi, mencapai 7-8 persen, tapi kurang disertai peningkatan kesejahteraan buruh (UMR) yang punya andil besar menciptakan pertumbuhan tersebut. Namun demikian, upaya pemerintah meningkatkan UMR rata-rata nasional sebesar 10,63 persen mulai 1 April nanti perlu disyukuri, tapi tetap terbuka untuk dibahas secara kritis. Untuk Yogyakarta, UMR mulai 1 April mendatang akan naik dari Rp 2.850 per hari menjadi Rp 3.200 per hari, atau naik 12,28 persen. Sedangkan laju inflasi di Yogyakarta pada tahun 1995 menjulang mencapai 9,64 persen, berarti persis satu persen di atas rata-rata nasional yang 8,64 persen. Laju inflasi di Yogya tahun 1995 berarti kedua tertinggi setelah Manado yang 12,70 persen. Dibandingkan dengan laju inflasi di kota besar Pulau Jawa lainnya, inflasi di Yogyakarta tahun lalu tercatat nomor satu tingginya. Artinya, harga-harga barang dan jasa yang dicatat indeksnya oleh Biro Pusat Statistik, untuk Yogyakarta ternyata yang tertinggi perubahan atau kenaikannya. Praktisnya, harga-harga membubung cukup drastis. Oleh sebab itu, menurut ekonom dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta, Drs Suwarsono MA, tak ada alasan bagi pengusaha menyatakan "tidak kuat" membayar upah sesuai UMR. Apalagi di Yogyakarta, komponen upah buruh sangat kecil dalam keseluruhan biaya produksi, karena tingkat UMR-nya memang paling rendah se-Indonesia. Kalaupun komponen upah buruh ini dinaikkan, toh tidak akan berpengaruh banyak terhadap upaya meningkatkan daya saing di pasar. Dengan UMR yang masih berlaku saat ini, barangkali masih memadai bagi buruh yang tidak punya utang. Tapi bagi mereka yang punya utang, misalnya harus mencicil kredit rumah atau barang kebutuhan lain, entah televisi atau kursi tamu, upah 1,7 dollar AS per hari itu terasa sekali kurangnya. Jangan-jangan, mereka ini "gali lubang tutup lubang", utang sana utang sini, untuk menomboki hidup. *** PERSOALAN yang harus dihadapi kini ialah, pandangan bahwa kota Yogya dan Daerah Istimewa Yogyakarta adalah murah, sudah berlalu. Yogya yang murah, yang damai, gemah ripah subur makmur loh jinawi, tata, titi tentrem kerto raharjo, barangkali tinggal sekadar jargon, simbol, pajangan, petatah-petitih, jimat, dan entah apalagi di mata buruh yang makin melek huruf, praktis dan realistis ini. Sebab kenyataannya: Yogya bukan lagi tempat yang paling murah. Bahwa ada tempat di mana orang masih bisa makan dengan biaya murah, memang masih ada. Namun tempat mahal untuk kalangan menengah ke atas seperti di kota besar lainnya, juga ada, dan justru makin menggelembung, sekaligus memancarkan kesenjangan. Karena itu, para ahli menyimak dengan kritis berbagai faktor penyebab rendahnya UMR di Yogya. Seperti diduga sosiolog Dr Heru Nugroho dari Universitas Gadjah Mada, yaitu faktor ekonomi dan ekonomi-politik. Pertama, timpangnya suplai dan demand, yakni antara kesempatan kerja dan tenaga kerja. Karena jumlah pencari kerja lebih besar daripada kesempatan kerja, maka posisi penentuan harga (upah) lebih tergantung pada kemauan perusahaan/ pengusaha. Dalam hal ini, upah ditekan agar terjadi keunggulan komparatif dan menarik bagi pemodal nasional maupun asing. Kedua, merajalelanya pungutan mengakibatkan ekonomi biaya tinggi. Akibatnya, yang ditekan oleh pengusaha adalah upah buruh, karena pengusaha harus mengupahi juga mereka-mereka yang kuasa meminta pungutan. Ketiga, ada kecenderungan dalam proses pembangunan yang menganut paham stabilitas politik ini, buruh direduksi hanya sebagai faktor produksi belaka. Politik, menurut Dr Heru Nugroho, telah dikeluarkan dari proses produksi, sehingga mengakibatkan buruh kurang mampu menyuarakan aspirasinya. Jika bargaining position antara buruh dengan pemerintah dan pengusaha lemah, maka penentuan UMR juga hanya sepihak. "Buktinya, hanya ada satu orga nisasi buruh yang direstui pemerintah," katanya. Karena itu, upaya mendongkrak UMR dengan kenaikan rata-rata nasional 10,63 persen saat ini, menyebabkan banyak pihak yang tidak puas. Antara lain para buruh, anggota DPR dan pengamat sosial-ekonomi. Oleh karena itu, untuk menghindari keresahan sosial, bahkan amuk massa, perlu kebijakan mendongkrak upah buruh berlandaskan perspektif ekonomi-politik. *** LONJAKAN inflasi di Yogyakarta, oleh para ahli ekonomi UGM dinilai ironis. Hal itu merupakan refleksi dari sifat perekonomian yang lebih pada permintaan, sementara suplai barang-barang terbatas, atau dalam beberapa kasus malah terkendala, atau terkendali oleh pihak-pihak tertentu. Suplai kebutuhan perdagangan dari dan ke Yogyakarta sendiri, selama ini sangat kecil, karena sekitar 90 persen barang di Yogyakarta berasal dari luar daerah, bahkan luar Jawa. Kondisi ini bukan hanya dirasakan kalangan menengah ke atas yang gaya hidupnya mulai meningkat. Tapi juga dirasakan kalangan bawah yang kebutuhannya juga masih perlu didatangkan dari luar daerah. Seperti dikatakan Wakil Ketua Kadin DIY, Heri Dendi, harga cabai merah di Yogyakarta bisa melonjak hingga 300 persen, atau cabai rawit melonjak 200 persen. Jadi siapa bilang Yogya itu hanya mengenal gudeg yang manis? Memang seperti diungkap ekonom dari UGM Drs Toni Prasetyantono MSc, inflasi di Yogyakarta tidak sama dirasakannya oleh kalangan menengah ke atas dan kalangan bawah. Ini tentu benar jika sektor penyumbang inflasi adalah barang yang dikonsumsi kalangan menengah ke atas. Tapi melihat data inflasi Yogyakarta selama ini, sumbangan paling besar justru berasal dari kelompok makanan. Seperti data Kantor Statistik DIY, inflasi 0,84 persen bulan Desember 1995 disebabkan naiknya IHK (indeks harga konsumen) kelompok makanan sebesar 2,10 persen, perumahan 0,36 persen, sandang 0,08 persen dan aneka barang dan jasa 0,05 persen. Penyumbang terbesar IHK kelompok makanan 2,10 persen itu terutama diakibatkan oleh naiknya harga bawang merah (38,05 persen), kelapa (18,52 persen), tomat sayur (110 persen), telur ayam ras (10,53 persen), wortel (77,78 persen) dan sayuran lainnya. Ini sejalan dengan pengamatan Dr Anggito Abimanyu, bahwa dengan pertumbuhan ekonomi yang 6 persen, yang membuat inflasi tinggi ialah tingkat konsumsi yang mencapai 70 persen dari PDRB (Product Domestic Regional Bruto). *** BAGI puluhan ribu tenaga kerja yang setiap pagi-sore bersepeda onthel memenuhi jalan beraspal hot-mix Yogyakarta, bisa saja inflasi yang tinggi tak begitu dirasakan. Dengan tubuh bersimbah peluh saat pergi dan pulang kerja, mereka masih bisa menikmati santap siang dengan menyisihkan upah Rp 350 hingga Rp 500/hari. Tapi itu belum termasuk keperluan lain, terutama rokok dan bekal jajan untuk anaknya pergi ke sekolah. Muh. Tohari asal Bantul misalnya, sebagai penenun dengan ATBM (Alat Tenun Bukan Mesin) mengerjakan tenun ikat, setiap hari harus mengayuh sepeda sejauh 15 kilometer (kira-kira sama dengan dari Monas sampai Semanggi di Jakarta). Bekerja sejak pukul 08.00 teng sampai pukul 16.00, ia bisa menyelesaikan loma hingga delapan meter tenun sehari. Dengan upah antara Rp 500-600 per meter, ia berarti bisa mengantungi Rp 3.000-4.800/hari. Dengan upah itu, ia cukup santap siang ala kadarnya Rp 350, atau terkadang Rp 500 jika ditambah teh manis. Sisa upah dibawa pulang ke rumah untuk istri dan dua anak yang sekolah di STM (Sekolah Teknologi Menengah). Jumlah ini memang jauh dari cukup untuk kebutuhan berempat. Tapi sedikit lahan pertanian yang dimilikinya, penghasilan itu bisa disimpan untuk keperluan sekolah anak-anak, atau pengeluaran mendesak sewaktu-waktu. Kehidupan keseharian seperti Muh. Tohari inilah yang nampaknya membuat Yogyakarta nyaris bebas dari gejolak sosial, seperti diamati Dr Heru Nugroho. *** SEPINTAS, untuk mengejar perekonomian Yogyakarta, usaha yang penting dikembangkan bukannya industri, melainkan bagaimana menjadikan Yogyakarta sebagai pasar hasil industri atau usaha perdagangan eceran. Untuk mengembangkan bisnis eceran, harus ada desakan agar Yogyakarta semakin terbuka agar semakin mudah dikunjungi dari luar. Misalnya dengan mengembangkan segitiga pusat pertumbuhan Jateng/DIY yaitu Semarang - Yogyakarta - Solo dengan mempercepat terwujudnya jalan tol yang menghubungkan ketiga daerah itu. Namun harus diakui, konsekuensi mengembangkan bisnis eceran adalah inflasi yang tinggi. Namun para ahli ekonomi UGM melihat inflasi DIY tidak sama dengan inflasi nasional sehingga harus mengejar suplai. Inflasi Yogyakarta berarti memberi peluang bagi pemasok. "Harus diingat, perekonomian Yogyakarta tumbuh karena pasar," kata Dr Karseno. Tapi masalahnya kini, benarkah inflasi yang tinggi di Yogyakarta tidak dirasakan oleh sebagian besar penduduk yang berpenghasilan rendah, seperti para buruh industri kecil. Kalau saja sumbangan terbesar tingginya laju inflasi berasal dari kelompok perumahan, sandang, aneka barang dan jasa, boleh jadi hanya dirasakan kalangan menengah ke atas. Tapi kenyataannya, sumbangan inflasi justru terbesar berasal dari perubahan harga kelompok bahan makanan. Ini bisa berarti bahwa kalangan bawah seperti buruh pabrik dan industri rumah tangga pun ikut tersemprot akibat dari laju inflasi tinggi. Buktinya, itu tadi, harga sayuran naik. Keadaan ini dinilai oleh pengamat perburuhan UGM, Dr Tadjoedin Noer Effendi, membuat kaum buruh semakin terpuruk. Apalagi jika struktur industri tidak diperbaiki. Terutama ketergantungan industri kecil kerajinan pada bahan baku luar, serta "biaya siluman" yang mau tak mau menekan upah buruh. Dari satu sisi, tingginya laju inflasi serta merta menggugat tanggung jawab moral pengusaha untuk memperhatikan upah buruhnya. Sementara di sisi lain, pengusaha juga menghadapi berbagai persoalan, yang kemudian paling gampang diatasi dengan menekan upah buruh. Jadilah nasib buruh itu seperti keripik! (hendaryun notosiswoyo/dirman thoha) Inflasi di Lima Kota Pulau Jawa, 1995 Kota Besar Laju Inflasi (%) Yogyakarta 9,64 Jakarta 9,54 Surabaya 8,69 Semarang 8,45 Bandung 6,36 Rata-rata 5 Kota di Jawa 8,54 Nasional 8,64 Sumber: BPS, diolah. Indeks Harga Konsumen (IHK) di Yogyakarta (Desember 1995) Kelompok IHK (%) 1. Makanan 2,10 2. Perumahan 0,36 3. Sandang 0,08 4. Aneka barang dan jasa 0,05 Laju Inflasi Desember 0,84 Sumber: Kantor Statistik Yogyakarta. Beberapa Penyumbang IHK Kelompok Makanan di Yogyakarta Jenis Perubahan Indeks Bawang Merah (+) 38,05 persen Kelapa (+) 18,52 persen Tomat Sayur (+) 110 persen Telur Ayam Ras ( +) 10,53 persen Wortel dan Sayuran Lain (+) 77,78 persen Sumber: Kantor Statistik Yogyakarta. === Paket Umrah 2009 Mulai Rp 16,9 juta Informasi selengkapnya ada di: http://www.media-islam.or.id Syiar Islam. Ayo belajar Islam melalui SMS Untuk berlangganan ketik: REG SI ke 3252 Untuk berhenti: UNREG SI kirim ke 3252. hanya dari Telkomsel Informasi selengkapnya ada di http://syiarislam.wordpress.com ___________________________________________________________________________ Nama baru untuk Anda! Dapatkan nama yang selalu Anda inginkan di domain baru @ymail dan @rocketmail. Cepat sebelum diambil orang lain! http://mail.promotions.yahoo.com/newdomains/id/ _______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://milis.isnet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam _______________________________________________ Is-lam mailing list [email protected] http://milis.isnet.org/cgi-bin/mailman/listinfo/is-lam
