Presiden Indonesia menegaskan supaya tidak ada amalan (Kongkalikong/Komisyen) serta lobi melobi apabila membeli peralatan persenjataan atau kelengkapan pertahanan negara tersebut. Beliau mahukan rakyat diberi penjelasan yang sebenarnya mengenai setiap pembelian peralatan pertahanan. Amalan mark up (Kongkalikong/Komisyen) serta lobi melobi tersebut akan hanya merugikan negara, tegas beliau lagi. **************** Presiden ingatkan jangan ada mark up (Kongkalikong) belanja alutsista Kamis, 2 Februari 2012 ; Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono memperingatkan semua jajaran pemerintahan untuk tidak tergoda melakukan kecurangan dalam pengadaan alat utama sistem senjata (alutsista) karena pemerintah menginginkan anggaran yang disediakan sesuai dengan kualitas dan jenis persenjataan yang dibutuhkan. "Saya sudah lama menengarai adanya kultur mark up (penggelembungan harga,red), kongkalikong dengan perusahaan tertentu sehingga merugikan negara. Kita bertekad tidak ada lagi itu," tegas Presiden saat sidang kabinet bidang Polhukam di Kantor Presiden Jakarta, Kamis siang. Presiden mengatakan pemerintah tidak menutup peluang pengusaha yang memang bergerak di bidang pengadaan kebutuhan persenjataan atau peralatan pertahanan. Namun bisnis yang dilakukan hendaknya sesuai dengan etika dan norma. "Jalankan bisnis dengan baik, jangan lobi sana dan sini sehingga mengakibatkan harga lebih tinggi dan negara dirugikan," tegasnya. Presiden menambahkan,"Saya tahu mungkin ada yang tidak nyaman dengan policy seperti ini, berkurang penghasilannya, tapi (kebijakan-red)ini harus dilakukan". Karena itu Kepala Negara meminta kepada semua pejabat terkait untuk menjelaskan masalah pengadaan dalam rangka modernisasi alat pertahanan ini secara transparan, gamblang dan juga melakukan perencanaan pengadaan dengan baik dan terarah. "Hentikan betul praktik tidak benar. Saya masih mencium adanya godaan ke arah itu, bila terjadi akan dilakukan tindakan yang tegas. Saya sudah ingatkan. Mari kita pertanggungjawabkan anggaran yang tidak sedikit," katanya. Ditambahkannya,"semua harus aktif, menhan, semuanya harus aktif menjelaskan, jangan sampai isu digeser ke sana dan kemari". Presiden mengatakan keingintahuan rakyat mengenai apa yang dilakukan pemerintahnya adalah hal yang sangat wajar termasuk juga kalangan parlemen yang menelaah rencana pemerintah tersebut. "Yang penting para menteri terkait dan jajaran pimpinan TNI menjelaskan segamblang-gamblangnya program yang kita lakukan sehingga dipahami oleh rakyat," katanya. Penjelasan yang harus diberikan,kata Presiden adalah alasan mengapa dilakukan modernisasi alat pertahanan. Hadir dalam sidang kabinet tersebut Wakil Presiden Boediono dan menteri-menteri di jajaran Polhukam antara lain Menko Polhukam Djoko Suyanto, Menhan Purnomo Yusgiantoro, Mendagri Gamawan Fauzi, Mendikbud Muhammad Nuh, Kepala BNPB Syamsul Maarif, Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono, Kapolri Jenderal (Pol) Timur Pradopo, para kepala staf tiga angkatan, Menkeu Agus Martowardojo dan sejumlah pejabat lainnya. http://www.antaranews.com/berita/295652/presiden-ingatkan-jangan-ada-mark-up-belanja-alutsista Jangan Ada Kongkalikong dalam Pengadaan Alutsista Kamis, 2 Februari 2012 Jakarta: Modernisasi alat utama sistem persenjataan (alutsista) merupakan keharusan untuk dapat menjaga keamanan dan kedaulatan negara. Namun, Presiden mengingatkan, jangan ada penggelembungan (mark up) dan kongkalikong dalam pengadaannya. Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menegaskan hal ini dalam pembukaan rapat terbatas kabinet bidang polhukam, di Kantor Presiden, Kamis (2/2) siang. "Kita memberi ruang dan kesempatan kepada siapapun yang berbisnis di bidang pengadaan alutsista sebagaimana yang dulu terjadi, tetapi jalankan bisnis itu dengan baik. Jangan ada mark up, jangan lobi sana lobi sini, menggalang sana- menggalang sini, akhirnya harganya jadi berlebihan, negara dirugikan, jumlahnya berkurang sehingga kemampuan negara, kemampuan prajurit kita untuk bertempur berperang menjadi berkurang," Presiden SBY menegaskan. Presiden meminta jajaran kabinet dan pimpinan TNI menjelaskan soal modernisasi alutsista ini secara gamblang kepada masyarakat. "Tidak keliru kalau masyarakat atau publik kita ingin tahu apa yang tengah dilakukan oleh negaranya, oleh pemerintahnya. Saya juga menganggap wajar dan perlu kalau kalangan parlemen atau DPR juga memandang perlu untuk melakukan pembahasan secara mendalam ataupun pihak-pihak yang lain," ujar Presiden. Penjelasan soal modernisasi alutsista ini perlu disampaikan seterang-terangnya sehingga rakyat mengerti dan program tersebut bisa dilaksanakan dengan baik. SBY memberikan contoh dengan mengatakan bahwa untuk menghadapi ancaman keamanan di negeri sendiri, negara tidak boleh lemah, dan tidak boleh jauh tertinggal. "Sampaikan pula sudah lama kita tidak melakukan modernisasi dan pembangunan kekuatan yang memadai," Presiden SBY menambahkan. "Dengan demikian kekuatan bersenjata kita dalam hal modernisasi aludsista, perlengkapan dan peralatan yang lain memang tertinggal dibanding negara-negara lain." (arc) http://www.presidenri.go.id/index.php/fokus/2012/02/02/7634.html
