From: "i.bramijn" <[EMAIL PROTECTED]>
Date: Thu Nov 4, 2004 2:33 pm
Subject: IBRAHIM ISA dari BIJLMR - EEP S FATAH ,
PPI-KBRI- DAN 100 HARI SBY-.doc
IBRAHIM ISA dari BIJLMER
===================================
Rabu, 4 November 2004.
EEP S.FATAH, PPI-PPI, KBRI Den Haag dan "100 Hari"
Kabinet SBY-KALLA
DISKUSI YG MENCERMINKAN FIKIRAN KRITIS KAUM MUDA:
Meskipun formalnya sudah lama tidak lagi menjadi
pelajar, namun, dalam hatiku
merasa beruntung diundang dan bisa hadir pada malam
diskusi masyakarat pelajar
Indonesia di Belanda dan sekitar, yang berlangsung
pada malam 2 November 2004,
di Wisma Nusantara KBRI Den Haag.
Bisakah dikatakan bahwa mahasiswa-mahasiswa Indonesia
yang sedang menempuh studi
di Belanda, yang hadir di Wisma Nusantara malam itu,
--- sekitar limapuluhan
jumlahnya, --- sedikit banyak mencerminkan keadaan
semangat dan mental, yang
berkepedulian terhadap segala sesuatu yang terjadi di
Indonesia,
memanifestasikan fikiran dan sikap kritis para kaum
muda kita di Indonesia?
Memang itu yang selalu menjadi harapan dan keyakinan
kita. Kalau betul begitu,
maka dengan lega bisa dipastikan bahwa kita tidak
perlu merasa khawatir bahwa,
kaum muda kita tidak punya potensi menjadi harapan
haridepan bangsa ini.
Tema yang menjadi titik berat pendiskusian jelas bukan
situasi t.a. secara umum,
tetapi suatu tema yang menjadi sorotan pada hari-hari
sesudah terbentuknya
kabinet SBY - J.Kalla, yaitu;
"SERATUS HARI PEMERINTAHAN BARU, adalah tema yang
dibawakan oleh Eep Saefulloh
Fatah, Dosen Peneliti di Jurusan Ilmu Politik FISIP
Universitas Indonesia,
Depok. Eep juga Mahasiswa Program PHD di The Ohio
State University, Columbus,
USA. Bondan Winarno dalam artikelnya hari ini di Suara
Pembaruan Daily, memberi
judul situasi ini sebagai suatu "GEBRAKAN 100 HARI".
Heri Latief, penyair muda dari Mailis Sastra
Pembebasan, ikut menyemarakkan dan
menghangatkan malam diskusi dengan sajaknya yang penuh
makna, berjudul ANAK
JALANAN.
Patut dikemukakan di sini --- s a t u kenyataan
penting, bahwa para pelajar
Indonesia yang hadir di Wisma Nusantara malam itu,
menunjukkan kepedulian dan
perhatian besar mereka pada arti penting diskusi yang
menyangkut nasib bangsa.
Jauh-jauh mereka memerlukan datang dari pelbagai kota
Belanda tempat mereka
belajar, seperti Maastricht, Groningen, Leiden,
Wageningen, Rotterdam,
Amsterdam, dll untuk bisa mendengar dan ambil bagian
dalam diskusi soal penting
yang dihadapai bangsa kita dewasa ini.
Diskusi di KBRI-Den Haag itu diselenggarakan bersama
oleh PPI Maastricht, PPI
Groningen, PPI Leiden, PPI Wageningen, PPI Rotterdam,
PPI Belanda dan Milis
Sastra Pembebasan. Menggembirakan bahwa KBRI Den Haag
aktif ambil bagian, dengan
a.l. menyediakan tempat (juga sekadar makanan untuk
buka puasa. Tapi ini belum
dicek apa betul makanan itu sumbangan KBRI)dan tempat
diskusi di Wisma
Nusantara.
Pada tempatnya diberikan penghargaan pada KBRI Den
Haag, khususnya pada Pak
Dubes Mohamad Joesoef yang tampak hadir selain Atase
Pendidikan dan Kebudayaan
Muhajir. Suatu perhatian yang tak berkelebihan
kiranya. Mudah-mudahan hal ini
menjadi kebiasaan yang reguler, dan bisa menular ke
pelbagai KBRI lainnya di
mancanegara. Bukankah KBRI itu, selain mewakili
NEGARA, juga menjadi penyalur
dan semoga juga pendorong bagi fikiran kritis dan
pencerahan bangsa kita, yang
selama Orba, menurut Joesoef Isak, pemenang Jeri
Leber/PEN Award - telah
terjangkit "kerincuan berfikir".
Makalah Eep Saefulloh Fatah yang berjudul "SERATUS
HARI PEMERINTAHAN BARU:
MAKNA, ARTI PENTING DAN AGENDA KERJA", menyoroti
fase-fase pembentukan
pemerintah SBY, sebagai hasil dari pemilihan langsung,
yang dibahas secara
rinci.
Dalam ulasannya hari ini di Suara Pembaharuan Daily,
Bondan Winarno,
mengemukakan bahwa, sebuah kabinet atau rezim
pemerintahan mestinya dinilai
kinerjanya setelah menjalankan programnya secara penuh
selama lima tahun.
Tetapi, analog dengan "masa percobaan" yang diterapkan
pada setiap awal masa
kerja seseorang pada sebuah posisi baru, jamak adanya
tenggang waktu tiga bulan
atau 90 hari untuk saling mengukur kesesuaian kedua
belah pihak. Bila dalam masa
percobaan itu harapan masing-masing pihak terpenuhi,
maka employment dapat
dikukuhkan.
Memang, --- adalah tidak mungkin menilai apakah
pemerintah ini sesuai dengan
janji-janji dan harapan pemilih, tentang pembaruan dan
perbaikan, dalam jangka
waktu 100 hari. Namun, dalam seratus hari itu
semestinya SBY sudah bisa
"menggenapkan proses pembentukan kekuasaan",
"menegaskan komitmen pemerintahan"
dan "mengirim sinyal-sinyal yang jelas". Itulah,
menurut Eep, tiga makna utama.
Eep menandaskan bahwa, adalah keliru membayangkan
bahwa berdasarkan evaluasi
selama seratus hari itu kita bisa memutuskan apakah
pemerintahan baru harus
dijatuhkan atau dibiarkan terus bekerja.
Eep mencanangkan bahwa memerintah juga merupakan
bisnis kepercayaan. Membangun
kepercayaan internasional (terutama investor asing)
sering harus mengabaikan
kebijakan populis. Sebaliknya menumbuhkan kepercayaan
dan dukungan masyrakat
domestik - sering mencederai kepercayaan masyarakat
internasional. Memang tak
mudah. Jika ingin mudah, ja jangan menjadi pemerintah,
kata Eep engakhiri
uraiannya (yang teks lengkapnya kalau tidak salah,
bisa didapat dari Yanti/
Heri Latief (bagi yang berminat).
Eep, mencanangkan: Para pembantu Presiden yang tak
pernah melaporkan kabar
buruk kepada Presiden adalah orang-orang berbahaya
bagi keselematan negara. Tapi
yang lebih berbahaya adalah Presiden yang juga
menyembunyikan kabar buruk pada
rakyatnya. Yang paling berbahaya adalah Presiden yang
terlalu jarang "berkirim
kabar" pada rakyatnya.
Diskusi yang berlangsung hangat tapi bersahabat,
memaparkan dan mengungkapkan
bahwa baik tentang janji hendak membentuk pemerintah
yang intinya terdiri dari
orang-orang yang profesional maupun mengenai
legitimitas dalam arti memenuhi
norma keperwakilan para menteri di lihat dari dukungan
parpol dan masyarakat,
--- masih tampak ada jarak yang cukup besar.
Dikemukakan bahwa adalah keliru
bila menggantungkan harapan yang diragukan bisa
dilaksanakan oleh pemerintah SBY
melihat kompoisinya dewasa ini.
Seorang sahabat yang duduk disebelahku, menyatakan :
Bagaimana SBY mau menangani
korupsi, karena wakilnya sendiri, J.Kala, adalah salah
satu dari "tiga garong",
maling besar yang telah memanipulasi dan mencuri
kekayaan negara.
Sehubungan dengan ini baik sekali lagi disimak tulisan
Bondan Winarno berjudul
"Gebrakan 100 Hari" di Suara Pembaharuan Daily, sbb:
Belum lagi berumur dua
minggu, beberapa menteri dalam Kabinet Indonesia
Bersatu sudah menunjukkan
mutunya yang "memenuhi syarat untuk dipecat".
Misalnya, apakah kita terlalu
bodoh untuk mempercayai alasan naif yang dikemukakan
seorang menteri yang
ketiduran di siang hari bolong?
Bagaimana pula dengan catatan solid beberapa menteri
yang terbukti pernah
melakukan tindak pidana atau tindak korupsi? Mengapa
Presiden SBY tidak memakai
"kesempatan" itu sebagai bagian dari "Gebrakan 100
Hari" dan mengganti menteri
yang cedera itu? Mengapa harus dipertahankan? Tidak
berlakukah "masa percobaan"
bagi mereka? Demikian Bondan Winarno.
Dalam diskusi disoroti gejala baha SBY telah
mengangkat masalah penanganan KKN
sebagai salah satu acara penting kabinet, untuk mana,
katanya, ia akan melakukan
suatu "shock teraphy". Para peserta diskusi, termasuk
Eep, menyatakan bila
memang benar-benar hendak memberlakukan "shock
teraphy" mengenai penanganan KKN,
yang hendak diajukan ke tengah masyarakat, maka
kirimkanlah sebuah tim
investagasi dari Kejaksaan Agung, untuk mulai "bicara"
(lagi) dengan Suharto.
Jangan seperti selama ini, pemerintah dan masyarakat
dipermainkan oleh tim
kesehatan Suharto termasuk oleh sementara pejabat
pemerintah, dengan isu
"kesehatan Suharto", sebagai dalih untuk
membebaskannya dari segala proses
hukum.
Bicara mengenai sinyal-sinyal yang harus dilontarkan
oleh SBY selama 100 hari
ini, dalam kesempatan bicara Aku mengemukakan, bahwa
masih segar dalam ingatan,
bahwa selama kampanyenya, SBY bicara dan berjanji
mengenai Reformasi dan
Rekonsiliasi. Patutlah selalu disadari, bahwa jatuhnya
Presiden Suharto dan
munculnya situasi demokratisasi dalam kehidupan
politik Indonesia, semua itu
adalah produk dari gerakan Reformasi dan Demorkatisasi
yang menggelora pada
tahun 1998 dst. Tapi sejak itu gerakan Reformasi
dikonstatasi "berjalan di
tempat" bahkan dikhawatirkan akan kembali ke suasana
dan kultur politik Orde
Baru.
Maka, bisa dimengerti adanya sementara harapan bahwa
SBY yang dipilih langsung
oleh rakyat itu, memberikan perhatian yang secukupnya
terhadap usaha Reformasi.
Juga dinantikan SBY akan menunjukkan kepeduliannya
dalam tindakan-tindakan nyata
bahwa ia betul-betul bermaksud untuk memulai usaha
Rekonsiliasi Nasional yang
didasarkan atas Kebenaran, atas pelurusan fakta-fakta
sejarah yang
dibengkak-bengkokkan oleh Orba. Sudah waktunya
pemerintah mengambil tindakan ke
arah reformasi di bidang hukum dan undang-undang
khususnya yang menyangkut
hak-hak warganegara dalam kehidupan politik.
Demikian pula halnya dengan Rekonsliasi. Tidaklah
mungkin melakukan rekonsiliasi
tanpa melakukan rahabilitasi terhadap jutaan
warganegara yang samasekali tak
melakukan kesalahan apapun, yang telah dirampas
hak-hak kewarganegaraannya,
mengalami represi dan didiskriminsi sejak peristiwa
65. Rekonsiliasi yang
didasarkan atas kebenaran adalah rekonsiliasi yang
didahului oleh tindakan
pemerintah merehabilitasi hak-hak politik dan
kewargenegaraan para wargangegara
yang selama puluhan tahun ini oleh Orba telah
diperlakukan tidak adil.
Penulis mengingatkan tentang tersiarnya suatu berita
dalam internet baru-baru
ini, yang mengungkapkan bahwa karena telah demikian
banyak orang tak bersalah
telah dibantai pada tahun-tahun 1965-66-67, ---salah
serang jendral yang amat
terlibat, yaitu Jendral Sarwo Edhi, mertua dari SBY,
sebelum ia meninggal dunia,
menyatakan penyesalannya karena telah begitu banyaknya
korban yang jatuh, pada
permulaan berdirinya Orba. Dan bahwa hal itu harus
ditindak lanjuti dengan suatu
usaha pengkoreksian. Diberitakan bahwa Sarwo Edhi
semacam memberikan amanah
kepada menantunya, agar mengurus masalah (pembantaian
65)tsb. Lagi menurut
berita itu, SBY dikatakan memahami apa yang
diamanahkan itu. Mudah-mudahan
saja.
Tetapi, seorang sahabat baik saya, ketika mendengar
berita itu, berkomentar: Itu
ilusi! Eep mengatakan, kalau betul itu amanah Sarwo
Edhi kepada menantunya yang
sekarang ini menjabat Presiden RI, maka amanah itu
harus dilaksanakannya.
Lagipula, kata Eep, kalau betul-betul SBY hendak
melakukan suatu "shock teraphy"
maka sekarang inilah saatnya melakukan Rehabilitasi
dan Rekonsiliasi Nasional
sebagai suatu "shock teraphy".
Akhirullah kalam, kesanku tentang diskusi malam itu
mengenai "100 HARI
PEMERINTAHAN SBY", suasana umum, adalah, sbb: JANGAN
TERLALU BERHARAP PADA
PEMERINTAHAN BARU INI. Nanti kecewa lagi! * * *
-----------------
Catatan tambahan dari La Luta:
* Menurut data formal dari Nuffic,the Netherlands
organization for international cooperation in higher
education, tercatat ada 5559 mahasiswa indonesia yang
sedang belajar di Belanda.Dan dari jumlah 5559
mahasiswa yang terdaftar, adalah 80% dari jumlahnya
mendapatkan beasiswa dari Orang Tuanya. Sedangkan
menurut informasi dari Atase Pendidikan dan
Kebudayaan, Bapak Muhajir, jumlah mahasiswa yang
mendaftar mencapai 668 mahasiswa.
Tentunya informasi diatas sangat mengejutkan! Kalau
misalnya per mahasiswa dibebani biaya Uang sekolah dan
biaya kehidupan sehari-hari bisa mencapai maximal 15
ribu euro per tahun dan berarti jumlah total akan
mencapai 66 juta euro. Dengan begitu para mahasiswa
Indonesia pun juga turut menyumbang perbaikan ekonomi
belanda di sektor pendidikan, sektor konsumsi, sektor
pajak dan sektor asuransi. Hanya karena kenyataan
legitimitas sistim pendidikan di Indonesia masih belum
mendapat "kepercayaan" terhadap kualitas pendidikan
dari kalangan anak-anak orkay. Ini berarti buat
kondisi perekonomian Indonesia masih mengalami
tendensi peningkatan "capital flight" dari sektor
pendidikan.
* Pihak KBRI-Den Haag bersedia memfasilitasi
penyediaan ruangan dan konsumsi untuk buka puasa. Dan
menurut informasi dari dapur kbri kemarin, bahwa nasi
bungkusnya yang habis sebanyak 117 bungkus. Jadi Pak
Muhajir maupun Pak Dubes, M.Yusuf baru menyadari
bahwasanya penting sekali diadakan "Temu Wicara" yang
dianggap sebagai salah satu kebutuhan WNI di
perantauan. Juga, yang dianggap oleh pihak KBRI
sebagai program dukungan fasilitas sektor pendidikan
pemerintah RI. Pertanyaannya adalah, Apakah 100 hari
pemerintahan SBY juga akan ikut memasukan program
agenda persoalan keterpurukan sistim pendidikan dan
krisis lapangan kerja di Indonesia?
Salam sejahtera,
Mira
La Luta Continua!
__________________________________
Do you Yahoo!?
Check out the new Yahoo! Front Page.
www.yahoo.com
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Make a clean sweep of pop-up ads. Yahoo! Companion Toolbar.
Now with Pop-Up Blocker. Get it for free!
http://us.click.yahoo.com/L5YrjA/eSIIAA/yQLSAA/IotolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung !
Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya
pembebasan !
Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra seperti
puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan
kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan
******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau
diskusi di [EMAIL PROTECTED] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi
maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke :
[EMAIL PROTECTED] (langganan)
website http://www.geocities.com/jaker_pusat
( underconstructions)
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
