No : D/KPP-PRD/X/05/001 Hal : Pernyataan Sikap OPERASI MILITER NON-PERANG DI ACEH BUKAN JAWABAN, SEGERA WUJUDKAN PEMBANGUNAN EARLY WARNING SYSTEM BAGI NEGERI-NEGERI MISKIN Bencana gempa yang disusul dengan gelombang tsunami pada 26 Desember 2004 menambah panjang penderitaan rakyat Aceh. Bencana yang menelan lebih dari 94.000 jiwa menambah jumlah rakyat Aceh yang menjadi korban selama penindasan militer Orde Baru dan dibawah Daruat Militer-Sipil. Kehancuran gedung dan infrastruktur fisik lainnya menjadi berlipat ganda setelah sebelumnya kehancuran dan kematian-pun terus terjadi lebih dari tiga dekade dibawah kontrol operasi militer dalam berbagai bentuknya. Bencana yang memakan korban yang luar biasa banyak, tidak adanya infrastuktur perlindungan�vegetasi pantai (hutan manggroove), bahkan tidak ada peringatan relokasi penduduk dari daerah pantai jika tidak mampu membangun proteksi (karena dari data geologi, daerah tersebut merupakan wilayah yang rentan gelombang tsunami, bahkan beberapa ilmuwan telah memberi peringatan akan terjadinya gempa tsunami pada tahun 2002); memperlihatkan bahwa kejadian yang sesungguhnya adalah keterlambatan, akibat Aceh yang selama ini tertutup dan dibawah kontrol kekuasaan militer. Sikap pemerintah Indonesia yang secara politis masih bersikukuh memberlakukan Darurat Sipil ditengah bencana adalah tindakan arogan yang semakin menambah daftar korban. Bahkan terlihat arogansi TNI diatas pemerintah dalam melihat persolan. Widodo AS dan Endang Suwarya�penguasa darurat militer Aceh sebelum Darurat Sipil, dengan jelas menyatakan bahwa antara operasi kemanusiaan dan operasi keamanan memiliki porsi yang sama, sedangkan SBY sebelumnya sempat menyerukan operasi kemanusiaan adalah paling utama dan GAM bahkan diminta untuk membantu kelancaran proses evakuasi dan rehabilitasi pasca gempa. Sementara management penanggulan bencana juga sangat memalukan, jauh di bawah standard. Kita melihat dengan mata telanjang bahwa tidak ada suatu Unified Command untuk menanggulangi National Disaster ini. Alwi Sihab sudah membeberkan sikap dan �kerja yang sudah� dilakukan dalam tanggap darurat dibawah komandonya, namun jawaban tersebut semakin memperlihatkan kebobrokan manajemen penanganan bencana nasional pemerintah, penerangan dilakukan sporadis, bukan sebagai suatu sistem penerangan yang terorganisir. Seharusnya sesaat setelah kejadian Presiden langsung membentuk semacam Komando Penanggulangan Bencana Aceh-Sumut (apa pun namanya), yaitu komando terpusat yang mengkoordinir seluruh usaha penanggulangan suatu operasi atau bencana alam. Lengkap dengan staf pemikirnya di tingkat nasional. Misalnya dimulai dari pemotretan udara langsung sesaat setelah kejadian, kemudian dibuat pos-pos untuk mencapai sasaran. Sehingga tidak akan terjadi penumpukan seperti di Banda Aceh, Medan dan Halim. Pekerjaan selanjutnya adalah penyediaan informasi. Misalnya Di Halim, semua informasi digelar untuk para petugas, para pelaksana, relawan, pers, dan rakyat yang memelukan informasi. Rangkaian pekerjaan yang kemudian dilakukan secara sistematis adalah: Pertolongan Pertama, Pendirian Rumah-rumah sakit, Penguburan dan Pembakaran Jenazah, sanitasi, dan pencegahan penyakit menular. Cadangan yang terdiri dari sukarelawan, dibentuk dalam satu satuan tugas. Pencatatan, pendokumentasian, pertolongan untuk manusia, untuk jalan dan perumahan, penghubung dari pos ke pos, dari daerah ke daerah. Thailand sempat membuat foto-foto korban sebelum dikubur dan pemerintah juga seharusnya bisa dengan cepat melakukan semua pekerjaan itu. Sehingga pengendalian dan pengawasan, sistem komunikasinya jelas tidak saling tuduh menuduh, lempar melempar. Kalau panglimanya oleh Presiden, dan Kepala Staf Hariannya adalah Menko Kesra, semua panglima dan menteri-menteri segera menempatkan orang-orangnya dalam Operasi Penanggulangan Bencana ini. Tak mungkin mengajak seluruh staf dan kementriannya, kalau tidak mau kacau atau tidak jalan. Kenyataan yang ada sekarang: Organisasi semacam ini sampai sekarang tidak ada, sedikitnya tidak diumumkan kepada publik, agar masyarakat tahu kemana ia akan berhubungan. Tidak benar anggapan jika Menko Kesra dan Kepala Staf AD sudah ditunjuk, semua akan bisa berjalan. Tidak mungkin berjalan dengan sendirinya. Bahkan semakin kontraproduktif lagi dengan adanya usulan DPR dalam rapat terbatas dan tersembunyi pada Selasa lalu, mengenai pemberlakuan Operasi Militer Non-perang. Kontraproduktif karena pertama, jelas sudah terlambat, mobilisasi penuh kekuatan tentara seharusnya sudah dilakukan sesaat setelah gempa�namun di lapangan waktu itu kita tidak melihat ada mobilisasi signifikan dari kekuatan tentara, bahkan sangat jauh lebih sedikit dari pengiriman pasukan dengan kualifikasi yang beragam demi darurat militer. Kemudian kedua karena status darurat sipil Aceh tidak menguntungkan bagi partisipasi demokratik berbagai kekuatan sipil Indonesia dan Aceh. Saat ini saja jaminan keterlibatan berbagai organisasi sipil masih belum terbukti di lapangan, TNI melakukan Sweeping KTP para relawan yang terjadi beberapa kali dalam perjalanan relawan kami dari Tapak Tuan menuju Meulaboh serta pemungutan dana �masuk Meulaboh� antara Rp. 50.000 � Rp. 100.000, sentralisasi bantuan logistic hingga posko di kantor-kantor struktur KODIM setempat, masih terus terjadinya operasi militer di wilayah-wilayah Aceh Timur, Tengah dan Selatan. Ketiga, pemberlakuan operasi ini�apalagi mendapatkan legitimasinya lewat UU TNI�akan semakin mengokohkan dominasi tentara di dalam proses penanggulangan dan recovery di Aceh, padahal yang dibutuhkan segera adalah konsep yang komprehensif�bukan sodoran jumlah dana sebesar tak kurang dari 250 milyar oleh Dephan pada pemerintah untuk operasi militer non perang ini, dengan melibatkan berbagai pihak�ilmuwan, pakar tata kota, organisasi-organisasi sipil-demokratik dsb--dalam satu Operasi Penanggulangan Bencana terpadu, dan dalam kondisi sekarang TNI sudah terbukti terlambat dan tidak lagi mendesak diperlukan. Tidak terhindarkan, dengan situasi yang demikian rentan dan buruk, ditambah dengan pemerintahan SBY menjelang 100 harinya semakin menunjukkan ketiadaan karakter kerakyatan, demokratis, modern, berdaulat, alih-alih pemerintahan elitis, militeristik, terlalu lama membudak kepada kepentingan perusahaan tranasional dan pemerintahan imperialis, maka sikap pemerintah yang membudak pada hutang (seperti yang dikemukakan Agung Laksono) adalah sikap yang bodoh dan terbukti menyengsarakan rakyat. Tawaran negara-negara dalam Paris Club untuk moratorium dan pemotongan hutang seharusnya ditingkatkan dengan tuntutan penghapusan hutang negara-negara miskin tanpa syarat. Tak perlu menunggu dengan cara diplomasi yang mengemis-ngemis hingga KTT 6 Januari 2004. Pemerintahan yang berdaulat dan mandiri semestinya mampu memaksa negeri-negeri donor untuk memberikan hibah serta berbagai peralatan yang dibutuhkan segera untuk penanggulangan bencana, seperti diesel power plant, dan pompa light drilling. Dan berbagai perusahaan asing yang diizinkan beroperasi di Indonesia seharusnya bisa diambil alih jika negeri asalnya menolak membantu penanganan bencana Indonesia. Demikian halnya dengan PBB, rencana pembangunan Early Warning System (EWS) dikatakan sudah ditargetkan pada akhir 2005 di negara-negara kawasan sekitar Samudra Hindia. Namun belum dijelaskan bagaimana sistem peringatan dini yang ditargetkan dapat digunakan pada akhir 2005, apakah seperti yang dibangun Amerika Serikat di Honolulu untuk kawasan Samudera Pasifik, atau masih dalam tingkat sederhana. Sebagian rumah yang musnah karena gempa dan Tsunami adalah rumah kayu�yang membuktikan sebagian besar rakyat Aceh masih miskin, sebagian lagi yang selamat berada di ketinggian (gedung bertingkat, bukit, pohon, terapung-apung maupun di perahu). Semua itu terjadi karena Indonesia tidak memiliki EWS�padahal 28 wilayahnya rawan tsunami, maka tidak ada sistem evakuasi dan relokasi komprehensif ke tempat tinggi; bahkan juga karena tidak menggubris peringatan dari beberapa ilmuwan pada tahun 2002 akan terjadinya gempa tsunami, hingga terlacaknya kemungkinan gempa dan tsunami di pusat pemantauan Pasifik di Honolulu 15 menit setelah gempa tektonik. Dari bencana yang merenggut nyawa lebih dari 150.000 jiwa secara internasional (Asia Tenggara, Selatan, Afrika) dan menyebabkan kehancuran yang dahsyat, solidaritas secara nasional, regional, dan internasional terbukti tumbuh bahkan mobilisasi umum masyarakat sendiri sudah terjadi tanpa komando pemerintah. Solidaritas ini jauh lebih tinggi dari peran mobilisasi pemerintah dalam mengatasi persoalan. Solidaritas diantara mayoritas rakyat ini membuktikan bahwa rakyatlah yang berkemampuan, bukan pemerintah apalagi TNI. Sehingga solidaritas inilah yang harus terus diperkuat, untuk mengatasi berbagai persoalan yang bersumber dari pemerintahan yang tak becus mengurusi negara, membudak pada asing, korup, lamban, dan militeristik, guna segera merubah tatanan dunia yang mengerikan (penuh perang, kemiskinan, kelaparan, ketidakadilan, militeristik, penindasan) menjadi tatanan dunia yang lebih manusiawi dan berpihak kepada rakyat kebanyakan. Untuk itu menurut kami, Komite Pimpinan Pusat Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD), solusi politik pasca Bencana Gempa dan Tsunami yang harus segera dilakukan oleh sebuah Pemerintahan yang Berdaulat, Kerakyatan, Demokratik, Modern, dan Bersih adalah: 1. Menolak Pemberlakuan Operasi Militer Non-Perang di Aceh 2. Mencabut status Darurat Sipil, Jeda Kemanusiaan guna Pembentukan Pemerintahan Daerah Sementara yang terdiri dari berbagai elemen demokratik rakyat aceh, sekaligus sebagai solusi penyelesaian konflik yang demokratis dan tidak berdarah. 3. Pembukaan akses teritori Aceh dan transparansi terhadap bantuan penyelamatan dan pemulihan, baik dari nasional juga internasional. 4. Penghapusan hutang luar negeri bukan moratorium atau pemotongan hutang bagi Indonesia, yang alokasi dana cicilan hutang pokok dan bunganya dipergunakan untuk pembangunan Aceh, akses pendidikan, perumahan dan kesehatan serta truma healing pada khususnya dan demi kemajuan kesejahteraan dan produktivitas masyarakat Indonesia pada umumnya, serta kontrol dan transparansi pemakaiannya. 5. PBB bertanggung jawab untuk segera membangun EWS bagi negara-negara miskin, tidak hanya negera-negara kaya. 6. Penguatan solidaritas dan kekuatan rakyat secara nasional dan internasional untuk membebaskan dunia dari tatanan perang, militeristik dan tatanan globalisasi neoliberal yang menindas Bila tak mampu dilakukan, maka artinya jelas pula bahwa Pemerintahan yang berkuasa saat ini bukanlah Pemerintahan yang Bersih, Berdaulat, Demokratis, Kerakyatan dan Modern. Jakarta, 5 Januari 2005 KOMITE PIMPINAN PUSAT � PARTAI RAKYAT DEMOKRATIK (KPP-PRD) Lukman Hakim Zely Ariane Pjs. Ketua Umum Sekretaris Jenderal ===== Gulingkan Pemerintahan Boneka Penjajah Asing dan Militerisme! Bangun Persatuan Rakyat-Bentuk Pemerintahan Rakyat Miskin! Komite Pimpinan Pusat - Partai Rakyat Demokratik (KPP-PRD) Jl. Tebet Barat Dalam VIII L No. 2 Kec. Tebet Barat Jakarta Selatan 12810 Telp. 021-8309061 Hp. 0815-8126673 (Sekjend) 0815-6867741 (Ketua I) 0816-1675291 (Ketua II) 0815-8946404 (Ketua III) __________________________________________________ Do You Yahoo!? Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around http://mail.yahoo.com Semua orang adalah seniman setiap tempat adalah panggung ! Belajar dan berkarya senilah bersama Rakyat miskin untuk membangun budaya pembebasan ! Silakan kawan kawan kirimkan karya seni berupa tulisan sastra seperti puisi,cerpen, gambar gambar berupa lukisan, kartun ,komik ,atau undangan kegiatan kebudayaan yang membangun budaya pembebasan ******Bergabung dan ramaikan diskusi Reboan di jaker (di dunia nyata) atau diskusi di [email protected] (di dunia maya)! Untuk bergabung di diskusi maya silakan kawan kawan kirim email kosong ke : [EMAIL PROTECTED] (langganan) website http://www.geocities.com/jaker_pusat ( underconstructions) Yahoo! Groups Links <*> To visit your group on the web, go to: http://groups.yahoo.com/group/jaker/ <*> To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] <*> Your use of Yahoo! Groups is subject to: http://docs.yahoo.com/info/terms/
