Ratusan Massa FOTBALA-K Unjuk Rasa ke Kejari dan DPRD Pematangsiantar
Pematangsiantar (SIB)
Ratusan massa FORBALA-K (Front Rakyat Bersatu Lawan Koruptor) unjukrasa ke Kantor Kejari dan DPRD Pematangsiantar, Selasa (14/6) meminta dan mendesak kasus korupsi di Pemko, DPRD, PDAM Tirtauli dan PLN diusut tuntas supaya ada kepastian hukum. Tuntutan itu disampaikan kepada Kajari Pematangsiantar Halili Thoha SH didampingi Kasi Pidsus Heryansyah SH, KasiIntel F Lamboe SH dan Kasi Pidum H Sinurat SH. Tuntutan serupa juga disampaikan kepada Wakil Ketua DPRD Ir Saud H Simanjuntak didampingi Zainal Purba Ketua Komisi I, Drs Toga Tambunan, Alosius Sihite dan St Horas Silalahi BA.
Aksi unjukrasa di Kantor Kejari Pematangsiantar dan Kantor DPRD itu, diawali dengan orasi yang mengkritik aparat penegak hukum dan wakil-wakil rakyat di legislatif yang dinilai tidak serius menuntaskan kasus korupsi yang merugikan negara, agar ada kepastian hukum terhadap pelakunya. Secara bergantian elemen FORBALA-K menampilkan oratornya untuk menyampaikan tuntutan.
Pengunjukrasa juga menggelar spanduk bertuliskan ?Berantas korupsi pendidikan dan kesehatan gratis untuk rakyat sekarang juga? berlangsung tertib meski diwarnai teriakan-teriakan histeris. Aksi unjukrasa terdiri dari 15 elemen masyarakat tergabung dalam FORBALA-K berlangsung aman, elemen yang tergabung antara lain PRD, LMND, SRMK, SCW, FUTRA, JTR.
Sejumlah poster-poster bertuliskan; jangan pernah membohongi rakyat isu Pilkada, Ditunda Pilkada dan diproses calon-calon, Adili pelaku mark up dana KPU, Tuntaskan kasus korupsi pejabat Pemko, DPRD, KPUD dipertegas orator pengunjukrasa kepada pihak Kejari dan DPRD Pematangsiantar agar segera memberi jawaban bagaimana tindaklanjut penanganannya.
Kajari Pematangsiantar, Halili Thoha SH menyikapi permintaan pengunjukrasa berjanji akan tetap melakukan pengusutan tuntas terhadap segala bentuk tindak pidana korupsi. Namun dia mengakui, hingga saat ini jaksa kesulitan mengusut dugaan korupsi di tubuh DPRD Pematangsiantar berhubung izin dari Gubsu untuk memeriksa anggota DPRD yang masih aktif harus ada. Namun tidak dijelaskan Kajari Halili Thoha apakah permohonan izin kepada Gubsu sudah diajukan atau tidak.
Sementara di Kantor DPRD Pematangsiantar para pengunjukrasa juga mendapat penjelasan dari Wakil Ketua Ir Saud H Simanjuntak, bahwa DPRD akan membantu serta menindaklanjuti kasus apa saja yang disampaikan. Bukti nyata ungkapnya setelah Pimpinan DPRD resmi menyampaikan pengaduan ke Polres Simalungun soal ketekoran Kas Pemko sebesar Rp5,4 miliar ternyata bisa dikembalikan ke Kas Daerah sebanyak Rp1,1 miliar.
Sehabis Ir Saud H Simanjuntak memberi penjelasan salah seorang pengunjukrasa mengajukan interupsi, ?Kenapa DPRD tak bereaksi soal LPj tak dilaksanakan pelaksana walikota. ? Lalu dijawab Wakil Ketua DPRD itu, beberapa bulan lalu pelaksana Walikota Pematangsiantar Ir H Kurnia Rajasyah Saragih MM sudah disurati, namun setelah dia lengser baru LKPj diterima DPRD Selasa (7/6), terang Ir Saud H Simanjuntak.
Enam Butir Tuntutan
Baik di kantor kejari dan kantor DPRD Pematangsiantar Koordinator FORBALA-K Torp MH Sihombing membacakan pernyataan sikap mereka sebagai tuntutan untuk ditindaklanjuti. Enam butir tuntutan antara lain mendesak aparat berwenang (Jaksa, Kepolisian, Pengadilan) menyelesaikan sekarang dugaan tindak pidana korupsi dana APBD tahun 2001-2004, laporan pertanggungjawaban (LPj) tahun 2003-2004, indikasi penyalahgunaan anggaran pendidikan 2003-2004 dan pembayaran UAN 2005, indikasi koruktif panjar-panjar tahun 2002-2005.
Mendesak pihak berwenang (polisi, jaksa dan pengadilan) segera mengungkapkan kelangkaan BBM (Bahan Bakar Minyak) premium dan minyak tanah, pemadaman listrik, menyerukan kepada rakyat semua bergerak untuk mengungkapkan kelangkaan BBM dan mengepung instansi terkait dan memaksa segera menyelesaikan segala kasus dugaan tindak pidana korupsi dilakukan oknum pejabat Pemko Pematangsiantar.
Sehabis membacakan pernyataan sikap di Kantor DPRD beberapa orang utusan pengunjukrasa seperti Torp MH Sihombing, Binaris Situmorang SH, Maringan Hutapea, M. Adil Saragih menemui Kapolres Simalungun AKBP Drs Adhi Prawoto SH untuk menyampaikan tuntutan serupa. Pengunjukrasa membubarkan diri dengan tertib menumpangi mobil Angkot yang tersedia, meninggalkan komplek kantor wakil rakyat itu. (E3/E10/f)
---------------------------------------------------------------------------------------------------------
Massa Forbala-K Unjuk Rasa ke Kejaksaan dan DPRD Pematang Siantar
Pematang Siantar, (Analisa)
Ratusan massa Front rakyat bersatu lawan Koruptor (Forbala-K) menggelar unjuk rasa dengan mengusung puluhan poster dan beberapa spanduk ke kantor Kejaksaan dan DPRD kota Pematang Siantar, Selasa (14/6).
Massa Forbala-K yang sebagian besar para pemuda itu dalam melakukan aksinya mengumandangkan tembang bernada menghujat dan menyampaikan orasi secara bergantian, baik di Kejaksaan maupun di halaman gedung dewan.
Wakil Ketua DPRD Pematang Siantar Ir Saut H Simanjuntak didampingi M Yusuf Siregar, SH, Horas Silalahi. Alosius Sihite menerima para demonstran itu, sedang di Kejaksaan mereka diterima Lumbu.
Kordinator Forbala-K, Torop MH Sihombing membacakan pernyataan sikap mereka antaranya disebutkan, menyerukan kepada seluruh kekuatan rakyat, organisasi massa rakyat, serikat-serikat, LSM dan rakyat seluruhnya dalam momentum politik ini bersatu dan bertindak menuntut, mendesak aparat berwenang (Jaksa, Kepolisian, Pengadilan) menyelesaikan dugaan tindak pidana korupsi dana APBD tahun 2001-2004.
Indikasi konspiratif mengarah pada prilaku korup antara eksekutif dan legisalatif dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ) 2003-2004, indikasi penyalahgunaan anggaran pendidikan 2003-2004 dan pembayaran UAN 2005, indikasi mal administratif koruptif dalam panjar-panjar 2002-2005.
Selain itu, indikasi koruptif dana pensiun pegawai PDAM Tirtauli Rp2,7 milyar lebih, indikasi penyelundupan BBM atau laporan tindak pidana korupsi APBD 2003-2004 yang dilaporkan DPRD Pematang Siantar beberapa waktu lalu kepada pihak berwajib/polisi.
Forbala-K juga mendesak pihak berwenang, segera mengungkap kelangkaan BBM, minyak tanah, pemadaman listrik secara bergilir, kemacatan distribusi air PDAM Tirtauli karena sangat merugikan konsumen/rakyat.
Menyerukan kepada seluruh rakyat agar mengungkap kelangkaan BBM, PLN, kemacatan distribusi air bersih. Jangan lalai, sebutnya. Pemberantasan korupsi sejati sampai ke akar-akarnya tidak mungkin diserahkan pada aparat yang korup tanpa desakan dan kontrol rakyat yang tegas.
Selanjutnya disebutkan, bangun komite atau persatuan rakyat pemberantasan korupsi untuk kesejahteraan. Komite yang dibangun akan mendata seluruh kasus korupsi dilakukan elit politik, birokrat maupun penguasa setempat yang akan dilaporkan keapda Kejaksaan.
Dirikan posko pemberantasan korupsi di setiap kelurahan, RT/RW yang berkordinasi pada tingkat lokal maupun nasional dalam rangka menghimpun kekuatan politik rakyat dalam menjalankan program pemberantasan korupsi demi kesejahteraan rakyat. Terakhir mereka menyarukan agar mengepung dan mendesak instansi terkait segera menyelesaikan semua kasus dugaan tindak pidana korupsi yang dilakukan oknum pejabat di Pemko Pematang Siantar.
Wakil Ketua DPRD Ir Saut H Simanjuntak dengan tegas menyatakan, siap mendukung dan menindaklanjuti aspirasi Forbala-K. (jap)
__________________________________________________
Do You Yahoo!?
Tired of spam? Yahoo! Mail has the best spam protection around
http://mail.yahoo.com
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
[EMAIL PROTECTED]
