(Tulisan berikut ini juga disajikan dalam website

http://perso.club-internet.fr/kontak/  )

 

 

                    PERNYATAAN KEPRIHATINAN PPI PRANCIS

                    TENTANG STUDI BANDING ANGGOTA DPR

 

 

Tulisan ini dimaksudkan sebagai dukungan dan sekaligus juga sebagai sambutan terhadap pernyataan yang dikeluarkan oleh pimpinan Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis berkaitan dengan kunjungan 10 anggota DPR ke Prancis yang dinamakan « studi banding ». Mengingat arti penting kasus ini dilihat dari segi politik, moral, dan psikologis, kalau dihubungkan dengan situasi di Indonesia, maka di bawah ini disajikan pernyataan PPI Prancis tersebut dengan lengkap, ditambah dengan komentar atau curahan hati, yang mungkin bisa dianggap oleh orang-orang atau kalangan-kalangan tertentu sebagai ungkapan yang keterlaluan tajamnya atau, bahkan,  sembarangan saja.

 

Berikut adalah teks pernyataan tersebut :

 

Kepada Yth

Yang mulia Anggota Badan Legislasi DPR

Republik Indonesia

 

Perhimpunan Pelajar Indonesia di Prancis (PPI Prancis), sebagai bagian komunitas masyarakat Indonesia di Prancis, menerima undangan dari Kedutaan Besar Republik  Indonesia di Prancis untuk menghadiri acara ramah-tamah dengan anggota Badan Legislasi (Baleg) DPR Republik Indonesia. PPI Prancis mengucapkan terima-kasih kepada KBRI Prancis atas undangan ini.

 

Berdasarkan informasi yang kami peroleh, kunjungan Yang mulia anggota Badan Legislasi DPR kali ini adalah melakukan studi banding proses penyusunan rancangan UU di Prancis. PPI Prancis mendukung upaya studi banding yang dilakukan anggota DPR-RI. PPI Prancis berpendapat bahwa dengan studi banding diharapkan anggota DPR-RI dapat memperoleh pengetahuan dan wawasan sehingga dapat menjalankan fungsi sebagai legislator secara lebih baik.

 

Namun demikian, PPI Prancis berpendapat bahwa studi banding dengan berkunjung langsung ke negara yang hendak dilakukan perbandingan adalah bukan satu-satunya cara mendapatkan hasil yang efektif. Kini, dengan kemajuan teknologi, pelaksanaan studi banding dapat dilakukan dengan cara lain dengan hasil yang efektif, misalnya tele-conference dan web-conference. Untuk mendapatkan bahan atau dokumen secara lebih detail dapat dilakukan dengan memanfaatkan perwakilan Indonesia di negara tersebut dan atau bisa dilakukan dengan membuka informasi di

situs internet.

 

Dalam suasana di tanah air sedang mengalami permasalahan yang berat dan kompleks, seperti kemiskinan bangsa dengan utang luar negeri mencapai 134 miliar dollar AS, di antara tangisan bayi dan anak Indonesia yang menderita busung lapar, meningkatnya angka kemiskinan yang jumlahnya hampir 40 juta orang, krisis BBM yang melanda seluruh pelosok nusantara, pelaksanaan studi

banding dengan mendatangi ke negara tujuan saat ini bukanlah cara dan waktu yang tepat. Pelaksanaan studi banding seperti ini hanya akan mengurangi citra Yang mulia anggota Badan Legislasi DPR-RI dan DPR-RI secara kelembagaan di mata masyarakat dalam dan luarnegeri. Disamping itu hal ini dapat mempersepsikan rendahnya sense of crisis anggota DPR yang terhormat.

 

PPI Prancis sangat prihatin atas permasalahan bangsa Indonesia dewasa ini demikian pula sangat prihatin atas pelaksanaan studi banding anggota Dewan yang terhormat kali ini.

 

Demikian pernyataan keprihatinan PPI Prancis.

 

Paris, 26 Juli 2005

 

 

Rudianto Ekawan

Ketua PPI Prancis 2004-2005

 

* * *

 

Curahan hati dan komentar atas pernyataan PPI Prancis :

 

Sebagai orang yang sudah lanjut usia (76 tahun) dan yang sudah tinggal di Paris selama lebih dari 30 tahun dan melakukan berbagai kegiatan politik, sosial dan kebudayaan, untuk tanah-air Indonesa, saya merasa sekaligus berang, muak, prihatin, malu,  dicampur bangga dan senang sekali membaca pernyataan PPI Prancis tersebut di atas.

 

Sebab, pernyataan ini mencerminkan bahwa sebagian generasi muda bangsa kita sangat peduli dan peka terhadap situasi di tanah air, yang sedang dirundung oleh berbagai kesulitan ekonomi dan sosial yang parah sekali dan juga kebobrokan moral yang serius. Ketika pada dewasa ini media massa di Indonesia dibanjiri berita-berita tentang korupsi yang merajalela di kalangan atas sampai kalangan yang terbawah, tentang orang-orang miskin yang jumlahnya sekitar 40 juta, tentang pengangguran di kalangan anak muda dan buruh yang membengkak, tentang anak-anak bayi yang busung lapar di berbagai tempat, tentang anak sekolah yang bunuh diri karena tidak bisa bayar uang sekolah, maka wajarlah kalau generasi muda kita brontak dan marah mendengar adanya acara « studi banding » para anggota DPR ke Eropa.

 

 

SIKAP  POLITIK  DAN MORAL YANG TEPAT

 

Secara politik, sikap generasi muda kita ini adalah tepat sekali dan juga obyektif secara moral, karena sesuai dengan situasi kongkrit dan nyata di tanah air dewasa ini. Jadi,  orang tidak bisa mengatakan bahwa pernyataan PPI Prancis itu mengada-ada, atau demagogis, atau bombastis, atau « asal njeplak » saja. Sebaliknya, kalau kita amati dengan teliti baik isi maupun cara dan gaya bahasa yang digunakan dalam pernyataan itu tercermin sikap yang sopan, hati-hati, dan « terkendali », dalam mengutarakan pendapat tentang tujuan « studi banding » para anggota  DPR dan juuga sikap terhadap KBRI yang correct.

 

Dengan amat tajam dalam statemen itu sudah diangkat berbagai persoalan besar dan serius  yang sedang dihadapi bangsa (  antara lain ; utang luarnegeri, jumlah orang miskin yang 40 juta orang, krisis BBM, busung lapar).  Juga telah dituangkan kritik keras terhadap program kunjungan « studi banding » dengan kata-kata « saat ini bukanlah cara dan waktu yang tepat » dan bahwa lunjungan studi banding itu « mengurangi citra anggota Badan Legislasi DPR, dan  dapat mempersepsikan rendahnya sense of crisis anggota DPR (« yang terhormat »)..

 

Arti penting statemen PPI Prancis itu bukan saja dapat dilihat dari segi benarnya orientasi isinya dalam menghadapi situasi bangsa dewasa ini, tetapi juga bahwa sikap ini bisa merupakan dorongan atau contoh bagi PPI di berbagai negeri lainnya di dunia dan juga bagi generasi muda Indonesia  umumnya (mahasiswa, pemuda, pelajar).

 

 

MEMBOIKOT JAMUAN MAKAN

 

Sebab, menurut informasi yang saya terima, pernyataan ini telah disajikan atau diantar oleh sejumlah anggota PPI Prancis di Wisma Duta (rumah resmi Duta Besar, yang sekarang masih dijabat oleh Kuasa Usaha Ibu Lucia Rustam). Oleh « delegasi » PPI ini pernyataan tersebut telah dibacakan di depan para hadirin yang diundang untuk silaturahmi dan jamuan makan malam untuk menyambut kunjungan rombongan anggota parlemen (yang jumlahnya 10 orang).

 

Tanpa maksud untuk bersikap negatif terhadap para petugas KBRI , tetapi melulu sebagai tanda protes terhadap kunjungan « studi banding » para anggota DPR itu, 5 pemuda yang mewakili PPI Prancis itu kemudian meninggalkan ruangan (memboikot) jamuan makan, dengan diringi oleh pandangan banyak orang yang terkejut dengan tindakan « berani » para pemuda itu.

 

Dari informasi yang saya terima, rombongan anggota DPR itu pada hari  Rabu (tanggal 27 Juli) telah meninggalkan Paris menuju Amsterdam untuk kunjungan « studi  banding » juga. Mereka telah « bekerja » di Paris dengan mengunjungi parlemen Prancis tidak sampai satu hari. Bisa diramalkan bahwa di Holland pun rombongan anggota parlemen kita ini akan menghadapi reaksi atau suara-suara « yang tidak mengenakkan ».

 

Apa saja yang telah dapat dihasilkan para anggota DPR « yang mulia dan terhormat »  dengan mengadakan »studi banding » itu (yang berlangsung dalam waktu yang begitu singkat) tidak atau belum diketahui. Tetapi, berdasarkan pengalaman yang sudah-sudah, dapatlah kiranya diperkirakan bahwa hasil kunjungan « studi banding » semacam itu, hanyalah sedikit sekali atau tidak mempunyai arti penting, yang sepadan  dengan besarnya beaya yang telah dikeluarkan oleh negara.Hal ini jugalah yang telah diangkat oleh PPI Prancis, dengan mengajukan usul-usul  atau  cara-cara yang bisa membawakan hasil lebih effektif (tele-conference atau web-conference).

 

 

KESAN ORANG :  HANYA UNTUK JALAN-JALAN

 

Mengingat itu semua, sudah wajarlah kalau banyak orang mempunyai kesan bahwa para anggota DPR itu dengan alasan atau dalih « studi banding » sebenarnya mereka hanya mau menggunakan (lebih tepatnya :  mensalahgunakan) kedudukan mereka « yang terhormat, sebagai wakil rakyat » untuk jalan-jalan atau main plesir ke luarnegeri atas beaya yang besar sekali dari rakyat.

 

Kalau hal ini digabungkan dengan hiruk-pikuk yang mencerminkan kualitas rendah mentalitas para anggota DPR dengan issu usul atau rencana menaikkan gaji mereka secara gila-gilaan. Suratkabar Sinar Harapn (22 Juli 2005) memuat berita ; « Menurut data Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR saat ini, Ketua DPR mendapatkan gaji Rp 35,17 juta per bulan. Wakilnya Rp 29,89 juta. Sementara anggota dewan Rp 28, 37 juta. Gaji ini dinilai terlalu kecil dan diusulkan untuk ketua menjadi Rp 65,17 juta atau naik 82, 5 %. Wakilnya menjadi Rp 51,39 juta, naik 71, 8 %. Dan anggota dewan menjadi Rp 38,01 juta, naik 33,9 %. Ini berarti gaji bulanan ketua DPR secara keseluruhan naik 104 %, wakilnya naik 89,5 % dan anggotanya naik 82,8 % ».

 

Begitu rendahkah mentalitas atau sudah begitu bejatkah moral anggota DPR kita itu ? Sebab, ketika negara dan rakyat sedang kembang-kempis hidupnya disebabkan banyaknya kesulitan parah di bidang ekonomi dan  sosial, mereka tidak segan-segan  atau tanpa malu -- dan  tanpa merasa prihatin dan tanpa kepedulian sama sekali ! -- telah mengusulkan kenaikan gaji mereka dalam jumlah yang keterlaluan besarnya.

 

 

BENAR ARAHNYA DAN PENTING PERANNYA

 

Sepercik berita yang berikut ini juga memberikan gambaran tentang betapa buruknya kualitas moral  anggota perwakilan rakyat kita secara keseluruhan dewasa ini. Menurut Jawapos (tgl 27 Juli 2005) ; « Setelah disidangkan selama 15 bulan, 27 anggota DPRD Padang periode 1999-2004, kemarin dijatuhi vonis 4 tahun penjara dan denda Rp200 juta subsider 4 bulan kurungan di Pengadilan Negeri Padang. Majelis hakim menilai 27 terdakwa tersebut bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama atas APBD Kota Padang 2001-2002, sehingga merugikan keuangan negara sebesar Rp10,4 miliar. ». Sungguh, contoh yang tipikal dari moralitas sebagian besar kalangan atas kita !

 

Selain itu, selama ini sudah kita baca juga adanya anggota-anggota DPR (dan DPRD) yang terima suapan dari berbagai kalangan, ( antara lain dari kalangan dari KPU)  untuk mempengaruhi penanganan berbagai urusan yang berkaitan dengan keputusan DPR atau DPRD.

 

Mengingat itu semua, maka nyatalah bahwa pernyataan dan sikap PPI Prancis dalam « memboikot » jamuan makan untuk menghormati kunjungan « studi banding » anggota DPR di Paris adalah benar arahnya, besar pesan yang dikandungnya, tepat sasarannya, dan penting perannya untuk mengingatkan tokoh-tokoh bangsa bahwa generasi muda kita masih terus bisa menjadi harapan bangsa.

 

 

Paris 27 Juli 2005 

 

 

 

 

 

 

 

 



JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>

People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"




YAHOO! GROUPS LINKS




Kirim email ke