Date: Fri, 26 Aug 2005 12:17:06 +0700 (ICT)
From: "aliansi perjuangan rakyat" <[EMAIL PROTECTED]>
From: "aliansi perjuangan rakyat" <[EMAIL PROTECTED]>
Subject: undangan Forum Keprihatinan Nasional
Forum keprihatinan nasional
Sekretariat Bersama: Jl. Tebet Timur 3 D no. 17 Jakarta Selatan
Telp/faks : 021-8295656, Kontak Person: Gigih Guntoro 08159207267, Paulus Nico Posma 081318211945
Sekretariat Bersama: Jl. Tebet Timur 3 D no. 17 Jakarta Selatan
Telp/faks : 021-8295656, Kontak Person: Gigih Guntoro 08159207267, Paulus Nico Posma 081318211945
Nomer : 001/Und/APR/Agustus/2005
Perihal : Undangan
Lampiran : 2 buah (TOR dan Data)
Kepada
Yth : Bapak/Ibu/Saudara seperjuangan dan kawan2 Media/pers
Di Tempat
Dengan hormat,
Peristiwa demi peristiwa, kejadian demi kejadian semakin menegaskan kondisi obyektif yang belum berpihak pada rakyat Republik Indonesia. Hal ini semakin memPRIHATINkan kita serta semakin menegaskan kita untuk terus menerus mencari jalan keluar dari KRISIS.
Dampak yang dihadapi rakyat akan semakin nyata; kehilangan lapangan kerja/PHK, tidak bisa sekolah/putus sekolah karena minimnya subsidi pendidikan , petani tidak punya lahan garapan, penggusuran PKL dan pedangan asongan, angka penyakit dan kematian naik, penyakit massal (busung lapar, polio, demam berdarah dengue, dll) karena susah akses kesehatan murah, harga-harga naik (BMM, Listrik, Air, Bahan Pokok dll) , Industri Nasional hancur, kekerasan dan pelanggaran HAM (konflik horizontal dan kekerasan aparat negera), KORUPSI dll.
Diperlukan pertemuan seluruh elemen bangsa Indonesia yang mempunyai keprihatinan untuk menyampaikan pandangan dan merumuskan tindakan bersama sebagai jalan keluar atas krisis multidimensi saat ini.
Maka kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudara pada:
Maka kami mengundang Bapak, Ibu, saudara-saudara pada:
Hari, tanggal : Sabtu, 27 Agustus 2005
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Jakarta Media Center (JMC), jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat
Kegiatan : Dialog Interaktif (pandangan dan solusi dari individu dan organisasi)
Kebulatan Tekad Bersama
Demikian undangan ini dibuat dengan harapan besar atas kehadirannya. Atas segala perhatian, kebijaksanaan dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak Terima kasih.
Waktu : 10.00 WIB - Selesai
Tempat : Jakarta Media Center (JMC), jl. Kebon Sirih Jakarta Pusat
Kegiatan : Dialog Interaktif (pandangan dan solusi dari individu dan organisasi)
Kebulatan Tekad Bersama
Demikian undangan ini dibuat dengan harapan besar atas kehadirannya. Atas segala perhatian, kebijaksanaan dan kerjasamanya kami mengucapkan banyak Terima kasih.
Memerdekakan diri dari belenggu kemiskinan & penindasan adalah tugas seluruh rakyat tertindas!
Salam Persatuan !
Salam Persatuan !
Jakarta, 20 Agustus 2005
Ketua Panitia
Katarina Pujiastuti
081584368608
081584368608
Penyelenggara :
ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT-APR
LMND,PMII, GMKI, PMKRI, HMI, Hikmah Budhi, AMP, GMNI UKI, GMNI Jakbar, FNPBI, NOVICO, AHIMSA, Student Crisis Centre Jakarta Jkt, REPDEM, PRD, SRMK, STN, Gerakan Pemuda 27 Juli, LS ADI, FAMRED, Gerakan Pemuda Kerakyatan, Partai Buruh, GOWA, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional-BM PAN, KASBI, Asian Labour Network on Internasional Indonesia ALNI Ind, Persaudaraan Kenduri Cinta
Terms Of Reference
Forum Keprihatinan Nasional
ALIANSI PERJUANGAN RAKYAT-APR
LMND,PMII, GMKI, PMKRI, HMI, Hikmah Budhi, AMP, GMNI UKI, GMNI Jakbar, FNPBI, NOVICO, AHIMSA, Student Crisis Centre Jakarta Jkt, REPDEM, PRD, SRMK, STN, Gerakan Pemuda 27 Juli, LS ADI, FAMRED, Gerakan Pemuda Kerakyatan, Partai Buruh, GOWA, Barisan Muda Penegak Amanat Nasional-BM PAN, KASBI, Asian Labour Network on Internasional Indonesia ALNI Ind, Persaudaraan Kenduri Cinta
Terms Of Reference
Forum Keprihatinan Nasional
Salam persatuan,
60 Tahun sudah Republik Indonesia Merdeka! Merdeka dari penjajahan dalam bentuk fisik dengan cita-cita menuju masyarakat yang berdaulat, adil dan sejahtera. Akan tetapi kenyataan yang dihadapi Rakyat Indonesia semakin jauh dari cita-cita luhur menuju masyarakat yang berdaulat, adil dan sejahtera. Rakyat Indonesia bahkan terbelenggu penjajahan bentuk baru, penjajahan yang memaksa rakyat Indonesia untuk semakin miskin, bentuk penjajahan tersebut dikenal dengan nama neoliberalisme.
Semenjak reformasi bergulir tahun 1998 oleh kekuatan persatuan gerakan rakyat, dengan semangat baru perubahan yang lebih baik dalam segala bidang ternyata juga belum mampu mendongkrak kesejahteraan rakyat, bahkan rakyat Republik Indonesia semakin nyata tercengkeram dalam penjajahan dan kemiskinan.
Rejim berganti rejim yang menyelenggarakan pemerintahan sampai ke pemerintahan SBY-Kalla saat ini (sudah hampir satu tahun), dalam setiap kebijakannya untuk kepentingan Rakyat Indonesia belum sekalipun tegas dan berani mengambil jalan keluar dari kemiskinan rakyat Indonesia untuk lepas dari bentuk penjajahan baru/neoliberalisme..
Bentuk-bentuk penjajahan baru/neoliberalisme dalam kebijakan-kebijakan seperti:
1. Penghapusan Subsidi untuk rakyat (Subsidi Pendidikan, Kesehatan, BBM, Listrik, Air, dll)
2. Privatisasi BUMN & BUMD (Indosat, Mandiri, Pertamina, Telkom, PT DI, PDAM/PAM dll)
3. Komersialisasi pendidikan (BHMN-isasi PTN) dan kesehatan (UU Sisdiknas dan RUU Kesehatan)
4. Liberalisasi perdagangan (WTO)
5. Liberalisasi energi dan sumber daya alam dll (UU Migas 22/2001, UU Privatisasi Air no. 7/2001, Perpres 36/2005, dll)
Semua kebijakan neoliberal pemerintah SBY-Kalla tersebut dijerat (dampak langsung ke rakyat) oleh UTANG ke IMF, World Bank, ADB, CGI dan utang multilateral serta bilateral negara-negara imperialis G8 (Inggris, Amerika, Canada, Perancis, Jepang, Italy, Jerman dan Rusia), serta liberalisasi perdagangan dan keuangan melalui WTO.
1. Penghapusan Subsidi untuk rakyat (Subsidi Pendidikan, Kesehatan, BBM, Listrik, Air, dll)
2. Privatisasi BUMN & BUMD (Indosat, Mandiri, Pertamina, Telkom, PT DI, PDAM/PAM dll)
3. Komersialisasi pendidikan (BHMN-isasi PTN) dan kesehatan (UU Sisdiknas dan RUU Kesehatan)
4. Liberalisasi perdagangan (WTO)
5. Liberalisasi energi dan sumber daya alam dll (UU Migas 22/2001, UU Privatisasi Air no. 7/2001, Perpres 36/2005, dll)
Semua kebijakan neoliberal pemerintah SBY-Kalla tersebut dijerat (dampak langsung ke rakyat) oleh UTANG ke IMF, World Bank, ADB, CGI dan utang multilateral serta bilateral negara-negara imperialis G8 (Inggris, Amerika, Canada, Perancis, Jepang, Italy, Jerman dan Rusia), serta liberalisasi perdagangan dan keuangan melalui WTO.
Dampak yang dihadapi rakyat akan semakin nyata; kehilangan lapangan kerja/PHK, tidak bisa sekolah/putus sekolah karena minimnya subsidi pendidikan , petani tidak punya lahan garapan, penggusuran PKL dan pedangan asongan, angka penyakit dan kematian naik, penyakit massal (busung lapar, polio, demam berdarah dengue, dll) karena susah akses kesehatan murah, harga-harga naik (BMM, Listrik, Air, Bahan Pokok dll) , Industri Nasional hancur, kekerasan dan pelanggaran HAM (konflik horizontal dan kekerasan aparat negera), KORUPSI dll.
Akankah hal tersebut dibiarkan? Tentu Tidak!
Program-program alternatif sebagai solusi untuk keluar dari Krisis:
Program Kedaulatan :
1. Bubarkan CGI.
2. Bubarkan WTO.
3. Putus hubungan dengan IMF.
4. Hapus Utang LN lama, Tolak Utang LN Baru
5. Tolak antek-antek neoliberal
1. Bubarkan CGI.
2. Bubarkan WTO.
3. Putus hubungan dengan IMF.
4. Hapus Utang LN lama, Tolak Utang LN Baru
5. Tolak antek-antek neoliberal
Program Kerakyatan
1. Segala bentuk subsidi sosial yang menjadi kebutuhan dasar rakyat (energi, listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sarana produksi pertanian) adalah bersifat wajib dan pokok untuk dipertahankan. Kebijakan subsidi menjadi salah satu kunci bagi suksesnya Industrialisasi nasional.
2. Penghapusan dan atau Moratorium pembayaran hutang luar negeri dengan pembekuan bunga hutang sampai Rakyat sejahtera.
3. Sita kekayaan koruptor dan alihkan sebagai modal pembangunan industri kerakyatan
4. Naikkan upah 100% dan hapus sistem buruh kontrak
5. Jaminan kesejahteraan dan berserikat bagi buruh
6. Tolak perpres 36/2005 dan sediakan tanah, modal serta tehnologi untuk petani penggarap
7. Sediakan Lapangan Pekerjaan
8. Pendidikan gratis dari SD hingga PT dengan kurikulum kerakyatan dalam rangka mewujudkan sarjana-sarjana kerakyatan yang ahli
9. Sarana kesehatan, pengobatan dan rawat inap gratis
10. Alihkan semua dana BLBI untuk kepentingan industri nasional
11. Kredit dengan bunga rendah untuk kepentingan produksi bukan konsumsi
12. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan industri nasional
13. Tinjau ulang seluruh kontrak dari investor asing di sektor pertambangan dan cabang-cabang industri strategis yang merugikan kepentingan Rakyat dan bagi kepentingan memajukan industri nasional.
14. Nasionalisasi asset asing dan re-nasionalisasi BUMN-BUMN yang di-divestasi
15. Semangat internasionalisme dengan menjalin kerjasama dengan Negara-negara dunia ketiga dalam bingkai anti-imperialisme
1. Segala bentuk subsidi sosial yang menjadi kebutuhan dasar rakyat (energi, listrik, pendidikan, kesehatan, perumahan, dan sarana produksi pertanian) adalah bersifat wajib dan pokok untuk dipertahankan. Kebijakan subsidi menjadi salah satu kunci bagi suksesnya Industrialisasi nasional.
2. Penghapusan dan atau Moratorium pembayaran hutang luar negeri dengan pembekuan bunga hutang sampai Rakyat sejahtera.
3. Sita kekayaan koruptor dan alihkan sebagai modal pembangunan industri kerakyatan
4. Naikkan upah 100% dan hapus sistem buruh kontrak
5. Jaminan kesejahteraan dan berserikat bagi buruh
6. Tolak perpres 36/2005 dan sediakan tanah, modal serta tehnologi untuk petani penggarap
7. Sediakan Lapangan Pekerjaan
8. Pendidikan gratis dari SD hingga PT dengan kurikulum kerakyatan dalam rangka mewujudkan sarjana-sarjana kerakyatan yang ahli
9. Sarana kesehatan, pengobatan dan rawat inap gratis
10. Alihkan semua dana BLBI untuk kepentingan industri nasional
11. Kredit dengan bunga rendah untuk kepentingan produksi bukan konsumsi
12. Pembangunan infrastruktur untuk mendukung pembangunan industri nasional
13. Tinjau ulang seluruh kontrak dari investor asing di sektor pertambangan dan cabang-cabang industri strategis yang merugikan kepentingan Rakyat dan bagi kepentingan memajukan industri nasional.
14. Nasionalisasi asset asing dan re-nasionalisasi BUMN-BUMN yang di-divestasi
15. Semangat internasionalisme dengan menjalin kerjasama dengan Negara-negara dunia ketiga dalam bingkai anti-imperialisme
Program Gerakan Forum Keprihatinan Nasional:
§ Seluruh elemen gerakan rakyat (buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, perempuan, mahasiswa), LSM, ormas-ormas, partai politik progresif, ulama/agamawan, intelektual, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh gerakan/LSM dll. untuk bersatu membentuk Front Persatuan Perjuangan.
§ Seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu mendesakkan program kesejahteraan dan kedaulatan
§ Seluruh rakyat Indonesia membangun posko-posko kesejahteraan untuk menjadi pusat penanganan secara dini masalah kesejahteraan serta pusat wadah aksi, pendidikan politik, diskusi politik dan terbitan politik.
§ Seluruh elemen gerakan rakyat (buruh, tani, nelayan, kaum miskin kota, perempuan, mahasiswa), LSM, ormas-ormas, partai politik progresif, ulama/agamawan, intelektual, tokoh masyarakat, tokoh politik, tokoh gerakan/LSM dll. untuk bersatu membentuk Front Persatuan Perjuangan.
§ Seluruh rakyat Indonesia untuk bersatu padu mendesakkan program kesejahteraan dan kedaulatan
§ Seluruh rakyat Indonesia membangun posko-posko kesejahteraan untuk menjadi pusat penanganan secara dini masalah kesejahteraan serta pusat wadah aksi, pendidikan politik, diskusi politik dan terbitan politik.
Sasaran yang diundang :
I. Tokoh-Tokoh Politik, Masyarakat, Parpol, ulama/agamawan, inteletual, gerakan/LSM dll:
Syafiie Maarif, Gus Dur, KH. Masdar Masud, Romo Beny Sutrisno, Dradjat Wibowo, Jacobus Mayong Padang, Hariman Siregar, Rizal Ramly, Aviliani, Ichsanudin Noorsy, Hendry Saparindi Dita Indah Sari, Iwan Dwie Laksono, Hendardi, Usman Hamid, Syaifullah Maksum, Faisal Helmy, Egy Sujana, Jumhur Hidayat, Muhaimin Iskandar, Nusyahbani K, Fajrul Rahman, Syaiful Bahri, Teten Masduki, Bini Buchori, Chalid Muhamad, Eros Djarot, Rachmawati S, Satya Arinanto, Emha Ainun Najib, Indra J. Piliang, Laode Ida Marwan, Romo Sandyawan S, Ario Bimo, Maria Hartiningsih, Rieke Diah P, Butet Kartadiredja, Iwan Fals, Syahrani, Pramoedya A. Toer, Hendardi, Jhonson P, Sholahuddin Wahid, Karlina Leksono, Arbi Sanit, Taha Amami, Otto Syamsudin I, Budiman S, Hinu Sanoyo, Emy Hafid, Ifdal Kasim, Mukthar P, Yeni Gus Dur, Wimar Witoelar, Bonie Setiawan, Rusdy Marpaung, Ulil Abdar A, Joko Edy S. Debra Yatim, Marisa Haque, Franky Sahilatua, Bim-Bim Slank, Munarwan, Rama Pratama, Permadi SH, Sri Bintang P, Luky
Djani.
II. Organisasi Massa dan Organisasi Gerakan Pro Demokrasi :
1. Bidang Mahasiswa (Min. 22 organisasi); PMII, PMKRI, GMKI, GMNI, HMI MPO, GMNK, BEM sejabotabek, LMND, FMN, LS ADI, organisasi mahasiswa lainnya.
2. Bidang Pemuda (Min.10 Organisasi); Gerakan Pemuda Kerakyatan (GP-Kerakyatan), Laskar Pemuda Rakyat Miskin (LPRM), Komite Perjuangan Massa Rakyat (KPM), GPK, organisasi pemuda lainnya.
3. Bidang Buruh (Min. 10 Organisasi); Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Solidaritas Buruh (SB), Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), ATVSI, dan serikat pekerja lainnya.
4. Bidang Media (Minimal. 5 Organisasi); Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI), Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), dan beberapa organisasi yang berkantor di Dewan Pers.
5. Bidang Tani (Min.5 Organisasi); Serikat Tani Nasional (STN),AGRA, Aliansi Petani Indonesia, HKTI,Serikat Petani Pasundan, organisasi tani lainnya.
6. Bidang Kaum Miskin Kota (Min. 5 Organisasi); Urban Poor Konsortium (UPC),Serikat rakyat Miskin Kota, Forum Komunikasi Masyarakat Jakarta, Pawang, dan jaringannya.
7. Partai Politik 6 partai besar pemenang pemilu, dan seluruh partai Baru
8. Bidang Kajian Kebijakan/Study (Min. 5 Organisasi); Imparsial, Kontras dan jaringannya.
9. Bidang Advokasi Masyarakat (Min. 5 Organisasi); Elsam,dan jaringannya.
10. Bidang Perjuangan Perempuan (Min. 5 Organisasi); Kalyatanamitra dan jaringannya, Perempuan Mahardhika, Kelompok diskusi perempuan di kampus.
11. Bidang Budaya (Min. 5 Organisasi); Jaringan Kerja Budaya (JKB) dan jaringannya, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) dan jaringannya.
12. Bidang Legal (Min. 5 Organisasi); LBH-Jakarta, PBHI, LBH-Rakyat, SPR dan jaringan mereka.
13. Bidang Lingkungan (Min. 5 Organisasi); WALHI, Jatam, SKEPHI dan jaringannya.
14. Bidang Governance Watch (Min. 5 Organisasi); Police watch, Military Watch, Legislative watch dan jaringannya.
15. Bidang Anti-Korupsi (Min.5 Organisasi); Indonesian Coruption Watch, Centre for Social Justice and Democrasi Studies (CeDSOS), SAMAK dan jaringannya.
2. Bidang Pemuda (Min.10 Organisasi); Gerakan Pemuda Kerakyatan (GP-Kerakyatan), Laskar Pemuda Rakyat Miskin (LPRM), Komite Perjuangan Massa Rakyat (KPM), GPK, organisasi pemuda lainnya.
3. Bidang Buruh (Min. 10 Organisasi); Front Nasional Perjuangan Buruh Indonesia (FNPBI), Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPSI), Solidaritas Buruh (SB), Serikat Buruh Transportasi Pelabuhan Indonesia (SBTPI), Serikat Buruh Seluruh Indonesia (SBSI), ATVSI, dan serikat pekerja lainnya.
4. Bidang Media (Minimal. 5 Organisasi); Aliansi Jurnalis Indonesia (AJI), Aliansi Jurnalis Televisi Indonesia (AJTI), Persatuan Wartawan Indonesia Reformasi (PWI-R), dan beberapa organisasi yang berkantor di Dewan Pers.
5. Bidang Tani (Min.5 Organisasi); Serikat Tani Nasional (STN),AGRA, Aliansi Petani Indonesia, HKTI,Serikat Petani Pasundan, organisasi tani lainnya.
6. Bidang Kaum Miskin Kota (Min. 5 Organisasi); Urban Poor Konsortium (UPC),Serikat rakyat Miskin Kota, Forum Komunikasi Masyarakat Jakarta, Pawang, dan jaringannya.
7. Partai Politik 6 partai besar pemenang pemilu, dan seluruh partai Baru
8. Bidang Kajian Kebijakan/Study (Min. 5 Organisasi); Imparsial, Kontras dan jaringannya.
9. Bidang Advokasi Masyarakat (Min. 5 Organisasi); Elsam,dan jaringannya.
10. Bidang Perjuangan Perempuan (Min. 5 Organisasi); Kalyatanamitra dan jaringannya, Perempuan Mahardhika, Kelompok diskusi perempuan di kampus.
11. Bidang Budaya (Min. 5 Organisasi); Jaringan Kerja Budaya (JKB) dan jaringannya, Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat (JAKER) dan jaringannya.
12. Bidang Legal (Min. 5 Organisasi); LBH-Jakarta, PBHI, LBH-Rakyat, SPR dan jaringan mereka.
13. Bidang Lingkungan (Min. 5 Organisasi); WALHI, Jatam, SKEPHI dan jaringannya.
14. Bidang Governance Watch (Min. 5 Organisasi); Police watch, Military Watch, Legislative watch dan jaringannya.
15. Bidang Anti-Korupsi (Min.5 Organisasi); Indonesian Coruption Watch, Centre for Social Justice and Democrasi Studies (CeDSOS), SAMAK dan jaringannya.
Data-data :
Data Pendidikan :
Negara 1981 1985 1990 1996 1997 1998
Indonesia 1,25 % 1,46 % 0,97 % 0,67 % 0,74 % -
Korea Selatan 3,09 % 3,00 % 3,16 % 3,45 % 3,58% 3,96 %
Malaysia 6,10 % 5,60 % 5,70 % 5,06 % 4,69 % -
Filipina 1,16 % 1,88 % 3,11 % 3,44 % 3,92 % 3,98 %
Dari data di atas ini mengapa Indonesia yang paling sedikit dan selalu menurun setiap tahunnya, padahal negara Indonesia adalah negara yang mempunyai cita-cita mengembangkan pendidikan melalui wajib belajar sembilan tahun? Kalau anggaran dari APBN hanya dibawah 1%, mana bisa negara kita ini akan maju dan akan lebih berkembang bila anggaran yang disediakan sangat minim sekali? Bila pemerintah hanya memberikan dana yang begitu minim seperti itu, bagaimana nasib penerus bangsa kita yang seharusnya bersekolah dan mempunyai cita-cita untuk mengembangkan bangsanya sendiri? Mana bisa bila penerus bangsa tersebut tidak mendapatkan pendidikan sama sekali?
Kalau bangsa kita ingin maju seharusnya pemerintah sudah melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun, karena memang banyak anak-anak yang sangat membutuhkan dana tersebut. Anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah adalah salah satu tragedi dunia pendidikan. Di dunia persekolahan, guru adalah profesi terhormat dalam pidato kenegaraan di hari pendidikan. Sebagaimana nampak dalam tabel di atas, sebelum, sewaktu dan sesudah bunyi pidato sanjungan beberapa ribu rupiah dari gaji guru yang sangat kecil melayang untuk seremoni. Lewat pidato kenegaraan kita suka mengajar anak-anak kita agar berjuang bagi nusa dan bangsa. Tetapi ketika muncul anak-anak yang paling peduli terhadap masa depan bangsa, kita malah menyiksa dan menganiaya. Peradaban kita memang sedang mundur kezaman berburu. Dan manajemen tangan-besi telah memangkas tangkai masa depan anak-anak bangsa.
Negara 1981 1985 1990 1996 1997 1998
Indonesia 1,25 % 1,46 % 0,97 % 0,67 % 0,74 % -
Korea Selatan 3,09 % 3,00 % 3,16 % 3,45 % 3,58% 3,96 %
Malaysia 6,10 % 5,60 % 5,70 % 5,06 % 4,69 % -
Filipina 1,16 % 1,88 % 3,11 % 3,44 % 3,92 % 3,98 %
Dari data di atas ini mengapa Indonesia yang paling sedikit dan selalu menurun setiap tahunnya, padahal negara Indonesia adalah negara yang mempunyai cita-cita mengembangkan pendidikan melalui wajib belajar sembilan tahun? Kalau anggaran dari APBN hanya dibawah 1%, mana bisa negara kita ini akan maju dan akan lebih berkembang bila anggaran yang disediakan sangat minim sekali? Bila pemerintah hanya memberikan dana yang begitu minim seperti itu, bagaimana nasib penerus bangsa kita yang seharusnya bersekolah dan mempunyai cita-cita untuk mengembangkan bangsanya sendiri? Mana bisa bila penerus bangsa tersebut tidak mendapatkan pendidikan sama sekali?
Kalau bangsa kita ingin maju seharusnya pemerintah sudah melaksanakan program wajib belajar sembilan tahun, karena memang banyak anak-anak yang sangat membutuhkan dana tersebut. Anak-anak yang terpaksa berhenti sekolah adalah salah satu tragedi dunia pendidikan. Di dunia persekolahan, guru adalah profesi terhormat dalam pidato kenegaraan di hari pendidikan. Sebagaimana nampak dalam tabel di atas, sebelum, sewaktu dan sesudah bunyi pidato sanjungan beberapa ribu rupiah dari gaji guru yang sangat kecil melayang untuk seremoni. Lewat pidato kenegaraan kita suka mengajar anak-anak kita agar berjuang bagi nusa dan bangsa. Tetapi ketika muncul anak-anak yang paling peduli terhadap masa depan bangsa, kita malah menyiksa dan menganiaya. Peradaban kita memang sedang mundur kezaman berburu. Dan manajemen tangan-besi telah memangkas tangkai masa depan anak-anak bangsa.
DampakKrisisTerhadapPendidikan
Dampak Korban Luasan Lingkup Wilayah
Jumlah anak putus sekolah meningkat Siswa SD & SLTP dari keluarga miskin Meningkat sdktnya 114% (dr 2,8 juta pada pelita VI menjd 6,0 juta siswa pd pelita VII) Indonesia
Program Wajib Belajar tak tercapai Anak-anak dr keluarga miskin 27,5% keluarga miskin Indonesia
Gedung-gedung SD Negeri, tak ada/krg dana utk perbaikan Siswa sekolah SD negeri 33% (6.981 gedung) dr slrh gedung SDN di 35 dati II Jateng, 2 SDN di Bandung, 5 SDN di Bogor, 100 SDN di Bekasi, 3.892 ruang SD Pontianak Jawa Tengah, Bandung, Bogor, Bekasi, Pontianak
Mahasiswa tdk mampu bayar SPP/tak melanjutkan kuliah Mahasiswa Sedikitnya 500 mahasiswa ITS, 130 mahasiswa univ Andalas, 220 mahasiswa Undip, 2098 Mahasiswa Unhalu, 700 mahasiswa univ Sam Ratulangi Surabaya, Padang, Semaran, Sulawesi Tenggara/Kendari, Manado
Penerbit tak sanggup menerbitkan buku utk thn ajaran 1998/1999 Siswa SD, SLTP, SLTA, Mahasiswa - Indonesia
Guru-guru SD dipaksa (dg Ancaman) utk memberikan sumbangan sbsr Rp. 30.000-Rp 100.000 utk perbaikan kntr Depdikbud Guru SD golongan I-IV Ratusan guru Ponorogo, Jawa Timur
Guru-guru Sd mulai Maret 1998 dipotong gajinnya sbsr Rp 10.000 utk Gerakan Cinta Tanah Air Guru SD Guru SD dipelbagai wilayah Dati II Jawa Tengah Jawa Tengah
SMU swasta tutup krn siswa tdk mampu bayar SPP Siswa, guru, karyawan 100 SMU Ujung Pandang/Makasar
Perusahaan penerbitan bangkrut akibat kenaikan harga kertas & kertas Koran yg mencapai 300% Siswa, mahasiswa, guru, karyawan & perusahaan penerbitan Hampir 100% Indonesia
Sumber: Dokumentasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan Febuari-Maret 1998 dan berbagai sumber. Sampel di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus dalam dokumentasi.
Dampak Korban Luasan Lingkup Wilayah
Jumlah anak putus sekolah meningkat Siswa SD & SLTP dari keluarga miskin Meningkat sdktnya 114% (dr 2,8 juta pada pelita VI menjd 6,0 juta siswa pd pelita VII) Indonesia
Program Wajib Belajar tak tercapai Anak-anak dr keluarga miskin 27,5% keluarga miskin Indonesia
Gedung-gedung SD Negeri, tak ada/krg dana utk perbaikan Siswa sekolah SD negeri 33% (6.981 gedung) dr slrh gedung SDN di 35 dati II Jateng, 2 SDN di Bandung, 5 SDN di Bogor, 100 SDN di Bekasi, 3.892 ruang SD Pontianak Jawa Tengah, Bandung, Bogor, Bekasi, Pontianak
Mahasiswa tdk mampu bayar SPP/tak melanjutkan kuliah Mahasiswa Sedikitnya 500 mahasiswa ITS, 130 mahasiswa univ Andalas, 220 mahasiswa Undip, 2098 Mahasiswa Unhalu, 700 mahasiswa univ Sam Ratulangi Surabaya, Padang, Semaran, Sulawesi Tenggara/Kendari, Manado
Penerbit tak sanggup menerbitkan buku utk thn ajaran 1998/1999 Siswa SD, SLTP, SLTA, Mahasiswa - Indonesia
Guru-guru SD dipaksa (dg Ancaman) utk memberikan sumbangan sbsr Rp. 30.000-Rp 100.000 utk perbaikan kntr Depdikbud Guru SD golongan I-IV Ratusan guru Ponorogo, Jawa Timur
Guru-guru Sd mulai Maret 1998 dipotong gajinnya sbsr Rp 10.000 utk Gerakan Cinta Tanah Air Guru SD Guru SD dipelbagai wilayah Dati II Jawa Tengah Jawa Tengah
SMU swasta tutup krn siswa tdk mampu bayar SPP Siswa, guru, karyawan 100 SMU Ujung Pandang/Makasar
Perusahaan penerbitan bangkrut akibat kenaikan harga kertas & kertas Koran yg mencapai 300% Siswa, mahasiswa, guru, karyawan & perusahaan penerbitan Hampir 100% Indonesia
Sumber: Dokumentasi Tim Relawan untuk Kemanusiaan Febuari-Maret 1998 dan berbagai sumber. Sampel di atas hanyalah sebagian kecil dari banyak kasus dalam dokumentasi.
Data tambahan :
1. PHK terhadap 200 buruh PT Didachi Makmur Abadi. PT Didachi Makmur Abadi adalah perusahaan yang memproduksi sejumlah sepatu ternama merk PUMA, NIKE dll. Sebelumnya juga terjadi persoalan dimana pengusaha hanya memberikan upah 400 ribu, di bawah UMK tangerang yang nilainya sebesar 693.500. Lebih parah lagi selama bekerja buruh PT. Didachi tidak pernah mendapatkan upah penuh. Setiap bulan hanya ada cicilan pembayaran berkisar antara 50.000 100.000 rupiah, bahkan dalam 3 bulan terakhir para buruhnya sama sekali tidak menerima upah dari pengusaha PT. Didachi.
2. PHK terhadap 150 buruh dari PT Megaprima Persada Sakti. PT Megaprima Persada Sakti adalah perusahaan yang berlokasi di Jalan Cacing, KM 3, Jakarta Timur. Perusahaan ini memproduksi palet konstruksi dan mendapatkan order dari perusahaan perusahaan otomotif yang ada di Jabodetabek. PT Megaprima Persada Sakti menggunakan alasan sepi order, demi pembenaran melakukan lock out. Selama hampir 5 tahun, PT Megaprima Persada Sakti telah mengabaikan hak hak normatif 150 buruh yang bekerja di perusahaannya. Hak hak buruh yang di langgar oleh pihak perusahaan adalah : Upah dibayar di bawah UMP sebesar 17 ribu dan beberapa sebesar 18 ribu rupiah, dan ini tanpa slip gaji. Hal ini terjadi selama perusahaan itu berdiri. Buruh paling lama kerjanya 7 tahun. Tidak adanya Jamsostek, buruh dikontrak bertahun-tahun, pemaksaan lembur,waktu kerja lebih dari jam kerja dan tidak dihitung lembur, uang makan, uang transpot, gaji berkala, tidak disediakan alat keamanan kerja berupa kaca mata hitam untuk pelindung last, sepatu board, kaos tangan.
3. PHK terhadap 2500 buruh PT. Kasogi Tbk Surabaya. Tbk. PT Kasogi Tbk mengalami kebangkrutan seiring dengan hancurnya pemasaran hasil produksi sepatu nasional. Lelang PT. Kasogi Tbk yang gagal sejak kebangkrutannya Juni 2004 lalu, membuat buruh-buruh tersebut semakin menderita. Bahkan hingga sat ini, buruh-buruh tersebut masih belum mendapatkan Gaji dan pesangonnya sejak 9 bulan yang lalu.
4. PHK terhadap 480 buruh PT. Elaine. PT. Elaine merupakan perusahaan yang memproduksi gaun pengantin. Pemilik perusahaan melarikan diri keluar negeri.
5. Secara nasional rendahnya partisipasi pendidikan. Jumlah penduduk usia prasekolah (5 - 6 tahun) 8.259.200 yang baru tertampung 1.845.983 anak (22, 35%). Penduduk usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) 25.525.000, baru tertampung 24.041.707 anak (94.19%). Jumlah usia SMP (13-15 tahun) 12.831.200, baru tertampung 7.630.760 anak (59,47%). Penduduk usia SMA (16 - 18 tahun) 12.695.800, baru tertampung 4.818.575 anak (37,95%). Penduduk usia pendidikan tinggi (19 - 24 tahun) 24.738.600, baru tertampung 3.441.429 orang (13,91%).
6. Banyaknya guru/dosen yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi. Guru TK sebanyak 137.069, yang sudah memiliki kewenangan mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 12.929 orang (9,43%). Sebanyak 1.234.927 guru SD yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 625.710 orang (50,67%), sedangkan 466.748 guru SMP, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 299.105 orang (64,08).
7. Banyak ruang kelas yang tidak layak untuk proses belajar. Ruang kelas TK yang jumlahnya 93.629, yang kondisinya masih baik 77.399 (82,67%), kelas SD (865.258), yang masih baik hanya 364.440 (42,12%). Ruang kelas SMP (187.480), yang masih baik 154.283 (82,29 %). Ruang kelas SMA (124.417) yang kondisinya masih baik 115.794 (93,07%).
2. PHK terhadap 150 buruh dari PT Megaprima Persada Sakti. PT Megaprima Persada Sakti adalah perusahaan yang berlokasi di Jalan Cacing, KM 3, Jakarta Timur. Perusahaan ini memproduksi palet konstruksi dan mendapatkan order dari perusahaan perusahaan otomotif yang ada di Jabodetabek. PT Megaprima Persada Sakti menggunakan alasan sepi order, demi pembenaran melakukan lock out. Selama hampir 5 tahun, PT Megaprima Persada Sakti telah mengabaikan hak hak normatif 150 buruh yang bekerja di perusahaannya. Hak hak buruh yang di langgar oleh pihak perusahaan adalah : Upah dibayar di bawah UMP sebesar 17 ribu dan beberapa sebesar 18 ribu rupiah, dan ini tanpa slip gaji. Hal ini terjadi selama perusahaan itu berdiri. Buruh paling lama kerjanya 7 tahun. Tidak adanya Jamsostek, buruh dikontrak bertahun-tahun, pemaksaan lembur,waktu kerja lebih dari jam kerja dan tidak dihitung lembur, uang makan, uang transpot, gaji berkala, tidak disediakan alat keamanan kerja berupa kaca mata hitam untuk pelindung last, sepatu board, kaos tangan.
3. PHK terhadap 2500 buruh PT. Kasogi Tbk Surabaya. Tbk. PT Kasogi Tbk mengalami kebangkrutan seiring dengan hancurnya pemasaran hasil produksi sepatu nasional. Lelang PT. Kasogi Tbk yang gagal sejak kebangkrutannya Juni 2004 lalu, membuat buruh-buruh tersebut semakin menderita. Bahkan hingga sat ini, buruh-buruh tersebut masih belum mendapatkan Gaji dan pesangonnya sejak 9 bulan yang lalu.
4. PHK terhadap 480 buruh PT. Elaine. PT. Elaine merupakan perusahaan yang memproduksi gaun pengantin. Pemilik perusahaan melarikan diri keluar negeri.
5. Secara nasional rendahnya partisipasi pendidikan. Jumlah penduduk usia prasekolah (5 - 6 tahun) 8.259.200 yang baru tertampung 1.845.983 anak (22, 35%). Penduduk usia sekolah dasar (7 - 12 tahun) 25.525.000, baru tertampung 24.041.707 anak (94.19%). Jumlah usia SMP (13-15 tahun) 12.831.200, baru tertampung 7.630.760 anak (59,47%). Penduduk usia SMA (16 - 18 tahun) 12.695.800, baru tertampung 4.818.575 anak (37,95%). Penduduk usia pendidikan tinggi (19 - 24 tahun) 24.738.600, baru tertampung 3.441.429 orang (13,91%).
6. Banyaknya guru/dosen yang belum memenuhi persyaratan kualifikasi. Guru TK sebanyak 137.069, yang sudah memiliki kewenangan mengajar sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 12.929 orang (9,43%). Sebanyak 1.234.927 guru SD yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 625.710 orang (50,67%), sedangkan 466.748 guru SMP, yang sesuai dengan kualifikasi pendidikannya baru 299.105 orang (64,08).
7. Banyak ruang kelas yang tidak layak untuk proses belajar. Ruang kelas TK yang jumlahnya 93.629, yang kondisinya masih baik 77.399 (82,67%), kelas SD (865.258), yang masih baik hanya 364.440 (42,12%). Ruang kelas SMP (187.480), yang masih baik 154.283 (82,29 %). Ruang kelas SMA (124.417) yang kondisinya masih baik 115.794 (93,07%).
Start your day with Yahoo! - make it your home page
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
SPONSORED LINKS
| Culture | Indonesia | Juli |
YAHOO! GROUPS LINKS
- Visit your group "jaker" on the web.
- To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
- Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.
