Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
I.PEMBAGIAN BLT HARUS DIKAJI ULANG
II. DEMI KEJAR ADIPURA, PKL JAKARTA TIMUR DIGUSUR
III.PASCA KENAIKAN BBM, JUMLAH PENGANGGURAN MENINGKAT TAJAM
IV.JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH
V. PASCA-LEBARAN, PENGGUSURAN MULAI LAGI
PEMBAGIAN BLT HARUS DIKAJI ULANG
Dana kompensasi pengurangan subsidi bahan bakar minyak untuk orang
miskin, atau yang lebih dikenal dengan bantuan langsung tunai, harus
dikaji ulang. Pasalnya, selain tidak tepat sasaran, bantuan langsung
tunai juga menjadi sumber korupsi bentuk baru.Permintaan pengkajian
ulang itu dilontarkan Ketua Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) Garda
Demokrasi Banten Enden Mahyudin,.
Pasalnya, Garda Demokrasi menemukan banyak penyimpangan dalam
pelaksanaan program tersebut. Salah satunya, pemberian BLT yang tidak
tepat sasaran. Banyak keluarga yang tergolong mampu justru mendapatkan
kartu kompensasi BBM (KKB). Sedangkan keluarga miskin yang seharusnya
menerima justru tidak terdaftar. Selain itu, pembagian BLT juga
menjadi sumber korupsi baru. Buktinya, banyak ditemukan kasus
pemotongan uang BLT dengan dalih untuk membuat kartu keluarga, surat
keterangan domisili, ataupun kartu tanda penduduk (Kompas 11/11/05).
Sementara itu, Aksi unjuk rasa Piket 7 hari di Istana Negara kembali
berlangsung. Seperti aksi piket sebelumnya, para demonstran yang
terdiri atas berbagai kelompok dari beberapa daerah minta agar
kenaikan hargaBBM dibatalkan. Mereka juga menolak pemberian bantuan
langsung tunai(BLT) yang dinilai sebagai bentuk pembodohan dan
pembohongan kepada rakyat (Jawa Pos 18/11/05).Pemerintah dianggap
telah menipu rakyat dengan memberikanBLT Rp 300 ribu. Bukan saja
membodohi masyarakat, bantuan ini, seperti yang banyak terlihat, hanya
menjadi penyebab konflik horizontal dengan merenggut korban jiwa dan
kerugian fasilitas negara.
Pembagian BLT sendiri di berbagai daerah terus membangkitkan
persoalan baru. Dari sebanyak 2.278.385 keluarga di Jawa Tengah yang
minta didata sebagai keluarga miskin, diperkirakan hanya sekitar 15
persen atau sekitar 341.757 keluarga yang akan mendapat bantuan
langsung tunai atau BLT susulan.
Di Cirebon, bantuan langsung tunai di Desa Warugede, Kecamatan
Depok, Kabupaten Cirebon, dipotong antara Rp 100.000 hingga Rp
200.000, dan selanjutnya diserahkan kepada masing-masing ketua rukun
tetangga.Pemotongan dana bantuan langsung tunai (BLT) berlangsung
terang-terangan sesaat setelah penerima BLT memperoleh uang mereka,
Kamis (10/11). Di pintu keluar Balai Desa Warugede sudah berdiri
beberapa ketua RT yang lalu memotong dana BLT yang baru saja diterima
warga.Uang warga yang masih disatukan dengan klip begitu saja
diserahkan kepada petugas RT. Mereka mengambil sebagian uang itu, lalu
menyerahkan sisanya kepada penerima BLT (Kompas 11/11/05).
Dana bantuan langsung tunai atau BLT di Kabupaten Bogor, per 31
Oktober, tercatat baru 79,55 persen atau sebesar Rp 57,74 juta yang
diserap warga miskin yang memiliki kartu kompensasi BBM.Kepala Kantor
Pos Cibinong, Eddi Hadiyat, yang bertanggung jawab terhadap penyaluran
dana BLT di Kabupaten Bogor, menjelaskan, dana senilai Rp 57,74 juta
tersebut diambil oleh 192.454 warga miskin yang berhak.Secara
terpisah, Kepala Bagian Tata Usaha BPS Kabupaten Bogor Abbas Jaya
Putra mengatakan, sampai Oktober baru 3.158 kartu kompensasi BBM yang
ditarik dari pemegangnya karena salah sasaran (Kompas 12/11/05).
Dari Purwokerto diwartakan, sampai minggu kedua November 2005, 3.280
keluarga miskin penerima kartu kompensasi kenaikan harga BBM di
Kabupaten Banyumas belum mencairkan BLT triwulanan Rp 300.000.
Pencairan BLT triwulan pertama berakhir akhir November 2005 (Kompas
Jawa Tengah 14/11/05).
DEMI KEJAR ADIPURA, PKL JAKARTA TIMUR DIGUSUR
Penertiban terhadap pedagang kaki lima yang tersebar di wilayah
Jakarta Timur akan diintensifkan selama penilaian penghargaan Adipura.
Adanya larangan berjualan di trotoar hingga badan jalan itu diakui
pedagang kaki lima (PKL) yang biasa menggelar dagangan di kawasan
Universitas Kristen Indonesia, Cawang, dan Jalan Raya Bogor, Kramat
Jati. Sejumlah PKL mengatakan, larangan berdagang itu sudah
disampaikan sejak Sabtu kemarin dengan alasan sedang ada penilaian
Adipura hingga tanggal 30 November (Kompas 14/11/05).
Pemerintah Kotamadya Jakarta Timur memberlakukan aturan bagi para
pedagang kaki lima (PKL) agar berjualan hanya sore hari sekitar
pukul17.00 WIB ke atas. Kebijakan ini terkait dengan keinginan
pemerintah kota untuk meraih piala Adipura pada tahun ini (Tempo
Interaktif 16/11/05).
PASCA KENAIKAN BBM, JUMLAH PENGANGGURAN MENINGKAT TAJAM
Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jawa Tengah
memperkirakan, angka pengangguran di Jateng bertambah tinggi. Tahun
2008 diperkirakan jumlah penganggur di Jateng 1.022.406 orang.
Masalah ini tidak akan terselesaikan mengingat penanganan pengangguran
sangat terbatas. Tahun 2006 ditargetkan penanganan pengangguran 94.591
orang, tahun 2007 sebanyak 150.862 orang, dan tahun 2008 sebanyak
210.080 orang.(Kompas Jawa Tengah 11/11/05).
Jumlah warga yang mencari Surat Antar Kerja-1, atau biasa disebut
kartu kuning, mengalami peningkatan yang signifikan dalam beberapa
pekan terakhir. Permintaan kartu kuning mencapai 500 lembar per hari,
atau 10 kali lipat dibandingkan permintaan normal (Kompas Jogja
15/11/05).
Sementara itu, pertumbuhan ekonomi Indonesia tidak membawa dampak yang
signifikan terhadap perluasan lapangan pekerjaan di Indonesia karena
selama ini pertumbuhan lebih besar didorong oleh konsumsi.Demikian
diungkapkan ekonom dari Bank Pembangunan Asia (ADB), Guntur Sugiyarto.
Berdasarkan Survei Tenaga Kerja Nasional Badan Pusat Statistik (BPS)
sejak tahun 1996 hingga tahun 2003, angka pengangguran terbuka terus
bertambah rata-rata 5,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja
baru bertambah rata-rata 1,9 juta per tahun. Menurut BPS, lapangan
kerja akan bertambah sedikitnya 200.000 untuk setiap pertambahan satu
persen pada pertumbuhan ekonomi.Menurut Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (Bappenas) pada tahun 2004-2006, rata- rata pertambahan angka
pengangguran terbuka 9,5 persen per tahun, sedangkan angkatan kerja
baru bertambah 1,9 juta per tahun (Kompas 16/11/05)
Di Bandung, ada banyak perusahaan yang tutup pada tahun 2005 dan
mengakibatkan menganggurnya ribuan tenaga kerja. Pemutusan hubungan
kerja juga banyak terjadi karena perusahaan mengurangi waktu giliran
kerja dan kapasitas produksi. Hal ini tentu akan menambah jumlah
pengangguran di kota tersebut. Setiap tahun ada 31.500 penduduk Kota
Bandung lulus dari sekolah lanjutan tingkat atas dan kuliah jenjang
strata I serta strata II yang mencari pekerjaan di Kota Bandung.
Namun, hanya 5.000 orang yang terserap. Akibatnya, sekitar 27.500
orang Kota Bandung menganggur tiap tahunnya (Kompas Jawa Barat
17/11/05).
Di Tangerang, Pemerintah Kabupaten Tangerang kewalahan mengatasi
jumlah penggangguran yang terus meningkat pascaLebaran ini karena
tidak sebandingnya jumlah pencari kerja denganlowongan pekerjaan yang
tersedia. Sementara, jumlah pendatang tiaptahunnya meningkat sebesar
15 persen dari 25 ribu pendatang tiap tahunnya.Berdasarkan data
informasi pasar kerja (IPK) 2004, pencari kerjaberjumlah 30.855 orang.
Sedangkan lowongan kerja berjumlah 1.430 orangdan yang ditempatkan
hanya 730 orang. "Berarti 30.125 orang dinyatakanmenganggur, ini belum
termasuk pendatang yang baru tiba di Tangerangpasca Lebaran ini," ujar
Kepala Dinas Tenaga Kerja Kabupaten Tangerang,Apon Suryana (Tempo
Interaktif 14/11/05).
JUMLAH PENDUDUK MISKIN BERTAMBAH
Kenaikan harga bahan bakar minyak yang menyebabkan inflasi melambung
pada bulan Oktober lalu menyebabkan bertambahnya jumlah masyarakat
yang termasuk kategori miskin dan mendekati miskin. Itu karena "garis
kemiskinan" menjadi lebih tinggi.Peneliti Badan Pusat Statistik,
Hamonangan Ritonga di Jakarta, mengatakan, dengan inflasi yang tinggi
akibat kenaikan harga BBM menyebabkan 2,5 kepala keluarga (KK) atau 10
juta orang menjadi miskin. Mereka yang sebelumnya tidak masuk kategori
miskin atau mendekati miskin karena memiliki penghasilan di atas Rp
175.000 per kepala per bulan, kini menjadi layak mendapat bantuan
langsung tunai (BLT) dari pemerintah karena masuk dalam kategori
miskin dan mendekati miskin.
Menurut Hamonangan, bertambahnya jumlah orang miskin ini menunjukkan
tidak sinkronnya kebijakan pemerintah menaikkan harga BBM dengan
rancangan BPS dalam hal pemberian BLT. Karena itu, ia khawatir jika
pemerintah tak mengubah jumlah orang miskin yang akan mendapat BLT,
penyaluran di lapangan akan tetap kacau (Kompas 14/11/05).
Sementara itu, DPRD DKI Jakarta memperkirakan, ada penambahan penduduk
miskinsebesar 100 persen akibat meningkatnya kesulitan hidup
pascakenaikanharga bahan bakar minyak (BBM). Saat ini, jumlah penduduk
miskin diIbukota tercatat sebanyak 498.689 jiwa. Menurut Syamsidar
Siregar, Anggota Komisi E DPRD DKI Jakarta, perkiraan mengenai adanya
peningkatan warga miskin sebesar100 persen, didasarkan pada beberapa
faktor. Antara lain meningkatnyaangka pengangguran terbuka dan
turunnya daya beli masyarakat akibatmelonjaknya harga barang dan
kebutuhan pokok.Selain itu, lanjut Syamsidar, 14 variabel rumah tangga
miskin yangditetapkan Badan Pusat Statistik (BPS), ternyata tidak
sesuai dengankenyataan sebenarnya. Pasalnya, walau memiliki
penghasilan di atas Rp700.000 per bulan, suatu keluarga belum tentu
dikatagorikan tidak miskin (Suara Pembaharuan 16/11/05)
Di Tangerang, jumlah keluarga miskin di Kabupaten Tangerang makin
banyak. Ini ditandai oleh data menerima dana tunailangsung subsidi
kenaikan bahan bakar minyak.Jumlah mereka semula 152.380 kini
membengkak 232.057 keluarga. Lonjakan angka karena adanya usulan baru
dari masyarakat ke Badan Pusat Statistiksetempat. Sebelumnya, Badan
Pusat Statistik setempat merevisi data jumlah rumahtangga miskin calon
penerima bantuan Rp 100 ribu per bulan. Waktu itu terjadi penciutan
jumlah calon penerima sekitar 4.604 keluarga (TempoInteraktif
17/11/05).
Di sisi lain, Pemerintah justru mempertanyakan akurasi datapenduduk
miskin yang dibuat Badan Pusat Statistik. Dari perkiraan dataawal
penduduk miskin 15,5 juta keluarga yang akan menerima subsidilangsung
tunai, kini membengkak menjadi 24,6 juta keluarga."Saya kira perlu
dilakukan koordinasi kembali dengan BPS mengenaipendataan itu, mengapa
bisa melenceng jauh," kata Direktur JenderalPerbendaharaan Negara
Departemen Keuangan Mulia Nasution (TempoInteraktif 13/11/05).
PASCA-LEBARAN, PENGGUSURAN MULAI LAGI
Pemerintah Kota (Pemkot) jakarta Pusat (Jakpus), Sabtu
(12/11)mengerahkan sekitar 1.300 aparat keamanan guna merobohkan
sekitar 220rumah di kawasan "Bongkaran" Tanah Abang (Suara Pembaharuan
14/11/05). Seperti biasa penggusuran ini berdalih membersihkan tempat
prostitusi. Pembongkaran dilakukan terutama pada kawasan kumuh di
bantaran kalisamping Stasiun Kereta Api Tanah Abang. WargaBongkaran
menghuni 220 bedeng atau rumah. Seandainya dihuni dua atautiga orang,
ada sekitar 500 orang yang tinggal di kawasan kumuh, baik didalam
kawasan maupun di pinggiran luar tembok beton Stasiun Tanah Abang
(Suara Pembaharuan 14/11/05).
Sementara itu, Dinas Ketenteraman dan KetertibanKota Tangerang
membongkar lapak yang dtinggal mudik pemiliknya. Lapakpedagang kaki
itu berada di bahu jalan pasar dan pinggir-pinggir jalan.Pemerintah
setempat menilai lapak tersebut mengganggu ketertiban danmerusak
keindahan.Lapak pedagang yang dibongkar yaitu di Jalan Kisamuan, Pasar
Anyer,Jalan Ahmad Yani, dan Pasar Ciledug(TempoInteraktif 6/11/05).
Review media ini terselanggara berkat kerjasama Lafadl-Jogjakarta
dengan Urban Poor Consortium (UPC)-Jakarta dan Urban Poor Lingkage
(UPLINK)-Indonesia
Lebih jauh mengenai Lafadl-Jogjakarta, kunjungi: lafadl.atspace.org
(Arsip Review Media bisa diakses di www.urbanpoor.or.id dan www.uplink.or.id)
------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~-->
Get fast access to your favorite Yahoo! Groups. Make Yahoo! your home page
http://us.click.yahoo.com/dpRU5A/wUILAA/yQLSAA/IotolB/TM
--------------------------------------------------------------------~->
JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat:
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>
People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"
Yahoo! Groups Links
<*> To visit your group on the web, go to:
http://groups.yahoo.com/group/jaker/
<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
[EMAIL PROTECTED]
<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
http://docs.yahoo.com/info/terms/
