[Jaker] Press Release: Peringatan Deklarasi HAM

[KP AMP]

                      PRESS RELEASE  DALAM RANGKA PERINGATAN HARI DEKLARASI UNIVERSAL HAK ASASI MANUSIA  Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat (ELSAM)  Jakarta, 10 Desember 2005     Etalase Politik Hak Asasi Manusia: Tak Bercermin Pada Masa Lalu      Selama beberapa bulan terakhir berbagai persoalan sosial, politik, terutama ekonomi Indonesia selalu dikaitkan dengan kebutuhan reshuffle kabinet. Apakah reshuffle kabinet dapat menjawab problem yang dihadapi oleh bangsa Indonesia? Dalam rangka peringatan Hari Deklarasi
 Universal Hak Asasi Manusia, ELSAM (Lembaga Studi dan Advokasi Masyarakat) ingin menyoroti trend tersebut, khususnya hubungannya dengan situasi HAM.      Sampai saat ini pemerintah dan elit politik terlihat masih lebih sibuk mengurusi pembagian kekuasaan ketimbang merumuskan strategi HAM. Termasuk di dalamnya adalah tidak adanya prioritas untuk menyusun strategi promosi, perlindungan dan pemenuhan HAM. Padahal dari luar, globalisasi siap menekan negara-negara yang pemerintahannya tidak menyiapkan strategi untuk melindungi warganya dari liberalisme ekonomi.     Perubahan HAM yang dijalankan sejak 1998, masih terpaku pada level legislasi. Upaya menyelesaikan persoalan masa lalu sangat minim, itupun lebih disebabkan oleh tekanan internasional (misalnya dalam pembentukkan Pengadilan HAM ad hoc kasus Timur Timur) dan desakan dari sekelompok masyarakat (korban) yang menuntut penuntasan kasus-kasus pelanggaran HAM di masa lalu. Pemerintah belum memprioritaskan strategi politik di bidang HAM secara sungguh-sungguh, selain sebagai etalase atau akomodasi minimal bagi kedua desakan di atas (internasional dan korban).     Saat ini Kovenan Internasional Hak Sipil Politik
 (SIPOL) dan Hak Ekonomi Sosial dan Budaya (EKOSOB) telah diratifikasi oleh pemerintah Indonesia. Hendaknya segera dilakukan sinkronisasi ratifikasi tersebut ke dalam berbagai kebijakan, peraturan maupun perundang-undangan nasional. Karena dalam kesempatan lain, justru muncul dan akan muncul perundang-undangan yang mengancam kebebasan sipil dan kebebasan dasar, seperti UU Terorisme, RUU Pornografi dam Pornoaksi, serta yang juga penting adalah Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP).     Pemenuhan hak EKOSOB yang seharusnya menjadi tanggung jawab Negara justru diabaikan dengan cara menyerahkannya pada mekanisme pasar. Kebijakan dalam sektor sosial dan ekonomi, bukannya memberikan jaminan atas pemenuhan
 hak EKOSOB justru melanggar hak EKOSOB. Salah satu kebijakan yang kontroversial pada tahun ini adalah dinaikkannya harga BBM hingga 80%-112%.     Persoalan HAM di masa lalu juga turut menyumbang pada situasi saat ini. Berbagai upaya untuk melakukan perubahan di bidang hukum pada akhirnya berbenturan dengan sistim hukum yang telah dibangun dan bekerja pada masa Orde Baru.     Peradilan sebagai institusi untuk memperoleh keadilan belum mengalami
 perubahan yang berarti. Perubahan dalam sistem peradilan hanya berurusan dengan soal efektifitas peradilan, sementara paradigma peradilan bagi kepentingan masyarakat belum terwujud. Peradilan yang pada masa lalu menjadi alat kekuasaan untuk merepresi masyarakat, saat ini lebih banyak “berdiam diri” melihat berbagai kasus kekerasan terhadap masyarakat. Misalnya kasus penyerbuan jamaah Ahmadiyah, kasus penyerbuan rumah ibadat, kasus kekerasan terhadap petani di NTT, dan Kasus Salena di Palu. Sebaliknya peradilan justru bergiat untuk melepaskan terdakwa dalam berbagai kasus pelanggaran HAM berat seperti yang terjadi terakhir dalam Pengadilan HAM kasus Abepura.     Dalam bidang ekonomi, penggunaan “politik pangan”
 Orde Baru, yang dipercaya sebagai alat stabilisasi, kembali digunakan. Misalnya kebijakan impor beras yang mengakibatkan kerugian besar di kalangan petani kecil. Sementara itu, kelaparan, penyakit dan malnutrisi belum dapat diantisipasi oleh pemerintah, bahkan berulangkali terjadi. Sebagai contoh adalah kasus kelaparan di Kabupaten Lembata (NTT), Mataram (NTB), dan terakhir di Yahukimo, Papua.     Berbagai situasi yang tak tertangani ditanggapi pemerintah dengan menjadikan praktik-praktik orde baru sebagai referensi yang layak ditiru. Misalnya dalam menangani masalah terorisme, pemerintah berkeinginan kembali untuk mengefektikan Koter dan memberikan kewenangan yang lebih besar kepada BIN untuk menangkap
 seseorang. Padahal metode semacam ini pernah menjadi pengalaman buruk di masa lalu.     Pada akhirnya, pemerintah SBY-JK bukan hanya gagal merumuskan strategi promosi, pemenuhan, dan perlindungan HAM, justru mencontoh logika manajemen pemerintahan ala Orde Baru. Dengan menempatkan ekonomi dan stabilitas kekuasaan di depan, dan mengabaikan HAM sebagai bagian dari strategi pemerintahannya. Sehingga reshuffle kabinet semata, tak ada bedanya dengan politik etalase di bidang HAM.***     Tertanda,     IFDHAL KASIM  Direktur Eksekutif     CONTACT PERSON:     Ifdhal Kasim  (0811196579)   Amiruddin  (0811140875)    
	
		Yahoo! Shopping 
Find Great Deals on Holiday Gifts at Yahoo! Shopping 





JAKER(Jaringan Kerja Kebudayaan Rakyat)
***************************************
sekretariat: 
JL.Tebet Timur Dalam IID No.10 Jakarta Selatan 12820 Indonesia 
telp/fax: +62218292842
email:<[EMAIL PROTECTED]>

People's Cultural Network
"Semua orang adalah seniman,setiap tempat adalah panggung!"





    


  
  
    SPONSORED LINKS
  
          
                  
            
        Corporate culture
      
                      
        Organizational culture
      
                      
        Culture change
      
              
                        
            
        Cell culture
      
                      
        Organization culture
      
                      
        Culture
      
              
                    
           
  







  
  
  YAHOO! GROUPS LINKS



   Visit your group "jaker" on the web. 
   To unsubscribe from this group, send an email to: [EMAIL PROTECTED] 
   Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.