|
Pembaruan dari
Desa-desa di Bantul
JANGAN anggap remeh forum kajian
demokrasi yang dibentuk warga Desa Mulyodadi, Kabupaten Bantul. Meski tanpa
keterlibatan orang-orang kampus, politisi, organisasi nonpemerintah, ataupun
lembaga dana, Forum Kajian Demokrasi Desa Mulyodadi telah berhasil mengawali
pembaruan politik di tingkat akar rumput. PRODJO Sukardi bukanlah seorang
politikus. Sehari-hari ia mengajar di SMP Negeri Bambanglipuro di Bantul, Daerah
Istimewa (DI) Politik uang merupakan hal yang
lumrah dalam pemilihan kepala desa di Bantul maupun desa-desa lain di seluruh
Jawa. Seseorang yang mau bertarung dalam pemilihan lurah harus menyiapkan uang
puluhan juta rupiah. Bahkan di daerah basah di DI Yogyakarta, dana yang harus
disediakan bisa mencapai Rp 1,5 miliar. Suatu angka yang sangat
fantastis! Meski bukan daerah basah, uang yang
disiapkan seorang calon bisa mencapai ratusan juta rupiah. Uang itu dipergunakan
untuk uang bensin tim sukses yang jumlahnya puluhan orang, selamatan, dan amplop
yang dibagikan kepada masyarakat menjelang hari
pemilihan. "Praktik politik uang dalam
pemilihan kepala desa menyenangkan bagi rakyat. Namun, sesudahnya rakyat yang
harus menebusnya dengan risiko politik yang mahal. Prinsip akuntabilitas
kemudian terabaikan. Keuangan desa yang menjadi milik publik dan akhirnya hanya
menjadi bagian dari manajemen kantong kepala desa," kata Prodjo
Sukardi. Bukan itu saja, politik uang dalam
pemilihan kepala desa menjadi sumber pertengkaran antarsesama warga desa yang
sulit didamaikan. "Kekerasan lumrah terjadi setelah pemilihan lurah. Calon yang
kalah kecewa karena kehabisan modal. Permusuhan dan perang dingin bisa
berlangsung sampai pemilihan lurah berikutnya," kata Prodjo Sukardi, yang
terpilih menjadi Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa Desa Mulyodadi sejak
tahun 2003. Keprihatinan itu tidak berhenti
menjadi keprihatinan. Ia berinisiatif mengajak sejumlah tokoh desa membentuk
forum kajian demokrasi. Agenda utamanya mengantisipasi pemilihan kepala desa.
Bagai pembicara dalam sebuah seminar resmi, Sukardi secara khusus menulis
makalah "Upaya Penegakan Demokrasi dalam Menghadapi Pemilihan Lurah dan Pamong
Desa secara Efektif dan Efisien" dalam sebuah forum
diskusi. Di
tengah kekhawatiran suara sumbang yang beredar di masyarakat, peserta forum
kajian demokrasi mendatangi kelompok-kelompok masyarakat untuk meyakinkan
manfaat membersihkan pemilihan kepala desa dari praktik politik uang. Menjelang
pemilihan lurah, spanduk dan poster berisi seruan untuk memilih calon yang jujur
dan bersih dipasang di jalan-jalan desa. Hasilnya, pemilihan lurah Desa
Mulyodadi yang berlangsung 19 Januari 2005 benar-benar bersih dari politik uang.
Pemilihan itu dimenangi oleh lurah lama, Nursanto (40). Tidak ada kekerasan
ataupun pertengkaran. Dari 8.000 pemilih terdaftar, 60 persen di antaranya
memberikan suaranya. Kekhawatiran masyarakat tidak datang ke tempat pemilihan
karena tidak ada uang ternyata tidak terbukti. JAUH di sudut selatan, di Desa
Mangunan yang berada di wilayah perbukitan seribu di Kabupaten Bantul, semangat
pembaruan dalam mengelola desa sangat terasa. Setelah lama tertidur, dalam tiga
tahun terakhir Mangunan berkembang pesat. Tidak seperti jalan-jalan di pinggiran
Jakarta, Banten, ataupun Jawa Barat, yang hancur tak terurus, jalan- jalan kecil
di lereng-lereng bukit di wilayah Desa Mangunan itu beraspal mulus. Kebutuhan
jalan, listrik, dan air bersih yang mendasar bagi warga hampir tuntas
dipenuhi. Warga Mangunan sangat antusias
ketika Pemerintah Kabupaten Bantul menawarkan bantuan
Sejumlah warga yang ditemui
menyatakan tidak keberatan dengan sumbangan sebesar itu. Alasannya, mereka
membutuhkan jalan yang baik untuk memudahkan transportasi. "Dulu kami harus
jalan kaki lewat jalan becek. Sekarang roda empat bisa masuk sampai ke
pelosok-pelosok sehingga usaha bisa lancar," kata Tugimin (50), ketua kelompok
usaha mebel kayu di Mangunan. Tugimin yang berpenghasilan Rp 25.000 sampai Rp
30.000 per hari itu mengeluarkan dana Rp 500.000, ditarik tiga kali, untuk
pembangunan jalan di desanya. Jerih payah warga dalam membangun
jalan justru menjadi peristiwa yang tidak pernah mereka lupakan. Siang- malam
ratusan orang turun ke jalan membelah batu, mencangkuli lereng-lereng bukit,
meratakan tanah, dan mengaspal jalan. Tanpa dikomando, ibu-ibu membuat dapur
umum. Puluhan ayam dipotong setiap hari untuk hajatan besar
itu. Ketika jalan, air bersih, dan
listrik tersedia, tiba-tiba saja peluang desa itu untuk berkembang menjadi tidak
terbatas. Industri rumah tangga, kerajinan kayu, peternakan ayam, sampai
industri makanan khas tiwul yang dibuat dari tepung singkong berkembang. Bahkan,
seorang warga yang membuka industri kerajinan kayu tahun ini mulai memasok
barang untuk diekspor. Tak ada penganggur di daerah itu. Bekerja sama dengan
pemerintah daerah, tanah seluas 23 hektar mulai ditanami buah- buahan untuk
agrowisata. PERUBAHAN di Desa Mangunan terjadi
tidak lepas dari trio orang muda yang memimpin masyarakat desa itu. Eling
Purwanto (40), yang sehari-hari bekerja di bagian tata usaha SMP Negeri 1
Mangunan, merupakan kolega Slamet di sekolah itu. Jiyono (30), yang terpilih
menjadi lurah dua tahun lalu, merupakan bekas murid Slamet. Ketiganya peserta
Sekolah Pembaharuan Desa di Bantul. Mereka itulah pelopor pembaruan dimulai di
Desa Mangunan. Saat sang murid hendak maju menjadi
lurah pada tahun 2002, Slamet dan Eling mengundang Jiyono untuk diberi wejangan.
Berdua, mereka menguji Jiyono apakah niatnya maju menjadi lurah itu benar- benar
untuk memajukan desa. "Kalau cari harta tidak bisa dengan
menjadi lurah. Penghasilan dari tanah bengkok untuk lurah tidak lebih dari Rp 2
juta setahun," kata Eling. Dulu, ketika proyek datang, lurah
membentuk timnya sendiri dan tidak pernah memberikan pertanggungjawaban kepada
masyarakat. Kini semua hal mesti dibicarakan bersama warga, dikelola secara
transparan, dan dipertanggungjawabkan kepada warga. Di luar pamong desa,
tokoh-tokoh yang menggerakkan masyarakat itu tidak memperoleh imbalan apa-apa
kecuali melihat desanya semakin maju. Pembaruan ternyata tidak selalu
datang dari gegap gempita para aktivis, kaum cerdik pandai, atau politisi
Senayan. Mereka bahkan harus belajar banyak dari warga biasa, para pembaru dari
desa-desa di Bantul. (P Bambang Wisudo)
|
