IHB Jakarta - Jaeroni Setyadhi [On Wed Jul 13, 2005 at 08:58:57PM +0700] wrote:
> Ass.Wr.Wb. > > Bagi jamaah yang konstituen dan simpatisan PKS, mungkin anda perlu re-check > apakah benar yang disampaikan harian PROAKSI Rabu, 13/07/'05 mengutip > perkataan Ario Bimo, anggota DPR mengenai Hidayat Nurwahid, Ketua MPR RI dan > PKS di DPR, antara lain sbb. : > > 1. Dulu Hidayat Nurwahid menolak mendapatkan mobil dinas Volvo, tapi sekarang > memakai New Camry. > 2. Dulu menolak menginap di hotel dan akan tidur di ruang kerja, belakangan > menginap di Hotel Mulia, Senayan. > 3. Pernyataan PKS menolak kenaikan tunjangan/gaji anggota DPR, tapi terakhir > dia menyetujui/menerima. > 4. Urusan "jalan-jalan" ke luar negeri, semula memasalahkan, terakhir > mengajukan nama-namanya untuk diikutkan. > > Mudah-mudahan semuanya nggak benar, tapi kalau benar tolong diingatkan jika > anda punya akses untuk mengingatkannya. Kasihan, siapa tahu dia "terjebak" > atawa "dijebak". Ass wr wb. Pak Jaeroni, mungkin ini bisa menjawab: - ---------- Forwarded message ---------- Date: Thu, 14 Jul 2005 15:27:25 +0700 From: hendra <[EMAIL PROTECTED]> Reply-To: [email protected] To: [email protected] Subject: [keadilan4all] Kronologis penolakan PKS thd kenaikan tunjangan anggota DPR Assalamu'alaikum.. Bagi yang masih ragu akan konsistensi PKS dalam perjuangannya (khususnya terkait dengan kenaikan tunjangan anggota DPR), saya coba runutkan kronologis kliping media dalam hal penolakan PKS terhadap kenaikan tunjangan DPR. Dari kronologis ini, terlihat sudah sejak awal PKS menolak (waktu itu belum banyak yang memperhatikan penolakan PKS). Lalu pada sekitar 12 Juli, muncullah berita yang menampakkan bahwa PKS menerima, atau dengan kata lain PKS tidak konsisten. Berita miring ini memacu kehebohan. Wajar2 saja, karena masyarakat umum biasanya lebih senang berita yang miring-miring, apalagi bbrp media massa / wartawan punya jargon "a bad news is a good news", sehingga koran mereka laku. Sehingga menyebarkan berita yang belum tentu benar ini bagaikan api. Ingat, api hanya akan merambat dengan cepat pada pada alang-alang kering, kering ruhiyah. Hikmah yang coba saya ambil, bahwa kita ini skrg sedang dala "battle" yang sesungguhnya, apalagi ikhwah yg di DPR: face to face battle. Hingar bingar kampanye dan pemilu yang lalu sudah sering kita dengungkan, bahwa itu hanyalah permulaan dari awal perjuangan yang sesungguhnya. Nah, di saat "slow motion battle" inilah perlu ada ketahanan, kesabaran, keteguhan, tsabat: Sedikit saja ada kekhilafan pd kader yang tidak segera dikoreksi, maka itu akan dimanfaatkan sebesar2nya oleh para penantang dakwah untuk memotong tumbuhnya ranting-ranting baru pada pohon dakwah yang sedang tumbuh menjulang ini. Sedikit saja kader lupa akan prinsip tabayun, maka itu akan dimanfaatkan sebesar2nya oleh para penfitnah dakwah untuk menumbuhkan benalu-benalu di sekitar pohon hijau itu. Dst... Wassalam, hendra http://hdn.edu.ms - - Tunjangan DPR Akan Dinaikkan - Pimpinan 72-85 %, Anggota 34 % (Kompas, 4 Juli) - - Fraksi PKS akan Tolak Kenaikan Tunjangan Operasional Anggota DPR (Eramuslim, 6 Juli) - - Fraksi PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Operasional DPR (Detik.com, 6 Juli) - - Proposal to raise lawmakers' wages opposed by PKS (The Jakarta Post, 7 Juli) - - DPR "Ngotot" meski Dikritik (Kompas, 7 Juli) - - Anggaran DPR 2006 Naik (Liputan 6, 7 Juli) - - Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: DPR Tak Etis Dapat Gaji 13 (Kaltim Post, 9 Juli) - - BURT Tidak Bahas Kritik Masyarakat (Kompas, 9 Juli) - - Fraksi PKS Nilai Tidak Layak DPR RI Minta Kenaikan Tunjangannya (Elshinta, 10 Juli) - - FPKS Tetap Menolak - Kenaikan Tunjangan Dewan Dianggap Tak Layak (Jawa Pos, 11 Juli) - - Kinerja dan Kepedulian DPR Masih Dikeluhkan (Kompas, 12 Juli) - - Kenaikan Tunjangan DPR Disetujui Semua Fraksi (Republika Online, 12 Juli) - - PKS Ikut Teken Tunjangan (Jawa Pos, 13 Juli) - - Anggaran Perjalanan DPR Naik 130% - PKS Menolak (Media Indonesia, 13 Juli) - - F-PKS Dinilai tidak Konsisten - BURT Setuju Tunjangan DPR Naik (Media Indonesia, 13 Juli) - - PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR (Media Indonesia, 13 Juli) - - PKS Tolak Kenaikan Tunjangan DPR (Suara Merdeka CyberNews, 13 Juli) Tunjangan DPR Akan Dinaikkan - Pimpinan 72-85 %, Anggota 34 % Posted by: Admin on Wednesday, July 06, 2005 - 06:50 PM [6 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Kompas Oleh: SUTTA DHARMASAPUTRA Jakarta, Kompas - DPR berencana menaikkan tunjangan anggota dan pimpinannya secara drastis. Namun, langkah ini langsung mendapat kritikan. Dewan dinilai tidak memiliki sensitivitas politik karena melakukan hal tersebut di tengah-tengah kesulitan yang mendera masyarakat maupun pemerintah. Kenaikan tunjangan yang dimatangkan Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR bervariasi, yakni 72-85 persen atau sekitar Rp 65 juta per bulan untuk Ketua DPR dan 34 persen atau sekitar Rp 38 juta per bulan untuk para anggota. BURT masih terus mematangkan rencana tersebut dalam rapat yang berlangsung tertutup di Senayan, Jakarta. Hingga berita ini diturunkan, Minggu (3/7), Ketua BURT DPR Asep Ruchimat Sudjana belum dapat dihubungi. Ketika ditelepon ke kediamannya, politisi dari Partai Golkar ini, menurut penerima telepon yang mengaku sebagai pembantunya, sedang keluar rumah. Namun, Sekretaris Jenderal DPR Faisal Djamal membenarkan adanya rencana tersebut. Dia menegaskan bahwa yang naik itu bukannya gaji, tetapi tunjangan untuk memperlancar kerja anggota DPR. "Saat ini usulan itu sedang diproses di Panitia Anggaran. Diharapkan, sebelum reses sudah ada keputusan final," ucapnya. Ketika ditanya angka pastinya, Faisal mengaku tidak ingat. Dia hanya menyebutkan garis besarnya. "Dulu take home pay sekitar Rp 19 juta-Rp 24 juta per bulan, sekarang jadi sekitar Rp 35 juta-Rp 40 juta per bulan," ucapnya. Anggota BURT dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Refrizal, pun membenarkan adanya keinginan tersebut. Alasan menaikkan tunjangan itu muncul, katanya, karena DPR berkeinginan lebih berdaya di mata eksekutif. Menanggapi rencana tersebut, Wakil Koordinator Indonesia Corruption Watch Luky Djani mengatakan, para wakil rakyat di Senayan itu tidak memiliki sensitivitas politik. Mereka melakukan rencana tersebut ketika rakyat tengah menghadapi kesulitan, seperti busung lapar, kenaikan harga bahan bakar minyak, maupun bencana alam. "Ini cerminan adanya kesesatan logika berpikir," katanya. DPR seharusnya mencontoh pengalaman parlemen negara lain. Parlemen Vietnam, misalnya, hanya digaji 20 dollar AS untuk yang memperoleh penghasilan lain, sedangkan yang sepenuhnya politisi maksimum mendapatkan 300 dollar AS per bulan. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/04/utama/1865338.htm Fraksi PKS akan Tolak Kenaikan Tunjangan Operasional Anggota DPR Posted by: Admin on Thursday, July 07, 2005 - 01:42 AM [18 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Eramuslim eramuslim - Anggota Komisi I DPR RI FPKS, Soeripto menilai kenaikan tunjangan operasional yang diberikan pada anggota DPR pada saat ini, tidak tepat. Karena kondisi masyarakat, menurutnya, masih mengalami krisis multi dimensi akibat banyaknya bencana dan wabah penyakit. "Timing untuk menaikkan tunjangan operasional sangat tidak pas, sebab bisa menusuk perasaan masyarakat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi," ujarnya sebelum mengikuti rapat tertutup anggota komisi I. Soeripto mengatakan, jika bicara soal pendapatan ideal di Indonesia, tidak ada gaji yang ideal. Tapi jabatan anggota DPR bukan sarana untuk mengejar penghasilan namun untuk memperjuangkan kepentingan rakyat. "Saya pribadi menolak adanya kenaikan itu dan sikap ini sudah didukung oleh fraksi," sambungnya. Dalam fraksi PKS, jika ada anggota yang mengalami kesulitan untuk melakukan kunjungan ke daerah dapat disiasati dengan dukungan iuran yang berasal dari anggota lain dan simpatisan. Sehingga masalah tersebut dapat diatasi dan tidak perlu ada tunjangan operasional tambahan. "Kami punya jalan keluar sendiri untuk siasati itu," tegasnya. Sementara itu sikap penolakan terhadap kenaikan tunjangan operasional anggota DPR disetujui oleh sekretaris FPKS Mustafa Kamal. Ia menegaskan, kondisi ini tidak sesuai dengan garis perjuangan partai. (novel) http://www.eramuslim.com/br/ns/57/19861,1,v.html Fraksi PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Operasional DPR Posted by: Admin on Thursday, July 07, 2005 - 01:49 AM [42 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Detik.com Muhammad Nur Hayid - detikcom Jakarta - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) DPR menolak rencana kenaikan tunjangan operasional anggota DPR RI. FPKS merupakan fraksi pertama yang menolak kenaikan tersebut. Siapa menyusul? "FPKS menolak karena itu perintah partai. Itu garis perjuangan," kata Soeripto sebelum mengikuti sidang Komisi I DPR melakukan fit and proper test calon Duta Besar (Dubes), di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Rabu (6/7/2005). Kenaikan tunjangan operasional DPR tidak tepat dilakukan karena masyarakat masih diterpa krisis. Selain itu banyak penyakit seperti busung lapar, muntaber dan polio yang melanda masyarakat. "Kenaikan nggak tepat timing-nya sekarang. Kita lihat di daerah-daerah banyak sekali pengangguran," kata Soeripto. Partai bisa menempuh jalur iuran dari anggota maupun simpatisan untuk memenuhi tunjangan operasional ke lapangan. Partai tidak perlu mendorong anggotanya di DPR tidak meminta kenaikan tunjangan. Ditegaskan Soeripto, keberadaan anggota DPR bukan untuk mengejar gaji tapi untuk memperjuangkan aspirasi rakyat. "Kalau bicara soal gaji itu tak ada yang ideal. Tapi sekali lagi kita di sini bukan untuk mengejar gaji. Tapi untuk berjuang untuk rakyat," kata Soeripto. (iy) http://jkt.detiknews.com/index.php/detik.read/tahun/2005/bulan/07/tgl/06/tim e/114411/idnews/397568/idkanal/10 Proposal to raise lawmakers' wages opposed by PKS Posted by: Admin on Friday, July 08, 2005 - 03:09 AM [16 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page The Jakarta Post The Jakarta Post, Jakarta The Prosperous Justice Party (PKS) is the first faction in the House of Representatives to openly oppose the controversial proposal for a hike in the salary and allowances of legislators. A legislator of the faction said on Tuesday that the timing was not right for a hike in the salary of lawmakers amid the various difficulties suffered by the people such as natural disasters, malnutrition, endemic diseases and the high unemployment rate. "The PKS faction opposes it. The timing is not right. We've seen unemployment problems in various regions," said PKS legislator Soeripto on the sidelines of a House hearing. The House Secretariat had recently proposed a hike in the salaries and allowances of legislators, with some saying that the move was necessary to boost their performance. The higher allowance, for instance, is seen as important to help finance lawmakers' trips to various regions to meet their constituents, and also to hire experts as consultants to assist them in their legislative duties. But the proposal has received widespread criticism from the public particularly amid the poor record of the 550 House members with regards their primary function of enacting legislation. Out of the 55 bills scheduled to be completed this year, only one bill has been passed, and lawmakers have only begun deliberating a number of bills. Minister of Finance Jusuf Anwar has also expressed concern over the impact of the proposed salary hike on the state budget, which is now struggling to cover the ballooning fuel subsidy amid surging international oil prices. Meanwhile, a legislator from the National Awakening Party (PKB) also expressed disagreement over the proposed salary hike, pointing out the heavy burden on the state budget. Legislator Nursjahbani Katjasungkana acknowledged that lawmakers badly needed a higher salary and allowance, but considering the current weak state of the economy and the various problems in society, the plan should be delayed. Nursjahbani said that she received Rp 15.5 million (US$1,631) per month, but nearly half of it had to be donated to her party to help finance various programs. http://www.thejakartapost.com/detailnational.asp?fileid=20050707.C02&irec=1 DPR "Ngotot" meski Dikritik Posted by: Admin on Friday, July 08, 2005 - 03:22 AM [14 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Kompas Pengamat: Masihkah Mereka Punya Nurani? Oleh: SUTTA DHARMASAPUTRA Jakarta, Kompas - Meski dikritik keras masyarakat luas, Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat terus melanjutkan rencananya untuk menaikkan pendapatan, take home pay, anggota dan pimpinan Dewan. Pada Selasa (5/7) siang Ketua BURT DPR Asep Ruchimat Sudjana didampingi Wakil Ketua BURT Akhmad Syafrin Romas menemui Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif dan menyampaikan Rencana Kerja Anggaran Lembaga DPR Tahun Anggaran 2006. Anggaran DPR Tahun 2006 yang akan diajukan BURT sebesar Rp 1,105 triliun, terdiri dari anggaran Dewan Rp 760,98 miliar dan anggaran sekretaris jenderal Rp 389,34 miliar. BURT juga melaporkan bahwa dalam pembahasan telah disepakati perlunya kenaikan anggaran tunjangan kehormatan, tunjangan komunikasi intensif, uang operasional, dan tunjangan khusus. BURT antara ain mengusulkan diberikan uang transportasi lokal Rp 500.000 per hari dan uang penyerapan aspirasi rakyat Rp 4.500.000 per hari. Sekjen DPR Faisal Djamal mengaku sudah mengirim usulan BURT kepada Departemen Keuangan. Wakil Ketua DPR Zaenal Ma'arif mengakui, kebutuhan anggota Dewan sangat besar. "Rencana kenaikan pendapatan anggota DPR tidak harus ditutup-tutupi, tetapi disampaikan terbuka kepada publik," katanya. Dengan demikian, masyarakat pun akan mengetahui secara pasti seberapa besar kebutuhan anggota Dewan. Bahwa, kemudian publik memprotes keinginan DPR karena tidak peka terhadap masyarakatnya, Zaenal tidak menjelaskan argumentasinya. Sementara itu, Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (F-PKS) secara tegas menolak kenaikan take home pay DPR karena merasa momentumnya tidak tepat mengingat kondisi ekonomi masyarakat dan bangsa sedang sulit. "Prestasi Dewan pun belum memuaskan masyarakat," kata Ketua F-PKS Untung Wahono. Guru Besar Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Gadjah Mada Riswandha Imawan mempertanyakan nurani anggota Dewan yang berkeras tetap ingin menaikkan tunjangan di tengah kondisi rakyat yang sedang terimpit kesulitan. "Wahai anggota DPR, masih adakah nurani dalam diri kalian? Rakyat tambah menderita, penyakit merebak, tetapi kalian masih berpikir tentang perut kalian sendiri," tandas Riswandha dalam pesan singkatnya. http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/06/Politikhukum/1870111.htm Anggaran DPR 2006 Naik Posted by: Admin on Friday, July 08, 2005 - 03:27 AM [10 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Liputan 6 07/7/2005 11:10 - Besaran kenaikan anggaran bagi anggota pimpinan dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR 2006 hampir dua kali lipat. Jika pada anggaran 2005 hanya Rp 314 miliar, kini menjadi Rp 760 miliar. Liputan6.com, Jakarta: Anggaran bagi anggota pimpinan dan pegawai Sekretariat Jenderal DPR 2006 akan naik hampir dua kali lipat, yakni menjadi Rp 760 miliar. Dari jumlah keseluruhan anggaran kerja itu, tiga perempatnya digunakan untuk biaya para anggota dan pimpinan DPR. Anggaran 2005, DPR hanya membutuhkan anggaran sebesar Rp 314 miliar. Demikian informasi yang dihimpun SCTV, baru-baru ini. Pada anggaran 2006 terdapat usulan baru, yaitu belanja perjalanan sebesar sekitar Rp 70 miliar, operasional khusus bagi pimpinan dan anggota DPR sebesar Rp 99 miliar per tahun. Tambahan anggaran saat ini masih dibahas pada panitia anggaran DPR. Kendati begitu, di tubuh Dewan masih terdapat perbedaan pandangan atas tambahan ini. Tapi, baru satu fraksi yang dengan tegas menolak kenaikan tunjangan ini, yaitu Fraksi Partai Keadilan Sejahtera.(ORS/Tim Liputan 6 SCTV) http://www.liputan6.com/fullnews/104871.html Ketua MPR Hidayat Nur Wahid: DPR Tak Etis Dapat Gaji 13 Posted by: Admin on Sunday, July 10, 2005 - 02:30 AM [12 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Kaltim Post News Network JAKARTA-Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kembali mengajak para wakil rakyat untuk bersikap bersahaja. Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini, kemarin mengajak anggota DPR untuk menyisihkan sebagian hartanya. Ini menyusul turunnya gaji ke-13 yang diterima seluruh anggota DPR RI. "Sebenarnya, langkah pemberian gaji ke-13 anggota Dewan kurang pas," ujarnya di kompleks Gedung DPR/MPR. Menurut Hidayat, selama ini gaji yang diterima anggota dewan sudah lebih dari cukup. Karenanya, pemberian gaji ke-13 terhadap mereka dinilai tidak etis. Mengingat, saat ini kondisi bangsa sedang memprihatinkan. Masih banyak orang-orang yang lebih membutuhkan gaji ke-13 itu dibanding anggota dewan. Dikatakan Hidayat, dalam kondisi yang serba memprihatinkan saat ini, setiap pihak harus bisa menjaga diri. Menurut Hidayat, dana gaji ke-13 untuk anggota dewan itu sesungguhnya lebih tepat diberikan kepada PNS (Pegawai Negeri Sipil, Polri dan TNI). Khususnya, mereka-mereka yang masih golongan I dan II. "Mereka itu lebih butuh. Sebab, kesejahteraan mereka masih perlu ditingkatkan. Karenanya, sebaiknya gaji ke-13 yang diterima anggota dewan itu diperuntukkan bagi mereka," paparnya. Sementara, Hidayat sendiri mengaku tidak tahu apakah dia juga akan menerima gaji ke-13 tersebut. "Entah dapat atau tidak saya tidak tahu," ungkapnya. Di sisi lain, Hidayat juga menyayangkan sikap Badan Rumah Tangga DPR yang berencana menaikkan tunjangan anggota DPR. Hal ini menunjukkan bukti bahwa kepedulian wakil rakyat terhadap rakyatnya masih kurang. "Kita masih dalam kondisi krisis yang memprihatinkan. Mulai masalah busung lapar sampai pendidikan sangat perlu perhatian kita. Masa sebagai wakil rakyat kita tidak bisa menahan diri?" paparnya. Ditemui secara terpisah, Sekjen MPR/DPD Rahimullah memastikan segenap anggota MPR pun telah menerimanya. Sebab gaji ke-13 diberikan kepada anggota DPR dan DPD. "Anggota MPR kan meliputi anggota DPR dan DPD, jadi kemungkinan dapat," tuturnya. Menurut dia, transfer akan diberikan ke rekening pribadi langsung.(abi/jpnn) http://www.kaltimpost.web.id/berita/index.asp?berita=Utama&id=121584 BURT Tidak Bahas Kritik Masyarakat Posted by: Admin on Sunday, July 10, 2005 - 02:42 AM [16 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Kompas Jakarta, Kompas - Sebelum memasuki masa reses pada Sabtu (9/7), Badan Urusan Rumah Tangga Dewan Perwakilan Rakyat pada Kamis malam kemarin mengadakan rapat. Rapat yang sebelumnya diduga wartawan akan membahas berbagai kritikan masyarakat tentang rencana BURT menaikkan tunjangan anggota Dewan ternyata sama sekali tidak disinggung. Yang dibahas dalam rapat ternyata soal pengawasan terhadap Sekretariat Jenderal DPR. Sejumlah anggota BURT yang ditanya wartawan soal derasnya kritikan masyarakat tentang rencana kenaikan tunjangan DPR malah lari terbirit-birit, menghindari pers. "Tadi hanya bicara pengawasan, tidak ada kaitan dengan masalah yang dimuat di surat kabar," ucap Ketua BURT Asep Ruchimat Sudjana dari Fraksi Partai Golkar sambil bergegas meninggalkan wartawan. Anggota BURT dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera, Suryama, berpendapat, pimpinan DPR-lah yang seharusnya meminta kepada BURT untuk merevisi keputusannya. Saat reses ini BURT akan mengadakan studi banding ke Thailand dan Korea Selatan. Anggota BURT, Musfihin Dahlan, membenarkan rencana tersebut. (SUT) http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/08/Politikhukum/1877731.htm Fraksi PKS Nilai Tidak Layak DPR RI Minta Kenaikan Tunjangannya Posted by: Admin on Monday, July 11, 2005 - 12:29 PM [36 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Elshinta Tias Anggoro - Newsroom, Wakil Ketua Fraksi PKS di DPR RI Zulkiflimansyah mengatakan, saat ini memang tidak layak anggota DPR RI meminta kenaikan tunjangan ditengah kondisi masyarakat yang serba sulit. Demikian dikatakan Zulkiflimansyah kepada ELSHINTA saat dihubungi, Minggu (10/7). Menurut Zulkiflimansyah, meski pernyataannya itu akan membuat berseberangan dengan anggota DPR RI lainnya, namun jangan diartikan sebagai sok ingin mengambil popularitas. "Kita memang beberapa kali rapat di fraksi membahas masalah yang cukup sensitif ini. Kami katakan cukup sensitif karena ada rekan-rekan kami sebanyak empat orang itu yang ikut dalam pembahasan kenaikan tunjangan anggota dewan di badan urusan rumah tangga di DPR RI," paparnya. "Kita juga tidak mau berbeda dengan yang lain atas nama ingin mencari popularitas dan sebagainya, tapi kita memang membahas cukup serius dan tidak mengkhianati anggota dewan yang lain," ucapnya melanjutkan. Tetapi sikap dari Fraksi PKS di dewan itu sendiri dengan melihat kondisi masyarakat saat ini mengalami kesulitan yang tidak kunjung berhenti, kata Zulkiflimansyah, memang tidak layak meminta kenaikan tunjangan. Ketika ditanya empat orang dari PKS itu tidak mewakili sikap fraksi ? Zulkiflimansyah membantahnya. Dikatakannya, saat adanya kesepakatan tersebut, PKS memang hadir dan Fraksi PKS meminta kepada perwakilannya agar memperjuangkan sikap Fraksi yang menolak akan keinginan kenaikan tunjangan. (Yuz) http://www.elshinta.com/v2003a/readnews.htm?id=20068 FPKS Tetap Menolak - Kenaikan Tunjangan Dewan Dianggap Tak Layak Posted by: Admin on Tuesday, July 12, 2005 - 02:07 AM [37 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Jawa Pos JAKARTA - Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (FPKS) menilai bahwa kenaikan tunjungan dewan merupakan sesuatu yang tidak layak. Apalagi, kenaikan itu justru terjadi saat kondisi masyarakat sedang serbasulit. Hal tersebut diungkapkan Wakil Ketua FPKS Zulkiflimansyah kemarin. Menurut dia, yang dikatakannya itu bisa saja bertentangan dengan pernyataan anggota dewan yang lain. Namun, Zulkifli mengaku bahwa yang dikatakannya tersebut benar-benar menjadi kesepakatan fraksinya. Meski, bisa saja hal itu berbeda dari pandangan anggota dewan yang lain. "Kami tidak ingin mencari popularitas di tengah-tengah masyarakat," tegasnya. Bahkan, rapat intern FPKS mengenai kenaikan tunjangan anggota dewan itu sudah berkali-kali dilakukan. Menurut dia, hal tersebut menunjukkan keseriusan FPKS menyikapi masalah ini. "Apalagi, ada empat anggota fraksi kami yang terlibat pembahasan rencana kenaikan tunjangan di Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI itu," ungkapnya. Zulkifli menyatakan, sikap yang diambil PKS tersebut tidak bermaksud mengkhianati anggota dewan lainnya. Namun, sikap itu memang diambil atas keprihatinan terhadap kondisi bangsa saat ini. "Ini masalah yang benar-benar sensitif," ujarnya. Karena itu, kata dia, sudah sepantasnya anggota dewan mengurungkan niatnya untuk meminta kenaikan tunjangan. "Kesulitan masyarakat itu tidak kunjung berhenti. Tidak layak kalau kita meminta kenaikan tunjangan tersebut," katanya. Lantas, apakah empat anggota FPKS yang terlibat dalam pembahasan di BURT DPR itu tidak mewakili sikap fraksi? Sebab, akhirnya toh BURT tetap menyetujui kenaikan tunjangan anggota dewan tersebut. Mengenai hal itu, Zulkiflimansyah mengaku bahwa empat anggota FPKS memang hadir saat pembahasan kesepakatan menaikkan tunjangan tersebut. Dia menyatakan, keempat wakil FPKS dalam rapat dengan BURT di DPR itu sudah berusaha menolaknya. Namun, meski gagal, upaya tersebut akan tetap dilakukan. "Kami sudah meminta agar perwakilan kami terus memperjuangkan sikap fraksi yang menolak menaikkan tunjangan tersebut," ungkapnya. Untuk diketahui, pimpinan BURT melalui ketuanya, Asep Ruchimat Sudjana dan Syafrin Romat, Selasa (5/7) petang, menyampaikan laporan hasil rapat BURT. Laporan itu, antara lain, menyangkut usul kenaikan tunjangan operasional bagi anggota DPR yang jumlahnya mencapai Rp 15 juta. Hal tersebut dilakukan dengan alasan untuk meningkatkan kinerja anggota dewan. (abi) http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=179869 Kinerja dan Kepedulian DPR Masih Dikeluhkan Posted by: Admin on Wednesday, July 13, 2005 - 01:56 AM [9 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Kompas Sembilan bulan berkiprah, kinerja para anggota legislatif dinilai publik belum memuaskan. Mereka memandang para wakil rakyat selama ini kurang gigih dalam menjalankan berbagai fungsinya. Bahkan, para anggota Dewan menunjukkan sikap kepedulian yang rendah terhadap berbagai persoalan yang menimpa masyarakat belakangan ini. Kesimpulan demikian terangkum dari berbagai hasil jajak pendapat Kompas yang khusus dilakukan untuk menilai kinerja DPR hasil Pemilu 2004. Dalam jajak pendapat kali ini terungkap beragam ekspresi ketidakpuasan responden terkait dengan kinerja para wakil rakyat dalam menjalankan fungsinya, antara lain dalam memperjuangkan aspirasi rakyat, mengontrol kerja pemerintah, dan membuat undang-undang. Peran para wakil rakyat sebagai penyalur aspirasi rakyat, misalnya, sejauh ini dikeluhkan hampir tiga perempat (72,5 persen) bagian responden. Ketidakpuasan masyarakat juga ditunjukkan terhadap fungsi-fungsi utama lembaga legislatif sebagai alat kontrol kebijakan pemerintah dan sebagai pembuat peraturan perundang-undangan. Dalam menjalankan fungsi kontrol pemerintah, tidak kurang dari 57,9 persen yang merasa tidak puas. Demikian pula sebanyak 60,1 persen yang mengaku belum puas dan menganggap produk legislasi wakil rakyat dalam bentuk perundang-undangan dinilai kurang aspiratif dan belum memberikan perbaikan signifikan. Jika dirangkum secara umum, separuh (52,5 persen) responden menilai buruk citra DPR saat ini. Parahnya, penilaian demikian merata, diutarakan oleh sebagian besar responden baik mereka yang berdomisili di Jakarta, Medan, hingga Jayapura. Demikian juga penilaian ini pun diutarakan secara merata oleh responden dari beragam latar belakang partai politik. Mereka yang mengaku sebagai simpatisan Partai Golkar, PDI-P, Demokrat, PKS, dan simpatisan partai-partai lainnya menyatakan penilaian yang tidak berbeda. Penilaian demikian juga dipandang mengkhawatirkan, mengingat kecenderungan terjadinya peningkatan ketidakpuasan jika dibandingkan dengan periode penilaian sebelumnya. Pada saat DPR memasuki usia 100 hari di bulan Januari 2005, misalnya, sebanyak 41,5 persen memberikan penilaian buruk terhadap citra DPR. Berarti, dalam selang enam bulan setelah itu terjadi penurunan apresiasi publik yang cukup signifikan terhadap citra DPR. Di sisi lain, di mata sebagian besar responden, tampaknya DPR sekarang dipandang kurang tanggap terhadap berbagai persoalan yang tengah terjadi di masyarakat. Terdapat berbagai persoalan yang dikeluhkan, di antaranya DPR dianggap kurang peduli dengan persoalan-persoalan rakyat, terutama persoalan yang terkait dengan perekonomian rakyat sehari-hari. Terhadap persoalan pengangguran, misalnya, tidak kurang dari 73,1 persen responden menilai anggota DPR saat ini kurang peduli. Persoalan ekonomi rakyat sehari-hari seperti kebutuhan bahan pokok dan harga-harga barang tampaknya kurang menarik kepedulian para wakil rakyat. Terbukti, 59,8 persen responden menilai DPR saat ini kurang peduli dengan upaya perbaikan ekonomi rakyat. Bahkan, ketika rakyat sedang dibelit persoalan seiring dengan kenaikan harga BBM, sempat pula tersiar berita bahwa Badan Urusan Rumah Tangga DPR berencana untuk memperbesar tunjangan fasilitas kerja dan uang operasional anggota DPR yang besarnya mencapai Rp 10 juta-Rp 15 juta per bulan. Tak pelak, mayoritas (82,9 persen) responden menolak mentah-mentah wacana kenaikan penghasilan anggota DPR saat ini. Agaknya, di mata responden jangankan dilakukan peningkatan penghasilan, segenap kinerja anggota DPR saat ini pun dinilai belum maksimal sehingga perlu terlebih dahulu ditingkatkan ketimbang tuntutan peningkatan penghasilan. Dominannya ekspresi ketidakpuasan publik tidak berarti putus sudah segenap harapan masyarakat terhadap lembaga ini. Dalam jajak pendapat ini, pada dasarnya masih tersimpan optimisme di benak masyarakat terhadap beberapa fungsi yang dijalankan para wakil rakyat. Pertama, terkait dengan penyaluran aspirasi rakyat. Jika hingga saat ini ekspresi kepuasan sedemikian rendah yang terlontarkan, namun keyakinan akan kemampuan para wakil rakyat untuk menyalurkan segenap keinginan masyarakat diyakini oleh hampir dua pertiga bagian responden. Kedua, harapan bahwa di masa mendatang DPR akan lebih baik dalam melaksanakan fungsi pengawasan terhadap kinerja pemerintah pun masih diyakini mayoritas responden. Hasil jajak pendapat ini mengungkapkan, sebanyak tidak kurang dari 65,5 persen yang meyakini hal ini. Namun sebaliknya, bagi sebesar 30,3 persen responden lainnya justru menganggap para wakil rakyat kali ini tidak lagi menjanjikan. Relatif masih tingginya tingkat keyakinan responden terhadap kemampuan para wakil rakyat ini diutarakan oleh sebagian besar simpatisan partai politik. (BE Satrio/Litbang Kompas) http://www.kompas.com/kompas-cetak/0507/04/politikhukum/1861205.htm Kenaikan Tunjangan DPR Disetujui Semua Fraksi Posted by: Admin on Wednesday, July 13, 2005 - 01:57 AM [29 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Republika Jakarta-RoL-- Kenaikan tunjangan untuk anggota DPR RI telah disetujui oleh semua fraksi dan persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan hasil rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR RI. Demikian penegasan anggota BURT Hasto Kristiyanto dan Ario Bimo dari Fraksi PDIP serta Chaerul Shaleh Rasyid dari FKB DPR RI dalam konferensi pers di gedung DPR-MPR Jakarta, Selasa, berkaitan dengan rencana kenaikan tunjangan anggota DPR RI.BURT telah sepakat menaikkan tunjangan untuk anggota DPR RI, namun gaji DPR RI dalam hal ini tidak mengalami kenaikan. Dengan kenaikan yang telah disetujui di BURT DPR itu maka gaji dan tunjangan anggota DPR yang semula sekitar Rp20 juta akan melonjak menjadi sekitar Rp45 juta per bulan per anggota.Menurut Hasto Kristiyanto, usul kenaikan tunjangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan yang memadai bagi anggota DPR agar bisa melakukan tugas lebih maksimal. Selama ini, kata dia, anggota DPR tidak bisa melakukan kegiatan secara maksimal ke daerah untuk bertemu dengan konstituen mereka karena tidak memiliki anggaran. Sementara itu Ario Bimo mengatakan gaji dan tunjangan yang selama ini diterima anggota DPR tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan ke daerah sehingga para anggota sering harus membiayai sendiri tugasnya ke daerah. Menurut Ario Bimo, DPR juga mengalami hambatan pada saat melakukan kunjungan kerja karena tidak memiliki anggaran yang memadai untuk membantu anggota bertugas ke daerah. "Dulu masalah biaya bisa dibantu mitra kerja, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan untuk mengikutsertakan tim ahli dalam kunjungan kerja juga sulit karena tak ada biaya," katanya. Sedangkan Chaerul Shaleh menjelaskan semua fraksi yang ada di BURT telah sepakat mengenai rencana kenaikan tunjangan ini. Yang masih menjadi perdebatan di BURT adalah mengenai waktu yang tepat untuk melakukan kenaikan tunjangan apakah dalam waktu dekat atau dalam beberapa bulan lagi. Berkaitan dengan kesepakatan semua fraksi, Ario Bimo menambahkan semua fraksi termasuk Fraksi PKS telah setuju dan menandatangani hasil rapat BURT tentang kenaikan tunjangan tersebut. Namun menurut Ario ternyata PKS berbalik menolak kesepakatan tersebut, persetujuan PKS di BURT kemudian dimentahkan kembali oleh pimpinan fraksi PKS dengan menyampaikannya kepada publik. Bahkan mengenai kunjungan ke luar negeri anggota BURT pun setuju namun tiba-tiba PKS mengumumkan kepada publik menolak kunjungan ke luar negeri."Padahal PKS secara diam-diam telah menyodorkan nama yang akan berangkat ke luar negeri bersama rombingan BURT," katanya. Dia menganggap dalam hal ini Fraksi PKS tidak konsisten. Selain itu ia juga menyoroti adanya pimpinan MPR yang konsisten dengan ke tidak konsistenannya. "Katanya mau tidur di kantor ternyata menginap di Hotel Mulia. Katanya pejabat nggak usah pakai jas tapi dalam acara di istana justru pakai jas, katanya menolak Volvo ternyata menerima Camry," demikian Ario. ant/mim http://www.republika.co.id/online_detail.asp?id=205257&kat_id=23 PKS Ikut Teken Tunjangan Posted by: Admin on Thursday, July 14, 2005 - 02:41 AM [19 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Jawa Pos Aria Bima Minta Jangan Menyalip di Tikungan JAKARTA - Mantan presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) yang kini menjadi ketua MPR boleh saja tak setuju dengan usulan kenaikan gaji anggota DPR. Kenyataannya, Fraksi PKS (FKPS), yang saat kampanye lalu menyatakan sebagai partai bersih dan peduli, setuju dan ikut tanda tangan keputusan BURT (Badan Urusan Rumah Tangga) DPR untuk mengusulkan kenaikan tunjangan operasional. Karena itu, usulan tersebut disepakati bulat seluruh fraksi di DPR, termasuk FPKS. Tunjangan operasional yang ditetapkan Rp 15 juta per bulan itu merupakan hasil pembahasan intensif di Panitia Kerja (Panja) I BURT yang membahas hak keuangan anggota DPR. "PKS jangan menyalip di tikungan dong. Ibaratnya belok arah tak kasih lampu sen. Fraksi PKS di BURT ikut rapat, ikut membahas, dan menyetujui keputusan usulan tunjangan operasional," ujar anggota BURT dari FPDIP Aria Bima dalam keterangan pers di Jakarta kemarin. Keterangan Aria itu diperkuat Hasto Kristiyanto, rekan sefraksinya di BURT. Chairul Soleh Rasyid dari FKB juga minta tidak ada pihak yang memolitisasi masalah internal. "PKS malah ikut memutuskan dan meneken di Panja I yang membahas keuangan DPR," ujarnya. Wakil PKS yang meneken keputusan itu adalah Bagus Suryama Majana yang menjadi wakil ketua Panja I. Sementara itu, ketuanya adalah Ni Gusti Ayu Eka Sukmadewi. "Seluruh fraksi sepakat perlunya tunjangan operasional untuk mendongkrak kinerja, terutama dalam melakukan advokasi kepentingan konstituen," tegas Chairul. Tunjangan operasional yang diputuskan BURT adalah Rp 15 juta per bulan untuk setiap anggota dewan. Sementara itu, gaji pokok dan tunjangan kehormatan tidak mengalami perubahan karena harus menyesuaikan dengan perundang-undangan. Total take home pay (THP) anggota DPR sebelum ada tunjangan operasional berkisar Rp 22-Rp 26 juta. Namun, rata-rata yang diterima sekitar Rp 16 juta. Jika tunjangan operasional disetujui, THP setiap anggota dewan naik menjadi Rp 37-Rp 41 juta. Anggota dewan menganggap penting tunjangan itu untuk melaksanakan fungsi pengawasan, anggaran, dan legislasi secara maksimal. Tunjangan tersebut mirip dana taktis yang dimiliki para menteri dan pejabat eksekutif yang jumlahnya jauh lebih besar. "Semua fraksi setuju perlunya tunjangan operasional. Yang jadi masalah hanya soal waktunya. Soal time-nya yang dianggap tidak tepat, kami serahkan semuanya pada anggota," tegas Hasto. Aria mengaku tidak habis pikir terhadap sikap PKS yang seolah mau cuci tangan soal keputusan BURT dengan menyatakan menolak usulan tunjangan operasional. Dia juga mempertanyakan konsistensi Ketua MPR Hidayat Nurwahid. "Dulu Hidayat Nurwahid menolak Volvo, sekarang diam saja naik Camry. Dulu menyebut akan tidur di kantor, beberapa waktu lalu saya malah dapat undangan agar anggota MPR menginap di hotel. Hidayat juga menyebut tidak akan pakai jas, tapi saat pelantikan presiden dia memakai jas lengkap," tegas Aria. Di antara 48 anggota BURT, empat orang berasal dari FPKS. Mereka adalah Bagus Suryama Majana, Luthfi Hasan Ishaaq, Anshory Siregar, dan Refrizal. (adb/abi) http://www.jawapos.com/index.php?act=detail_c&id=180251 Anggaran Perjalanan DPR Naik 130% - PKS Menolak Posted by: Admin on Thursday, July 14, 2005 - 02:47 AM [13 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Media Indonesia JAKARTA (Media): Ketua DPR Agung Laksono membenarkan rencana kenaikan biaya operasional berupa perjalanan dinas alat kelengkapan Dewan untuk tahun anggaran 2006 sebesar 130% dari anggaran 2005. "Memang ada perubahan terhadap anggaran. Tapi, itu semua masih dalam pembahasan, bukan sesuatu yang sudah diputuskan. Belum sampai tahap final. Mungkin nanti masih ada perubahan-perubahan," katanya di ruang kerjanya di Gedung Nusantara III DPR Jakarta, kemarin. Sebelumnya, Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR mengeluarkan pernyataan akan menaikkan anggaran perjalanan dinas anggota Dewan dari Rp14 miliar pada 2005 menjadi sekitar Rp31 miliar selama 2006. Dana tersebut akan dikucurkan ke 11 komisi DPR dan alat kelengkapan Dewan lainnya semisal BURT, Badan kerja Sama Antar Parlemen (BKSAP), Panitia Anggaran, Badan Legislasi (Baleg), dan sejumlah program parlemen, antara lain ASEAN Interparliamentary Organization (AIPO). Diperkirakan, BKSAP menjadi alat kelengkapan yang akan menerima anggaran terbesar sejumlah Rp2,8 miliar, diikuti setiap komisi sebesar kira-kira Rp2,7 miliar, BURT sebesar Rp924 juta, dan Panitia Anggaran sebesar Rp884 juta. Menurut Agung, anggaran tersebut dibutuhkan dalam rangka meningkatkan pemberdayaan dan kemandirian Dewan, agar tidak selalu mengikuti institusi lain dalam melakukan perjalanan dinas. "Selama ini yang dikatakan sebagai pemberdayaan untuk Dewan hanya dalam batas retorik saja, belum dalam kenyataan. Tetap yang namanya pemberdayaan, eksekutiflah yang menguasai pembiayaan operasional institusi masing-masing. Dewan hanya bergantung pada pembiayaan dari institusi lain," katanya. Ke depan, lanjut Agung, kemandirian dan pemberdayaan anggota Dewan juga harus diikuti dengan dukungan operasional. "Sehingga, itu yang membuat anggaran tampaknya kemudian menjadi besar," katanya. "Saya kira sudah menjadi prinsip pertimbangan, tidak perlu khawatir karena DPR juga kritis. Tentu tidak akan melakukan peningkatan tanpa memedulikan keadaan yang terjadi," katanya. Meskipun demikian, menurut Agung, saat ini perjalanan dinas anggota Dewan ke luar negeri sudah menjadi kebutuhan dalam upaya diplomatik. "Fungsi parlemen saat ini sudah mengikuti kegiatan diplomatik yang dulunya dilakukan kalangan eksekutif. Tapi, sekarang juga sudah mulai dilakukan kalangan parlemen. Misalnya, dalam hal pembebasan sandera di Filipina beberapa waktu lalu," katanya. PKS menolak Sementara itu, Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKS menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan melarang seluruh anggota fraksinya berkunjung ke luar negeri. "Kami instruksikan seluruh anggota Fraksi PKS untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan DPP melarang seluruh anggota Fraksi PKS berkunjung ke luar negeri," kata Tifatul Sembiring di Kantor DPP PKS di Mampang Jakarta Selatan, kemarin. Menurut PKS, kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat waktu dan tidak menunjukkan sense of crisis ketika bangsa ini menghadapi krisis BBM, penurunan nilai tukar rupiah, dan permasalahan kekurangan gizi. DPP PKS juga menginstruksikan untuk mengumpulkan gaji bulan ke-13 anggota DPR untuk membantu daerah-daerah yang terkena busung lapar dan kekurangan pangan. Terkait adanya anggapan salah satu anggota DPR yang menganggap PKS tidak konsisten, Tifatul mengatakan hal tersebut bukan menunjukkan ketidakkonsistenan. "Memang ada anggota Fraksi PKS yang ikut dalam rapat BURT. Ia menandatangani daftar hadir, tapi itu bukan pertanda persetujuan. Apalagi usulan-usulan anggota kami tidak digubris. Itu menurut keterangan anggota fraksi kami setelah saya konfirmasi," kata Tifatul. (Dit/Ant/P-3) http://www.media-indonesia.com/cetak/berita.asp?id=2005071323372008 F-PKS Dinilai tidak Konsisten - BURT Setuju Tunjangan DPR Naik Posted by: Admin on Thursday, July 14, 2005 - 02:48 AM [14 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Media Indonesia JAKARTA (Media): Semua fraksi telah menyetujui kenaikan tunjangan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Persetujuan tersebut ditindaklanjuti dengan penandatanganan hasil rapat Badan Urusan Rumah Tangga (BURT) DPR. Demikian ditegaskan anggota BURT Hasto Kristiyanto dan Ario Bimo dari F-PDIP serta Chaerul Shaleh Rasyid dari F-KB DPR dalam konferensi persnya di Gedung DPR/MPR Jakarta, kemarin. Dengan kenaikan yang telah disetujui di BURT DPR itu, gaji dan tunjangan anggota DPR yang semula sekitar Rp20 juta akan melonjak menjadi sekitar Rp45 juta per bulan per anggota. Keputusan BURT itu akan disampaikan ke panitia anggaran. Menurut Hasto, usul kenaikan tunjangan tersebut untuk mencukupi kebutuhan anggota DPR agar bisa melakukan tugas lebih maksimal. Selama ini, anggota DPR tidak bisa melakukan kegiatan secara maksimal ke daerah untuk bertemu dengan konstituen karena tidak memiliki anggaran. Ario Bimo juga mengatakan gaji dan tunjangan yang diterima selama ini tidak mencukupi untuk mendukung kegiatan ke daerah, sehingga para anggota sering harus membiayai sendiri tugasnya ke daerah. "Dulu masalah biaya bisa dibantu mitra kerja, sekarang tidak bisa lagi. Bahkan untuk mengikutsertakan tim ahli dalam kunjungan kerja juga sulit karena tak ada biaya," katanya. Chaerul Shaleh juga mengakui bahwa semua fraksi di BURT telah sepakat dengan rencana kenaikan tunjangan ini. Yang masih menjadi perdebatan di BURT adalah mengenai waktu yang tepat untuk merealisasikan kenaikan tunjangan itu, apakah dalam waktu dekat atau ditunda dulu beberapa bulan kemudian. F-PKS ambivalen Terkait dengan sikap F-PKS, Ario Bimo menjelaskan semua fraksi termasuk F-PKS telah setuju dan menandatangani hasil rapat BURT itu. Namun kemudian, menurut Ario, F-PKS berbalik menolak kesepakatan tersebut. Persetujuan F-PKS di BURT dimentahkan kembali oleh pimpinan F-PKS dengan menyampaikannya kepada publik, termasuk dengan rencana kunjungan ke luar negeri. Semua fraksi di BURT pun setuju, namun tiba-tiba F-PKS mengumumkan kepada publik menolak kunjungan ke luar negeri. "Padahal, PKS secara diam-diam telah menyodorkan nama yang akan berangkat ke luar negeri bersama rombongan BURT," kata Ario Bimo, sambil mengatakan bahwa F-PKS tidak konsisten. Ario juga menyoroti adanya pimpinan MPR yang dinilai konsisten dengan ketidakkonsistenannya. "Katanya mau tidur di kantor, ternyata menginap di Hotel Mulia. Katanya pejabat enggak usah pakai jas, tapi dalam acara di Istana justru pakai jas. Katanya menolak Volvo ternyata menerima Camry," celetuk Ario tanpa menyebutkan nama pimpinan MPR itu. Tetap ke luar negeri Kendati Presiden menunda kunjungan ke China, Brunei, dan Thailand demi penghematan uang negara, langkah itu tidak diikuti oleh DPR. Sejumlah anggota Komisi I DPR tetap nekat untuk berangkat ke Australia. "Masalah kenegaraan jangan dicampur-campur. Tugas DPR tidak bisa disamakan dengan eksekutif," Kilah anggota Komisi I DPR AS Hikam. Dengan kuatnya keinginan sejumlah anggota Komisi I itu, tercatat sudah ada tiga alat kelengkapan DPR yang akan 'jalan-jalan' ke luar negeri. Dua lainnya adalah BURT yang 30 anggotanya akan studi banding ke Korea Selatan (Korsel) dan Thailand pada awal Agustus 2005. Sedangkan Badan Legislatif (Baleg) dijadwalkan studi banding ke Prancis dan Amerika Serikat pada Juli ini. (Hil/Ant/P-3) http://www.media-indonesia.com/cetak/berita.asp?id=2005071223314907 PKS Tolak Kenaikan Tunjangan Anggota DPR Posted by: Admin on Thursday, July 14, 2005 - 02:57 AM [19 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Media Indonesia JAKARTA--MIOL: Presiden Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Tifatul Sembiring menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKS menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan melarang seluruh anggota fraksinya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Kami instruksikan seluruh anggota fraksi PKS untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan DPP melarang seluruh anggota Fraksi PKS melakukan kunjungan ke luar negeri," kata Tifatul Sembiring di Kantor DPP PKS di Mampang Jakarta Selatan, Rabu. Menurut PKS, kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat waktu dan tidak menunjukkan sense of crisis ketika bangsa ini menghadapi krisis BBM, penurunan nilai tukar rupiah, dan permasalahan kekurangan gizi. DPP PKS juga menginstruksikan untuk mengumpulan gaji bulan ke-13 anggota DPR untuk membantu daerah-daerah yang terkena busung lapar dan kekurangan pangan. Terkait adanya anggapan salah satu anggota DPR yang menganggap PKS bersikap tidak konsisten, Tifatul mengatakan bahwa hal tersebut bukan menunjukkan ketidak konsistenan. "Memang ada anggota Fraksi PKS yang ikut dalam rapat BURT, ia menandatangani daftar hadir, tapi itu bukan pertanda persetujuan. Apalagi usulan-usulan anggota kami tidak digubris. Itu menurut keterangan anggota fraksi kami setelah saya konfirmasi," kata Tifatul. Menurut dia, keputusan dalam BURT selanjutnya akan dibawa ke fraksi untuk dibicarakan lebih lanjut, dan sampai saat ini Fraksi PKS belum pernah menyetujui hal tersebut. "Lagi pula ini juga belum diputuskan dalam rapat paripurna anggota dewan. Dan jika fraksi lain setuju, kami akan berupaya untuk mengetuk hati nurani anggota dewan karena pada dasarnya pendapatan anggota dewan telah sama dengan pendapatan eselon I departemen, dan sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat," kata Tifatul. Terkait masalah kunjungan ke luar negeri, Tifatul mengakui adanya dua nama yang diusulkan dari Fraksi PKS untuk melakukan perjalanan dinas tersebut. "Tapi usulan nama itu sudah disampaikan dua bulan yang lalu. Tapi situasi sekarang kan berubah. Dimana krisis kelangkaan BBM makin tajam, sehingga kami melarang keikutsertaan anggota fraksi PKS ke luar negeri," kata Tifatul yang menampik dugaan bahwa PKS tidak berusaha menolak sejak awal. Ia juga menambahkan bahwa dengan kondisi seperti ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan masalah BBM, menunda kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Lebih lanjut Tifatul mengatakan penolakan tersebut diawali dari jajaran atas pimpinan PKS dan berharap hal tersebut bisa ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran PKS di daerah. "Bahkan kami akan membentuk semacam dompet peduli kemanusiaan dari tingkap DPP sampai DPC untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan terkait adanya krisis BBM dan kekurangan gizi," demikin Tifatul. (Ant/OL-1) http://www.media-indonesia.com/berita.asp?id=70021 PKS Tolak Kenaikan Tunjangan DPR Posted by: Admin on Thursday, July 14, 2005 - 02:59 AM [16 Reads] www.pks-kebayoranbaru.org Send this story to a friend Printer Friendly Page Printer Friendly Page Suara Merdeka Cyber News Jakarta, CyberNews. Presiden Partai Keadilan Sejahtera Tifatul Sembiring menginstruksikan seluruh anggota Fraksi PKS menolak rencana kenaikan tunjangan anggota DPR dan melarang seluruh anggota fraksinya melakukan kunjungan ke luar negeri. "Kami instruksikan seluruh anggota Fraksi PKS untuk menolak kenaikan tunjangan DPR dan DPP melarang seluruh anggota Fraksi PKS melakukan kunjungan ke luar negeri," kata Tifatul Sembiring di Kantor DPP PKS di Mampang Jakarta Selatan, Rabu (13/7). Menurut PKS, kenaikan tunjangan anggota DPR tidak tepat waktu dan tidak menunjukkan sense of crisis ketika bangsa ini menghadapi krisis bahan bakar minyak, penurunan nilai tukar rupiah, dan permasalahan kekurangan gizi. DPP PKS juga menginstruksikan untuk mengumpulan gaji bulan ke-13 anggota DPR untuk membantu daerah-daerah yang terkena busung lapar dan kekurangan pangan. Terkait adanya anggapan salah satu anggota DPR yang menganggap PKS bersikap tidak konsisten, Tifatul mengatakan bahwa hal tersebut bukan menunjukkan ketidak konsistenan. "Memang ada anggota Fraksi PKS yang ikut dalam rapat BURT, ia menandatangani daftar hadir, tapi itu bukan pertanda persetujuan. Apalagi usulan-usulan anggota kami tidak digubris. Itu menurut keterangan anggota fraksi kami setelah saya konfirmasi," kata Tifatul. Menurut dia, keputusan dalam BURT selanjutnya akan dibawa ke fraksi untuk dibicarakan lebih lanjut, dan sampai saat ini Fraksi PKS belum pernah menyetujui hal tersebut. "Lagi pula ini juga belum diputuskan dalam rapat paripurna anggota dewan. Dan jika fraksi lain setuju, kami akan berupaya untuk mengetuk hati nurani anggota dewan karena pada dasarnya pendapatan anggota dewan telah sama dengan pendapatan eselon I departemen, dan sudah di atas rata-rata pendapatan masyarakat," kata Tifatul. Terkait masalah kunjungan ke luar negeri, Tifatul mengakui adanya dua nama yang diusulkan dari Fraksi PKS untuk melakukan perjalanan dinas tersebut. "Tapi usulan nama itu sudah disampaikan dua bulan yang lalu. Tapi situasi sekarang kan berubah. Dimana krisis kelangkaan BBM makin tajam, sehingga kami melarang keikutsertaan anggota fraksi PKS ke luar negeri," kata Tifatul yang menampik dugaan bahwa PKS tidak berusaha menolak sejak awal. Ia juga menambahkan bahwa dengan kondisi seperti ini, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam menyelesaikan masalah BBM, menunda kunjungan ke beberapa negara ASEAN. Tifatul mengatakan penolakan tersebut diawali dari jajaran atas pimpinan PKS dan berharap hal tersebut bisa ditindaklanjuti oleh seluruh jajaran PKS di daerah. "Bahkan kami akan membentuk semacam dompet peduli kemanusiaan dari tingkap DPP sampai DPC untuk membantu meringankan beban masyarakat yang membutuhkan terkait adanya krisis BBM dan kekurangan gizi," demikin Tifatul. ( ant/cn05 ) http://www.suaramerdeka.com/cybernews/harian/0507/13/nas10.htm ___________________)|(_______________________ GALIBU (Gerakan Lima Puluh Ribu Rupiah) Sukseskan MUSYAWARAH NASIONAL I PARTAI KEADILAN SEJAHTERA Salurkan DANA DAKWAH Anda sebesar Rp. 50.000,- sebagai wujud Bersama Membangun Moralitas dan Kualitas Bangsa Ke rekening PKS qq Munas di: BMI Pusat, nomor 301.00546.15 Bank Mandiri, nomor 127.000.4429591 Bank BCA Jatinegara, nomor 76.0033245.1 Munas I PKS: Di: Hotel Atlit Century dan Gelora Senayan Jkt Waktu: 27 - 31 Juli 2005 - --------------------------------------------- Mailing List Keadilan4all Milis PK Sejahtera (UnOfficial) http://groups.yahoo.com/group/keadilan4all Situs resmi DPP Partai Keadilan Sejahtera di http://www.pk-sejahtera.org - --------------------------------------------- :: Menuju Indonesia Bersih dan Peduli -- Salam A. Yahya Sjarifuddin BDB II - Blok DJ-08 -------------------------------------------------------------- Milis Masjid Ar-Royyan, Perum BDB II, Sukahati, Cibinong 16913 Website http://www.arroyyan.com ; Milis jamaah[at]arroyyan.com
