[Ar-Royyan-1976] Pernyataan Sikap terhadap Polemik atas Fatwa MUI

[IHB Jakarta - Jaeroni Setyadhi]

Ass.Wr.Wb. Kelihatannya kita perlu mendorong Forum Komunikasi Masjid/Mushalla BDB II (FKM) untuk juga mengambil Sikap dan membuat Pernyataan Bersama terkait dengan Fatwa MUI sekaligus menangkal para Liberalis yang mungkin ada di sekitar Lingkungan BDB. Dan, agar esensi "berjamaah" lebih implementatif ketimbang ritual harian belaka.   Wass / Jaerony.-   ****************************   *PERNYATAAN SIKAP*** *Tentang : * *POLEMIK DI SEPUTAR FATWA MUI*   *Bismillaahirrahmaanirrahiim* Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, pada tanggal 26-29 Juli 2005, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengadakan kegiatan Musyawarah Nasional (Munas). Diantara hasil-hasil Munas MUI tersebut adalah lahirnya sejumlah fatwa, yang pada hakekatnya fatwa ini merupakan refleksi dari dinamika kehidupan di tengah-tengah masyarakat dan ummat. Fatwa-fatwa tersebut antara lain berkaitan dengan permasalahan hak atas kekayaan intelektual (HAKI), perdukunan dan peramalan, doa bersama, perkawinan beda agama, kewarisan beda agama, kriteria maslahat; sekulerisme agama, liberalisme agama, dan pluralisme agama; pencabutan hak pribadi untuk kepentingan umum, wanita menjadi imam shalat, aliran Ahmadiyah, dan hukuman mati dalam tindak pidana tertentu. Harus kita sadari bahwa fatwa itu lahir sebagai respon terhadap berbagai persoalan yang ada. Tidak mungkin MUI mengeluarkan fatwa apabila persoalan tersebut tidak menimbulkan kontroversi di dalam kehidupan ummat. Sehingga kita harus memahami bahwa salah satu tugas utama MUI, sebagai wadahnya para ulama, adalah memberikan panduan dan tuntunan kepada ummat di dalam kehidupan beragama. Jangan sampai ummat terjerumus pada langkah-langkah yang salah. Tanggung jawab para ulama ini bukan hanya sekedar kepada ummat, tetapi juga kepada Allah SWT. Oleh karena itu, menyikapi berbagai polemik di seputar fatwa MUI ini, maka kami, sebagai salah satu komponen ummat, menyatakan sikap sebagai berikut :    1. Mendukung sepenuhnya fatwa MUI tersebut. Dalam pandangan kami,    fatwa tersebut sudah tepat karena didasarkan pada argumentasi yang logis,    rasional, tidak emosional, dan telah sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, yang    merupakan sumber hukum tertinggi bagi umat Islam.     2. Menyerukan kepada seluruh komponen ummat yang ada untuk terlibat    secara aktif di dalam proses sosialisasi fatwa ini. Forum-forum seperti    khutbah jumat, majelis taklim, dan pengajian-pengajian lainnya harus    dimanfaatkan secara optimal sebagai sarana sosialisasi fatwa, dengan tetap    menjaga kerukunan sesama ummat Islam dan kerukunan antar umat beragama    sebagai sesama komponen bangsa.     3. Kepada kelompok-kelompok yang menentang fatwa tersebut, hendaknya    mereka menyadari bahwa sumber masalah sesungguhnya terletak pada    wacana-wacana yang sering mereka lontarkan. MUI hanya bertugas untuk    memberikan jawaban kepada ummat. Sebagai contoh adalah wacana tentang    pluralisme agama. Bagi kami, pluralisme agama berbeda dengan pluralitas.    *Pluralisme agama* tidak lagi dimaknai dengan adanya kemajemukan    agama, tetapi menyamakan semua agama. Relativisme agama ini, bagi kami,    sangat jelas dapat mendangkalkan aqidah dan keyakinan. Karena itu perlu    diluruskan. Sedangkan *pluralitas* adalah sesuatu yang bersifat    sunnatullah, dimana manusia diciptakan oleh Allah SWT dalam keadaan    berbeda-beda, baik dari segi ras, suku bangsa, maupun agama. Kaum muslimin    diwajibkan untuk meyakini pluralitas ini. Bagi kami pulralisme agama    bertentangan dengan ajaran Islam, sedangkan pluralitas adalah bagian dari    ajaran Islam.     4. Kepada Komnas HAM dan pihak-pihak lainnya, harus disadari bahwa    persoalan penyimpangan ajaran agama secara fundamental bukanlah persoalan    Hak Asasi Manusia (HAM). Apakah logis, dengan dalih HAM, seseorang atau    sebuah kelompok berhak untuk memutarbalikkan ajaran agama sesuai dengan    kepentingannya? Apakah dapat dibenarkan jika mereka memiliki hak untuk    menafsirkan agama secara sembarangan dengan dalih kebebasan? Bagi kami,    persoalan kebebasan beragama terletak pada saat kita akan memilih agama yang    akan kita anut. Tetapi kalau kita *telah menjadikan Islam* sebagai    pilihan hidup, maka kita harus tunduk dan patuh secara total terhadap ajaran    Islam itu sendiri. Demikian pernyataan sikap ini kami sampaikan. Semoga Allah SWT senantiasa memberikan hidayah dan petunjuk-Nya kepada kita semua. Amin ya Rabbal 'Aalamiin.   Jakarta, 3 Agustus 2005 1. Ketua Dewan Syuro Ikatan Dai Seluruh Indonesia (IKADI)    (KH Dr. Didin Hafidhuddin, MSc) 2. Ketua Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia (GPMI)    (H. Ahmad Sumargono, SE, MM) 3. Ketua Umum Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia (ICMI)    (Dr. Ir. H. Muslimin Nasution)     4. Kalangan akademisi    (Prof. Dr. H. M. Amin Suma, SH, MA) [Non-text portions of this message have been removed] ************** YAHOO! GROUPS LINKS  Visit your group "ekonomi-syariah" on the web.    To unsubscribe from this group, send an email to:  [EMAIL PROTECTED]    Your use of Yahoo! Groups is subject to the Yahoo! Terms of Service.