----- Original Message ----- From: "Ari Condro" <[EMAIL PROTECTED]> To: <[EMAIL PROTECTED]> Sent: Friday, August 05, 2005 10:52 AM Subject: [eramuslim-1] Fw: transkrip diskusi fatwa MUI radio 68h
> > ----- Original Message ----- > From: "andy" <[EMAIL PROTECTED]> > TRANSKRIP DISKUSI RADIO 68H > `MENYIKAPI PERBEDAAN PASCA FATWA MUI` > > > Waktu : Kamis, 4 Agustus 2005 pukul 13.05 s/d 14.30 > Lokasi : Hotel Mandarin Jakarta > Disiarkan di 89,2 FM Radio Berita 68h > > Pembicara : > * Makruf Amin Ketua Majelis Ulama Indonesia > * Dawam Rahardjo cendikiawan muslim > * Fauzan Al Anshari, ketua Departemen Data dan Informasi Majelis > Mujahidin Indonesia Syafii Anwar, direktur ICIP > * Musdah Mulia, direktur ICRP > > Acara ini dimoderatori Ging Ginanjar dari Radio 68h > > Selamat siang saudara, > Anda kembali bersama kamisan radio 68h Jakarta > Diskusi kali ini tentang kontroversi atau perbedaan pandangan yang > dipicu oleh beberapa fatwa Majelis Ulama Indonesia MUI yang merupakan > hasil kongres MUI 28 Juli lalu. Kontroversi tersebut antara lain > menyangkut diharamkannya umat Islam mengikuti ajaran Islam liberal, > pluralisme dan sekularisme. Tiga hal yang sebetulnya menjadi prinsip > dasar negara demokrasi. > > Diluar itu fatwa kontroversial lain juga termasuk soal larangan terhadap > ajaran Ahmadiyah, pengharaman nikah beda agama dan larangan bagi umat > muslim untuk ikut berdoa bersama yang dipimpin oleh pemeluk agama lain. > Pasca keluarnya fatwa, sejumlah dukungan dan kecaman atas fatwa MUI > bermunculan. Untuk membahas masalah ini, kita sudah mengundang para > pembicara untuk membahas kontroversi fatwa MUI, terutama dalam soal > bagaimana seharusnya kita menyikapi perbedaan atas fatwa tersebut. > Sudah hadir : > > Ging Ginanjar : Apa pikiran dan suasana 300 munas yang mendorong > diterbitkannya fatwa-fatwa yang kontroversial ini, khusunya soal > sekularisme, liberalisme dan pluralisme? > > Makruf Amien : Saya tidak setuju dengan istilah fatwa yg kontroversial. > Yang tepat adalah tanggapan yang kontroversial terhadap fatwa MUI. Jadi > yang kontroversi tanggapanya bukan fatwanya. Kenapa fatwa itu > dikeluarakan? Itu sudah melalui kajian sangat lama serta > pertanyaan-pertanyaan yg timbul dari masyarakat sehingga MUI tidak > menggunakan Forum Komunikasi Fatwa, melainkan menggunakan Forum Munas > Ulama yang dihadiri lebih dari 300 yang mempresentasikan ulama dari > seluruh daerah dan yang mempresentasikan ulama dari seluruh ormas Islam > seperti NU dan Muhammadiyah. Oleh karena itu saya melihat tidak ada lagi > representasi ulama di luar. Kalo ada, itu bukan representasi ulama. > Tetapi justru saya ingin tahu, substansi yang mana yang akan menimbulkan > konflik dari 11 fatwa itu ? > > Tdk ada satu pun substasi yang akan menyulut konflik antar agama. Karena > itu saya ingin memperoleh penegasan mana yang dianggap kontroversi. > Bisa saja yang menanggapi salah faham atau tidak faham atau mengikuti > faham yang salah. Terima kasih itu komentar saya > Ging Ginanjar : Sekarang kita ke Syafii Anwar direktur ICIP. Pluralisme > ini diharamkan, dan anda kelihatannya harus mengganti nama belakang > institut anda (pluralisme-red). Bagaimana anda menjawab pertanyaan tadi > ? > > Syafii Anwar : Saya juga bertanya-tanya, kenapa pluralisme diharamkan. > Karena pemahaman saya terhadap pluralisme itu berbeda dengan pemahaman > MUI. Saya yang termasuk berpaham pluralisme bukan berarti menyamakan > semua agama. Saya termasuk yang menolak.. alasan pertama karena tidak > mungkin menyamakan karena masing-masing agama berangkat dari dasar dan > teologi yang berbeda, hanya saja saya melihat ada titik temu antar > masing-masing agama ini. Alasan kedua, pluralisme yang saya pahami > adalah saling menghormati, tidak cukup hanya toleransi. Saya juga agak > rancu kalau dikemukakan bahwa setiap agama itu benar dsb. > > Dalam perspektif saya, kalau bicara agama orang akan selalu terlibat, > dan disini yang berlaku kadang-kadang adalah klaim kebenaran, > sebagaimana yang dikatakan Max Weber. Benar dalam konteks ini adalah > menurut pemeluk agama yang bersangkutan. Artinya saya sebagai muslim, > saya punya keyakinan bahwa agama saya yang saya peluk benar menurut > saya, bukan menurut orang dengan agama lain. Dalam konteks ini yang > kita kembangkan adalah kenyataan bahwa ini adalah negara yang sangat > plural, para founding fathers sepakat Indonesia bukan negara Islam, > melainkan negara Pancasila, bukan negara agama, kita sudah berkomitmen > soal itu, jadi kenapa di permasalahkan lagi ? Kalau fatwa MUI, seperti > dikatakan pak Makruf, tidak menimbulkan keresahan, apakah sudah ada > penelitian? Dalam konkeks ini kalau bapak-bapak bersedia juga meluangkan > waktu untuk menanyakan ke komunitas Kristen atau komunitas di luar Islam > lainnya, apakah fatwa MUI itu menyusahkan atau tidak ? Saya berpendapat > dan menyadari sebuah fatwa adalah legal opinion, artinya pendapat > hukum. Oleh karena itu saya punya kecenderungan untuk menganggap itu > tidak mesti harus meningkat, tapi supaya adil harus dilakukan penelitian > dan dialog dengan non muslim. > > Ging Ginanjar : Sekarang ke Fauzan Al Ansyari, anda membuat surat > terbuka untuk barisan liberal atas nama Majelis Mujahidin Indonesia. > Bahkan disebutkan, MMI siap berada di barisan terdepan untuk menghadapi > kelompok penentang fatwa MUI, dengan jalan debat publik maupun jihad > fisabilillah. Kalau tadi pak Makruf bilang fatwa ini tak menimbulkan > konflik, kalimat MMI ini justru mengkhawatirkan. Karena fatwa ini > membuatat orang-orang seperti Fauzan siap mengobarkan jihad untuk > mempertahankan fatwa MUI ? > > Fauzan Al Ansyari : Ya terima kasih. Sebenarnya yang menjadi pemicu itu > adalah munculnya aliran-aliran sesat yang oleh lembaga-lembaga yang > otoritatif di Indonesia baik itu Kejaksaan Agung, Pengawas Aliran > Kepercayaan PAKEM, sudah dinyatakan sebagai sesat dan menyesatkan. > Tetapi di Indonesia tidak ada mekanisme hukum seperti Mahkamah Syariah > yang memiliki otoritas penuh untuk menjaga otoritas akidah umat Islam, > yang perlu juga dilindungi dari serangan-serangan penyesatan. Nah itu > yang sebenarnya membuat keresahan, bukan fatwa MUI atau pernyataan saya. > Jadi kita melihat bagaimana secara kronologis keberadaan Ahmadiah > sebagai kasus yang telah berpuluh tahun menimbulkan keresahan warga > setempat, tapi keresahan itu tidak terakomodir, sehingga keresahan itu > memuncak. Jadi yang menjadi pemicu adalah aliran sesat ini. Kenapa > komunis bisa di larang dan dibubarkan tapi ini tidak ? > > > > Kenapa kemudian muncul sekelompok orang yang membela mati-matian > keberadaan Ahmadiyah dengan dalil-dalil yang tidak argumentatif. Kami > menyesalkan pernyataan Ulil Abshar Abdalla di detik.com yang melecehkan, > dengan menyebut MUI tolol. Oleh sebab itu, meski MMI tidak ikut munas > MUI namun kami adalah institusi pertama > yang mendukung fatwa MUI tsb, dan siap menjadi bemper utk menjaga dan > mengimplementasikan fatwa tadi. Allahu akbar !!! Yang kami heran kenapa > yang membela ini adalah orang-orang yang selama ini berkecimpung baik di > LSM maupun di lembaga-lembaga yang memang didanai The Asia Foundation, > Ford Foundation, USAID dsb. > > Tadi ada sebuah tulisan yang mengatakan MUI berada dalam dilema antara > libralisme dan fundamentalisme. Jadi sebenarnya mereka sendiri yang > membuat satu front yang mereka sebut barisan liberal dan MUI dan > teman-teman sebagai fundamentalis. Saya sepakat Dawam Rahardjo cs > sebagai barisan liberal yang ingin melakukan liberalisme agama tidak > ingin ada aturan-aturan yang ketat tetapi ini maknanya adalah bahwa > liberalisasi itu juga bebas untuk tidak beragama. Oleh sebab itu maka > liberalisasi dlm makna yang seperti ini atau demokrasi jelas > bertentangan dengan UUD pasal 29 ayat 1 yang menyatakan bahwa Indonesia > adalah negara berketuhanan yang maha esa. Sehingga seluruh aturan harus > berdimensi Ketuhanan dan Negara harus memfasilitasi warganya untuk > menjalankan agama secara nyaman. Jaid ada campurtangan negara terhadap > umat. Baik Islam maupun yang lain. Ini sifatnya akomodatif. Oleh sebab > itu saya juga jadi heran terhadap difinisi sekularisme, pluralisme, > liberalisme, demokrasi, sehingga membuat kita jadi kacau. Misalnya > begini, atas nama demokrasi maka pelarangan terhadap Ahmadiyah melanggar > hak asasi manusia, kan begitu. Itu atas nama demokrasi. Saya katakan > atas nama Islam pembiaran terhadap aliran sesat itu merupakan subversi > terhadap hak-hak yang lebih luas. Ini persoalannya. Nah kalo agama > kemudian dibebaskan dari aturan yang yang lebih ketat, misalnya masalah > ushuludin : misalkan tuhan punya anak, ini jelas akan rusaklah agama > itu. Jadi masalah-masalah yang bisa diperdebatkan adalah masalah > muamallah yg sifatnya istihadiyah. Tapi masalah usuludidn seperti. : > maqdoh masalah aqohid it`s given tidak bisa ditawar lagi. Kalo kemudian > masalah Ahmadiyah memicu teman-teman dari barisan liberal melakukan > perlawanan atau penolakan atas keluarnya 11 fatwa MUI, ya kami MMI harus > maju ke depan untuk membuka ruang debat publik sebagai satu tradisi > para cendikiawan muslim untuk mengadu argumentasi secara ilmiah dan > naqliyh dan di ujung diskusi itu harus ada sebuah mekanisme mubahalah > dimana yang dusta atas nama agama dan ilmu pengetahuan harus siap > disambar petir. Nah ini mekanisme yg diatur agama. Kalo kita kemudan > hanya beradu retorika, mungkin saya kalah. Tetapi kalau adu kebenaran, > kita bisa melakukan mekanisme yang diatur dalam agama. Kenapa MMI harus > siap untuk debat publik maupun jihad ? karena tidak tertutup kemungkinan > dari barisan liberal pun akan melakukan tindakan-tindakan tertentu atau > provokasi tertentu sehingga akan menimbulkan serangan-serangan fisik. > Dan ini tidak akan terjadi kalau dari pihak mereka yang melakukan > penolakan tidak melakukan serangan fisik, kalau mereka melakukan > serangan opini maka akan kami balas opini juga, tapi kalo mereka > melakukan serangan fisik apalagi mengundang Amerika Serikat, kami siap > melayani. Terima kasih > > Ging Ginanjar : Soal serangan fisik, pada kasus Ahmadiyah bukannya yang > pro fatwa yang melakukan ? > > Fauzan Al Ansyari : Itu pertanyaan cerdas. Kenapa tindakan main hakim > sendiri muncul ? itu karena tersumbatnya mekanisme hukum. Misalnya saya > pernah mengadukan beberapa tulisan dari kelompok liberal, itu selalu di > beri pasal 156 a. Bahkan polisi saya beritahu ini pak pasalnya seperti > ini. Malah pada waktu kita melaporkan Ulil ke Mabes Polri, diberitahu > bahwa kami (polisi-red) diberi pesan harus memelihara tiga orang, > Nurcholis Madjid, Azyumardi Azra, Ulil Abshar Abdalla. Jadi ini apa yang > terjadi sebenarnya ? proses hukum macet oleh sebab itu itu terjadi main > hakim sendiri. MUI saja yang mengeluarkan fatwa yang tidak mengikat itu > menimbulkan prokontra. MMI bahkan lebih dari itu mengusulkan di bentuk > Mahkamah Syariah supaya menjadi benteng bagi umat Islam menghadapi > serangan-serangan terhadap mereka yang ingin mengacaukan akidah umat > islam, sekian itu dari MMI. > > Makruf Amin : Jadi saya tadi bilang ini terjadi karena para penanggap > itu salah faham, tidak faham atau mengikuti faham yag salah. Selesai > mendengarkan pak Syafii Anwar, saya menjadi yakin bahwa pawa penanggap > itu ya seperti itu. Saya contohkan soal doa bersama. Tidak semua doa > beragama itu diharamkan, yang diharamkan kalau pemimpin doa non islam > dan yang mengamini orang Islam. Secara akidah tidak boleh tetapi kalau > tidak ada fatwa, umat Islam menjadi kesulitan kalau dia itu mengamini. > Mengikuti doa yang dibacakan orang Kristen misalnya Yesus Kristus amin. > Jadi kalau orang Islam itu syirik, tapi kalau dia tidak mengangkat > tangan dan tidak mengamini dianggap menghina maka tatkala fatwa ini > dikeluarkan, maka orang Islam menjadi tenang, dan orang Kristen tahu > kalau orang Islam tidak mengangkat tangan berarti oh dia memnag sesuai > dengan ajaran agamanya, dengan demikan tidak terjadi konflik. Bukan > menambah konflik. Menambah saling pengertian. Karena itu kalau fawa ini > menimbulkan konflik dimana ? Siapa yg tersinggung? Tidak ada yang > tersinggung si pendeta mengatakan dia menurut ajaran agamanya. Itu > karena ada fatwa, kalau tidak ada kan sama-sama kesulitan. Karena itu > yang menentang itu salah faham dari segi konflik atau tidak faham. > Katanya menimbulkan persoalan dari segi liberalisme, pluralisme dan > sekularlisme. Pertama yang harus di pahami bahwa pengertian dalam fatwa > ini, bukan dalam pengertian yang lain. Misalnya pluralisme dalam fatwa > artinya adalah membenarkan semua agama dan menganggap semua agama benar. > Ini menurut pandangan ulama tidak betul. Pandangan pluralisme seperti > itu tetapi tidak dalam arti kemajemukan agama, pluralitas itu sesuatu > realitas, kenyataan bahkan itu suatu keharusan. Jadi untuk hidup > berdampingan secara damai dalam fatwa justru itu sangat dibenarkan dan > harus disikapi dalam sikap toleransi. Nah jadi yang tidak betul itu > membenarkan semua agama. Itu pengertian kita. Jadi kalau itu kemudian > menimbulkan terjadinya konflik antara agama tidak benar. Sebab dalam > fatwa itu, kemajemukan agama itu adalah harus kita terima sebagai satu > kenyataan dan wajib kita terima. > > Liberalisme dalam maksud fatwa itu adalah orang yang mengedepankan akal > fikiran, dan apabila akal fikiran ini berbeda dengan nash tuntunan > agama, maka yang harus di kedepankan adalah akal fikiran. Menurut para > ulama, cara berfikir seperti itu tidak benar. Saya kira itu menurut > pandangan agama > > Sekularisme juga begitu. Menurut fatwa adalah membedakan antara urusan > keagamaan dan urusan kepentingan kepuasan. Kalau urusan keagamaan > urusannya ibadah saja kalau sekular yang dipakai kesepakatan sosial. > Menurut pandangan ulama cara berfikir seperti itu tidak benar, karena > Islam didalamnya ada aspek aqidah, ibadah, muamalah dan berbagai aspek > lain. Jadi cara berfikir seperti itu menurut pengertian-pengertian dari > pada fatwa itulah yang tidak benar. Makanya saya mengatakan dimana yg > menimbulkan konflik menurut hemat saya tdk ada. Makanya saya ulangi > lagi, bukan fatwa yang kontroversi tapi tanggapan yang kontroversi > karena dia tidak faham, karena dia salah faham karena dia mengikuti > faham yang salah. > > Ging Ginanjar : Kita ke pak Dawam Rahardjo yang dianggap pak Makruf > tidak faham, karena dia salah faham, atau karena dia mengikuti faham > yang salah. > > Dawam Rahardjo : Jadi di situ, fatwa MUI mengharamkan liberalisme, > pluralisme dan sekularisme. Nah yang dianggap sebagai liberalisme itu, > menurut fatwa itu adalah suatu paham keagamaan yang menampilkan, lebih > menampilkan pikiran manusia daripada petunjuk Al Quran dan Hadits. > Menurut saya, itu buikan liberalisme, tapi rasionalisme. Tapi > rasionalisme pun ada dalam Islam. Contohnya Ibnu Rusyd, dikenal sebagai > filsuf yang rasionalis. Sekalipun begitu, dia tidak seperti yang > dirumuskan dalam fatwa MUI. Menurut saya, liberalisme adalah doktrin > politik yang menjunjung tinggi nilai-nilai individu. Dan sebagai > konsekuensinya, menghendaki minimal government. Itu definisi yagn jelas, > yang ebrasal dari ensiklopedia, kamus, dsb. Lalu apa yang dikritik? Jadi > menurut saya, fatwa MUI itu tidak paham. Tidak paham itu. Bukan saja > salah paham, tapi tidak paham. > > Saya kira komentar-komentar seperti itu harus ditertibkan, teriakan > Allahu Akbar dan sebagainya. Saya kira itu harus dilarang. Tahun 1933 > ada debat, orang dilarang keluarkan isyarat, apalagi perkataan yang bisa > mengganggu diskusi. Itu tahun 1933. Debat Islam waktu itu. > > Ging Ginanjar : Kutukan dan yel-yel mohon direm (saat itu, beberapa > orang di pojok kiri ruangan mulai meneriakkan Allahu Akbar dan > mengakibatkan diskusi sedikit terganggu) > > Dawam Rahardjo : Mengenai pluralisme, dikatakan bahwa itu adalah paham > yang didasarkan pada pendapat bahwa semua agama itu sama. Dan sebagai > konsekuensinya maka kebenaran agama itu bersifat relatif. Itu rumusan > dalam fatwa. Pluralisme itu bukan begitu. Pluralisme itu justru > sebaliknya, pluralisme justru mengakui perbedaan agama dan menghargai > perbedaan agama. Bukannya menganggap semua agama salah. Jadi pluralisme > justru mengakui perbedaan agama, tapi karena ini menimbulkan potensi > konflik, makanya hendaknya dilakukan ta'aruf, dilakukan saling > understanding. Itulah pluralisme. Jadi siapa yang tidak tahu ini? Saya > setuju dengan pendapat pak syafii maarif, MUI perlu lebih banyak belajar > tentang apa itu pluralisme. Karena betul-betul MUI itu tidak tahu apa > yang dimaksud dengan pluralisme itu. > > Kemudian Pak Makruf mengatakan, beliau bedakan pluralitas dan > pluralisme. Pluralitas adalah kenyataan, keharusan, sementara pluralisme > adalah yang dilarang, yang diharamkan. Ini cerminan dari orang yang > tidak tahu. Dalam definisi, boleh liat di kampus, pluralism is isme > based on plurality. Pluralisme adalah paham yang dikembangkan > berdasarkan pluralitas, sebagai suatu kenyataan. Kduanya tidak bisa > dipisahkan, satu diterima, yang lain ditolak. Padahal, pluralisme itu > sudah diterima oleh, sudah merupakan kesepakatan, yaitu Pancasila. > Pancasila itu dirumuskan berdasarkan paham pluralisme. UUD kita > didasarkan pada pluralisme. Pada bhinneka tunggal ika. Berbeda tapi > satu. Walaupun berbeda tapi hendaknya asling berkomunikasi,s ehingga > bisa ciptakan persatuan. Ini adalah suatu paham. ini adalah suatu > ketidakpahaman. > > Kemudian, kebenaran relatif. Golongan liberal dituduh menganut kebenaran > relatif. Tidak ada kebenaran mutlak dalam agama. Justru orang-orang > liberal ini berpendapat bahwa ada dua macam kebenaran yaitu kebenaran > mutlak dan kebenaran relatif. KEbenaran mutlak itu hanya dimiliki oleh > tuhan dan tidak boleh diklaim oleh manusia. Sedangkan pemikiran manusia > itu relatif. Kaum liberal berpendapat, pemikiran manusia apa pun juga > tdiak bisa mencapai kebenaran. Meragukan kemampuan manusia untuk > mencapai kebenaran, karena kebenaran mutlak itu punya tuhan. Tapi > orang-orang ini mengklaim kebenaran. > > Saya mendapat cerita, orang yang melakukan teror di Ahmadiyah. Mereka > teriak, berpapasan dengan orang-orang HAM, ini bukan lagi hak manusia, > tapi sudah merupakan hak tuhan. Biar saja Tuhan menutup Ahmadiyah itu. > Jangan kamu dong yang menyerang dengan terorisme. Nah, fatwa MUI ini > menimbulkan keresahan dan aksi yang tidak terkontrol dan MUI tidak > keluarkan fatwa tentang hal ini. Saya dapat informasi, ada orang dari > Garut, datang menceritakan betapa rombongan orang datang, dipimpin oleh > seorang jawara. Kemudian mereka datangi kantor cabang Ahmadiyah di situ, > ketuanya dipanggil. Orang itu memang ahli jawara. Dia bawa pedang dan > golok, ditaruhkan di leher si ketua Ahmadiyah itu, dipaksa untuk > menandatangani. Isinya, bahwa kami betul-betul telah insyaf dari > kesesatan kami, kami menyatakan keluar dari Ahmadiyah dan masuk Islam. > Masa orang disuruh masuk Islam dengan golok ? > > Ini adalah akibat dari fatwa MUI. Terserah mau dikatakan fatwa MUI tidak > kontroversial atau gimana, tapi kenyataannya, fatwa ini menimbulkan > kontroversi. Ada yang pro dan kontra, itu yang kontroversi. Menimbulkan > keresahan. Banyak fatwa MUI yang menimbulkan keresahan, misalnya soal > bunga bank. Dikatakan masa darurat bunga bank sudah habis. Artinya, kaum > muslim yang 99 persen dewasa ini masih bekerja di bank, harus keluar > dari bank. Kalau tidak sama saja dengan makan babi. Menerima gaji dari > bank konvensional dianggap sama saja dengan makan babi. Apakah MUI > sanggup menampung pegawai bank yang keluar dari bank itu? Ini kan > menimbulkan konflik batin yang luar biasa. Memang ada yang sebagian, > yang bisa pindah. Saya juga menolong beberapa orang untuk pindah dari > bank konvensional ke bank syariah. Anak saya ingin kerja di bank > syariah, saya bantu. Tapi 99 persen itu tidak begitu. Dia tidak bisa > ditampung oleh bank syariah. Karena bank itu kan pangsanya baru 1 > persen. Apa itu tidak menimbulkan kersehatan? Ini didasarkan pada > ketidatahuan. Saya tidak mengikuti. Saya paham kalau Ulil mengatakan hal > itu (MUI tolol-red). Ini contoh MUI betul-betul tidak tahu pluralisme, > liberalisme dan sekularisme. Karena justru MUI mendorong sekularisme. > > Musdah Mulia : Tahun 2003 saya melakukan penelitian terhadap fatwa MUI. > Saya teliti fatwa dari tahun 1975 sampai 1997, ada 76 fatwa yang > dilahirkan MUI selama rentang itu. Saya mencoba melihatnya dari > perspektif perempuan. Yang pertama, saya ingin simpulkan bahwa sepanjang > sejarah Islam, produk pemikiran Islam itu dalam kitab fikih, yang kedua > dalam keputusan pengadilan agama, yang ketiga, dalam perundang-undangan > di negara muslim. Kita bukan negara muslim, kita nggak punya itu. Yang > keempat, fatwa. Yang menarik di Indonesia, adalah fatwa, karena > dilahirkan oleh sebuah lembaga, yaitu MUI, yang banyak back-up kebijakan > pemerintah selama orde baru. Ini adalah lembaga swasta, ormas yang > menadpat bantuan dari pemerintah lebih banyak. Kita bisa kejar, bantuan > dari pemerintah untuk MUI ini untuk apa, pernah nggak ada audit. > > Dari sejumlah fatwa yang saya teliti, ada 6 fatwa khusus soal > perkawinan. Satu, fatwa sebelum 1976, tentang prosedur perkawinan. > Kedua, tentang sigat taklik itu, MUI menghimbau masyarakat Islam untuk > tidak ucapkan sigat taklik akad pada saat akad nikah. Ketiga tentang > haram nikah beda agama, tentang nikah mut'ah, talak tiga dan idah wafad > pada perempuan, selama 40 hari tidak boleh keluar malam. Lalu saya > lakukan penelitian terhadap fatwa MUI ini. Di lapangan, tidak mengikat, > buktinya tidak ada yang melakukan. Soal sigat taklik talak, buktinya > semua orang tetap saja mengucapkan. Ini tidak mengikatkan, sehingga > masyarakat perlu diberitahu lah kalau fatwa ini tidak mesti diikuti. > Soal nikah beda agama, juga. Ternyata makin sekarang nikah beda agama > malah mengalami eskalasi, bukannya menurun karena adanya fatwa MUI. > Artinya fatwa MUI ini sama sekali tidak berguna. > > Nikah Mut'ah itu juga di mana-mana terjadi. Talak tiga, idah wafat, > wanita bekerja ya tetap saja. Mana ada wanita dikekang karena suaminya > meninggal. Terakhir, fatwa tentang larangan imam shalat. Karena di > Indonesia ini tidak ada perempuan yang jadi imam, buat apa difatwakan? > > Soal fatwa ini saya punya kesimpulan. Fatwa MUI itu tidak peka, tidak > sensitif terhadap problem sosial kemanusiaan yang dihadapi masyarakat. > Fatwa MUI ini tidak respek terhadap nilai-nilai Pancasila dan UUD 45. > Fatwa ini bertentangan dengan ajaran Islam yang hakiki, yang > mengedepankan perdamaian, pluralisme dan persatuan. Jadi seperti itu > saya membaca fatwa MUI. Saya berharap pada MUI, daripada lahirkan fatwa > yang banyak sekali, bagaimana sebaiknya mereka lakukan kajian kembali, > evaluasi kembali fatwa yang sudah keluar, apakah itu berguna, > bermanfaat. Saya pikir, sebagai lembaga yang diharapkan sangat > strategis, lahirkan fatwa berguna. Orang yang biarkan busung lapar itu > haram. Orang yang lakukan money laundring itu haram. Pernahkah MUI > fatwakan pentingnya kita membangun pendidikan murah dan gratis untuk > masyarakat? Atau fatwa tentang membela trafficking, bahwa semua orang > yang lakukan perdagangan perempuan dan anak itu haram? Pernah gak MUI > keluarkan fatwa yang bantu pemerintah dorong perbaikan kepada > masyarakat? Karena kalau saya lihat, tugas MUI itu adalah mengawal > pemerintah, membangun memberdayakan umat dalam bidang agama. Karena saya > lihat musuh yang paling besar yang dihadapi agama adalah kemiskinan dan > kebodohan. Ini sama dengan prolog UUD, tujuan kita bernegara adalah > untuk sejahterakan kehidupan bangsa, cerdaskan. Karena itu kita sepakat > musuh kita ada dua, kemiskinan dan kebodohan. Sekarang, apa sih yang > sudah dilakukan MUI untuk eliminasi semua bentuk kemiskinan dan > kebodohan? Fatwa MUI ini justru membiadabkan masyarakat. > > > Amidhan (salah satu ketua MUI) : Pak Dawam setahu saya mengusung > ekonomi kerakyatan dan anti ekonomi liberalisme. Bahkan sekarang > neo-liberalisme. Neo-kapitalisme. Nah, dalam hal ini, pemikiran > liberalisme yang dikaitkan dengan konteks teologi atau agama itu, > seperti dikatakan Pak Dawam tadi, bahwa kebenaran yang mutlak itu hanya > di tangan Yang Maha Kuasa. Di tangan Allah. Tapi sebelum sampai ke > sana, ulama itu berpegang kepada Al-Qur'an dan As-sunnah. Ada yang > dikatakan yang dibenarkan itu ada. Makanya ada orang yang mengusung > pikiran liberalisme menulis, katanya nanti di akherat suatu ketika Tuhan > tersenyum melihat di dalam surganya yang luas itu ada Yesus, Muhammad, > Luther King, Umar bin Khotob, mungkin ada Baharudin Lopa atau Munir. > Kumpul semua pokoknya. Kalau tidak salah, yang didefinisikan di sini, > liberalisme agama itu adalah pemahaman agama yang mengedepankan akal > pikiran yang bebas. Kalau bertentangan dengan nash ya akal pikiran ini. > Sebab pikiran bebas ini kan serba mungkin. Apa salahnya kan kalau orang > berpaham gitu. Sehingga terkait dengan sekularisme. Sekularisme itu kan > pada dasarnya memisahkan antara agama dengan negara. Negara tidak boleh > campur tangan urusan agama. Agama itu urusan pribadi. Maka kalau ada > perkawinan satu sama lain itu bukan ibadah seperti dalam undang-undang > perkawinan. Tapi, kata Bu Musdah Mulia, ini sekedar kontrak sosial. Dan > juga apa salahnya orang kawin antara agama. Islam dengan Kong Hu Chu > misalnya. Kaum liberal boleh-boleh saja. Orang cinta kok dibatasi. Allah > saja belum tentu membatasi. Karena serba mungkin. Kalau pluralisme itu > saya baca tulisan Pak Syafi'i Anawar. Saya oke-oke saja. Setuju begitu. > Atau yang disinggung oleh Azyumardi Azra. Bahwa pluralisme itu, agama > itu, ada otonomi masing-masing agama. Itu setuju. Tapi yang bergerak > sekarang ini kan bukan itu. Yang bergerak sekarang ini kan agama itu > sama benar. Sama baik. Masuk agama ini silahkan. Masuk itu silahkan. > Nanti di surga juga berdampingan. Nah ulama pemahaman yang seperti itu > yang gak mau. Pemahaman yang berakar pada sinkretisme. Yang memadukan > yang baik-baik menjadi satu pemahaman. Ini terjadi misalnya Usman Roy > yang sholat dua bahasa. Ada teman saya yang liberal ini, apa urusannya. > Biar saja dia shalat dua bahasa. Apa urusannya dengan kita. Tapi kalau > ulama, kalau untuk umat sudah ada pakemnya. Ndak mau dong yang asal > masuk akal pikiran diikuti. Begitu juga di dalam semua kegiatan agama > itu yang dikedepankan akal pikiran bebas. Kalau menurut common sense > kita itu boleh ya boleh. Ulama ndak mau begini. Jadi saya kira kita > diskusi secara tenang. Tak perlulah bilang ulama itu tolol, tidak paham, > tidak mengerti, teroris. Karena di komisi fatwa (MUI) itu ada 40 > orangdari berbagai disiplin ilmu. Bukan mereka tidak membaca. > > Ging Ginanjar : Terimakasih. Tadi memang ada urusan soal tidak paham, > paham salah, belum paham. Silakan. > > Nike (Komunitas Ahlulbait atau Syi'ah) : Ada titipan dari guru saya > Jalaludin Rakhmad. Beliau mengatakan bahwa fatwa ini tidak bisa mengikat > siapapun karena MUI bukan lembaga mufti yang diangkat pemerintah. Jadi > tidak punya wewenang apa-apa selain mempengaruhi opini masyarakat. Kami > akan menghargai fatwa selama tidak didukung oleh lembaga-lembaga hukum > pemerintah seperti kejaksaan atau yang berkaitan dengan itu. Dan kami > menentang setiap ikut campur tangan pemerintah dalam keyakinan umat. > Karena MUI tidak bisa mengambil alih hak Tuhan. Karena akan berdampak > pada kemusyrikan. Kalau misalnya merasa lebih baik ketimbang orang yang > lain itu menduakan Tuhan. MUI harus melakukan dialog dengan berbagai > mazhab dengan kekuatan logika dan bukan logika kekuatan. Yakni Al-Qur'an > dan As-Sunah. Dalam sejarahnya fatwa fiqh Islam selalu berkaitan dengan > tindakan seperti wudlu dan sejenisnya dan bukan berkaitan dengan > gagasans eperti liberalisme karena gagasan tidak bisa diadili. Jadi kami > harus menentang fatwa yang menghambat pemikiran Islam. Saya pribadi > setuju dengan Ibu Musdah. Misalnya kenapa MUI lebih menfatwakan misalnya > departemen itu harus menanggung 500 anak yatim atau yang busung lapar > atau yang pendidikannya rendah. Itu difatwakan Pak. Juga bikin rumah > sakit. Jadi musuh Islam itu bukan umatnya tapi kemiskinan, penindasan > dan kebodohan. > > Musdah Mulia : Saya ingin klarifikasi dulu. Pertama, bukan saya yang > mengatakan bahwa perkawinan itu bukan ibadah. Tapi tolong kita membawa > kitab-kitab fiqh yang ada apa kata Imam Syafi'i dalam "Annikah Laisay > Minal Muqorrobat. Laisya Minal Maqrubat. Walakin Minal Syahwat". Menurut > dia nikah itu sekedar urusan syahwat. Bukan urusan bertakarub Illallah. > Mari kita buka kitab-kitab fiqh apa yang dikatakan Imam Hanafi, Imam > Hambali. Nikah itu hanya urusan seksual. Begitu vulgarnya. Sampai-sampai > Imam Syafi'i mengatakan, kalau sampai seseorang bisa menjaga dirinya dan > karena itu dia bisa tidak menikah, silahkan katanya. Karena perkawinan > itu justru membuat orang melupakan Tuhan. Tetapi bukan itu yang ingin > saya kehendaki. Yang ingin saya katakan adalah seringkali kita munafik. > Mengatakan bahwa perkawinan itu ibadah. Perkawinan itu adalah agama. > Tapi menggunakan itu untuk mendiskreditkan perempuan dalam perkawinan. > > (Para pengunjung tepuk tangan) > > Ging Ginanjar : Bisa tenang. Mohon. > > Musdah Mulia : Bahwa atas nama agama perempuan jangan macem-macem. > Karena kalian sudah saya beli. > > (forum ribut lagi..) > > Ging Ginanjar : Tolong tenang. Silahkan Pak duduk lagi. Kita akan > berdiskusi secara tenang. Kita berdiskusi dan tidak adu otot. > > Musdah Mulia : Ini soal perkawinan beda agama. Saya ingin membacakan. > Ini buku yang ditulis oleh ulama yang tergabung dalam Majelis Ulama. > Bahwa perkawinan beda agama itu dilarang karena kita selalu mengutamakan > pikiran. Enggak juga Pak. Karena kelompok liberal juga berpegangan pada > Al-Qur'an dan As-Sunah. Juga kelompok-kelompok yang lain. Maka jangan > katakan bahwa hanya MUI yang berpegangan pada Al-Qur'an dan Sunnah. MUI > mengeluarkan fatwa tahun 1980 tentang larangan kawin beda agama dengan > pertimbangan kemasalahatn yang sifatnya lokal. Meskipuan fatwa tersebut > katanya berdasarkan dalil naqli, tetap saja tidak bisa menghapus > kebolehan menikahi perempuan ahlulkitab sebagaimana disebut surat > Al-Maidah ayat 5. Karena itu fatwa MUI melampaui hukum Tuhan. Ini diakui > sendiri. Ini ditulis oleh Profesor Kyai Haji Ali Mustafa Yaqub. Anda > silahkan beli bukunya. Artinya, fatwa MUI itu bertentangan dengan > pandangan Al-Qur'an sendiri. Karena itu saya tersinggung kalau ada yang > bilang jangan kawin beda agama karena kalau kawin beda agama kamu akan > kalah karena di sana ada persaingan agama. Sebagai orang Islam saya > tersinggung karena saya yakin kalau saya kawin beda agama, saya yakin > tidak bakalan ditarik agama lain karena saya percaya bahwa Islam adalah > agama yang paling benar dan membawa perdamaian. > > Ging Ginanjar : Trimakasih. Pak Fauzan silahkan. > > Fauzan Al-Anshari : Saya ingin menanggapi soal Ahmadiyah ya. Jadi > silahkan undang khalifah Anda yang ada di London. Kami siapkan satu > tempat khusus untuk berdiskusi. Karena kami sudah katakan bahwa > Ahmadiyah itu sesat dan menyesatkan. Dan kalau tidak tobat itu murtad. > Jadi untuk mempertanggungjawabkan ini, mekanismenya ada. Anda yang salah > atau kami yang salah. Itu namanya mubahalah. Kalau sudah menyangkut > masalah alqoit, itu Rasulullah itu bagaimana mekanismenya. Kan begitu. > Waqol yahud. Uzherullah. Orang yahudi mengatakan bahwa Uzher itu > putranya Allah. Waqolnashara Isanullah. Orang Nasrani juga mengatakan > bahwa Isa itu putra Allah. Lalu mana yang benar. Maka Allah katakan > Nabtahil Fanaj'allahatah Alkazibil. Mari kita bermubahalah, panggil anak > istri ajak semuanya. Kemudian minta Allah melaknat orang-orang yang > dusta. Bentuknya terserah. Apakah ditabrak kereta atau disambar petir. > Tapi mantabnya petir. Ini perlu Pak. Kemudian, tidak ada relativisme. > Kita di Indonesia harus mengatakan di Indonesia ini kalau ada > relativisme akan hancur negara ini. Misalnya foto SBY ditangkap. > Sekarang orang yang mencaci maki Allah, logo Allah diinjak-injak kenapa > polisi nggak menangkap. Karena polisi nggak paham. Kalau SBY yang > diinjak, polisi paham. Tapi kalau logo Allah diinjak nggak ada pasalnya. > Ini nggak adil. Jadi di sini kita harus jujur. Definisi jujur dan > implementasi yang jujur. Kalau tidak akan rusak. Fakta adanya tindakan > main hakim sendiri itu muncul karena tersumbatnya mekanisme hukum tadi. > Misalnya, tidak ada satu pendapat yang benar. Kawin beda agama ini boleh > kawin ini boleh. Agama akan rusak. Karena dalam hudud Alah itu ada yang > disebut dengan hak ridzah. Yaitu hukuman yang ditetapkan oleh Allah > bagi mereka yang sudah melakukan pengingkaran. Contohnya. Pada masa > rasullulah. Laa Nabiya Ba'di. Tidak ada nabi setelah aku. Tapi nanti > akan ada nabi yang aku akui nabi sekitar 30-an. Jubah nabi itu belum > kering. Baru dimakamkan beliau itu. Sudah ada orang yang mengaku nabi. > Namanya Musyailamah. Musyaimah Al-Kahzab. Lalu apa yang dilakukan oleh > Abu Bakar As-Shidiq. Mengirimkan 10 ribu tentara untuk membunuh dan > memerangi Musyailamah. Dan yang membunuh adalah Al-Wahsyi. Dipenggal > lehernya. Lalu apa yang dilakukan Abu Bakar As-Shidiq ketika orang > muslim tidak mau membayar zakat. Karena apa? Karena menafsirkan ayat > "Khutmin Anwalihim Sodakotan tuttohirkibiha" itu dengan semau gue. Kata > sebagian mereka, itu kan perintah untuk mengambil zakat dari mereka > untuk membersihkan harta dan jiwa mereka. Tapi ini khutmin anwalihim ini > khitobnya kepada Muhammad yang masih hidup. Sekarang Muhammad sudah > mati. Maka sekarang tidak perlu lagi membayar zakat. Itu kata kelompok > ini. Begitu mendengar ini, Abu Bakar mendatangani dan mengatakan apa > bila Anda tidak membayar zakat dengan menafsirkan seperti itu, maka akan > kupenggal lehernya. Saya kasih waktu istitabah 3 hari. Untuk tobat atau > tetap dalam tafsir yang semau gue. Sebagian bertobat dan sebagian tidak. > Akhirnya perang ridah. Relativisme itu hanya di dunia iblis. Dan > liberalisme itu hanya ada di dunia iblis. Mengakui eksistensi Allah tapi > melanggar aturannya. Inilah persoalannya. Oleh sebab itu saya yakin, > kalau pendapat Mas Dawam tetap dijalankan, pendapat Ibu Musda > dijalankan, dan pemerintah tidak ambil keputusan yang tegas maka akan > terjadi berbagai tindakan main hakim sendiri yang lebih dahsyat. Saya > beritahukan. Karena umat itu semakin paham tentang agamanya. > Penyelewengan aqidah jauh lebih berbahaya ketimbang narkoba. Karena > taruhannya adalah akherat. Nah oleh sebab itu saya ajak termasuk dari > Syiah Jalaludin Rakhmad. Kami ajak untuk berdebat. Anda yang benar atau > kami yang benar. Kapan. Di Bandung atau di mana. Semua saksi. Kita akan > adakan. Apakah kami yang sesat atau Anda yang sesat. Ya. dan Ahmadiyah. > > Ging Ginanjar : Terimakasih. Mudah-mudahan Anda bukan mengancam ketika > membicarakan akan ada main hakim sendiri lagi yang lebih dahsyat. > Silahkan pak Syafi'i Anwar. Mohon tenang sodara. > > Syafi'i Anwar : Trimakasih. Setelah melihat diskusi kali ini, saya > berkesimpulan bahwa perspektif atau paradigma diantara yang pro dan > kontra fatwa MUI memang sudah berbeda. Nampaknya sulit sekali untuk > ditemukan. Walau demikian saya memberikan kepada Pak Amidan yang bahwa > formulasi saya diterima. Persoalannya yang menjadi konsern adalah secara > langsung atau tidak ada upaya untuk menghalalkan kekerasan. Kekerasan > yang menurut saya mesti ditangulangi. Bisakah MUI tidak sekedar > menfatwakan yang sudah keluar dengan membuat fatwa baru yang isinya > jangan sampai ada kekerasan. Kenapa saya menerima sms cukup banyak dan > juga kalau kita siap dengan debat dan jihad termasuk yang disampaikan > sudara Fauzan. Saya tidak mengeti jihad ini dalam konteks apa. Apakah > diskusi atau juga saya dengar juga, bahwa markas JIL katanya akan > diserang. Kalau itu terjadi, kemana kita menuju negara ini. Saya kira > kita harus bertanya kepada hati nurani kita masing-masing. Di dalam > negara kesatuan, kalau itu terjadi, apakah MUI mau bertanggungjawab. > Apalagi ada cerita dari Garut seperti yang dibilang Mas Dawam tadi. Di > mana nurani kita. Kalau itu terjadi kekerasan-kekerasan dan di luar > kontrol, karena saya bisa memahami bahwa fatwa adalah legal opinion. > Bisa diterima bisa tidak. > > Peserta : Interupsi Pak. Meluruskan pernyataan Pak Syaiful Anwar. Bahwa > FPI dan Hizbut Tahrir akan menyerang JIL. Itu fitnah yang dilakukan oleh > Ulil. Kita sudah memberikan klarifikasi. Hizbut Tahrir tidak pernah akan > melakukan kekerasan sama sekali. > > Syafii Anwar : Terimakasih kalau itu tidak terjadi. Tapi kita tidak > bisa kontrol orang-orang awam, saya berharap sekali bahwa itu tidak akan > pernah terjadi. Kalau terjadi, itu mahal sekali harganya. Kita bisa > pecah belah. Karena kemudian akan ada pembalasan dst. Karena itu kita > minta pemerintah memberi jaminan. Juga MUI. Kalau perlu fatwa tambahan > jangan sampai ada kekerasan. Kalau sampai terjadi, saya tidak tahu > kemana negara ini. Itu yang saya harapkan. Perbedaan pendapat saya kira > wajar. Dari dua pendapat ini makin jelas bahwa titik tolak kita berbeda. > Tidak bisa kita merasa paling benar. Nomor satu adalah jangan sampai ada > kekerasan. Kalau sampai terjadi, saya tak mengerti kepada siapa kita > akan bertanya. Mungkin kepada rumput yang bergoyang. > > > Makruf Amin : Setelah saya mendengar berbagai pendapat. Saya makin > yakin bahwa ulama harus memberikan bimbingan dan pedoman. Harus > memberikan fatwa-fatwa. Sesungguhnya fatwa ulama itu pertama adalah > membetulkan aqidah. Taskhikhul aqidah. Jadi banyak aqidah yang > menyimpang. Memahami aqidah itu ada metodanya. Ada > manhaijfiqir-nya.Bukan seenaknya mau ngomong semaunya. Seakalnya. Itu > bukan agama itu. Itu mau-maunya sendiri. Walaupun di dalam agama itu ada > yang ditoler. Namanya wilayah kebolahen berbeda pendapat. Namanya > wilayatulmanhaj. Ini harus ngaji dulu. Kalau ndak, ndak paham ini > memang. Harus ngaji dulu. Ini ada ilmunya. Wilataulmanhaj itu orang > boleh berbeda pendapat. Kalau di luar wilayah itu namanya > khuruuj'anilmanhaj. Dia sudah keluar. Dan ada kesepakatannya. Ada > ijma'-nya. Bukan orang per-orang. Seenak udelnya saja. Nah manhaj itu > adamanabit shohihah. Cara berpikir yang benar ada yang bilang tidak > benar. Saya dari Qur'an, saya juga dari Qur'an. Bener ndak cara > memahami Qur'an. Dari mana Anda cara memahami itu. Di dalam memilih > pendapat ini, MUI menggunakan metode mana yang paling kuat. Yang unggul > dan tidak unggul. Bukan asal memilih. Sebab ada pedomannya. > Alhoqmubairirojih minal hoqmubairima anzallah. Memberikan hukum dengan > sesuatu yang tidak unggul sama dengan memberikan hukum dengan yang > selain dengan hukum Allah. Jadi kalau ada pendapat beda, dicari, mana > yang terunggul. Arjaul aqual namanya. Karena itu ketika mengatakan > bahwa orang Islam tidak boleh mengawini wanita ahlulkitab itu disebut > kaul yang mu'tamat. Kaul yang dipegangi. > > > Catatan : > Sayang sekali, karena kendala teknis setidaknya ada dua pernyataan, > yakni dari perwakilan Ahmadiyah Lahore dan Dawam Rahardjo di penutup > diskusi yang tidak terekam. Tak ada unsur kesengajaan, ini murni karena > masalah teknis. Akan sangat membantu kalau ada wartawan atau siapapun > yang sempat merekam utuh acara diskusi ini untuk melengkapi dengan > memberikan transkrip yang hilang tsb. > > > Salam > > > Tim Redaksi > Kantor Berita Radio 68h Jakarta > 89,2 FM -------------------------------------------------------------- Milis Masjid Ar-Royyan, Perum BDB II, Sukahati, Cibinong 16913 Website http://www.arroyyan.com ; Milis jamaah[at]arroyyan.com
