[Ar-Royyan-3359] Presiden Panggil 11 Menteri (Harian Republika)

[agus rasidi]

Jumat, 20 Januari 2006 Presiden Panggil 11 Menteri Hak Angket mulus ke sidang paripurna. JAKARTA -- Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menanggapi kian kencangnya guliran pengajuan hak angket dan hak interpelasi impor beras di DPR, dengan memanggil 11 menterinya yang berasal dari partai politik. Kepada mereka, Presiden minta ditegakkannya sistem politik yang sehat. ''Ada beberapa partai yang kadernya (duduk) di kabinet. Tetapi, di parlemen seperti oposisi,'' kata Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra, usai pertemuan itu, Kamis (19/1). Kesebelas menteri yang dipanggil ke Kantor Presiden tersebut adalah Menhub, Hatta Radjasa, dan Mendiknas, Bambang Sudibyo, dari PAN; Menneg BUMN, Sugiharto, dan Menneg Koperasi dan UKM, Suryadarma Ali, dari PPPP; Menakertrans, Erman Suparno, dan Menneg Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal, Saifullah Yusuf, dari PKB; Menneg Lingkungan Hidup, Rachmat Witoelar, dan Menneg Pendayagunaan Aparatur Negara, Taufik Effendi, dari Partai Demokrat; Menperin, Fahmi Idris, dan Menteri PPN/Kepala Bappenas, Paskah Suzetta, dari Partai Golkar; serta Menneg Perumahan rakyat, M Yusuf As'ari, dari PKS. Dalam pertemuan tersebut, Presiden didampingi Menko Perekonomian, Boediono, dan Mensesneg, Yusril Ihza Mahendra. Yusril mengatakan, pada intinya pertemuan tersebut membahas situasi politik terkini, terutama mengenai perkembangan yang terjadi di DPR. ''Kita tahu, saat ini ada dua inisiatif di DPR untuk materi yang sama (impor beras), yakni soal angket dan interpelasi. Karena itu, Presiden mengundang sejumlah menteri untuk mendiskusikan masalah ini,'' kata Yusril. Menurut Yusril, Presiden merasakan sistem politik saat ini berjalan tidak normal. ''Intinya, Presiden mengajak kita meluruskannya kembali, supaya sistem politik berjalan sehat,'' ujar Yusril. Namun, menurut Mensesneg, Presiden tidak secara spesifik meminta para menteri melobi partainya masing-masing. Dia hanya menyebutkan Presiden menginginkan agar para menteri memberikan penjelasan atau bertukar pikiran dengan parpolnya. Ubah sikap Sementara, tak seperti yang diperkirakan, rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Kamis (19/1), berjalan mulus, nyaris tanpa perdebatan. Termasuk dari Faraksi Partai Golkar (FPG) yang sebelumnya siap menghadang. Sehingga, pengajuan hak angket dan interpelasi bakal segera dibicarakan dalam rapat paripurna DPR, yang dijadwalkan pada 24 Januari. Cecep Rukmana dari PAN, salah seorang pengusul diajukannya kedua hak tersebut, menyatakan ia terkejut dengan sikap FPG itu. Namun, ia mengaku khawatir jika pada guliran berikutnya usulan hak angket akan direduksi menjadi hanya hak interpelasi. Menurut Cecep, angket (penyelidikan) lebih berbobot, dibandingkan dengan interpelasi yang sekadar minta penjelasan Presiden. Pengamat politik LIPI, Syamsuddin Haris, memperkirakan, Golkar memang ingin mengaborsi usulan itu di paripurna. ''Di paripurna, yang dihitung bukan lagi suara fraksi, melainkan suara orang per orang,'' katanya, kemarin. Tentang perubahan sikap tersebut, Sekretaris FPG, Yahya Zaini, mengatakan sebagai hal biasa. ''Agendanya kan hanya penjadwalan (rapat paripurna),'' kata Yahya. Menurutnya, FPG malah mengusulkan, semakin cepat diadakan paripurna, makin baik. Kolega Yahya di FPG, Darul Siska, mengatakan, ada tiga kemungkinan skenario FPG dalam rapat paripurna. Yakni, menolak hak angket dan hak interpelasi, menolak hak angket dan menggantinya dengan hak interpelasi, atau menerima hak angket. Kontroversi Impor Beras Setelah pemerintah mempersilakan Bulog mengimpor 110 ribu ton beras pada Januari 2006, silang pendapat soal itu bukannya berhenti. Malah semakin tajam. DPR mengajukan hak angket impor beras. Sementara, sejumlah gubernur dan kepala daerah mengaku persediaan beras di daerahnya cukup, jadi tak perlu beras impor. Fakta terkait impor beras -Impor beras dilakukan untuk menjaga buffer stock, agar tak terjadi krisis pangan dan melonjaknya angka inflasi. -Oktober-Januari biasanya memang musim paceklik. Tapi, panen raya akan terjadi pada Februari. Demikian pula untuk musim tanam kali ini (2005/2006). -Ditambah dengan impor sebelumnya yang mencapai 70 ribu ton, dalam musim tanam ini pemerintah sudah mengimpor 180 ribu ton beras secara resmi. Prasyarat Impor Beras -Harga beras kualitas medium melebihi Rp 3.560/kg. -Stok di gudang Bulog kurang dari satu juta ton -Terjadi gagal panen secara nasional Alasan pemerintah -Stok beras pada akhir Januari diperkirakan hanya sekitar 868 ribu ton. Artinya ada kekurangan 132 ribu ton untuk memenuhi batas aman minimal satu juta ton. -Kekurangan untuk memenuhi stok diupayakan ditutup dari produksi beras dalam negeri, namun jumlahnya diperkirakan tak akan mencukupi. Kalkulasi hingga 4 Januari 2006, produksi dalam negeri hanya 31.567 ton beras. -Harga rata-rata beras medium telah mencapai Rp 3.858/kilogram.end/berbagai sumber (c40/dwo/osa ) www.republika.co.id