Ass.Wr.Wb. Menyikapi perbedaan pemikiran memang susah ya, tapi sekedar mengharap ekspresi penghargaan sebuah ide juga bukan main susahnya. Mungkin individualisme jawabannya.
Wass / Jaerony.- ----- Original Message ----- From: "Ambon" <[EMAIL PROTECTED] http://www.kompas.com/kompas-cetak/0602/22/opini/2455509.htm Kembalinya Tukang Stempel Toto Sugiarto Dalam peringatan HUT Ke-5 Soegeng Sarjadi Syndicate, Rabu (15/2), mantan Ketua MPR Amien Rais menyatakan, DPR sekarang menjadi seperti "tukang stempel" bagi pemerintah. Pernyataan itu dibantah dua pemimpin Partai Golkar, Wapres Jusuf Kalla serta Ketua DPR Agung Laksono, dan Ketua Fraksi Partai Demokrat Soekartono Hadiwarsito. Di sisi lain, pernyataan itu dibenarkan elite PKS. Fenomena "tukang stempel" yang muncul kembali di Senayan menyiratkan kecenderungan kembali ke gaya bernegara Orde Baru. Saat itu legislatif tidak pernah menjadi penyeimbang eksekutif, hanya penguat legitimasi kebijakan eksekutif. Maka, melekatlah label DPR sebagai "tukang stempel" pemerintah. Setelah DPR 1999-2004 mampu menunjukkan perannya dengan baik, bangsa ini harus tercenung meratapi kenyataan buruknya kinerja DPR sekarang. Anggota DPR 2004-2009 menampakkan dirinya tak lebih sebagai "tukang stempel". Bahkan, hubungan mereka dengan konstituen pun mungkin sudah terputus. Apa penyebabnya? Apa yang harus dilakukan agar fungsi legislatif bisa berjalan dengan benar? Fraksi Salah satu jawaban atas masalah ini didapat dari Dr Daniel Dhakidae, Kepala Litbang Kompas. Dikatakan, salah satu perbaruan parlemen adalah jika keberadaan fraksi dibubarkan. Segala masalah langsung dibicarakan dan diselesaikan di komisi. Alasannya, seperti dijelaskan Daniel dalam tulisannya di buku Partai-partai Politik Indonesia (2004, 19), "Partai-partai semakin menjadi birokrasi dalam dirinya dan untuk dirinya sendiri. Sedangkan pejabat partai di luar dan di dalam parlemen semakin menjadi birokrat. Karena parlemen terdiri dari fraksi-fraksi dan fraksi-fraksi adalah partai itu sendiri, maka birokrasi partai masuk ke birokrasi parlemen. Pada saat yang sama parlemen menjadi dirinya sendiri pula". Dengan demikian, parlemen terputus hubungannya dengan rakyat. Keberadaan fraksi membatasi kebebasan anggota DPR. Ruang gerak mereka harus selalu dalam garis partai. Celakanya, partai- partai kita masih melaksanakan mekanisme recall jika ada anggota DPR dari partainya yang bertindak di luar garis partai. Akhirnya para anggota DPR amat berkepentingan untuk terus "menggantung" pada partai. Kepentingan ini muncul semata demi keamanan karier politiknya. Sebaliknya, anggota DPR tidak memiliki beban jika harus putus hubungan dengan rakyat, mereka tidak merasa harus bertanggung jawab kepada konstituen. Padahal, wakil rakyat yang dipilih langsung oleh rakyat seharusnya tidak boleh di-recall oleh partai. Kalaupun ada mekanismenya, mereka hanya bisa di-recall oleh pemilihnya. Namun, karena hal itu tidak memungkinkan, mereka terbebas dari recall sampai akhir masa jabatannya. Satu-satunya "hakim" bagi mereka adalah pemilu mendatang. Jika mereka mengecewakan konstituen, akan tersingkir dari gedung wakil rakyat. Jadi, fraksi dan mekanisme recall harus dihapus. Dengan dihapusnya recall, anggota DPR tak akan takut menyuarakan aspirasi rakyat. Dengan dihapusnya fraksi, dominasi kepentingan partai atas kebebasan anggota DPR dapat diperkecil. Perhatian anggota DPR akan langsung tertuju ke berbagai masalah, bukan kepentingan partai. Akhirnya, langkah ini akan menyambung kembali hubungan wakil rakyat dengan konstituennya. Oligarki Penyebab lain fenomena "tukang stempel" adalah adanya daftar urut calon anggota legislatif saat pemilu. Sistem urut memunculkan kepentingan bagi tiap calon untuk dekat elite partai. Kesuksesan seorang calon untuk duduk di legislatif lebih ditentukan oleh kedekatan dengan elite partai daripada kedekatan dan popularitas di mata pemilih. Selain itu, sistem urut memunculkan money politics. Sering kali calon harus menyetor sejumlah uang kepada elite partai jika ingin ditempatkan di urutan atas. Akhirnya, sistem ini menyuburkan oligarki dalam partai politik. Arah kebijakan partai hanya ditentukan segelintir elite. Oligarki berakibat pada putusnya hubungan partai dengan rakyat. Mereka menjadi semacam organisme tertutup. Para kader dan caleg menggantung kuat pada elite partai. Sementara elite partai mendominasi arah kebijakan partai, termasuk lewat fraksi di parlemen, tanpa ada kontrol masyarakat, terutama konstituen. Catatan akhir Semakin lirihnya suara anggota DPR dalam mengawasi pemerintah bukan karena mereka telah kecapaian bersuara dan berdebat, tetapi terbungkam oleh sistem. Adanya sistem daftar urut calon anggota legislatif dan suburnya oligarki dalam partai politik merupakan penyebab pertama munculnya fenomena anggota legislatif yang lebih bergantung ke atas, yaitu pada pimpinan partai, daripada memperkuat hubungan dengan rakyat. Inilah momen pengaderan "tukang stempel". Solusinya adalah menghilangkan daftar urut caleg saat penentuan calon di pemilu, menghapus fraksi, dan recall di parlemen. Langkah ini merupakan syarat perlu bagi hilangnya "tukang stempel" dari Senayan. Selama ketiga hal itu belum dihilangkan, "tukang stempel" akan muncul kembali setiap saat. Anggota DPR akan cenderung membela kepentingan partai atau pemerintah daripada membela kepentingan rakyat. Toto Sugiarto Peneliti pada Soegeng Sarjadi Syndicate, Peserta Program Pascasarjana Sekolah Tinggi Filsafat Driyarkara [Non-text portions of this message have been removed] ************* -------------------------------------------------------------- Milis Masjid Ar-Royyan, Perum BDB II, Sukahati, Cibinong 16913 Website http://www.arroyyan.com ; Milis jamaah[at]arroyyan.com
