FYI;
Perlu kita dukung program pemda Sumsel ini. Semoga bisa
ditiru oleh pemda yang lainnya.
Republika online, Kamis, 24 Januari 2008
Sumsel Berani Tolak 'Miss Indonesia'
Khawatir mengandung banyak mudharat dan mengundang azab.
PALEMBANG -- Rakyat Kota Pempek bersyukur, Dana Rp 1,9 miliar
dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Sumatra Selatan (Sumsel),
tidak jadi terbuang untuk acara Grand Final 'Miss Indonesia 2008', 25 Juni
nanti, di Palembang. Meski anggaran ini disetujui Menteri Dalam Negeri,
Gubernur Sumsel Syahrial Oesman akhirnya membatalkan ajang pemilihan
'putri-putrian' Indonesia itu, yang tadinya masuk dalam agenda Visit Musi 2008.
Syahrial mengaku sudah menginstruksikan pembatalan tersebut
kepada Kepala Dinas Pariwisata Sumsel, Rahman Zeth. ''Rencana pemilihan Miss
Indonesia 2008 di Palembang sudah saya batalkan. Alasannya, memang tidak pas
saja untuk digelar di Palembang. Anggaran yang telah disiapkan bisa dialihkan
ke pos lain, seperti dana bantuan sosial,'' katanya, Rabu (23/1).
Sejak Desember 2007, masuknya grand final pemilihan Miss
Indonesia 2008 dalam agenda Visit Musi 2008, memicu kontroversi. Majelis Ulama
Indonesia (MI) Sumsel bersama ormas Islam, dengan tegas menyatakan menolaknya.
Aspirasi mereka mendapat dukungan kuat dari DPRD. ''Kendati Indonesia dikenal
sebagai negara nomor dua di dunia dengan pornoaksi dan pornografinya, tapi
sebisa mungkin tidak masuk Sumsel,'' kata Ketua MUI Sumsel, KH Sodikun.
Sikap ulama terhadap kegiatan Miss Indonesia, lanjut Sodikun,
jangan diartikan sebagai kebencian terhadap pemerintah. Ia mempersilakan
pemerintah untuk memilih tempat atau kota lain yang sudah akrab dengan
kemaksiatan. ''Ulama cinta dengan Sumsel dan sayang dengan pemerintah. Grand
Final Miss Indonesia 2008 dikhawatirkan banyak mudharat atau maksiatnya
sehingga akan mendatangkan musibah dan bala bencana. Jadi kami minta tolong,
jangan kotori Sumsel yang darussalam (kampung damai dan agamis) ini,'' ujarnya.
Dalam Rapat Paripurna DPRD Sumsel akhir 2007, Fraksi Partai
Golkar dan Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) juga menyatakan menolak
pelaksanaan Miss Indonesia di Palembang. Mereka menganggap acara tersebut hanya
menghambur-hamburkan dana APBD, tidak memberikan manfaat kepada rakyat, dan
bukan prioritas pembangunan. ''Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13/2006
menyatakan, setiap penganggaran harus didasarkan landasan hukum dan kejelasan
manfaat,'' kata juru bicara Fraksi PKS, KH Tol'at Wafa Ahmad. oed
( )
BERITA LAIN
. Hindari Dampak Resesi, APBN Diperkuat
. `Sunan Kalijaga` dari Kali Mas
. Perlu Kerja Sama Atasi Korupsi
. `Harga Kedelai Rp 5.500 per Kg Sudah Ideal`
. Merespons The Fed, Indeks BEI Rebound
. Peluang Pasar Regional
. Akurasi Warna Tinggi
. Dell Indonesia Perluas Pasar
. Perang Promo Makin Seru
. Film Panggung dari U2
Legal disclaimer
-------------------------
This email may contain confidential and/or legally privileged information.
If you are not the intended recipient (or have received this email by error),
please notify the sender immediately and delete this email.
Any unauthorized copying, disclosure, or distribution of the material in this
email is strictly forbidden.
