Asslmkm.Wr.Wb.

Beberapa hari yang lalu sebelum berangkat kerja saya kedatangan tamu seorang 
Bapak pensiunan yang kita tahu orangnya cukup bijaksana (Catatan: tidak setiap 
orang yang sudah sepuh itu bijaksana!). Beliau tanya, "Siapa yang akan dipilih 
dalam Pilkada Bogor nanti?" Dengan tegas saya jawab, "Nomor 3!". "Mending 
jangan loh, kasian nanti diributin sama birokrasi sehingga nggak bisa kerja," 
timpalnya mengomentari jawaban saya.

Saya katakan, bahwa kita perlu perubahan, perubahan itu butuh proses dan 
sekaranglah proses itu kita mulai. Taruhlah bahwa nantinya beliau "selalu 
diganggu" oleh birokrasi tapi paling tidak proses itu sudah dimulai dan 
penanaman paradigma baru sudah dilakukan. Satu hal yang mesti dicatat, bahwa 
perubahan itu butuh pengorbanan dan anggap saja mereka itulah korban untuk 
perubahan itu. "Ya, silakan lah ....," katanya dengan nada bersahabat.

Nah silakan, pilihan ada di tangan kita untuk 24 Agustus 2008 mendatang.

Wassallam / Jaerony.-
~~ semoga kita tetap cerdas di manapun berada ~~~

**************************************************************



Kamis, 12 Juni 2008

Artikel 
TUJUAN DIDIRIKAN PKS, APA?

Banyak kalangan Parpol mungkin agak nervous dengan Partai Keadilan Sejahtera 
(PKS) belakangan ini. Khususnya setelah dua pasang cagub dan cawagub yang 
didukung PKS (sebenarnya lewat koalisi dengan partai lain) memenangkan pilkada 
di Jawa Barat dan Sumatra Utara. Bukan hanya kalangan parpol lainnya, tetapi 
juga sementara pengamat dalam dan luar negeri mengambil kasus di kedua daerah 
tersebut sebagai pertanda awal dari peningkatan suara PKS dalam Pemilu 2009 
nanti.

Mengapa nervous? Tidak lain karena selama ini PKS dianggap sebagai partai yang 
akan mengubah Indonesia menjadi 'negara Islam' dan menerapkan 'syariah', 
tegasnya hukum hudud, potong tangan, dan rajam kepada para pelaku kejahatan 
yang menurut fikih klasik perlu dijatuhi hukuman seperti itu. PKS juga tidak 
jarang dianggap lebih berorientasi transnasional; disebut-sebut banyak 
dipengaruhi organisasi al-Ikhwan al-Muslimun yang sampai sekarang terlarang di 
Mesir.

Apakah PKS memang seperti itu? Saya beruntung mendapat kesempatan mendalami PKS 
ketika diundang pimpinan PKS dalam Milad ke-10 PKS, Ahad pekan lalu (20/4/ 
2008). Bersamaan dengan itu juga diselenggarakan pembahasan buku Memperjuangkan 
Masyarakat Madani: Falsafah Dasar dan Platform Kebijakan Pembangunan PK 
Sejahtera (2008) dengan pembahas Ketua Mahkamah Konstitusi, Jimly Asshiddiqie; 
Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati; dan
saya sendiri.

Diminta membahas platform PKS dalam bidang sosial-budaya (termasuk agama), saya 
menemukan bahwa buku setebal xxii+543 halaman ini secara komprehensif membahas 
berbagai subjek, sejak dari paradigma PKS; kondisi nasional dan permasalahan 
bangsa dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya; lingkungan strategis dan 
Indonesia yang dicitacitakan, sampai pada platform PKS untuk mengatasi berbagai 
masalah tersebut menuju Indonesia yang dicita-citakan. Saya percaya, tidak 
banyak parpol yang memiliki platform yang selengkap dan serinci platform PKS; 
meski dalam segi-segi tertentu, tidak banyak pembahasan tentang 'bagaimana' 
cara dan langkah sistematis mewujudkan platform tersebut.

Negara Indonesia bagaimanakah yang dicita- citakan PKS? Jawabannya jelas dalam 
tujuan pendirian PKS: "Tujuan didirikannya PK Sejahtera adalah terwujudnya 
masyarakat madani yang adil dan sejahtera yang diridhai Allah SWT dalam bingkai 
Negara Kesatuan Republik Indonesia. PK Sejahtera menyadari pluralitas etnik dan 
agama masyarakat Indonesia yang mengisi wilayah beribu pulau dan beratus suku 
yang membentang dari Sabang hingga Merauke".

'Masyarakat madani'. Inilah salah satu kata kunci untuk lebih memahami PKS. Apa 
yang dimaksud PKS dengan 'masyarakat madani'? Masyarakat madani adalah 
masyarakat berperadaban tinggi dan maju yang berbasiskan pada: nilai-nilai, 
norma, hukum, moral yang ditopang keimanan; menghormati pluralitas; bersikap 
terbuka dan demokratis; dan bergotong royong menjaga kedaulatan negara.

Pengertian genuine dari masyarakat madani itu perlu dipadukan dengan konteks 
masyarakat Indonesia di masa kini yang terikat dalam ukhuwah Islamiyyah (ikatan 
keislaman), ukhuwah wathaniyyah (ikatan kebangsaan), dan ukhuwah basyariyyah 
(ikatan kemanusiaan) dalam bingkai NKRI".

Dengan platform ini, sekali lagi, jelas, PKS tidaklah bertujuan membentuk 
'negara Islam' atau yang semacamnya, melainkan bertujuan membentuk masyarakat 
madani. Jelas pula, masyarakat madani yang diinginkan PKS adalah masyarakat 
madani yang berbasiskan agama (religious-based civil society); bukanlah 
masyarakat sipil atau masyarakat kewargaan yang dalam sejumlah wacana tentang 
civil society tidak memiliki konotasi apalagi hubungan dengan agama. Konsep 
masyarakat madani yang akhir ini pada dasarnya merupakan teoretisasi dari 
pengalaman di Eropa Timur dan Amerika Latin.

Dalam konteks penciptaan masyarakat madani itu yang memungkinkan bagi umat 
beragama untuk melaksanakan ajaran dan menghadirkan syariah Islam yang rahmatan 
lil alamin, PKS menawarkan gagasan tentang 'objektivikasi Islam', atau 
persisnya 'objektivikasi nilai-nilai Islam'. Hemat saya, ini adalah sebuah 
gagasan atau bahkan konsep yang sangat menarik.

Apa yang dimaksud PKS dengan 'objektivikasi Islam' tersebut? Dalam perspektif 
PKS, objektivikasi nilai-nilai Islam adalah proses transposisi konsep atau 
ideologi dari wilayah personal-subjektif ke ranah publikobjektif; dari ranah 
internal merambah ke wilayah eksternal, agar bisa diterima secara luas oleh 
publik. Secara subjektif, setiap Muslim berkeinginan agar syariat Islam 
diterapkan oleh negara. Namun, keinginan subjektif tersebut agar dapat 
dimenangkan di wilayah publik mesti memenuhi kriteria-kriteria tertentu 
seperti: kesesuaian dengan konteks dari segi ruang dan waktu; mempunyai 
hubungan rasional-organik; memenuhi rule of the game; memenuhi prinsip 
pluralitas dan kehidupan bersama (non-diskriminatif) dan; resolusi konflik agar 
konsep dan ide tadi memenuhi prinsip keadilan publik.

(sebuah ulasan oleh Prof. Azyumardi Azra dalam rubrik resonansi di 
Republika.co.id)



www.berpolitik.com

Kirim email ke