Ketika "Rakyat" Harus Memilih�
Oleh : Aulia Postiera

Sebuah peringatan bagi bangsa ini:
"Akan datang sesudahku penguasa-penguasa yang memerintahmu. Di atas 
mimbar mereka memberi petunjuk dan ajaran yang bijaksana, tetapi bila 
turun mimbar mereka melakukan tipu daya dan pencurian. Hati mereka 
lebih busuk dari bangkai" (HR. At Thabrani). 

Situasi negri ini kembali hangat dengan hiruk pikuk Pilpres putaran 
kedua yang akan "mempertarungkan" dua pasang anak bangsa yang telah 
mendapat "kepercayaan lebih" dari rakyat pada pilpres putaran pertama 
5 Juli yang lalu (terlepas dari segala kecurangan yang masih menjadi 
perdebatan sampai saat ini). Megawati Soekarnoputri dengan 
pasangannya Hasyim Muzadi dan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dengan 
M. Jusuf Kalla (MJK), menjelma menjadi manusia paling top di negri 
ini. Segala tindak-tanduk dan gerak-gerik mereka tak lepas dari 
sorotan media. Begitupun dengan para pendukung yang tergabung dengan 
tim sukses masing-masing capres tak kalah sibuknya dengan manuver-
menuver yang sengaja disiapkan untuk memenangkan jago mereka masing-
masing. 

Kondisi Saat ini.
Krisis multidimensi yang dialami bangsa ini saat ini, tercermin 
dengan merosotnya kondisi ekonomi dan kesejahteraan sosial, 
pengangguran yang meningkat tajam, indeks kesenjangan sosial yang 
semakin lebar, harga-harga yang semakin sulit dijangkau, kualitas 
pelayanan kesehatan menurun dan semakin mahal, pendidikan yang kian 
eksklusif, lingkungan yang semakin tidak ramah ini, dan lain 
sebagainya.

        Sementara itu, pembangunan yang merupakan tolok ukur 
keberhasilan dari suatu sistem pemerintahan, masih menjadi kendala 
besar. Ketidakadilan pembangunan yang masih ditemukan di berbagai 
daerah terutama di luar Jawa. Kesenjangan, keterbelakangan dan 
ketakberdayaan di berbagai daerah merupakan distorsi pembangunan yang 
sangat nyata terlihat bila dibandingkan antara Jakarta - daerah, 
Jawa - luar Jawa. Kehidupan ekonomi luar Jawa sungguh sangat 
tertinggal meskipun daerah tertentu seperti Sumatra, Kalimantan, 
Papua, Sulawesi, Maluku, Bali, NTB memiliki cadangan kekayaan sumber 
daya alam (natural resources) yang cukup untuk dapat membangun dan 
mengembangkan kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya. Faktor 
ketertinggalan ini, diakibatkan oleh strategi kebijakan pembangunan 
warisan orde baru yang belum atau bahkan tidak memberikan pemihakan 
yang sungguh-sungguh secara optimal pada daerah. Walaupun UU no. 22 
dan  no. 25 tahun 1999 tentang otonomi daerah dan perimbangan 
keuangan pusat dan daerah sudah diterapkan sejak dari 4 tahun yang 
lalu, ternyata  belum mampu mengatasi masalah ini, justru menambah 
masalah baru, yaitu terjadinya penyelewengan kekuasaan  di daerah-
daerah oleh para politisi-politisi lokal yang dengan gagahnya 
menjelma layaknya seorang "raja ".

        Fenomena-fenomena ini terakumulasi menjadi frustasi sosial 
dan mengahancurkan social capital. Penghancuran tersebut muncul 
dengan wajah meningkatnya kriminalitas, krisis moralitas dan 
penyimpangan-penyimpangan sosial lainnya yang mengancam kenyamanan 
sosial. Ketidakpercayaan yang luar biasa tidak hanya terjadi pada 
pemerintahan, tetapi juga terjadi sesama masyarakat. Jika kerusakan-
kerusakan sosial itu tumbuh secara linear, bom waktu yang maha 
dahsyat  akan menjadi ancaman kehidupan berbangsa kita. (Sulistioni, 
G. Politik Penganggaran Pemerintah Daerah).

Menilik kondisi seperti itulah, masyarakat Indonesia saat ini yang 
cenderung apatis dan tidak mau tahu dengan segala kejadian dan 
tingkah laku para elite yang hanya memikirkan kepentingan 
kelompoknya, hal ini dikhawtirkan akan berdampak buruk bagi 
perkembangan bangsa ini di kemudian hari. Sikap antipati telah tumbuh 
dan tertanam di dalam jiwa sebagian besar rakyat negri ini, rasa 
tidak percaya yang terus tumbuh dan terakumulasi itu, seakan-akan 
tidak akan bisa terobati dengan ribuan kata-kata yang teruntai indah 
dan janji-janji manis yang senantiasa disuarakan para kandidat dan 
tim suksesnya masing-masing. 

Jelang Pilpres
        Beberapa hari menjelang hari-H pemilihan presiden, suhu 
politik Indonesia semakin memanas. Saat-saat yang sangat menentukan 
perjalanan bangsa ini 5 tahun ke depan semakin dekat. Baik kedua 
kandidat pasangan, para tim sukses dan seisi bangsa ini tak mau 
melewatkan momen penting ini. Walaupun dari berbagai survey 
menyatakan kegairahan masyarakat menjelang  pilpres kedua ini kalah 
dahsyat dibanding pada saat pilpres pertama (akibat kekecewaan 
terhadap hasil pilpres pertama), tapi banyak momen-momen menarik 
untuk dicermati yang terjadi belakangan ini. 

Adu strategi demi mendapat simpati rakyat bahkan terjadi secara 
frontal dan terang-terangan diperlihatkan oleh kedua kubu. Berbagai 
trik dilakukan masing-masing kandidat walaupun waktu pelaksanaan 
kempanye secara resmi yang ditetapkan KPU yang hanya 3 hari, dimulai 
tanggal 17 September nanti, pencitraan diri masing-masing kandidat 
semakin gencar dilaksanakan, mulai  dari kunjungan-kunjungan ke 
pondok-pondok pesantren, kunjungan ke daerah-daerah terpencil, 
pemberian bantuan kepada masyarakat tidak mampu, pengungkitan dosa-
dosa lawan politik di masa lalu, sampai ke lobby tingkat atas, 
pembentukan koalisi dengan parpol-parpol lain yang dikenal dengan 
Koalisi Kebangsaan dari kubu Mega-Hasyim, sampai Koalisi Kerakyatan 
versi kubu SBY-MJK,  dan lain sebagainya. Semua disaksikan secara 
langsung oleh lebih dari 200 juta rakyat bangsa ini. Layaknya sebuah 
drama yang penuh dengan intrik, persekongkolan, kelicikan, derai tawa 
kepuasan para elite, sementara di sisi lain, jeritan tangis rakyat 
yang selalu terpinggirkan dan terlupakan. Ironis memang�

Sekarang, tiba saatnya bagi rakyat untuk menentukan pilihan, memilih 
3 pilihan yang sulit. Pilih Mega-Hasyim yang ditengarai bukan saja 
akan melapangkan jalan oligarki demokrasi tetapi juga memblokir 
penegakan demokrasi substansial. Pilih SBY-MJK yang walau diakui 
lebih membuka ruang bagi dinamika laga demokrasi dan lembaga 
legislatif, tetapi dikhawatirkan  bila terpilih, koalisi terbatas ini 
akan lebih sibuk mengawal kepentingan kelompok terbatas militer dan 
muslim perkotaan dan memarjinalkan berbagai kelompok minoritas 
(Tamagola, KOMPAS 8/4/2004), selain membuka peluang sebesar-besarnya 
untuk menghadirkan militer sebagai sebuah kekuatan hebat dan 
menakutkan di negri ini. Atau mengambil pilihan terakhir, sebagai 
bentuk "pembangkangan sipil" atas segala kekecewaan dan 
ketidakpercayaan, yaitu GOLPUT. 

Senin, 20 September 2004, adalah hari yang paling dinantikan. 
Ketika "rakyat" Indonesia harus memilih�.

Penulis,
Aulia Postiera
Mahasiswa Teknik Mesin UGM angk 2001
Mantan Ketua Umum FORKOMMI-UGM
Aktivis Mahasiswa / Minang
www.aktivisminang.com





------------------------ Yahoo! Groups Sponsor --------------------~--> 
$9.95 domain names from Yahoo!. Register anything.
http://us.click.yahoo.com/J8kdrA/y20IAA/yQLSAA/tBfwlB/TM
--------------------------------------------------------------------~-> 

Hemat bandwith. Hapus pesan yang tidak perlu. Subscribe milis: [EMAIL PROTECTED] 
Unsubscribe milis: [EMAIL PROTECTED] 
 
Yahoo! Groups Links

<*> To visit your group on the web, go to:
    http://groups.yahoo.com/group/kasma1/

<*> To unsubscribe from this group, send an email to:
    [EMAIL PROTECTED]

<*> Your use of Yahoo! Groups is subject to:
    http://docs.yahoo.com/info/terms/
 

Kirim email ke