Situs Majapahit Itu KTP Kita : Arkeolog Mundarjito:
Minggu, 11 Januari 2009 | 12:00 WIB
TEMPO Interaktif, Jakarta: Satu kesamaan antara Acropolis di Yunani, Pompeii di
Italia, dan Angkor Wat di Kamboja: menjadi kebanggaan negara. Selain sebagai
bukti kejayaan masa lalu bangsa itu, warisan budaya tersebut menjadi obyek
wisata yang digadang-gadangkan kepada bangsa lain. Tak mengherankan kalau
pemerintahnya merawat dan melestarikannya untuk dipelajari.
Hal berbeda terjadi di Indonesia. Jangankan melestarikan untuk dipelajari,
ketidakpedulian, bahkan gagasan untuk merusak, kerap berasal dari kalangan
pemerintah. Lihat saja apa yang sedang dilakukan pemerintah melalui proyek
Pusat Informasi Majapahit di situs ibu kota Kerajaan Majapahit di Trowulan,
Mojokerto, Jawa Timur.
Mundarjito, kakek tiga cucu kelahiran Bogor, 75 tahun lalu, turun gunung. Dia
menentang keras pembangunan di lokasi yang dikenal sebagai situs Segaran III
dan IV, yang kaya artefak, yang belum terungkap oleh penelitian, itu.
Meski kasus ini telah ditangani polisi, peneliti situs Trowulan sejak 1979 ini
masih menyimpan kegundahan. Pasalnya, tak ada jaminan kasus seperti ini tidak
terulang. Sejarah memang selalu berulang. Pengabaian terhadap situs purbakala
juga terjadi pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Menteri Agama saat itu
diduga menyuruh para penggali membongkar tanpa izin situs prasasti Batu Tulis,
Bogor. Penggalian itu beralasan untuk mendapatkan harta karun.
Jumat pekan lalu, saat menemani istrinya, Martuti S. Danusaputro, yang
terbaring sakit, guru besar arkeologi Universitas Indonesia itu menyempatkan
diri menerima Yophiandi dari Tempo. Mundarjito menyampaikan unek-uneknya.
Berikut petikannya.
Apa yang sedang terjadi terkait dengan pembangunan proyek Pusat Informasi
Majapahit di situs kota Majapahit, Trowulan?
Ini sih memang sudah bandel (pelaksananya). Dikasih tahu stop, masih juga
(penggalian berjalan). Ini ada gejala bahwa penguasa bukan menjadi mediator,
tapi jadi legislator. Sampai Menteri (Kebudayaan dan Pariwisata Jero Wacik)
telepon saya Senin lalu. Saya jelaskan, "Betul, Bapak punya niat, tapi kan itu
cuma di kepala, lalu dilaksanakan jadi masalah." Seharusnya kan diteliti dulu,
jangan langsung dilobangin (situs dilubangi untuk tiang pancang). Jadi salah
prosedur, fatal.
Sebelumnya, Menteri sudah paham soal ini?
Ada. Tapi dia tidak belajar, sedangkan yang lain mesti nurut. Mestinya (yang
melaksanakan) punya hati nurani, dong. Kalau salah, dikoreksi. Mereka mestinya
mengamankan kebijakan Menteri dengan tidak melanggar undang-undang
(Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya). Kalau salah, kan
mestinya distop, supaya jangan salah sampai ke bawahnya. Ini kan malah
diteruskan. Akhirnya kan kemarin direlokasi. Situs yang bolong direhabilitasi.
Tiang pancang sudah menghunjam sedalam dua meter (bangunan situs). Tapi kan
kalau diangkat, direhabilitasi juga, sisanya sudah hilang karena rusak.
Soal rehabilitasi ini sudah final?
Belum. Mesti dibicarakan lagi, karena detailnya belum jelas. Sebetulnya harus
ada tim yang mengawal keputusan itu. Jangan sampai menguap lagi. Seperti kasus
(Menteri Agama saat itu) Said Agil Al Munawar dengan situs Batu Tulis. Nggak
tahu seperti apa sekarang.
Membangun pusat informasi sebetulnya kan baik juga, untuk dokumen sejarah....
Yang penting itu, informasinya, data Majapahitnya. Bukan bangunan yang
didirikan. Sekarang jadi bangunan lebih bagus daripada candinya. Jadi merusak.
Mungkin mereka mengerti, tapi strateginya salah. Kota itu seperti apa sih. Apa
yang penting dari sebuah kota. Ini karena tidak kolaborasi dengan masyarakat,
jadi seperti ini.
Soal merusak kan bukan cuma pemerintah, masyarakat juga mengambil benda-benda
yang ditemukan di situs....
Begini, dulu daerah itu sudah dibeli pemerintah pada 1979. Booming minyak saat
itu. Maka akan dibangun museum di situ. Bappenas (Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional) meminta saya dan teman-teman meneliti tempat itu, apakah ada situs
atau tidak. Dengan bantuan biomagnetik, ditemukan bangunan-bangunan, sumur, dan
tulang-tulang, yang diduga itu dulunya tempat penjagalan. Juga ada
keramik-keramik dari zaman Sung (dinasti Cina) yang bagus. Kota Majapahit itu
sudah globalisasi, hubungan internasionalnya sudah maju. Mata uang (koin)
Cinanya saja ada dua puluh ribu. Kebetulan daerah itu daerah bagus. Makanya
saya bilang, kalau bisa (membangun museum), di sebelah barat saja. Di sana
sudah digali orang-orang untuk mencari emas (Kerajaan Majapahit). Kalau mau, di
situ jadi rumah panggung, supaya kegiatan mengayak emas masih bisa, dan dibuat
kaca lantainya, supaya kita bisa lihat yang kerja (mengayak emas). Akhirnya
mereka tetap ingin membangun di situ (di tempat
yang kaya emas). Saya protes, makanya dana diputus. Nah, sekarang sejarah
berulang. Jadi sudah lagu lama.
Apakah Anda masih meneliti di lokasi itu?
Ini kan sejak 1989 sampai 2008. Setiap tahun kontinu, dipotret, dan dilaporkan
perkembangannya. Akhirnya yang di sebelah selatan kan sudah banyak (yang
ditemukan), dimunculkan di majalah National Heritage di Singapura.
Bagaimana menemukan tempat itu pada awalnya?
Ketika diperiksa dengan alat biomagnetik, ternyata tahanan listriknya seribu
Ohm, tapi di beberapa daerah kok cuma seratus Ohm. Jangan-jangan ada lubang
nih. Betul, ada sumur. Lalu kami telusuri, kalau ada sumur, pasti ada rumah.
Katanya, kota berarti ada bangunan monumental. Ada pusat keuangan, kekuasaan,
ekonomi, dan upacara. Pada 1992, saya mulai melakukan riset menyeluruh. Selama
tiga tahun, dengan seratus mahasiswa, kami meneliti. Dan kami temukan pusatnya
(Kota Majapahit). Penandanya berupa sisa-sisa keramik, bahan bangunan. Sampai
berkarung-karung, padat. Ada kanal-kanal juga (bertingkat terdiri atas kanal
untuk air bersih dan air kotor). Jadi kami balik ke lapangan. Saat itu kan ada
miniatur, tapi seperti apa sih sebenarnya, sampai kami dapat satu rumah (sisa
kota). Itu menjadi outdoor museum karena tidak bisa dipindah. Dari sini kita
seharusnya bisa menjadikan data seperti apa masa itu. Makanya kita perlu rumah
(masa itu). Tapi sudah hancur,
karena dibongkarin masyarakat juga. Tanah pembuat rumah diambil, dijadikan
bata baru. Makanya bata dari Trowulan kan terkenal. Rakyat makin gencar. Ini
menghancurkan peninggalan Majapahit akhir, menengah, dan awal kan. Sedangkan
pemerintah tidak melakukan apa pun.
Apakah karena faktor ekonomi semata?
Kalau rakyat iya, untuk urusan perut. Tapi kalau pemerintah kan karena
kekuasaan. Dia mau bikin itu (Pusat Informasi Majapahit), tanpa bicara kepada
masyarakat, tanpa bicara kepada arkeolog. State archeology-nya juga menggunakan
kekuasaan. Seharusnya mereka kan disumpah untuk melayani masyarakat. Tanya dong
kepada masyarakat, setuju nggak. Oke, kalau setuju, nanti diatur. Kalau ini
diatur kan bisa. Bukan semata-mata mesti menurut. Kalau (Menteri) salah, kamu
kena. Saya bilang (ke beberapa orang, termasuk kontraktor pembangun proyek).
Mereka orang dalam, bilang kebijakan Menteri mesti diamankan. Saya bilang, saya
juga mengamankan kebijakan Menteri. Sudah semestinya, kalau salah, diingatkan,
dong.
Anda sempat mengingatkan?
November (2008) saya sudah kasih tahu, hati-hati. Eh, diteruskan (Balai
Pelestarian Peninggalan Purbakala Jawa Timur). Saya lapor Dirjen, suruh distop.
Eh, masih diteruskan juga. Malah makin tinggi (tiang pancangnya). Rupanya si
kontraktor juga pakai sistem kejar tayang. Pokoknya sebelum pemilu mesti kelar.
Kalau dibuat di Ancol, nggak jadi masalah. Kalau di sana, akhirnya kerusakan
makin banyak. Ini karena mereka berpikir sebagai birokrat. Sekarang korban,
Endro Waluyo, (anggota staf Balai Penyelamatan Arca atau Museum Trowulan)
"di-Trinil-kan" (dimutasi ke Trinil) karena menyampaikan informasi kepada saya,
kepada publik. Saya bilang, saya kan Tim Evaluasi, saya berhak. Makanya saya
lapor ke Dirjen Purbakala. Memang saya tidak lapor ke Kepala (Balai
Pelestarian). Nggak mungkin dikasih. Malah ditutupin kali.
Balai Pelestarian semestinya berbuat apa?
Masyarakat ini merusak karena ketidaktahuan mereka bahwa ini adalah situs yang
mesti dipelihara. Mereka diatur supaya tidak merusak, dialihkan kegiatan
ekonominya. Ini yang mestinya mereka lakukan. Tugas pokok mereka bukan
membangun. Taruhlah mesti dibangun, ya diteliti dulu, dong. Ini kan nggak,
digedor dulu, akhirnya rusak.
Ini bukan pertama kali kan? Sebelumnya ada kasus situs Batu Tulis, tapi minta
maaf kan selesai?
Nah, itu yang saya tidak suka. Ini yang namanya pembiaran. Kita ini punya
kebiasaan membiarkan sesuatu yang salah. Orang lain semakin bagus reformasi,
ini malah kok mundur.
Orang atau sistem yang salah di sini?
Sebetulnya orangnya. Karena ada kode etik. Kalau sistemnya kurang baik, dia
(orangnya) bisa mengatur kan? Dari 1997, saya menyusun Kode Etik Arkeologi,
belum gol. Pada 2005 gol. Kode Etik kan perlu Dewan Kehormatan. Sekarang
dewannya belum ada. Sementara itu, Ketua Ikatan Arkeolog Indonesia itu Direktur
Jenderal Sejarah dan Purbakala Departemen Kebudayaan dan Pariwisata (Hari
Untoro Dradjat). Dia kan sebagai dirjen tidak bisa menentang dirinya sendiri.
Makanya yang bisa bertindak sekarang, ya, arsitek, kontraktornya dipanggil.
Nah, buang badan semua. Dia bilang, "Yang bikin master (plan) kan bukan saya.
Mana saya tahu ada situs di situ."
Apa ada pengaruhnya dengan pergantian wewenang dari Departemen Pendidikan ke
Kementerian Pariwisata?
Ya, kalau Departemen Pendidikan kan untuk edukasi, long term. Kalau sekarang
short term. Taruhlah sekarang 2008, menghasilkan itu lima tahun lagi, misalnya.
Setiap proyek itu, dihitung, akan menghasilkan berapa. Departemen ini kan
seperti mesin uang. Kalau bisa, saya manfaatkan saja.
Jadinya ada pertentangan antara pendidikan dan pariwisata?
Paradigmanya pemanfaatan. Ada kolaborasi antara edukasi dan pemanfaatan daerah
itu (daerah budaya). Kalau kita mau melestarikan, tidak semata melestarikan.
Tidak semata di menara gading. Saat di dunia ada sekitar seribu situs dalam
satu tahun yang kena hantam atas nama pembangunan (ekonomi), para arkeolog
turun gunung semua. Amankan semua. Supaya kita bisa menulis sejarah dengan
betul. Jadi seharusnya ini yang menjadi kesadaran. Situs Majapahit dan Candi
Borobudur kan tidak ada di Singapura. Itu KTP (kartu tanda penduduk) kita.
Kalau hancur, kita tidak punya KTP lagi.
Di negara lain bagaimana kebijakannya, di bawah Pariwisata?
Nggak, di Yunani ada direktur jenderalnya. Kepalanya itu pembimbing saya (saat
studi di Athena). Dia di bawah perdana menteri langsung. Karena ini untuk
kepentingan dunia, kepentingan Eropa. Itu kesadaran mereka. Saat saya menemukan
ada bata-bata di jalan patah, saya langsung telepon. Nggak sampai lima menit,
muncul polisi, langsung daerah itu dipasangi police line. Di sini (kasus
Trowulan, Mojokerto) malah nggak ada police line. Bingung nggak kamu?
Bisakah Indonesia memiliki kesadaran setinggi itu?
Bisa kalau tidak ada pembiaran. Kalau salah, ya tangkap saja. Biar kapok.
Generasi muda arkeologi sepertinya nggak peduli, ya?
Itulah yang saya sayangkan. Banyak anak murid saya di Jakarta, Makassar, kirim
SMS (pesan pendek) ke saya, "Bravo, Pak". Saya jawab, "Aku ini kan sudah tua,
seharusnya kan kalian ini, pejuang-pejuang muda. Bukan atas dasar politik, ini
kan kebudayaan. Kalian gampang saja bilang bravo." Itu di kantor-kantor
pemerintah, murid saya, tidak ada yang berani. Mereka sudah nyaman, tidak
berani berbuat yang benar. Makanya yang bisa yang di luar garis komando dia,
seharusnya. Ya, nothing to lose.
Posisi arkeologi Indonesia di dunia bagaimana?
Bagus. Kita kan jadi pusat arkeologi di Asia Tenggara. Saya juga pernah
membantu meneliti untuk Angkor Wat (Kamboja). Mereka belajar dari kita ke
Borobudur.
Kembali ke situs Trowulan. Kalau daerah situs itu diteliti seluruhnya,
dibersihkan, butuh berapa lama?
Kasih kami satu tahun. Saya ajak anak-anak mahasiswa. Supaya mereka belajar.
Nggak, saya koreksi... mungkin enam bulan (makan waktunya).
Dananya?
Kasih kami lima miliar (rupiah). Perhitungannya begini, satu kotak (pembukaan
daerah) hitung deh dua-tiga juta (rupiah). Perkiraannya ada sekitar seratus
kotak. Maka makan sekitar tiga ratus juta. Kemudian yang lain-lainnya bisa
makan lima ratus juta. Baru dihitung waktunya, berapa lama, dengan ketelitian,
hati-hati, ya hitung-hitung sekitar segitu. Ajak mahasiswa, sekalian mereka
belajar. Diajarkan dulu bagaimana menggalinya, bagaimana mengangkatnya,
membersihkannya. Pengalaman berharga buat mereka.
