emak gue mo sunnah..?? girang gue, gue dukung..!
Ananto <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
pertanyaan satu lagi:
relakah ibunda tercinta anda di-madu? setujukah jika bapak ente kawin lagi?
sori, bawa2 keluarga... hanya ingin menegaskan aja "perasaan sakit"
salam,
ananto
On 12/11/06, bos gila <[EMAIL PROTECTED]> wrote: sakitin hatinya
disini, lalu dia akan marah dan menamparmu didunia... tapi kelak dia akan
menciummu utk berterimakasih di akhirat..wow..woww..wow.. romantis ga gue..?,
hue...hue...hue...
Ananto <[EMAIL PROTECTED] > wrote:
bos...
"kadar" menyakitinya beda... tidak bisa disamakan dengan seperti itu...
salam,
ananto
On 12/9/06, bos gila <[EMAIL PROTECTED] > wrote: sedikit
menyakiti selama itu berkaitan dg syariah dan kemuliaan ya itu wajar, tapi kini
dianggap tdk wajar..
seperti sakitnya melahirkan, bukankah banyak wanita kuffar mulai tak mau
hamil, cukup pinjam rahim orang utk melahirkan anak dari kedua sel telur suami
istri, kenapa?, tdk mau sakit, "itu menyakiti istri" kata mereka.
seperti hukum istri mesti bersama suaminya, berpisah dg ayah ibunya, itu
menyakiti ayah ibunya, tapi itu wajar, karena syariah demikian,
seperti pula anak yg menyusui, harus disapih walau itu menyakiti,
atau anak yg disunat, itupun menyakiti,
contoh pula hukum Iddah, setelah istri cerai, maka diwajibkan baginya Iddah,
yaitu khalwat dirumah tanpa menggunakan perhiasan, make up, baju bagus dll,
(selama 3X haidh dan haid yg keempat baru selesai iddahnya) keluar rumah bagi
mereka sebagian pendapat mengatakannya makruh hukumnya sebagian mengatakannya
haram.
tentunya hukum ini pun akan ditentang kelak.. karena menyakiti istri,
sudah dicerai, malah disiksa harus dirumah pula lagi..,
demikian pula istri yg ditinggal wafat suaminya, kena iddah juga, sudah
ditinggal wafat suami, kena iddah pula lagi..
kata guru saya, "inilah hukum logika, namun hukum Allah menuntut kita untuk
sami'na wa atho'na, poligami adalah sunnah hukumnya, dan kita harus
menerimanya sebagai sunnah nabi kita saw, namun Allah sdh meringankan kita dg
ayat setelah itu : "tidaklah Allah memaksa seseorang kecuali kadar
kemampuannya..".
Ananto <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
kalau itu, ane setoedjoe... tidak terbantahkan...
yg ane maksud adalah menyakiti hati istri ente... ngarti pan maksud ane???
salam,
ananto
On 12/8/06, bos gila <[EMAIL PROTECTED] > wrote: "menyakiti"
tidak selalu maksiat, ada perbuatan menyakiti merupakan kemuliaan, seperti
menyembelih hewan, ya menyakiti, tapi sunnah, menghamili yg menyebabkan wanita
melahirkan yg jg sangat menyakiti,
mengobati yg juga menyakiti,
menindik telinga,
sunatan, semua menyakiti..
tapi sunnah kan?
Ananto <[EMAIL PROTECTED]> wrote:
kalo menyakiti hati istri, maksiat ga bos?
salam,
ananto
On 12/6/06, banganut <[EMAIL PROTECTED] > wrote:
Aa Gym Berpoligami, Pemerintah Ikut Repot
Jakarta (ANTARA News) - Keputusan dai kondang Abdullah Gymnastiar (Aa Gym)
berpoligami tidak hanya mengundang gejolak tetapi juga turut merepotkan
pemerintah dengan banyaknya keluhan yang masuk dari masyarakat melalui layanan
pesan singkat (SMS) ke Ponsel Presiden.
Selama sepekan, Ponsel Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dan ibu negara Ani
Yudhoyono kebanjiran SMS dari masyarakat yang mengomentari tentang keputusan
berpoligami AA Gym, kata Sekretaris Kabinet Susi Silalahi, di Kantor
Kepresidenan Jakarta, Selasa.
Menanggapi hal itu, Presiden Yudhoyono kemudian secara khusus memanggil Menneg
Pemberdayaan Perempuan Meutia Hatta, Sekretaris Kabinet Sudi Silalahi dan
Dirjen Binmas Islam Nazzarudin Umar.
Pada kesempatan itu, Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar cakupan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang sudah direvisi menjadi PP
Nomor 45 tahun 1990 tentang poligami diperluas tidak hanya berlaku bagi PNS
(Pegawai Negeri Sipil) tetapi juga pada pejabat negara dan pejabat pemerintah.
"Presiden mempunyai kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ia
menginginkan ketentraman dalam masyarakat," kata Menteri Pemberdayaan
Perempuan, Meutia Hatta, usai pemanggilan itu.
Meutia menambahkan, cakupan PP tersebut akan diperluas selain untuk PNS juga
bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah seperti gubernur, bupati, walikota,
TNI/POLRI, dan anggota DPR.
Ia menjelaskan, dirinya dipanggil presiden berkaitan dengan banyaknya laporan
masyarakat yang masuk kepada presiden dan ibu negara mengenai sejumlah kasus
poligami yang terjadi belakangan ini.
Revisi peraturan tidak hanya soal poligami tetapi juga hal lain seperti
perlindungan perempuan dan anti diskriminasi.
Meutia mengatakan, revisi akan dilakukan secepatnya dan saat ini pihaknya
sedang mempersiapkan hal-hal yang harus diubah termasuk mengenai pengenaan
sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.
Sedangkan Sudi mengatakan bahwa kepedulian presiden ini bukan maksud
pemerintah atau negara mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Namun hanya
menegakkan peraturan yang sudah ada.(*)
Copyright © 2006 ANTARA
5 Desember 2006 20:17
Presiden Minta Pejabat Negara Tidak Berpoligami
Jakarta (ANTARA News) - Presiden Susilo Bambang Yudhoyono meminta agar cakupan
Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 10 tahun 1983 yang sudah direvisi menjadi PP
Nomor 45 tahun 1990 tentang poligami diperluas tidak hanya berlaku bagi PNS
(Pegawai Negeri Sipil) tetapi juga pada pejabat negara dan pejabat pemerintah.
"Presiden mempunyai kepedulian besar terhadap kaum perempuan dan ia
menginginkan ketentraman dalam masyarakat," kata Menteri Pemberdayaan
Perempuan Mutia Hatta usai dipanggil presiden di Kantor Presiden Jakarta,
Selasa.
Untuk itu, lanjut dia, UU Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 akan tetap menjadi
acuan tetapi untuk PP Nomor 10 tahun 1983 yang sudah direvisi perlu direvisi
kembali cakupannya.
Mutia menambahkan, cakupan PP tersebut akan diperluas selain untuk PNS juga
bagi pejabat negara dan pejabat pemerintah seperti gubernur, bupati, walikota,
TNI/POLRI, dan anggota DPR.
Hal itu diungkapkan Mutia saat jumpa pers yang didampingi Menteri Sekretaris
Kabinet Sudi Silalahi dan Dirjen Binmas Islam Nazzarudin Umar.
Mutia menjelaskan, dirinya dipanggil presiden berkaitan dengan banyaknya
laporan masyarakat yang masuk kepada presiden dan ibu negara mengenai sejumlah
kasus poligami yang terjadi belakangan ini.
Revisi peraturan tidak hanya soal poligami tetapi juga hal lain seperti
perlindungan perempuan dan anti diskriminasi.
Mutia mengatakan, revisi akan dilakukan secepatnya dan saat ini pihaknya
sedang mempersiapkan hal-hal yang harus diubah termasuk mengenai pengenaan
sanksi bagi yang melanggar peraturan tersebut.
Sementara itu, Sudi Silalahi menjelaskan bahwa di UU Perkawinan Nomor 1 tahun
1974 sudah jelas disebutkan aturan mengenai poligami, seperti syarat-syarat
dan sanksi yang diberikan pada pelanggarnya.
Dijelaskan Sudi, pada pasal 3 ayat 1 disebutkan bahwa perkawinan yang disahkan
pengadilan agama, hanya boleh satu orang suami memiliki satu orang istri dan
sebaliknya.
Dan jika menginginkan istri lebih dari satu maka wajib diajukan pada pengadilan
agama setempat.
Sementara pengadilan agama bisa memberikan izin kepada suami untuk mempunyai
istri lebih dari satu jika antara lain, istri tidak bisa menjalankan
kewajibannya dan istri tidak bisa memberikan keturunan itu.
Selain itu, ada juga syarat-syarat bahwa untuk beristri lebih dari satu harus
mendapat persetujuan dari pihak istri atau istri-istri sebelumnya.
Sedangkan Dirjen Binmas Islam, Nazzarudin Umar, meminta agar masyarakat tidak
menggunakan agama Islam untuk melegitimasi atau melegalkan keinginan
berpoligami dengan dalil agama.
Sebab Islam, lanjutnya, justru mempunyai prinsip monogami dan hanya
membolehkan suami beristri lebih dari satu dengan syarat harus adil.
"Apakah bisa adil, kata laki-laki bisa tetapi kata Tuhan dalam Al-Quran tidak
mungkin laki-laki bisa adil," katanya.
Umar juga menjelaskan bahwa dalam PP nomor 45 tahun 1990 disebutkan
berpoligami suami harus mendapat izin dari istri sebelumnya. Kalau hal ini
dilakukan dengan benar, tentunya tidaklah mudah untuk mendapatkan izin
tersebut.
Ia juga menambahkan bahwa saat ini, dengan syarat seperti itu banyak terjadi
perkawinan liar tanpa sepengetahuan pengadilan agama dan jika itu terjadi para
penghulu yang melakukannya juga terancam pidana.
Sedangkan Sudi mengatakan bahwa kepedulian presiden ini bukan maksud
pemerintah atau negara mencampuri urusan pribadi warga negaranya. Namun hanya
menegakkan peraturan yang sudah ada.
"Pemerintah hanya melihat UU-nya, kita tidak ada keraguan bahkan jika ada
protes-protes. Kita justru akan memperkuat peraturan-peraturannya sehingga
tidak berlaku diskriminatif," katanya.
Sudi menambahkan bahwa informasi mengenai kasus poligami belakangan ini terjadi
sejak seminggu silam.(*)
Copyright © 2006 ANTARA
5 Desember 2006 16:51
---------------------------------
Need a quick answer? Get one in minutes from people who know. Ask your
question on Yahoo! Answers.
---------------------------------
Access over 1 million songs - Yahoo! Music Unlimited.
---------------------------------
Access over 1 million songs - Yahoo! Music Unlimited.
---------------------------------
Need a quick answer? Get one in minutes from people who know. Ask your question
on Yahoo! Answers.
