Melepas Punai di Tangan Usul fatwa haram golongan putih dari Partai Keadilan Sejahtera diduga untuk menjaga agar kader yang kecewa tak lari. Iklan Soeharto biang keladinya. MATAHARI telah sepenggalah ketika 500-an anggota jemaah berjubel di halaman Masjid Al-Hikmah, Mampang Prapatan, Jakarta Selatan, Ahad pekan lalu. Masjid ini adalah pusat dakwah gerakan tarbiyah, cikal-bakal Partai Keadilan Sejahtera. Sejumlah ikhwan (sebutan untuk jemaah pria) dan akhwat (perempuan) bergabung dalam wadah Forum Kader Peduli. Ahad ketiga tiap bulan, pengajian digelar di masjid itu. Pekan lalu, pengajian itu mengkritik pedas sepak terjang partai. Sebuah pantun buatan pemimpin Forum, Rosihan Anwar, membuka pengajian: ”Jalan-jalan ke Kota Garut, jangan lupa membeli bakwan. Yang dulu dibilang thogut, sekarang jadi pahlawan.” Tawa jemaah mendadak pecah. Thogut adalah istilah Arab untuk Tuhan selain Allah. Fathuddin Ja’far, penceramah hari itu, berapi-api mengupas kriteria pahlawan. Intinya, Soeharto, yang belakangan diiklankan Partai Keadilan Sejahtera sebagai pahlawan, tak berhak menyandang predikat itu. Jemaah saksama mendengarkan. Sesekali mereka meneriakkan takbir. Seseorang yang belakangan diketahui bernama Junaedi tiba-tiba menyebarkan buletin. Ia berbaju seragam Korps Satuan Tugas Keadilan, sayap kepanduan milik Partai Keadilan Sejahtera. Buletin tersebut berisi tandingan atas materi pengajian hari itu. Isi selebaran itu mengajak jemaah taat kepada pemimpin dan ikhlas dalam beramal. Beberapa penggalan tulisan menyebarkan seruan agar jemaah tak pecah. ”Buletin ini hanya untuk tambahan pengetahuan,” ujar Junaedi. Tak lama setelah buletin disebar, Rosihan Anwar menyela pengajian. Ia memberi tahu jemaah bahwa buletin yang beredar tadi bukan buatan Forum. Ia menegaskan perpecahan tidak akan muncul jika Partai Keadilan Sejahtera setia berjuang di jalan Allah. ”Perpecahan hanyalah efek,” ujar Rosihan. Forum adalah kelompok kritis dalam partai. Lahir enam bulan lalu, lembaga ini menjadi tempat berhimpun kader yang tak menghendaki Partai Keadilan Sejahtera kehilangan identitas keislamannya. Di kalangan kader Partai Keadilan Sejahtera, berembus kabar Forum berusaha merebut tampuk kepemimpinan. Mereka inilah yang dianggap menyarankan golongan putih jika partai keluar dari rel perjuangan. Koordinator Forum, Habibullah Qomaruddin, menyatakan setia kepada Partai Keadilan Sejahtera meski, ”Banyak manuver partai yang dipaksakan.” l l l PARTAI Keadilan Sejahtera memang sedang meriang. Ahmad Norma Permata, penulis disertasi Partai Islam dan Partisipasi Demokrasi: Partai Keadilan Sejahtera di Indonesia 1998-2006 di Universitas Muenster, Jerman, mengatakan partai ini rawan ditinggal pendukung ideologisnya. Norma menyelesaikan disertasi itu September lalu dan lulus dengan predikat magna cum laude. Rabu dua pekan lalu, ia mempresentasikannya di Maarif Institute, Jakarta. Menurut dia, pendukung Partai Keadilan Sejahtera tidak suka ketika setahun lalu sejumlah elite partai mulai mendekati keluarga Soeharto. ”Padahal Keluarga Cendana musuh gerakan tarbiyah,” kata Norma. Mantan dosen Universitas Muhammadiyah Surabaya ini mengatakan Partai Keadilan Sejahtera bergeser dari partai kanan berbasis agama menuju tengah yang nasionalis. Demokratisasi di Indonesia ikut menyumbangkan perubahan ideologi ini. Perubahan ini, kata dia, membuat keseimbangan politik partai guncang. Pada saat yang sama, tidak ada partai politik yang mewadahi kelompok Islam ideologis yang pada 2004 masih memilih Partai Keadilan Sejahtera. Kelompok inilah yang berancang-ancang meninggalkan partai. Sangat mungkin mereka akan menjadi golongan putih pada Pemilu 2009. Dalam konteks itulah, kata Norma, petinggi Partai Keadilan Sejahtera mengusulkan fatwa haram golongan putih dikeluarkan. l l l ADALAH bekas Presiden Partai Keadilan Sejahtera Hidayat Nur Wahid yang melemparkan isu itu. Ia mengusulkan Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa haram terhadap golongan putih. Katanya, fatwa itu penting untuk mendongkrak keikutsertaan pemilih dalam pemilihan umum sehingga demokrasi bisa lebih kokoh. Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat ini merujuk konstitusi dan Undang-Undang Pemilu. Di sana, kata dia, tidak ada satu pun pasal yang menyatakan warga negara berhak untuk tidak memilih. Itulah sebabnya Majelis Ulama harus mengambil peran dengan mengeluarkan fatwa haram. Presiden Partai, Tifatul Sembiring, mendukung usul ini. Tapi fatwa itu, kata dia, tidak harus berformat halal-haram. Ia berharap Majelis Ulama Indonesia secara persuasif mengajak pemilih tidak menjadi golongan putih. ”Meminta pendapat ulama sesuatu yang baik. Boleh, kan?” kata Tifatul. Ia menepis anggapan fatwa itu untuk mengikat kadernya yang kecewa sehingga tak lagi memilih Partai Keadilan Sejahtera. Kabar konflik di dalam tubuh partai pun ia bantah. Tapi Tifatul mengakui citra partainya jeblok akibat iklan Soeharto. ”Itu kekeliruan,” ujarnya. Iklan tersebut, kata Tifatul, bertujuan menambah pasar pemilih, tapi yang terjadi justru mendatangkan masalah. Ibarat pepatah: mengharapkan pipit di udara, punai di tangan dilepaskan. Meski begitu, kata dia, partai tetap solid. Kader di daerah masih terus berkampanye. ”Mereka tetap bekerja untuk kemenangan partai.” Usul itu mendapat reaksi keras guru besar ilmu politik Universitas Gadjah Mada, Amien Rais. Ia menyatakan para pengusul fatwa haram golongan putih hanya memperjuangkan kepentingan politik, tapi agama yang dijadikan dalih. Bahkan, kata Amien, fatwa itu berkaitan dengan kepentingan politik yang nista dan hina. ”Mau golput atau tidak, itu hak asasi,” katanya. Sunudyantoro, Akbar Tri Kurniawan
