terima kasih atas masukannya, mas... salam, ananto
On 1/27/09, Abuauri <[email protected]> wrote: > > Sebenarnya hasil survey tidak jadi masalah sepanjang > dipertanggungjawabkan metode dan kevalidannya. tapi komentar sampaian yang > tendesius kesinisannya terhadap MUI sebagai institusi, Gus! > > Masih inget ini bunyinya : > > "setelah keluarnya hasil survey dari TII ini, saya ngeri nanti MUI akan > mengeluarkan fatwa sesat buat LSM tersebut..." > > salam > > exap > > > > *From:* Ananto <[email protected]> > *Sent:* Friday, January 23, 2009 4:56 PM > *To:* [email protected] > *Subject:* Re: [keluarga-islam] Fw: Suap versi TII: Polri Nomor 1 dan MUI > Terbawah > > > > alhamdulillah sudah ada klarifikasi... > > ini adalah tanggapan yg elegan, > kritikan dibalas dengan data yg akurat, bukan dengan marah2 dulu... :) > > salam week end, > ananto > > > On 1/24/09, LILIS <[email protected]> wrote: >> >> dari milis sebelah >> >> ----- Original Message ----- *From:* A Nizami >> >> >> Berikut adalah berbagai berita tentang Survey TII yang >> dilakukan terhadap 15 institusi negara, termasuk MUI. >> Harap diingat, TII tidak mensurvey lembaga Gereja >> seperti KWI, dsb, jadi tidak ada data apakah di situ >> ada korupsi atau tidak. >> >> Kutipan berita: >> === >> Dalam survei TII, MUI berada di luar 10 besar, alias >> berada di urutan buncit dalam indeks suap 15 institusi >> publik. Rata-rata jumlah uang dalam transaksi MUI, >> berkisar Rp 4.4 juta atau sebanyak 10%. >> === >> >> Jumlah "suap" rata2 Rp 4,4 juta. Nah ini respondennya >> paham atau tidak kalau dalam sertifikasi itu misalnya >> sertifikasi ISO 9000, dsb ada biaya sertifikasinya? >> Jadi bukan suap. Tapi biaya audit/sertifikasi. >> >> Sebagai contoh ketika sertifikasi Y2K, perusahaan saya >> kena biaya sertifikasi Rp 23 juta. >> >> Jadi biaya RP 4,4 juta itu termasuk kecil untuk >> sertifikasi. Kalau sertifikat ISO 9000 bisa lebih >> mahal lagi. >> >> Ini cuplikan beritanya: >> === >> Amidhan menjelaskan, dalam pengurusan sertifikat >> halal, harus mengikuti sejumlah prosedur. Para >> produsen, lanjut Amidhan, harus menjalani sejumlah >> pemeriksaan barang secara langsung. "Setelah itu baru >> dibuatkan sertifikasi halal atau haram," jelasnya. >> >> Menurutnya, untuk mengikuti prosedur itu setiap >> produsen harus membayar antara Rp 200 ribu hingga Rp 5 >> juta. Namun, harga itu tergantung jenis industrinya, >> besar atau kecil. "Jadi mereka bayar itu apakah itu >> yang dimaksud suap," ujarnya. >> === >> >> Kemudian yang melakukan audit sertifikasi halal adalah >> LPPOM MUI. Bukan MUI. Itu adalah lembaga yang otonom. >> Jadi kalau menyebut MUI kurang tepat. >> >> Kemudian di situ dijelaskan korupsi di MUI 10%. Setahu >> saya kalau namanya sering itu harusnya paling tidak >> 50%. Kalau cuma 10% itu jarang. >> >> Coba sekali2 TII mensurvey korupsi di lembaga2 Gereja. >> Nanti lihat apakah angkanya di atas atau di bawah 10%. >> >> Salam >> >> "Orang-orang Yahudi dan Nasrani tidak akan senang >> kepada kamu hingga kamu mengikuti agama mereka. >> Katakanlah: "Sesungguhnya petunjuk Allah itulah >> petunjuk (yang benar)". Dan sesungguhnya jika kamu >> mengikuti kemauan mereka setelah pengetahuan datang >> kepadamu, maka Allah tidak lagi menjadi pelindung dan >> penolong bagimu." [Al Baqarah:120] >> >> >> http://news.okezone.com/index.php/ReadStory/2009/01/21/1/185043/survei-polri-paling-rawan-suap-mui-relatif-aman >> Survei: Polri Paling Rawan Suap, MUI Relatif Aman >> Rabu, 21 Januari 2009 - 15:48 wib >> text TEXT SIZE : >> Share >> Sholla Taufiq - Okezone >> >> JAKARTA - Berdasarkan hasil survei, institusi Polri >> menempati urutan teratas untuk kategori rawan >> terjadinya praktik suap. Sebaliknya, Majelis Ulama >> Indonesia (MUI) menempati urutan terbawah. >> >> Demikian hasil survei Transparansi Internasional >> Indonesia (TII) yang dilakukan pada September 2008 - >> Desember 2008 terhadap 3.841 responden di 50 kota dan >> kabupaten. >> >> "Para responden mayoritas adalah pelaku bisnis dan >> tokoh masyarakat," ujar Manager Riset dan Kebijakan >> TII Frenky Simanjuntak di Balai Kartini, Rabu >> (21/1/2009). >> >> TII menyebutkan polisi mendapatkan indeks 48%, bea >> cukai 41%, Kantor Imigrasi 34%, DLLAJR 33%, Pemda >> Kota/Kabupaten 33 %, Badan Pertanahan Nasional 32%, >> Pelindo 30%, Pengadilan 30%, Depkum HAM 21%, Angkasa >> Pura 21%, Pajak Daerah 17%, dan MUI 10%. >> >> "Penghitungan dilakukan dengan cara mengukur rasio >> kontak antara pelaku bisnis dan pejabat institusi >> publik yang terjadi suap dibanding total tempat yang >> terjadi," terangnya. >> >> Frengky menjelaskan praktik suap di MUI terjadi dalam >> proses pengurusan sertifikasi halal produk makanan, >> minuman, dan kosmetik. "Karena itu, respondennya >> mayoritas pengusaha makanan dan kosmetik," terangnya. >> >> Frengky berharap hasil survei ini bisa menjadi kritik >> membangun bagi institusi yang masuk dalam pemantauan. >> "Mudah-mudahan hasil survei ini menjadi acuan ke >> depan," ujarnya. >> >> (ful) >> >> >> http://korupsi.vivanews.com/news/read/23835-mui_bantah_terima_suap_dari_serifikasi_halal >> Survei Transparansi Indonesia >> MUI Bantah Terima Suap dari Serifikasi Halal >> Untuk mendapat sertifikat halal harus membayar antara >> Rp 200 ribu hingga Rp 5 juta. >> Kamis, 22 Januari 2009, 08:49 WIB >> Arry Anggadha >> MUI >> >> VIVAnews - Hasil survei Transparansi Internasional >> Indonesia menunjukkan lembaga Majelis Ulama Indonesia >> juga tak luput dari suap. Dalam survei disebutkan 10 >> persen masyarakat mengaku pernah menyuap Majelis Ulama >> Indonesia. >> >> "Itu fitnah, tidak ada itu," kata Ketua Majelis Ulama >> Indonesia, Amidhan, saat dihubungi VIVAnews, Kamis 22 >> Januari 2009. >> >> Sebanyak 10 persen responden menilai suap ini terjadi >> saat pengurusan sertifikat halal. TII menilai prilaku >> suap ini justru datang dari pejabat publik itu. >> >> Amidhan menjelaskan, dalam pengurusan sertifikat >> halal, harus mengikuti sejumlah prosedur. Para >> produsen, lanjut Amidhan, harus menjalani sejumlah >> pemeriksaan barang secara langsung. "Setelah itu baru >> dibuatkan sertifikasi halal atau haram," jelasnya. >> >> Menurutnya, untuk mengikuti prosedur itu setiap >> produsen harus membayar antara Rp 200 ribu hingga Rp 5 >> juta. Namun, harga itu tergantung jenis industrinya, >> besar atau kecil. "Jadi mereka bayar itu apakah itu >> yang dimaksud suap," ujarnya. >> >> Amidhan menjelaskan, uang tersebut kemudian masuk ke >> rekening yang dikelola Majelis Ulama Indonesia. Dan >> dipergunakan untuk membayar proses pemeriksaan suatu >> barang. "Kami kan masih meminjam laboratorium di IPB >> untuk mengetes suatu barang," jelasnya. >> >> Amidhan menegaskan, Majelis Ulama Indonesia tidak >> mungkin memainkan sertifikasi halal atau haram. "Kita >> tidak mungkin menipu orang, barang yang haram kita >> sebut halal. Kita tidak mau menipu agama, kita tidak >> mau berdosa dan membuat seluruh umat berdosa," >> tegasnya. >> >> Survei terhadap institusi ini dilakukan terhadap 2.371 >> pelaku bisnis, 396 tokoh masyarakat, dan 1.074 >> masyarakat. Survei berlangsing September-Desember >> 2008. >> >> TII juga menilai kepolisian sebagai lembaga yang >> paling sering menerima suap. Sedangkan institusi >> pengadilan menjadi lembaga yang menerima suap paling >> besar. >> • VIVAnews >> >> http://news.id.msn.com/local/okezone/article.aspx?cp-documentid=2199578 >> Disebut Rawan Suap, MUI Bisa Gugat TII >> >> JAKARTA - Majelis Ulama Indonesia (MUI) mempertanyakan >> hasil survei Transparansi Internasional Indonesia >> (TII) yang menyebutkan bahwa MUI merupakan salah satu >> lembaga yang juga rawan praktek suap. >> >> "Perlu dipertanyakan hasil survei itu, bisa diajukan >> ke pengadilan jika tidak ada bukti," ujar Amidan, >> ketua umum fatwa MUI kepada okezone, via telepon, >> Kamis malam (22/1/2009). >> >> Dia mengatakan bahwa seluruh bagian dari MUI tidak >> mungkin mau dibayar atau disogok, terutama terkai >> pelabelan halal atau haramnya suatu produk. >> >> "Kami tidak ada yang bisa disogok, karena kami tidak >> mau menanggung dosa dari semua umat yang ada di >> Indonesia," tegasnya. >> >> Menurutnya, seluruh jajaran birokrasi MUI adalah para >> auditor-auditor muslim yang taat, sehingga tidak >> mungkin melakukan praktek korupsi. Meski diakuinya MUI >> menerapkan biaya bagi perusahaan yang hendak >> menyertifikasi kehalalan produk. Namun hal itu >> dilakukan untuk membiayai proses pemeriksaan produk >> baik di lapangan maupun di laboratorium. >> >> Hal ini dilakukan karena dalam hal pelaksanaan >> kegiatannya MUI tidak dibiayai oleh Negara. Perusahaan >> yang hendak mengajukan permohonan ini pun dikenakan >> biaya antara Rp200 ribu hingga Rp5 juta, tergantung >> dari besar kecilnya perusahaan tersebut. >> >> Sebelumnya, TII mengumumkan hasil surveinya mengenai >> lembaga-lembaga yang rawan suap, di mana salah satu >> lembaga yang disebutkan adalah MUI dengan persentase >> kemungkinan suap sebesar 10 persen. >> >> >> http://inilah.com/berita/politik/2009/01/21/77888/mui-bukan-suap-tapi-biaya-audit/ >> MUI: Bukan Suap, Tapi Biaya Audit >> Djibril Muhammad >> >> INILAH.COM <http://inilah.com/>, Jakarta - Transparansi Internasional >> Indonesia (TII) menilai sertifikasi halal yang >> dilakukan MUI terhadap pelaku usaha membuka >> kemungkinan terjadinya suap. Namun Ketua MUI membantah >> bahwa tu merupakan suap, melainkan biaya audit untuk >> keluarnya sertifikasi halal. >> >> "Saya kira kalau suap, suap untuk apa? Yang ada biaya >> audit pemeriksaan yang dilakukan oleh LPPOM untuk >> mengeluarkan sertifikasi halal," ujar Ketua MUI Ma'ruf >> Amin ketika dihubungi INILAH.COM <http://inilah.com/> di Jakarta, Rabu >> (21/1) malam. >> >> Selama ini dalam memberikan sertifikasi halal, menurut >> Ma'ruf, MUI tidak memiliki biaya. Oleh karenanya MUI >> memungut biaya kepada para pengusaha yang meminta agar >> produk usahanya dilabeli sertikat halal. >> >> "Hasil audit yang dilakukan oleh auditor independen >> dibawa ke komisi fatwa, untuk kemudian disidangkan, >> lalu setelah itu fatwa dikeluarkan. Artinya suapnya >> ada dimana," ujarnya seraya bertanya kembali. >> >> Meski begitu, Ma'ruf menolak jika dikatakan keputusan >> pemberian setifikasi halal dapat terpengaruhi. Sebab >> para auditor terdiri dari orang-orang profesional di >> bidangnya seperti dari IPB. >> >> "Auditor ditetapkan oleh LPPOM. Bagian dari MUI. >> Auditornya orang profesional dari IPB. Biaya tidak >> mempengaruhi, kalau tidak halal akan ditolak. Kalau >> tidak jelas ada unsur seperti dulu, Ajinomoto, kan >> kita cabut sertifikasi halalnya karena mengubah >> fomula," bebernya. >> >> Dijelaskan Ma'ruf, saat ini MUI sudah mengajukan RUU >> produk jaminan halal yang masih dalam pembahasan di >> pemerintah. Sehingga diharapkan ke depan tidak ada >> lagi pungutan biaya audit. >> >> Dalam survei TII, MUI berada di luar 10 besar, alias >> berada di urutan buncit dalam indeks suap 15 institusi >> publik. Rata-rata jumlah uang dalam transaksi MUI, >> berkisar Rp 4.4 juta atau sebanyak 10%. Sedangkan >> jumlah pelaku bisnis yang melakukan interkasi dengan >> MUI berjumlah 177 buah. >> >> TII melakukan survei di 50 kota di Indonesia dalam >> rentang September hingga Desember 2008. Total sampel >> dari survei ini berjumlah 3.841 responden, yang >> terdiri dari pelaku bisnis sebanyak 2.371 responden, >> 396 tokoh masyarakat dan pejabat publik sebanyak 1.074 >> orang. [jib/nng] >> >> BERAPA BIAYANYA? >> >> Pusat pengembangan bisnis kecil bisa menawarkan kelas >> kelompok sertifikasi ISO 9000 dengan skala menurun, >> berdasarkan ukuran perusahaan Anda (jumlah karyawan) >> dan jumlah peserta kelas. Pusat bantuan manufaktur >> wilayah memperoleh subsidi sebagian dari dana federal >> dan bisa menawarkan audit pra-penilaian dan jasa >> konsultasi ISO 9000 dengan skala menurun. >> >> Biaya untuk menyelenggarakan audit pendaftaran akhir >> ditetapkan oleh agen pendaftaran bersangkutan, dan >> biasanya berbeda-beda menurut ukuran perusahaan. Untuk >> memperoleh keterangan yang akurat, hubungi sumber atau >> pendaftar pelatihan Anda secara langsung. >> >> http://indonesia.smetoolkit.org/indonesia/en/content/id/467/Quality-ISO-9000-International-Standards-of-Excellence >> >> >> MARKETPLACE >> ------------------------------ >> From kitchen basics to easy recipes - join the Group from Kraft Foods >> <http://us.ard.yahoo.com/SIG=13rnik23c/M=493064.12016295.13271503.10835568/D=groups/S=1705076179:MKP1/Y=YAHOO/EXP=1232702263/L=/B=Z7l4FEPDhEI-/J=1232695063811672/A=5530388/R=0/SIG=11nuutlas/*http://explore.yahoo.com/groups/kraftmealsmadesimple/> >> . >> >> > >
